Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji 1) pemahaman Guru Bimbingan Konseling (BK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang program peminatan pendidikan menengah; 2) perbedaan tingkat pemahaman antara guru BK Sekolah SMP yang berpendidikan sarjana dan magister; dan 3) perbedaan tingkat pemahaman antara guru BK SMP negeri dan swasta tentang program peminatan pendidikan menengah. Penelitian dilakukan dengan metode survei di SMP Kota Pekanbaru pada September 2016. Populasi terjangkau ialah para guru BK SMP Kota Pekanbaru. Jumlah sampel seluruhnya 40 guru yang diambil dengan teknik multistage random sampling. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemahaman guru BK SMP tentang program peminatan pendidikan menengah cukup tinggi, 2) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman guru BK SMP yang berpendidikan sarjana dan magister, tentang program peminatan pendidikan menengah; dan 3) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman guru BK SMP negeri dan swasta tentang program peminatan pendidikan menengah. Penelitian menyimpulkan bahwa guru BK SMP cukup mampu memberikan bekal tentang program peminatan pendidikan menengah kepada siswa SMP sesuai dengan minat, bakat, dan/atau kemampuannya."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan advokasi dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas dan dampak perubahan dari adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak dengan disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan dan adanya perilaku diskriminasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak dengan disabilitas diperlukan upaya advokasi, khususnya advokasi untuk memperkuat pendidikan inklusif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan. Rentang waktu penelitian ini mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2022 selama Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Wahana Inklusif Indonesia melakukan proses advokasi pendidikan inklusif dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari anak dengan disabilitas, orangtua, guru sekolah, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, dan masyarakat. Setiap pihak, melewati proses yang serupa dalam advokasi pendidikan inklusif. Terdapat lima proses yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dalam melaksanakan advokasi pendidikan inklusif yaitu identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Keberhasilan adanya advokasi pendidikan inklusif menghasilkan perkembangan diri anak dengan disabilitas meningkat, orangtua mengetahui cara penanganan anak dengan disabilitas, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak dengan disabilitas, adanya alokasi anggaran dari Pemerintah, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dapat membantu anak dengan disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan.

---

This study discusses the advocacy implementation process in strengthening the inclusive education for children with disabilities and the impact of changes of inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia from the social welfare discipline. This research is motivated by the high number of children with disabilities who do not receive education and the discriminatory behavior experienced by children with disabilities in the educational environment. To realize the right to education without discrimination for children with disabilities, advocacy efforts are needed, especially advocacy to strengthen inclusive education. This research is a qualitative research with descriptive study. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews with eight informants. The time span of this research starts from March 2021 to June 2022 during the COVID-19 Pandemic. The results showed that Yayasan Wahana Inklusif Indonesia carried out an inclusive education advocacy process by involving several parties ranging from children with disabilities, parents, school teachers, the Government, especially Dinas Pendidikan Kota Depok, and the community. Each party goes through a similar process in advocating inclusive education. There were five processes carried out by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia in implementing inclusive education advocacy such as problem identification, solution formulation, awareness building, policy implementation, and evaluation. The success of inclusive education advocacy results in increased self-development of children with disabilities, parents know how to handle children with disabilities, teachers have knowledge and skills in educating children with disabilities, budget allocations from the Government, and the creation of a more inclusive environment in society. So, the conclusion in this study is that inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia can help children with disabilities in fulfilling their right to education."

