Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta menciptakan daya tarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off (pemicu) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosial, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosial (PMKS) yang ada di DKI Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak DKI Jakarta saja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke hilir. Konsep penanganan PMKS secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah.Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana program, pendukung program dan partisan.Untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah. Kesamaan visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut :1. Untuk sub variabel Visi, perlu :a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS.b. Disosialisasikan visi penanganan PMKS kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya2. Untuk sub variabel Program, perlu :a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakanb. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakanlkajian.3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu :Persamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended harus diselesaikan secara komprehensif.4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu :Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi."

"This study aims to get some explanations about : factors making the Malay community in Sambas regency refused a reconciliation program, factors causing the apprearance of rejection from the refugees to the program of relocation for them, factors causing most of the refugees can accept the program of making them in efficient uses and whaterever impacts of program in making efficient usue implemented by the government and how the strategy will be last for the refugees lives? ..."

"The purpose of this study is to find out the forms of social criticism in the short stories of the Angin Besar Menggerus Ladang-ladang Kami by Hajriansyah and Hitam Putih Kotaku by Rismivana The problems in this study are how the form of social criticism in the short stories ofAnstin Besar Menggerus Ladang-ladang Kami by Hajriansyah and Hitam Putih Kotaku by Rismiyana. The methodology used m analyzing the short stories is descriptive qualitative by using sociology of literature as the approach of this research. Based on the results of the analysis, it can be seen that there are many social criticism in both short stories as the object of study. Social critics include-criticism of the destruction of nature, criticism of the attitude of art, and criticism of promiscuity."

"Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

---

This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies."

"Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, mitos berbasis sungai memberikan kesadaran untuk bersahabat dengan sungai. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui wujud mitos-mitos berbasis sungai yang terdapat dalam cerita masyarakat Kalimantan Selatan serta makna yang terkandung dalam mitos-mitos berbasis sungaiyang terdapat dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan dan apa makna yang terkandung dalam mitos-mitos berbasis sungai tersebut. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik kajian pustaka. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa wujud mitos-mitos dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan dapat berupa kelahiran tokoh dan keberadaan binatang tertentu serta makna-makna mitos berkaitan dengan keberadaan tokoh-tokoh mitos tersebut."

"Fokus permalahan dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis proses pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba dan mengnalisis dampak kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, terhadap proses marjinalisasi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat adat Orang Rimba. Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian terhadap model dan strategi pembangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap komunitas adat orang Rimba. Kemudian menjelaskan berbagai dampak pembangunan yang telah diterapkan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain analisa kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh informasi tentang karakteristik sosial budaya, ekonomi, demografi, pola kehidupan yang marjinal dan kearifan lokal, serta karakteristik kelompok masyarakat adat Orang Rimba dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas serta permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat Orang Rimba. Kesimpulan penelitian ini bahwa pembangunan ekonomi yang mengutamakan "pertumbuhan" yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak negatif terjadinya proses marjinalisasi dan kemiskinan secara struktural serta tercerabut jati diri dan identitasnya dari kehidupan sosial dan budaya yang mereka miliki. Proses pembangunan akan menimbulkan suatu perubahan sosial dalam masyarakat adat Orang Rimba, dampak kemiskinan yang mereka alami harus dicarikan solusinya. Berbagai upaya dapat dan harus dilakukan untuk mencegah agar terpaan berbagai faktor pemercepat perubahan (change catalyst) agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat orang Rimba salah satunya adalah melalui konsep Pembangunan Sosial yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahtaraan melalui pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Pendekatan pembangunan sosial yang diterapkan pada masyarakat adat Orang Rimba menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan mengacu pada dua perspektif pengembangan masyarakat yaitu perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial dan HAM.

---

This research studies the process of social development for the indigenous Rimban people (Orang Rimba) and analyzes the impacts of development policies oriented to economic growth on the marginalization process of this indigenous people socially, economically, culturally and environmentally.

Using a qualitative descriptive approach, this study aims to assess the model and development strategy that has been implemented by the government against the indigenous Rimban people, and explains how this development model and strategy brings about various impacts on this people.

The study obtains not only the information about the characteristics of the social, cultural, economic, demographic and marginal life of Orang Rimba; but also their local wisdoms in utilizing the natural resources in the present area of Bukit Dua Belas National Park and the problems this indigenous community is facing.

