Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan yang dilakukan di tengah pangaruh berbagai faktor yang melingkupinya. Masyarakat Sumber Agung tinggal di pinggir kawasan hutan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan meliputi kegiatan berladang, tumpangsari, kebun monokultur dan kebun campuran. Dalam kenyataan, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan karena banyak aspek yang telah memberikan pengaruh terhadap pilihan bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut.Kajian ini menjelaskan hubungan interaktif antara bentuk-bentuk praktek pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasar, pengetahuan lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan merupakan keputusan yang dilakukan di tengah situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan mengungkap pertimbangan yang mendasarinya maka kajian ini mengacu kepaga kerangka teori pengambilan keputusan. Penelitian lapangan dilakukan sejak bulan Oktober 1998 - Oktober 1999. Penelitian dilakukan di kampung Sumber Agung, sebuah kampung berbatasan dengan kawasan hutan yang dihuni masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan gunung Betung.Kajian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan terutama upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasar dan kepastian harga, pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Pada setiap praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai pilihan tanaman pada semua bentuk praktik pemanfaatan lahan yang selalu dipertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuban pangan dan uang tunai dalam jangka pendek dan sebagai investasi jangka panjang. Pertimbangan ekonomi dalam pilihan tanaman tahunan selalu diintegrasikan dengan ketersediaan pasar dan harga jual. Pengetahuan teknis budidaya tanaman dan kemampuan memahami kesesuaian agroklimat dengan pilihan tanaman selalu dikembangkan dalam proses belajar dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Tidak konsistennya penerapan kebijakan pembangunan, di satu sisi telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan praktik pemanfaatan lahan hutan. Tetapi di sisi lain telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat dan telah mengabaikan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan."

"ABSTRAKKeanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang sangat luar biasa, namun ketika keanekaragaman tersebut disikapi sebagai bencana maka akan menjadikan kita orang yang introvert yang menutup kemungkinan adanya kebenaran dari pihak lain, serta selalu menjustice diri lebih benar daripada yang lain, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang fungsi dan peranan Polri dalam merawat kebhinnekaan adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan. Metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Diperlukan sinergitas antar instansi serta peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan arti pentingnya kebhinnekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."

"ABSTRAKKonflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yangbermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyaikepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatukawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagaikebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan danperan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dalam tulisan ini konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan/sítuasi yangdapat ditanggapi sebagai tidak adanya suatu kerja sama antara berbagai pihak untukmempertahankan suatu sumber daya tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalahmasyarakat dan pemerintah (eq. aparat instansi kehutanan), sedangkan sumber dayayang dimaksud adalab sumber daya hutan Gn. Betung. Ketidaksepakatan di antarapara pihak ini sebagai konsekuensi berbagai kebijakan pengelolaan hutan yangberimplïkasi path ketidakpastian akses masyarakat ke dalam hutan. Mekanismepenanggulanganlpenyelesaian konflik dapat ditanggapi sebagal prosedur-prosedur,langkah-langkah, strategi-strategi yang dilakukanldikembangkan oleh berbagai pihakyang terlibat konflik atau pihak-pihak atau lembaga/forum lain sebagal upayamenyelesaikan sebuah konflik. Secara keseluruhan kasus-kasus yang memicu terjadinya konflik dapatdikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni konflik penguasaan dan konflikpemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan terdiri dari penyerobotan lahan,pergeseran batas kebun/lahan paroh lahan, dan konflik warisan. Konflikpemanfaatan kawasan hutan terdiri dari pembukaan hutan sekunder (primer),perawatan bekas kebun/ladang (belukar), berladang, penebangan kayu, pengambilanbasil kebun, pencurian hasil kebun, pemungutan komisi penjualan basil kebun,perantingan tanaman sonokeling, pencurian bibit/anakan dan konflik pakan temak(ramban). Konflik-konflik yang terjadi antar warga masyarakat setempat denganpemerintah (aparat instansi kehutanan) lebih disebabkan adanya pelarangan aksesdan tindakan represif aparat terhadap warga, sedangkan konflik antar sesama wargamasyarakat perkampungan Talang Mulya lebih dipicu oleh tindakan pelecehanterhadap hak-hak penguasaan (lahan) dan pemanfaatan hasil kebun yang dilakukanoleh warga setempat terhadap warga lain, demikian juga konflik warga masyarakatperkampungan Talang Mulya dengan warga masyarakat yang berasal dari luar lebihdipicu oleh tindakan pelecehan hak pemanfaatan hasil kebun milik warga masyarakatSetempat oleh warga yang berasal dari luar (kampung/desa tetangga). Kajian ini menunjukkan bahwa jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitaskonflik berbeda dari suatu periode ke periode lain Penode 1940-an s/d 1982, jumlahjenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik masih bertangsung dalam jumlab jeniskonflik, frekwensi dan intensitas yang relatif rendah karena ada beberapa kebijakanpengelolaan hutan yang ditanggapi sebagai kebijakan yang memberikan akseskepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Penode 1983 s/d Juni 1998jumlah jenis konflik, frewnesi dan intensitas konflik memngkat tajam sebab adanyakebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang berimplikasi pada ketidakpastian akses.Untuk periode JuIl 1998 s/d Mel 2000, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitaskonflik mulai menurun. Mulai terlihat adanya ketaatan warga masyarakat setempatterhadap aturan-aturan bersama yang membawa pengaruh pada ketenangan dankepastian akses terhadap lahan garapan masing-masing. Dalam upaya penanganan/penyelesaian konflik yang melibatkan wargamasyarakat perkampungan Talang Mulya berkembang beberapa mekanismepenanganan/penyelesaian antara lain dengan cara membiarkan saja dan mengelak,cara paksaan, perundingan di antara para pihak yang berkonflik, dim dengan caramediasi melalui aparat pemerintahan kampung, instansi kehutanan, KelompokPengelola dan Pelestarian Hutan (KPPH), Gabungan KPHH dan Forum MusyawarahKelompok (FMK). Secam keselurtthan dalam upaya penanggulangan/penyelesaiankonflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan masyarakat setempat tidakmengacu pada aturan atau hukum nasional. Karena hukum nasional (terutama dibidang kehutanan) sudah jelas melarang akses masyarakat untuk memanfaatkankawasan hutan Gn. Betting. Masyarakat cenderung meuggunakan aturan (hukum)yang dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat. Hasil kajian ¡ni menunjukkan bahwa melalui organisasi dan pranatapengelolaan hutan yang dibangun sendiri masyarakat berhasil menyelesaikan dansekaligus menekan tezjadinya konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan ditingkat masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan konflikkonflik penguasaan cian pemanfaatan kawasan hutan diperlukan adanya kelembagaansecara organisatoris yang dibangun oleh komunitas hutan yang bersangkutan. Sebabdalam situasi sosial yang syarat dengan persaingan, tanpa kerjasama di antara semuapihak pengelolaan huían secam bertanggung jawab mustahil dicapai, karena itusituasi ¡ni perlu dipulihkan dengan memberi peluang agar dapat berkembangnyasuasana kebersamaan untuk melihat secam kolektif bahwa persoalan huían bukanhanya menjadi persoalan pemerintah tetapi menjadi persoajan semua pihak"

