Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Violence against women migrant domestic workers is not a new discourse in Indonesia. The types of violence which have always been for public consumption are matters relating physical violence, psychological, sexual, and economic. Therefore, the study seeks to uncover the abuses faced by them from another viewpoint, namely critical criminology, to see that the violence experienced by them is more due to the imbalance of power between the government with them, there is also framework of criminology and public policy, economic political crimes, and state crime. Varieties of research studies and field-explanatory types of research had been selected researcher to analyze the existing problems by using the above framework by. The result showed that the Government participated in the structural violence implicatd to them through policy making."

"Secara global, partisipasi ekonomi perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan berorientasi keluarga, yang terdiri dari kebijakan yang ditujukan kepada orang tua untuk mendukung mereka selama masa melahirkan dan mengasuh anak, diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi. Namun, beberapa literatur menunjukkan bahwa dampak dari berbagai jenis kebijakan keluarga dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat bervariasi. Studi ini mengkaji berbagai jenis kebijakan keluarga, khususnya hak cuti keluarga dan maslahat keluarga, yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan beserta bagian mereka dalam pekerjaan paruh waktu. Penelitian ini menggunakan metode Pooled OLS dengan rangkaian data yang dikumpulkan dari 30 negara OECD dari tahun 2000 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator kebijakan berorientasi keluarga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, namun pengaruhnya dibatasi pada ambang batas tertentu. Cuti ibu dan cuti ayah menunjukkan hubungan kurva U terbalik yang menunjukkan hubungan positif antara hak cuti keluarga dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, setelah mencapai minggu optimal, cuti yang diperpanjang akan menurunkan partisipasi perempuan.

---

Globally, female’s economic participation is generally lower compared to the male’s. Family-oriented policies, which comprise of policies targeted to parents to support them during childbearing and childrearing period, are implemented in many countries to address the gender gap in economic participation. However, literatures suggest that the effects of different type of the family policies in increasing women’s labour force participation have been varied. This study examines different types of family policies, particularly family leave entitlements and family benefits, that affect women’s overall labour force participation and their share in part time work. This study uses Pooled OLS with data series collected from 30 OECD countries from the year 2000 to 2018. The result of the analysis shows that all indicators of family-oriented policies improve female labour force participation rate, however their effects are bounded at a certain threshold. Maternity and paternity leave showed to have an inverted U-curve relationship, which shows a positive relationship between family leave entitlements and female labour force participation. However, after reaching the optimum weeks, extended leave would decrease women’s participation."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam UU No. 10/1992 tentang Kependudukan dan KeIuarga Sejahtera, dan bagaimana kebijakan Keluarga Berencana diimplementasikan serta apa implikasinya bagi perempuan yang menjadi pengguna, khususnya bagi perempuan yang menerima pemasangan implant di luar klinik. Subyek penelitian adalah perempuan pengguna implant di suatu wilayah di Jakarta dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program implant luar klinik, yaitu petugas KB, bidan, dan kader.Metode yang dipakai dalarn penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan kependudukan yang berperspektif feminis, termasuk didalamnya adalah konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta kualitas pelayanan.Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa perempuan Indonesia adalah pihak yang lebih bertanggungjawab atas pengendalian penduduk sehingga menjadi sasaran kebijakan keluarga berencana melaiui pemakaian alat kontrasepsi, khususnya yang jangka waktunya 3-5 tahun yaitu implant. Proses pelayanan implant luar klinik dilaksanakan secara massal dan masih saja menggunakan sistem target yang telah ditentukan jumlah dan sasarannya, sehingga tidak dapat memenuhi standar pelayanan berkualitas yang menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal perlu adanya transforrnasi masyarakat yang berkeadilan gender, dan tidak membedakan layanan berdasarkan status sosial ekonomi.

