Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan pangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru pada periode 1969-1988 dan dampak-dampak yang dirasakan oleh para petani sebagai pemeran utama selama kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pangan merupakan kebijakan yang tidak dapat disampingkan. Swasembada pangan merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga ketahanan negara. Namun, di lain sisi, kebijakan pangan yang diterapkan tersebut masih tidak mampu meningkatkan pendapatan para petani produsen beras di Indonesia. Karena kebijakan tersebut berjalan secara berantakan dan memiliki banyak kelemahan."

"Ketahanan pangan merupakan konsep penting yang digunakan di dalam penelitian ini. Di dalam perjalanannya, konsep ini memaparkan makna dan arti yang berbeda berdasarkan atas perbedaan masa pemerintahan. Penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif ini akan memaparkan kondisi ketahanan pangan di dua masa periode, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan Revolusi Hijau dijadikan fokus pejelasan mengenai kebijakan ketahanan pangan pada pemerintahan saat itu. Kemudian, masa Reformasi, kebijakan impor beras dijadikan sebagai agenda baru kebijakan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Dua kebijakan tersebut menciptakan pola ketergantungan terhadap pihak asing. Temuan lapangan menggambarkan bahwa pemerintahan Orde Baru lebih memperhatikan nasib petani ketimbang pemerintahan Reformasi.

---

Food security is the important concept which used in this research. In over time, this is meant a different thing which within period of governance contains different policies. This researches which using qualitative methodology explains two periods in Indonesia. New Order Era and Reformation as regard to food security policy will be explained build on different government period. On New Order Era, Green Revolution is used as focus to see food security program by the government. The implication of this policy will be explained as an impact of peasant dependency on that period. Later, policy of food security on the reformation period will be seen when import policy was used as new agendas. Two policies in those different periods created the dependency pattern which caused of foreign parties. With the results, this research will give explanation about social phenomena in the different periods by using classical dependency paradigm. On the other hand, this research also using critical realism to explain one of the negative excess which suffered peasant in the restrictiveness of government policy. This perspective will point out that the physic factor is not dichotomies within social factor."

"ABSTRAKTelah dilakukan perubahan tarif kamar rawat inap dan jumlah tempat tidur di RSU Islam Kustati sebagai kebijakan pembenahan awal rumah sakit. Kebijakan awal ini sebagai usaha manajerial untuk membenahi problema karena RSU Islam Kustati memerlukan dana besar untuk pengembangan/pemeliharaan rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan/gaji karyawan dan meningkatkan kemampuan/wawasan profesional kaaryawan rumah sakit.Penelitian ini merupakan penelitian observasional lapangan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian dapat dipenuhi yaitu :* Pendapatan meningkat* Tingkat penggunaan tempat tidur lebih baik.

---

ABSTRACT

A study was conducted to see the effect of changing the charge for room and beds as an effort to improve the Kustati General Islamic Hospital. This is a managerial effort to overcome the financial problem needed for the hospital development/maintenance, for racing staffs income and for improvement of professional ability. This research is a field operational research which is conducted in Kustati General Islamic Hospital. The result of the research showed improvement in hospital income better use of beds.

Since hospital is a complicated organization, the management needs adequate of knowledge and understanding, it is suggested that managing hospital should not be based on speculation, but based on factors which influence how to much patients would buy.

The cost factors and its elements, cost inflation, and cost containment should be use on the basis of patients and should be used on follow up of further improvement of The Kustati General Islamic Hospital."

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing), serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya. Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak.Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana, jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing pihak.

---

Policy of centralization of VAT reporting by using electronic media released by Directorate General of Taxation as follow-up from applying of rule of the submission of SPT (Tax Advice Form) by online. This rule enhances the rule which have preexisted before, so that gives the more choice to taxpayer to do their tax obligations. Its target is to improve service to taxpayer by making simpler in tax administration and procedure.

This research is to compare between policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) against without using electronic media (e-filing), and know whether do policy released by Directorate General of Taxation can simplify tax administration for both taxpayer and also Directorate General of Taxation. In order to answer problems and reach the goal of this research, theory that used in this thesis among such as theory, about public policy, four maxims theory, e Government and theory about public service.

Research methodologies which is used in this thesis is qualitative and descriptive, and using source of primary data in the form of interview with persons who have responsibility in implementation of centralization of VAT

Reporting by using electronic media (e filing) and also secondary data in the form of regulations, books and literature related to the topic.

The result of this research is that policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) represents addition of rule which have preexisted, with a few difference of treatment among both. This policy represents facility provided by Directorate General of Taxation to taxpayer submitting SPT VAT by online (e- filing). Mechanism and procedure of centralization of submitting VAT by using electronic media is simpler than without e-filing. With the centralization of place to report VAT by using electronic media, both taxpayer and Directorate General of Taxation get the benefit, that is decreasing clerical work of documentation and administration in order to execution of obligation of taxation, because the delivery of data conducted centrally and sent "real time" and online by exploiting information technology had by Directorate General of Taxation.

The development of information technology by Directorate General of Taxation in order to simplify the tax administration can be told as one of the implementation of e-Government with aim to serve the taxpayer more easily. So that the taxpayer is easier in executing its obligation, and in the end it can improve voluntary compliance of the taxpayer.

To give maximal benefit for both taxpayer and Directorate General of Taxation, the Directorate General of Taxation have to realize that as governmental institution, one of their duty is to give better service to taxpayer not only by providing medium in the form of a set simple policy, clear, and easy to be comprehended and executed but also not oppose against to other policy. For that reason, professional attitude, commitment and active role from all related party in Directorate General of Taxation is needed."