Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnyauntuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaannegara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukandari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undangperpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokokpermasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagianhasil lelang eksekusi pajak, dimana obyek lelang tersebut dibebani HakTanggungan. Penelitian tesis ini difokuskan untuk menganalisis apakah hasillelang akan dipergunakan untuk melunasi utang pajak atau akan dipergunakanuntuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Bentuk penelitianyang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitianyang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normadalam hukum positif, diantaranya melakukan pengkajian terhadap peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, Hak Tanggungan dan lelang serta menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian, diketahui bahwa lelang yang dilaksanakan pada kasus ini adalah lelang eksekusi pajak, bukan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Walaupun peraturan telah menentukan bahwa hasil lelang seharusnya digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak, namun pada prakteknya hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan

---

ABSTRACTTaxes have a very important role in a state, particularly in financing the statedevelopment, since taxes are the primary source of the state revenue. Based on this explanation, the fulfillment of tax receivables shall take precedence over other receivables, as stipulated by the Indonesian tax laws and the Indonesian Civil Code. Therefore, the problem statement to be examined in this theses is how is the distribution of auction proceeds of a tax foreclosure auction where the auction object is secured by Mortgage Right The theses focused on the analysis whether the proceeds of the auction be used to pay off the taxes or the mortgage. The research method used herein is a juridical normative method, i.e. research that is focused on reviewing the implementation of rules or norms in law, including to conduct studies on any prevailing regulation relating to taxation, Mortgage Right and auction, and by using a case approach. The research found that the auction applicable to this case was the tax foreclosure auction, not the mortgage auction.Although the regulations has determined that the auction proceeds be used to pay off the taxes first, in practice, the auction proceeds were used to pay off the debt secured by Mortgage Rights first"

"Contents: Noodwet op de geldigheidsverklaring van voor de totstandkoming van den Indonesischen Republikeinschen Eenheidsstaat uitgevaardigde wetten, noodwetten en ordonnantien op belastinggebied ..."

"Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegunaan penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan tentang upaya voluntary disclosure, seperti pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yang relevan dengan peningkatan penerimaan negara dan implikasinya dengan tax compliance dan tax enforcement. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong wajib pajak menggunakan haknya untuk melakukan voluntary disclosure dengan harapan dapat mengurangi upaya tax enforcement dan administrative cost, sehingga tax compliance meningkat, serta penerimaan pajak juga meningkat. Oleh karena itu, keringanan sanksi diperlukan agar wajib pajak pada saat melakukan voluntary disclosure tidak terbebani sanksi yang lebih besar dibandingkan sanksi yang dikenakan ketika otoritas perpajakan melakukan tax enforcement.

---

This study discusses about the voluntary disclosure provisions that have been included in the Indonesia Tax Law. The issue is the taxpayers who initially knew or required an avoidance of tax, but the voluntarily amend and correct the calculation of their taxes payable. For all mistakes in filing tax return, the taxpayers have the right to make any corrections, and disclose of incorrectness in completing the filed tax return in accordance with tax law.

The usefulness of this study will provide recommendations on the implementation of the provisions of tax laws concerning voluntary disclosure, such as amendment of tax return or disclosure of incorrectness in completing the filed tax return, that has relevance to increase tax revenues and its implications with tax compliance and tax enforcement. This study is qualitative and descriptive analysis.

The results of this study are encouraging taxpayers to use their rights to make voluntary disclosure to reduce the tax enforcement efforts and administrative costs, thus increasing tax compliance and tax revenues. Therefore, reducing/waiving penalties are necessary for the taxpayer to make voluntary disclosure. When doing voluntary disclosure, the penalties should be lower than the penalties of tax enforcement."