Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractIndonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu' dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)."

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."

"ABSTRAKMenggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT

Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara pengelolaan modal kerja dan kinerja perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Bukti empiris menyatakan bahwa terdapat hubungan tidak linear yang berbentuk huruf U terbalik antara pengelolaan modal kerja dan kinerja perusahaan. Hal ini mengartikan terdapat tingkat optimal dari modal kerja yang menyeimbangkan biaya dan keuntungan dan dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisa sensitivitas hubungan antara pengelolaan modal kerja dan kinerja perusahaan terhadap kendala keuangan. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang terkendala secara keuangan memiliki tingkat optimal modal kerja yang lebih rendah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the linkage between working capital management and firm performance with the sample of manufacturing firm in Indonesia. The empirical evidence proves that there is an inverted U shaped relation between working capital management and firm performance. This means that there is an optimal working capital level that balances cost and benefit and maximize firm performance. Furthermore, this study also examine the sensitivity of this relation to financial constraint. The findings show that firm that is financially constrained have a lower optimal working capital level."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat apakah ada asymmetric cash flow sensitivity of cash pada perusahaan konstruksi di Indonesia, dimana hal ini terjadi ketika arus kas positif memberikan pengaruh negatif terhadap cash holding lalu sebaliknya untuk arus kas yang negatif memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan cash holding. Dengan menggunakan data dari Thomson Reuters Eikon selama periode 2006-2016, dapat diketahui indikasi soft budget constraint pada perusahaan-perusahaan konstruksi yang dimiliki oleh negara dari adanya asymmetric cash flow sensitivity of cash. Soft budget constraint akan terindikasi dengan adanya asymmetric cash flow sensitivity of cash yang lebih kecil pada perusahaan yang tidak dimiliki oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia tidak mengalami asymmetric cash flow sensitivity of cash, baik perusahaan yang dimiliki oleh negara maupun tidak. Dengan tidak adanya asymmetric cash flow sensitivity of cash maka tidak pula terbukti adanya soft budget constraint yang terjadi pada perusahaan konstruksi yang dimiliki oleh negara. Karakteristik perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia cenderung berhati-hati dalam pengelolaan kas.

---

The focus of the study is to know whether any asymmetric cash flow sensitivity of cash on construction companies, that can be happening when positive cash flow has negative effect on delta cash holding and then vice versa to negative cash flow has positive effect on delta cash holding. By using data from Thomson Reuter Eikon in period 2006 2016, can be known soft budget constraint indication on construction companies those are state owned from asymmetric cash flow sensitivity of cash existence. Soft Budget Constraint will be indicated with smaller existence of asymmetric cash flow sensitivity of cash on non state owned companies. This study has found that asymmetric cash flow sensitivity of cash doesn rsquo t exist on construction companies in Indonesia. Thus, the absence of asymmetric cash flow sensitivity of cash causes soft budget constraint is not proven on construction companies in Indonesia. Characteristic of construction companies in Indonesia tend to be cautious on managing cash holding."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis adanya pengaruh cash conversion cycle dan financial constraint terhadap firm value. Evaluasi dilakukan pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk sektor non keuangan. Pengujian menggunakan metode regresi linier berganda dengan melibatkan 116 perusahaan. Variabel financial constraint yang digunakan terdiri dari 6 proksi, yaitu Altman z score, size perusahaan (sales), dividend payout ratio, cash flow, external financing, dan interest coverage. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen modal kerja yang menggunakan pengukuran cash conversion cycle berpengaruh negatif terhadap firm value. Sementara itu variabel financial constraint dengan proksi dividend payout ratio, cash flow, dan interest coverage berpengaruh negatif terhadap firm value, dan proksi yang lainnya tidak. Selain itu, penelitan juga membuktikan bahwa ada perbedaan firm value pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.

---

This research aims to analyze if there is effect of cash conversion cycle and financial constraint to firn value. Evaluation is held before, during, and after global financial crisis 2008 for Indonesian Stock Exchange listed company in non financial sectors. Research used multiple linear regression and involved 116 companies. Financial constraint variable used consists of 6 proxies, they are Altman z score, company size (sales), dividend payout ratio, cash flow, external financing, and interest coverage. Research had shown if cash conversion cycle affect its firm value. Moreover, financial constraint variable using proxy cash flow , dividend payout ratio, and interest coverage have negative effect to firm value. Beside that, research proves that there is firm value difference before, during, and after global financial crisis 2008."

"Penelitian ini menganalisa hubungan antara perusahan dengan fincnaing constraint dan non financing constraint menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Dalam penelitian ini menggunakan dua parameter yaitu size dan payout dalam menentukan sebuah perusahaan masuk kedalam financing constraint atau non financing constraint. Kemudian dari pengelompokan tersebut diuji bagaimana sensitivitas investasi terhadap cash flow-nya sesuai dengan tingkatan financing constraint-nya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dengan financing constraint menggunkan ukuran size menunjukan adanya sensitivitas investasi terhadap cash flow. Namun perusahaan dengan financing constraint menggunakan ukuran payout tidak menunjukan adanya sensitivitas investasi terhadap cash flow.

---

The studies analyze relationship between firm?s face financing constraint and non financing constraint on listed firms 2007-2011. In this studies use two parameter; size and payout din determine firms face financing constraint or non financing constraint. Later from grouping firms face financing constraint or not, examine how sensitivity investment-cash flow in line with level of financing constraint. Results, firms face financing constraint that categorize with size show sensitivity investment-cash flow. But, firms face financing constraint use payout as measurement not show sensitivity investment-cash flow."