"ABSTRAKPeladang berpindah dan kerusakan hutan adalah merupakan permasalahan nasional yang perlu dipecahkan segera. Pentingnya usaha ini adalah dengan maksud untuk menjaga kelangsungan lingkungan dan untuk mencegah (menghindari) terjadinya kelangkaan sumberdaya alam yang terbatas. Oleh karena itu sistem manejemen yang bijaksana (tepat) yang dapat saling membagi keuntungan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan lingkungan sangat diperlukan.Hubungan antara lingkungan alam dan manusianya selalu terjalin didalam setiap ekosistem. Dalam bentuk yang dasar hubungan ini terkait dengan usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kelangsungannya. Oleh karena itu sangat pentingnya peranan lingkungan dalam kehidupan manusia. Maka intervensi manusia terhadap lingkungan seharusnya memberikan prioritas yang tinggi untuk mencegah berbagai konversi yang berlebihan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan.Di Lampung kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor yang komplek. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah penduduk, migrasi, keterbatasan pemilikan lahan, keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan. Faktor-faktor ini mempengaruhi manusia untuk menciptakan beberapa jenis intervensi terhadap hutan. Satu dari jenis intervensi itu merubah sebagian hutan menjadi areal peradangan dengan menjalankan sistem pertanian tradisional.Kegiatan konversi hutan lindung yang dilakukan oleh peladang merupakan tindakan adaptif berkaitan dengan kondisi kesejahteraannya. Namun demikan adaptasi itu tidak hanya terpola sesuai dengan kesejahteraannya saja tetapi juga peranan kelembagaan yang mendukung adopsi inovasi.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa masalah kunci yang terkait dengan proses adopsi inovasi diantara peladang berpindah dan peladang yang telah menetap. Masalah-masalah itu adalah proses pengolahan lahan, kesejahteraan peladang, pola adaptasi dalam hubungannya dengan proses adopsi inovasi. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Tingkat kesejahteraan peladang mempengaruhi tingkat adaptasi. Semakin sejahtera peladang semakin adaptif.2 Semakin efektif peranan kelembagaan memberikan penyuluhan semakin adaptif peladang dalam penerimaan inovasi.Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu kelompok peladang yang belum dipindahkan dihutan lindung dan satu kelompok peladang yang sudah dipindahkan melalui program resettlement. Setiap kelompok itu di wawancarai 100 responden yang dipilih secara purposive proporsional. Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview dengan kuesioner, wawancara mendalam dan teknik dokumenter. Tipe penelitian ini adalah studi perbandingan eksplanatif. Prosentase, chi square, korelasi Pearson, korelasi ganda dan t test adalah beberapa teknik dalam menganalisis data.Hasil dari penelitian ini disarikan sebagai berikut: Peladangan berpindah telah terjadi karena kemiskinan dan tidak memiliki lahan. Dalam menghadapi kondisi itu para peladang mengembangkan pola adaptasi tertentu melalui pengorganisasian teman dekat dan keluarganya pada beberapa kantong peladangan didalam mana proses sosialisasi berladang berlangsung.Dalam pengertian ini peladang berpindah bukanlah dimaksudkan untuk merusak lingkungan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup.Dengan dipindahkan ke daerah baru maka mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sayangnya mereka menemui beberapa kesulitan untuk beradaptasi secara baik. Ditunjukkan dari analisa korelasi Pearson bahwa hubungan antara tingkat kesejahteraan peladang dan adaptasi di hutan lindung adalah signifikan dengan r = 0,6034, sedangkan hubungan antara tingkat kesejahteraan peladang dan adaptasi di transmigrasi lokal dengan r = 0,5011 pada taraf kepercayaan 0,05 (95%). Lebih jauh pada tingkat kepercayaan yang sama hubungan antara peranan kelembagaan dan adaptasi tidaklah signifikan dengan r = 0,1459. Ketiadaan signifikansi pada hasil yang terakhir ini disebabkan oleh kegagalan para penyuluh untuk masuk dalam sistem lokal. Mereka belum bisa diterima oleh peladang. Analisa korelasi ganda menunjukkan hubungan yang signifikan 0,5887 antara tingkat kesejahteraan, peranan kelembagaan dan pola adaptasi dalam penerimaan inovasi pada taraf 0,05.Dari rata-rata tingkat pendapatan peladang di daerah kawasan hutan lindung lebih besar dari pada peladang yang dipindahkan melalui program translok. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil panen dan rendahnya nilai tukar di daerah yang baru. Namun demikian dalam dimensi non ekonomi ada perubahan dalam status pemilikan tanah dari petani penggarap menjadi petani pemilik.

