Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara mereduksi bijih besi tersebut dengan menggunakan rotary kiln. Rotary kiln pada umumnya memiliki panjang 100m dan diameter 3m, namun pembangunan rotary kiln tersebut membutuhkan biaya modal serta biaya operasi yang tinggi. Rotary kiln sederhana memiliki panjang 3m dan diameter 40cm. Proses yang berlangsung di rotary kiln sederhana merupakan proses reduksi langsung yang menggunakan arang sebagai reduktor, blower sebagai pensuplai oksigen, rotor sederhana sebagai penggerak. Terdapat beberapa parameter proses reduksi langsung pada rotary kiln salah satunya adalah variasi reduktor. Pada penelitian ini dilakukan investigasi pengaruh perbedaan reduktor terhadap senyawa besi yang dihasilkan pada proses reduksi langsung. Reduktor sebelumnya diukur nilai GCV dengan bomb calorimeter dan analisa proksimat. Reduktor yang digunakan sebagai perbandingan yaitu arang kayu, arang batok, dan briket batubara. Kandungan senyawa besi yang dihasilkan dianalisa menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). Hasil pengujian menunjukkan bahwa arang kayu memiliki hasil paling optimal dengan senyawa besi yang terbentuk pada hasil akhir reduksi langsung yaitu hematit (Fe2O3) dan magnetit (Fe3O4).

---

Rotary kiln is one of many way to process an iron ore. Rotary kilns generally have a length of 100m and 3m in diameter, but the manufacture of the general rotary kiln has high capital and operating costs. Simple rotary kiln has a length of 3m and 40cm in diameter. The process that takes place in a simple rotary kiln is a direct reduction process that uses charcoal as , the blower as a supplier of oxygen, and the rotor as a mover. There are several parameters in the direct reduction process rotary kiln one of which is a variation of reductant. In this research, i investigate the effect of different reductant on iron compounds produced on the direct reduction process. Reductant previously measured value of GCV with bomb Calorimeter and proximate analysis. Reductant are used for comparison, wood charcoal, coconut shell charcoal, and coal briquettes. The content of iron compounds produced were analyzed using X-Ray Diffraction (XRD). The test results showed that charcoal has the most optimal results with iron compounds that are formed on the end result which is a direct reduction of hematite (Fe2O3) and magnetite (Fe3O4)."

"This handbook paves the way to success in plant-based drug development, systematically addressing the issues facing a pharmaceutical scientist who wants to turn a plant compound into a safe and effective drug. Plant pharmacologists from around the world demonstrate the potentials and pitfalls involved, with many of the studies and experiments reported here."

"Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI. "

"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."