Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."

"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

---

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.

Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."

"Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunamiyang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riakriaknyayang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakanmembangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dininabobokkandengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuhmenghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing.Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasaselama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkanadanya perubahan. Reformasi, itulah kosa kata yang menjadi mantra perubahan yangmencairkan kemapanan yang selama ini sudah mengkristal di seluruh sendi-sendikehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan birokrasi pemerintah.Berbarengan dengan teriakan REFORMASI, maka perlahan-lahan tetapi pasti perubahanyang diteriakkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Beberapa perubahan yang terlihat nyataadalah kehidupan berpolitik. Kalau selama 32 tahun DPR dan MPR merupakan lembagaperwakilan rakyat yang sering dijuluki sebagai rubber stamp dari pihak eksekutif,maka saat ekarang, para wakil rakyat lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya.Namun, perubahan sikap wakil rakyat tersebut masih belum sepenuhnya optimal karenaterkadang muncul perilaku yang kurang terpuji dari sebagian wakil rakyat tersebutsehingga terkadang muncul pertanyaan di hati rakyat apakah para wakil rakyat tersebutbenar-benar mewakili kepentingan rakyat pada saat menjalankan perannya sebagai wakilrakyat atau mewakili kepentingan pihak lain. "