---

ABSTRACT

Shifting cultivation and forest degradation system are national problems need to be solved urgently. The importance of this effort is to maintain environmental sustainability and to avoid scarcity of limited natural resources. Therefore, proper management system that is able to share advantages between human needs and environment sustainability is highly required.

The relationship between natural environment and the human organism therein is always interrelated in the ecosystem. In the fundamental form, this relationship is connected with the human efforts to fulfill his need as well as survival. Therefore the environment role is very important for human life. Human intervention to the environment should give more priority to prevent any conversions on land use that may cause environment degradation.

In Lampung, forest degradation is caused by some complex factors. Those are number of population, migration, limitation of land ownership and employment opportunity, and poverty. These factors influence people to create several kinds of forest intervention. One of which into occupy protected forest into cultivation area by operating agricultural system through indigenous knowledge.

That conversion is actually an adaptive action in respond to social and economic condition. Nevertheless this adaptation is patterned not only in accordance with socio economic condition but also the role of institution that supported innovation adoption.

This research is intended to explain some key issues related with process of adopting innovation in shifting and relocated shifting cultivations. Those are the process of cultivation, the prosperity of cultivator, adaptation patterns, and their relationship to the processes of innovation adaptation.

The hypothesis of this research are formulated as fallow:

1. The degree of cultivator welfare influence to degree of his adaptations. The more prosperous cultivator the more adaptive.

2. The more effective role of institution to inform public the more adaptive cultivator to adopt innovation.

Samples of this research consist of a group of un-shifted cultivator in protected area and shifted one through resettlement programmed. Each of those is an interview 100 respondent who is choosing purposive proportionally sampling. To obtain data are research is explanatory comparative study that applied some technique to obtain data observation, interview with questioner, in-depth interview, and documentation. Percentage, chi square, Pearson correlation, multiple correlation and t test are some techniques used to analyze data. It's show from Pearson correlation analysis that the relationship between degree of cultivator welfare and adaptation is significant (r = 0,6034 and r = 0,5011) on confidence level of 0,05 or 95%. Furthermore, on the same level of confidence, the relationship between institution role and adaptation is not significant (r = 0,1252 and r = 0,1459). The last of significance in letter result is caused by the failure of instructor to be in local system. Cultivaters do not accept them yet. Analysis by multiple correlations shows significant relationships (0,5887) among degree of prosperity, institutional role, and adaptation pattern in adopting innovation on confidence level of 0,05. Un-shifting cultivations have occurred in respond of poverty and landless ownership. In facing those conditions, cultivators developed certain pattern of adaptation by organizing their close friends and family on cultivation enclaves, in where cultivating socialization process has occurred. In this sense, un-shifting cultivation is not intended to damage forest owner but to melt survival.

Heaving shifted to the new area, un-shifting cultivator should adapt to new environment. Unfortunately, they meet some difficulties to be successful adaptation.

It is difference among cultivation income in protected area and transmigration area. This is caused by the low of yield and it's exchange value in the new area. Nevertheless in non-economic dimension, there is a change in status of ownership from land worker to land owner. But it seems meaningful in cultivator?s life."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pendamping sosial pengarüh motivasi kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH, pengaruh antara kemampuan kerja dan motivasi cara bersama-sama terhadap kinerja pendamping sosial PKH. Subyek yang diteliti 39 orang, teknik pengumpulan menggunakan angket, wawancara, telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik regresi program statistik SPSS. analisis menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan kerja (X1) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien regresi sebesar rengarüh motivasi kerja (X2) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,557. Pengaruh secara bersama-sama kemampuan kerja dan motivasi kerja (X1 dan X2) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien determinasi (R3) sebesar persen. Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis pertama bahwa kemampuan kerja (XI) mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Y), sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil analisis terhadap hipotesis kedua bahwa motivasi X2) mempunyai pengaruh signifikan), sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil analisis terhadap hipotesis ketiga kemampuan kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap (Y), sehingga hipotesis ketiga diterima. Rekomendasi, hendaknya dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kerja pendamping sosial PKH melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga kinerjanya meningkat secara bertahap."