---

This thesis has three aims, i.e: first, to examine the laws No. 1011992 on population and prosperous family, particularly the five articles regaring family planning, second, how was the policy of family planning implemented in East Jakarta and third, what was the implication toward women who became family planning acceptors, particularly those who get the implants from a free of charge implant programme, organized by the Jakarta family planning office, using the sub-district office. The research subject were women who experienced implant services provided by the BKKB DKI Jakarta team, in a sub-district of East Jakarta.

The methodology used in this research were field observations and several in depth interviews with family planning field workers and health cadres who were involved in the recruitment of potential acceptors. Some midwives who provided the implant services were also interviewed. Feminist population policy approach was used, which implied the concept of reproductive health and rights, as well as quality of care.

The research findings show that Indonesia family planning policy emphasized on the responsibility of women who should be acceptors since population growth was considered very much related to economic growth. Implant is the most effective contraceptive which can be controlled by the provided up to 3-5 years. Since the implant programme was provided outside the clinic,using the sub district office, and served 60 women at once, itu was far from a quality of care standard which introduced by Judith Bruce and Adrienne Germaine. Under the very crowded condition, the potential implant acceptors did not received quality of care services, which required good counseling, in a separate and quite room, as well as a high medical standard procedure during the inserting of the implant The tools used were not enough for every women and it was no good sterilized. In order to reach the highest possible standard of reproductive health services for the Indonsian womwn itu needs a transformation of society based on gender justice, based on respect to women and not treat then as second class citizen. The reproductive health services (including family planning services) should not be discriminating based on social economic status. Every woman should be treated equally and be given the full opportunity to exercise they rights. Woman should be empowered through good and accurate information and counseling on reproductive health matters.l"

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Dengan diterapkannya kebijakan notifikasi kosmetika di negara ASEAN, maka produsen bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya. Selain itu, kosmetika semakin mudah beredar dan konsumen memiliki beragam pilihan kosmetika. Tanpa pengetahuan yang memadai, konsumen terutama kaum perempuan masih banyak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan notifikasi kosmetika dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Penelitian dilakukan dengan survei rumah tangga di 5 wilayah di DKI Jakarta dengan responden 200 orang kaum perempuan. Hasil penelitian ini adalah kebijakan notifikasi kosmetika belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Masih banyaknya kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi, palsu, dan mengandung bahan yang dilarang menandakan bahwa produsen atau importir kosmetika belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamananan dari kosmetika yang diedarkan.

---

Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries, cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both the quality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to be distributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequate knowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that contain hazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policy under ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This study conducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 women respondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fully effective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, many cosmetics which have been distributed, have no registration or notification number, counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers or importers of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety of those products."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan terhadap kinerja perbankan dan anggaran negara. Penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan dari Dunn dan teori Bromley soal Hierarki Kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, data sekunder dan wawancara.Hasil penelitian menemukan bahwa Kebijakan Rekap telah membuat bank-bank sekarat bisa beroperasi kembali sebagai bank normal. Namun kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank autis yang tidak terlalu peduli menjalankan fungsi intermediasi. Kebijakan tersebut juga telah membuat lumpuh APBN karena sekitar 55% anggaran habis untuk bayar utang.Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menghentikan model pembangunan yang membuat surplus ekonomi lari ke luar negeri.

---

The focus of this study is the Impact of Banking Recapitalization Bonds Policy on banking and state budget performance. This study is a descriptive qualitative research design. Theory used is Dunn's theory about Public Policy and Bromley's theory about the hierarchy of Public Policy. Data collected through literature study, secondary data collection and provided in-depth interviews.The results found the existence of some new facts that the policy of Recap Bonds has made banks that had once been dying to operate again as a normal bank. But unfortunately, the policy objectives of banking recap for sick banks could perform their intermediation function just does not run optimally. In the fiscal sector, the policy has made a lame Bond fiscal sector (state budget) in national development drives.This research suggest that the government should stop the development model of economic. If this model is not terminated, the surplus economy of the Indonesian people will continue to be sucked out of the country."