Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan ekosistem terumbu karang membutuhkan pemahaman yang akurat dari pemangku kepentingan sehingga dapat tercapainya tujuan perlindungan ekosistem dan pemanfaatannya secara lestari. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah analisis perbedaan dan persamaan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kelurahan Pulau Panggang. Analisis pemangku kepentingan sekurang-kurangnya dapat memberikan jawaban siapa yang harus dilibatkan dalam pengelolaan dan kenapa mereka harus dilibatkan. Pengelolaan terumbu karang di Kelurahan Pulau Panggang melibatkan 26 pemangku kepentingan. Sebanyak 24 diantaranya adalah pemangku kepentingan kunci. Permasalahan keuntungan finansial menjadi perhatian sebagian besar pemangku kepentingan. Konsep keberlanjutan lebih dapat diterima oleh pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang dibandingkan dengan konsep konservasi."

"ABSTRACTCrustaceans are one of the most species invertebrates in coral reefs, comprising approximately 20 percent of all intervetebrate species. This taxa often found clearly living in coral communities. The order Decapoda is the most common crustaceans observed the coral reefs due their relatively large size and having bright colours. In addition, decapods contribute in the enviromental balance and having important roles in coral reef ecosystem such as defending live coral from predators and helping growth of corals."

"AbstractDestructive behavior to coral reef ecosystem should not exist if community realize the importance value of the existence of coral reefs, have adequate source for livelihood and an obedience to God Almighty. The purpose of this study is to analyze the influence of religious ritual performing (religiousness), social and economic conditions of society on destructive manner of community to coral reefs. The data collected are analyzed quantitatively using structural equation model (SEM) using the method of Partial Least Square (PLS). The result findings show that the destructive behavior of the community to coral reef is not influenced by the piety of the people in performing ritual worship. The more devout people in performing ritual worship behavior does not necessarily make them more friendly to the environment, particularly coral reef ecosystems. The destructive behavior of the community to coral reef is also not influenced by their social conditions. The higher level of community's education does not necessarily make them more concerned about the environment. The destructive behavior of community to coral reef is significantly influenced by the economic conditions of society. Communities with lower income levels tend to perform acts that damage the coral reefs such as coral mining and destructive fishing techniques in an effort to satisfy their economic needs."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dari rekreasi terumbu karang snorkeling di Kepulauan Seribu Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel lingkungan dan juga variabel non lingkungan yang didapat melalui survey dan diolah menggunakan model multinomial logistic regression Nilai ekonomi terumu karang kemudian didapat dengan mengestimasi nilai Willingness to Pay wisatawan menggunakan Random Utility Model

---

This paper aims to identify the factors that influences visitors rsquo decisions of coral reef recreation snorkeling in Kepulauan Seribu The data used in this study includes environmental variables as well as non environmental variables which are procured through survey and processed using multinomial logistic regression model The economic value of coral reef is then acquired by estimating visitors rsquo Willingness to Pay using Random Utility Model "

"Inisiatif Indonesia yang disampaikan pada KTT APEC ke 15 di Sydney adalah merupakan langkah yang tepat, sebab secara geografis perairan laut Indonesia terletak di daerah tropis yang kaya akan jenis hayati, termasuk terumbu karang (coral reef) dan kebetulan terletak di pusat terumbu karang dunia yang kita sebut sebagai The Coral Triangle yang memiliki keanekaragaman tertinggi di dunia

---

"

"Dewasa ini masalah yang paling mendasar dalam pembangunan tidak hanya pertumbuhan akan tetapi terjadinya transpormasi pembangunan itu sendiri, dari sini memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang bisa bekerja dan hidup layak kedua kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam untuk generasi mendatang dan ketiga partisipasi. Oleh karena itu idealnya menempatkan manusia baik sebagai subyek maupun objek pembangunan adalah penting dengan memandang Iingkungan sebagai suatu daya dukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Menanggapi konsep pembangunan yang berkelanjutan, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program tersebut Iebih dikenal dengan program COREMAP (Coral reef rehabilitation and management program) yaitu program yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan, dengan harapan dari program ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan di Kepulauan Riau pada khususnya. Antara lingkungan dan pola prilaku masyarakat saling memiliki keterkaitan yang erat.Di satu sisi lingkungan mempengaruhi prilaku masyarakat di sisi Iain prilaku masyarakat juga mempengaruhi kualitas Iingkungan. Untuk itu dalam program Coremap ini memperioritaskan pada upaya pengelolaan yang berbasis masyarakat (PBM) dimana program ini berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara Iingkungan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan di daerah pesisir Kepulauan Riau tersebut.Metode penarikan sample dalam penelitian ini mengunakan teknik cluster sampling, dengan jumlah sample 140 KK , dimana daerah penelitian di kelompokkan dalam wilayah-wilayah desa/pulau yang ada sebagai sasaran target program. Data dari responden dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan secara simple random sample baik di desa target maupun di desa kontrol. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan program Statistik Program for Social Sain (Spss) 11.Selanjutnya untuk mengnalisis pengaruh pelaksanaan program terhadap kesejahteraan dan pelestarian digunakan uji T-Test dimana uji ini digunakan untuk melihat kondisi daerah yang mendapat perlakuan dan daerah yang tidak mendapat perlakuan.Hasil penelitian menunjukkan :1. Pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan2. Pelaksanaan program memberikan pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan dan pelestarian di desa target hal ini dibuktikan dengan signifikasi pada kondisi di desa tarket dan desa kontrol.Berdasarkan hasil penelitian program PBM CORE MAP ini perlu di kembangkan khususnya untuk daerah-daerah pesisir di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan di masa mendatang."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."