"Desa Gunung Cak adalah desa yang terletak di wilayah daratan dari Pulau Palmatak, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian- Mereka membuka kebun cengkeh, kelapa, sayur-mayur dan cabai. Hasil dari pertanian ini mereka jual ke pulau-pulau sekitar Pulau Palmatak bahkan hingga ke Tarempa. Namun kondisi pertanian ini tidak membuat taraf hidup mereka menjadi lebih sejahtera karena ternyata dalam perkembangannya biaya operasi jauh Lebih tinggi daripada hasil jual.Hadirnya beberapa perusahaan di Pulau Palmatak, seperti ConocoPhiLLips, Travira dan Premier, memberikan harapan baru bagi masyarakat desa dengan terbukanya Lapangan pekerjaan baru. Beberapa dari mereka memang tampak telah merasakan dampak positif dari hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini terlihat dari kondisi ekonomi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya- Namun tidak sedikit warga yang masih dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka adalah warga yang bekerja secara kontrak padahal mereka sangat tergantung pada pekerjaan tersebut Pekerjaan yang tidak rutin tersebut menyebabkan pendapatan mereka pun tidak tetap dan tersendat-sendat sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari secara pas-pasan.Maslow, dalam teori “Hierarchy of Needs", mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, mencakup di dalamnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan mendasar ini belum terpenuhi, maka perhatian kita akan tingkat kebutuhan yang selanjutnya tidak akan muncul. Kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat desa Gunung Cak, yang cenderung berada dalam kelas ekonomi bawah, menyebabkan prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan primer dan belum kepada hal-hal lain seperti kesehatan, sanitasi, kebersihan, pendidikan, dan nutrisi keluarga Sebagian besar warga desa Gunung Cak masih memiliki kebiasaan membuang hajat di hutan, kebun atau semak belukar di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini menimbulkan Lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak sehat dan higienis. Penyebab lain yang cukup signifikan adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mereka tentang arti kesehatan dan kebersihan. Namun, kebiasaan membuang hajat tidak pada tempatnya selama bertahun-tahun, kurangnya pemahaman tentang kesehatan, motivasi, dan perasaan tidak percaya pada kemampuan untuk membangun desanya sendiri, menyebabkan minimnya usaha warga untuk mengubah kondisi dan membangun jamban yang memadai bagi setiap warga masyarakat desa Gunung Cak.Usaha pemberdayaan masyarakat desa berarti adanya proses keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh warga desa Gunung Cak dengan mau mengubah pemahaman tentang arti kesehatan dan kebersihan, mau belajar dari pengalaman yang Lebih maju dan positif, mau membentuk suatu organisasi masyarakat pengelola jamban rumah dan terlibat di dalamnya Serta mau mengubah perilaku buang hajat di kebun hutan menjadi di jamban rumah. Selanjutnya organisasi ini akan berfungsi sebagai penggerak dan pelaksana penerapan sistem sosialisasi warga desa, pembangunan dan pengelolaan jamban rumah di masyarakat. Sebelum intervensi diberikan, telah dilakukan baseline study untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan, kebiasaan masyarakat sehubungan dengan perilaku mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan badan dan lingkungannya, kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, kondisi kebersihan di desa Gunung Cak, penerimaan masyarakat tentang konsep pemberdayaan masyarakat, dan penerimaan masyarakat tentang konsep membuang hajat di jamban rumah.Selanjutnya dibentuk organisasi penggerak yang menjadi pionir bagi berlangsungnya kegiatan intervensi di desa Gunung Cak tersebut. Organisasi tersebut kemudian menentukan tujuan yang ingin dicapai seperti menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kehidupannya secara mandiri; objek yang menjadi sasaran perubahan seperti perubahan perilaku buang hajat di hutan atau kebun menjadi buang hajat di jamban dan program-program yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan perubahan. Sasaran utama dari program intervensi ini adalah ibu-ibu RT03 dan tokoh pemuda. Kelompok ibu dipilih karena ibu biasanya adalah pihak yang paling berperan dalam mengatur kebutuhan seluruh anggota keluarga termasuk menjaga kesehatan anggota keluarga. Sementara tokoh pemuda memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relatif lebih baik mengenai kesehatan dan sanitasi dibandingkan dengan orangtuanya karena faktor pendidikan dan pengalaman bekerja. Oleh karena itu tepat jika ibu-ibu dan tokoh pemuda dijadikan sasaran utama program ini karena mereka diharapkan bisa menjadi penggerak bagi warga lainnya untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan dan pentingnya memiliki jamban di rumah.Hasil program ini menunjukkan tercapainya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu munculnya pemahaman yang lebih baik dan dalam mengenai kebersihan dan kesehatan, terbentuknya organisasi masyarakat pengelola jamban mmah dan sistem pengelolaannya, adanya perubahan perilaku masyarakat desa Gunung Cak dalam membuang hajat, terjadinya proses belajar pada masyarakat desa terhadap pengalaman program jamban rumah, baik pengelolaan sdm, sistem dan operasional, muncul kepercayaan diri warga akan kemampuan diri sendiri dan timbulnya motivasi untuk mengembangkan diri dan lingkungannya."

