Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki aset yang cukup banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Aset-aset tersebut sejak tahun 2015 merupakan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN merupakan lembaga yang memiliki struktur dengan dua divisi dan satu jabatan fungsional, sedangkan LMAN memiliki tantangan-tantangan yang cukup banyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi struktur organisasi Lembaga Manajemen Aset Negara saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan dengan struktur organisasi LMAN seperti ini, terdapat tiga tantangan utama yaitu tanggung jawab yang cukup banyak, struktur yang ada saat ini terlalu ramping, dan status non-eselon. Berdasarkan beberapa tantangan tersebut disimpulkan bahwa konfigurasi struktur organisasi LMAN yang paling ideal berbentuk The Divisionalized Form.

---

Indonesia has a lot of assets that are spread from Sabang to Merauke. These assets since 2015 are the responsibility of the Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN is an institution that has a structure with two divisions and one functional position, while LMAN has considerable challenges. Based on these problems, this study aims to illustrate the challenges facing the organization structure of LMAN. This research uses qualitative approach and data collection through in depth interview and literature study. The results show that with this LMAN organizational structure, there are three main challenges considerable responsibility, current structure is too lean, and non echelon status. Based on these challenges, it is concluded that the most ideal organizational structure of LMAN is in the form of The Divisionalized Form."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan terhambatnya pembahauran.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokrasi yang tepat bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan. Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokrasi secara kelembagaan dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian (spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat. Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan Sumberdaya aparatur yang ada.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."

"ABSTRAKArtikel ini fokus membahas mengenai struktur organisasi pada perusahaan rintisan sebagai sebuah wujud dari birokrasi inovatif.Perusahaan rintisan sebagai salah satu organisasi bisnis membutuhkan struktur yang ideal bagi perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan tidak terduga. Studi-studisebelumnya mengatakan bahwa organisasi inovatif tidak dapat berjalan dengan birokrasi karena dianggap akan menghambat inisiatifdan perkembangan organisasi. Namun, studi lainnya menemukan bahwa permasalahan birokrasi ini dapat diatasi dengan kepemimpinan yang tersebar dan keterlibatan yang tinggi dari anggota organisasi yang dikenal sebagai birokrasi inovatif. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya,melalui kajian ini, peneliti mencoba menunjukkan bahwa birokrasi dapat menyesuaikan dengan keadaan suatu organisasi. Peneliti melihat fenomena ini dalamstruktur organisasi pada perusahaan rintisan menarik untuk dibahasmengedepankan pengetahuan dan kolaborasi yang mendorong organisasi untuk berinovasi. Penelitian ini menemukan bahwa struktur organisasi organik yang diterapkan oleh perusahaan rintisan merupakan wujud dari birokrasi inovatif. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus pada perusahaan rintisan PT. AP.Kata kunci: struktur organisasi, birokrasi inovatif, perusahaan rintisan, struktur organik

---

ABSTRACTThis article focuses on the organizational structure of startups as a form of innovative bureaucracy. Start-up companies as one of the business organizations need an ideal structure for companies to cope with a more dynamic and unpredictable environment. Previous studies found that business organizations can not run with traditional bureaucracy because it is considered to obstructorganizational initiatives and developments. However, other studies find that this bureaucratic problem can be overcome with scattered leadership and high involvement from members of the organization known as innovative bureaucracies. In contrast to previous studies, through this study, researchers tried to show that the bureaucracy can adjust to the circumstances of an organization. Researchers see this phenomenon in the organizational structure of startup firms to be discussed putting forward the knowledge and collaboration that drives organizations to innovate. This study found that the organic organizational structure in startups company is a manifestation of innovative bureaucracy. The research approach in this study is qualitative with case study of PT. AP.Keywords: organizational structure, innovative bureaucracy, start-ups company, organic structure"

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."