"Penelitian ini berfokus pada dampak dari program pendidikan inklusif bagi upaya pemenuhan hak alas pendidikan anak-anak penyandang canal yang dilaksanakan disekolah-sekolah umum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan d i sain deskriptif.Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,observasi,studi dokumen, analisa data. Lokasi penelitian di SDN.02 Kedung Jaya,Babelan,Bekasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Instansi Pemerintali yang terkait dengan pelayanan terhadap penyandang cacat dan pelaksana pelayanan yang mciiputi: Kepala Sekolah, Guru Kelas,Guru Khusus Luar Biasa, orang trla anak-anak penyandang cacat maupun normal,dan anak-anak penyandang carat,Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) program pendidikan inklusif adalah program yang ditujukan untuk semua anak tanpa kecuali (terrnasuk anak-anak penyandang cacat) untuk bersama-sama belajar dengan anak normal lainnya.2) Program ini ditujukan sebagai implementasi dari hak anak alas pendidikan bagi anak-anak. 3) Faktor yang niendukung dari program ini ialah orang Ina, guru dan masyarakat semakin menyadari dan dapat rnenerima keberadaan anak-anak penyandang cacat didala.m pergaulan dengan anak-anak mereka. Biaya sekolah gratis dan jauh lebih murah dibandingkan dengan SLB (Sekolah Luar Biasa).Qrang tua dari anak-anak cacat tersebut juga merasakan perubahan dalam bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi ialah tidak tcrsedianya sarana prasarana menimbulkan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,khususnya dalam mengembangkan kreati fitas anak penyandang carat. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana prasarana terlebih dahulu sebelum menguji cobakan program ini kesekolah-sekolah umum. SLB masih harus ada khususnya untuk anak-anak cacat yang permanen, sedang kan jumlah penyandang cacat di sekolah umum dibatasi jumlahnya. "

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tayak dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak. Pendidikan selain merupakan hak juga merupakan kebutuhan bagi anak sebagai bekal kehidupannya kelak di masyarakat.Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak, khususnya di Lapas Anak Pria Tangerang, masih kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi anak didik yang berbeda, yaitu : latar belakang kehidupan, latar belakang perbuatan, lamanya pidana, jenis pelanggaran hukum, serta keterbatasan sumber daya dari pihak Lapas untuk dapat mengakomodasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedang secara ekstemal, faktor yang mempengaruhi adalah masih adanya stigma negatifmasyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan.Untuk mengkaji model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, make kerangka berfikir mengacu pada Teori Konstruktivisme oleh Bodnar (Didang Setiawan, 2004) yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang aktif. Lingkungan pembelajaran perlu di kondisikan agar memiliki situasi yang mampu membuat murid dapat menciptakan pengetahuannya melalui aktivitasnya sendiri, baik fisik maupun mental. Mengacu teori tersebut penulis mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif dengan jumiah responden 24 prang, terdiri dari : tokoh pendidikan dan pemerhati anak, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Kepala-kepala Lapas Anak, Tenaga pengajar/guru, dan anak didik pemasyarakatan.Dari hasil anaiisis data, penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak saat ini masih dirasakan masih kurang optimal memenuhi kebutuhan anak didik, oleh karena itu diperlukan bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak didik berupa pendidikan khusus.

---

Every people have the right to receive good education and learning based on their needs. This is also applied for children who are in conflict with law and/or are currently in Juvenile Correctional Center (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Education is not only a right for children but is also a need for their future Iife.

The current implementation of formal and non formal education for children in Juvenile Center has not met the need for their future life. There are internal and external factors that influence the quality of education in the Center. The internal factors include the condition of children such as their life background, behaviour background, the length of their sentence, type of the cases, and the limitation of the Center's resources to implement the teaching learning activities that meet to children' needs. The external factor mainly is the negative stigmatisation to the convicted children from the community.

The Constructivism theory by Bodner (Didang Setiawan, 2004) was applied to study the education model that perfectly meet the children need. The theory believes that learning is an active social process and the learning environment should be conditioned to support the situation to encourage children to improve their knowledge through exploring their activities, both physically and mentally. The study use qualitative research to collect the data from 24 respondents include education specialist and children right expert, the Directors from Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, the Director of Directorate of Special Education, several Head of Juvenile Correctional Center, Educator/teachers and children in the Juvenile Correctional Center.

The analysis data show that the implementation of formal and non formal education at Juvenile Correctional Center are still unable to meet the children's need. Therefore, it is important to have an alternative education, called Special education, which meet the children' need and character in the JuveniIse Correctional Center."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan memperoleh gambaran tentang kebijakan seperti apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X Kota Jambi. Fokus penelitian ini meliputi aspek peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah mendukung kebijakan yang telah dibuat kepala sekolah. Desain kebijakan yang dibuat memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. "