"Kebijakan pengelolaan hutan untuk tujuan komersial yang diberikan kepada pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara dan pengawasan langsung oleh negara (pemerintah pusat dan daerah), telah menciptakan ketidakadilan peran dan akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan. Situasi ini menyebabkan kerusakan hutan meningkat, kemiskinan dan konflik sosial merebak di mana-mana. Untuk itu, masyarakat lokal perlu diberi peran dan ruang untuk membangun, membuat pengaturan internal di tingkat lokal. Pengaturan yang dibuat dan digunakan oleh rnasyarakat disebut institusi lokal.Dalam kajian ini institusi lokal diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan (working rules or rules-in-use) sekelompok orang untuk mengatur aktivitas-aktivitas bersama, peran-peran yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa atas aktivitas tersebut. Dengan demikian, institusi memberikan semacam perangkat atau pedoman bagi mereka yang terlibat agar melakukan kegiatan yang mengacu kepada kepentingan, harapan bersama sesuai yang telah disepakati.Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan terkait dengan berbagai kepentingan yang cenderung berbeda di satu sisi, dan sifat kodrat manusia yang kreatif, inovatif di sisi yang lain rnaka pemahaman terhadap institusi lokal tidak bersifat statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi dan direproduksi berdasarkan kepentingan tertentu. Tindakan individu akan cenderung dikorelasikan dengan berbagai serring sosial dan fisik sehingga memberi pengaruh signifikan pada dinamika instimsi lokal.Pola hubungan atau relasi sosial antarindividu, ketersediaan dan sifat sumber daya, berkembangnya ekonomi pasar, intervensi kebijakan dan berkembangkannya berbagai mode dominasi dan kekuasaan negara atas sumber daya hutan adalah beberapa aspek yang memberi kemungkinan institusi Iokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis.Kajian ini menjelaskan, institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat desa hutan Sumber Agung dapat dikategorikan sebagai institusi yang belajar. Dalam pengertian institusi yang dikembangkan secara dinamis berdasarkan dinamika internal dan eksternal. Tercatat sejumlah perubahan sebagai strategi adaptasi. Di antaranya, penggantian personil kepengurusan, perubahan mekanisme mencapai konsensus, aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimodifikasi berdasarkan realitas yang ada.Perubahan-perubahan tidak semata ditanggapi sebagai sesuatu yang lama diganti/dimodifikasi dengan yang baru, tetapi perubahan juga ditanggapi ketika terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi atas mekanisme institusional dalam suatu kurun waktu tertentu.Hal lain yang juga menggambarkan institusi lokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis ialah terdapatnya variasi dalam cara penanganan permasalahan dan konflik sengketa yang terjadi, dan pada dasarnya mengekspresikan ragamnya orientasi kepentingan di antara para pengguna terhadap hutan sebagai sumber daya milik bersama. Bagaimana masyarakat scara institusional menghadapi praktik dominasi dan kekuasaan negara atas hutan juga memperlihatkan dinamika yang cukup penting bagi institusi lokal selanj utnya.Dalam konteks inilah, ingin ditegaskan bahwa institusi lokal yang terbentuk saat ini merupakan produk dari negosiasi berbagai orientasi kepentingan yang berbeda-beda. Ada kepentingan ekonomi subsisten, sistem ekonomi pasar, dominasi dan relasi kekuasaan negara terhadap sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama.Pada posisi seperti ini, dapat diasumsikan prinsip-prinsip institusional hasil temuan Ostrom (1990, 1994), bukanlah prinsip yang dapat diidealkan bagi sebuah institusi lokal. Karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, prinsip tersebut dapat ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi. Kajian-kajian selanjutnya akan memperkaya pemahaman tentang institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh kelompok pengguna sebagai salah satu strategi menyelesaikan permasalahan kehutanan yang bersifat multidimensi.The policy of forest management, that transfer forest exploitation for commercial purposes to private commercial institutions or state owned corporations, as well as direct monitoring and control from the govemment (both central and regional), have created unequal roles and access of the local (host) community to get the benefit from the forest resources. This situation has increased forest deterioration and the spread of poverty and social conflicts.

Therefore, the local (host) community must be given suficient roles and space in the formulations of local arrangement in the local community level in order to develop sustainable, in both economic and social, forest management. The arrangement formulated, developed and implemented by the local community is called local institution.

In this study, local institution refers to a set of working rules or effective rules of a group of society that control their daily collective activities, community roles that are attached to certain individuals as well as conflict resolutions mechanism. This institution provides the involved parties with a kind of tool and guidelines which refer to collective interests and expectations based on collective agreement in conducting daily activities.

Forest is a collectively owned resource and is closely related to various interest, which tend to be different on one side, and the nature of htunan being, which tend to be creative and innovative one the other side, therefore, the understanding that local institutions is something that can be reconstructed and reproduced instead of a static one. Individual action would be related to certain social and physical settings, so it will give significant impact to the dynamics of local institution.

There are some aspects that provide possibilities for establishing, developing modifying local institutions in dynamic ways. They are: social relation pattern amongst individuals within a society, availability and the nature of resources, the growing of market economy, policy intervention, the growing of various dominations, and state authority over forest resources.

This study explains that local institution, which is established, developed and modified by Sumber Agung village community can be categorized as learning institution. In the context that this institution is developed based on internal and external dynamics. Some changes as part of adaptation strategy have been recorded. Amongst them are personnel and mechanism changes to reach consensus, modifications on regulations on forest management and utilization in conjunction to the current realities.

Changes refer to not only the modification the old ones with the new ones but also internalization and socialization over the institutional mechanism within a certain period of time.

Other thing that also show that local institution established, developed and modified in a dynamic way is the variety of ways in the problem solving, conflict/dispute handling. Basically, it also expresses the variety of interest orientations amongst the stakeholders of the forest as a cornrnunally owned resource. The way how the community, as an institution, cope with the domination practice and state authority over the forest also shows the important dynamics for the next local institution.

In this context, this study would like underline that the local institution is a product of negotiation from various orientations of interests amongst the stakeholders of the forest. Amongst them are economic subsistent interest, the interests of market economy system, domination and authority relation over forest resources as communally owned resource.

In this position, it is assumed that institutional principles introduced by Ostrom (1990, 1994), are not the ideal principles for a local institutions. Due to the differences on social and political characteristics, those principles can be included or discharged. Further studies will enrich the understanding on the local institutions established, developed and modified by stakeholders as one of strategy to solve problems on forestry, which has multidimensional characters."