This research concludes that development oriented to ?growth? executed by the government has given negative impacts as this fosters marginalization and poverty structurally and thus uproots the indigenous Rimbans from their own social life and culture, causing them to lose their identity. The development process will bring about a social change for the indigenous Rimban people while the impact of poverty they face should look for a solution.

Various efforts can and should be done to prevent the exposure to various factors accelerating the change (change catalyst) so as not leave serious damaging effects on this society. One of which is through the concept of Social Development whose main objective is to improve welfare through basic social services, health, education and social security. This social development approach that is applied to this indigenous people is a community-based approach with reference to two community development perspectives: the ecological perspective and the perspective of social justice and human rights."

"ABSTRAKUsaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah, memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan hal itu. maka Pemerintah melalui Departemen Sosial sebagai departemen yang kompeten dalam hal itu, mengemukakan kebijaksanaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat. Salah satu bentuk program partisipasi sosial masyarakat adalah pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dibentuk terdiri dari perorangan dari berbagai profesi dan golongan, melalui latihan dan bimbingan sosial, agar mereka lebih memahami tata cara penyelenggaraan pekerjaan sosial serta dengan sadar -mengabdi pada kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana sumbangan yang diberikar. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Manggarai Selatan Jakarta Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam usaha peningkatan partisipasi sosial masyarakat dalam membantu pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dan sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Jakarta dalam upaya peningkatan partisipasi Pekerja Sosial DKI Sosial Masyarakat (PSM). Dalam hubungan ini, penulis berusaha menghimpun data dan fakta tentang keadaan umum Kelurahan Manggarai Selatan dan gambaran umum masyarakatnya, serta gambaran umum tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) beserta penjelasan-penjelasannya. Selain itu data dihimpun dari hasil observasi, wawancara. studi kepustakaan. dokumentasi dan penyebaran angket sebanyak 62 eksemplar kepada para anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Dalam penelitian .ini penulis menggunakan metoda deskriptif. Penulis menggunakan anggapan dasar bahwa dalam melaksanakan usaha usaha kesejahteraan sosial diperlukan adanya mekanisme pelayanan, unsur yang terpenting disini adalah adanya -tenaga pelaksana. masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan mendukung pelaksanaan program Dengan adanya partisipasi Sosial Masyarakat (PSM) dalam melaksanakan sehingga potensi mereka dalam kesejahteraan sosial. Pekerja usaha usaha kesejahteraan sosial. maka beberapa diantara program program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Manggarai Selatan dapat dikatakan berjalan lancar."

"Penelitian tentang Dampak Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan merupakan studi kasus pada desa-desa ruas jalan antara Palangkaraya dan Kuala Kapuas ini, mengambil lokasi di Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota pada Propinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta mempercepat mobilitas manusia keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah, serta mempercepat sasaran pembangunan lainnya, menghubungkan pusat-pusat produksi, pemasaran dan jalan yang mendorong sektor strategis lainnya seperti transmigrasi, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan dan sektor lainnya. Namun disadari juga setelah sekian lama pernbangunannya telah membawa dampak berupa perubahan sosial. Pembangunan Prasarana Jalan Pada umumnya menimbulkan dampak berupa perubahan lingkungan. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat pedesaan bereaksi terhadap perubahan lingkungan mereka. Terutama pada pola pemukiman penduduk desa, mobilitas yang terjadi di kalangan penduduk setempat, serta interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan dengan masyarakat kota lainnya serta pola pemilikan dan pemanfaatan lahan penduduk desa pada ruas Jalan Lintas Kalimantan. Penelitian ini mencoba mendiskripsikan bentuk perubahan yang terjadi terutama pada sikap dan perilaku masyarakat desa pada pola pemukiman penduduk, pola mobilitas penduduk, pola interaksi masyarakat desa dan kota, serta pemilikan dan pemanfaatan lahan penduduk, dimana ada motif dan rangsangan yang mendorong masyarakat desa untuk bereaksi dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara pembangunan jalan tersebut dan perubahan pada penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai perubahan yang terjadi sebagai dampak Pembangunan Jalan lintas Kalimantan terutama pada pola pemukiman, mobilitas penduduk, interaksi penduduk, dan pemilikan serta pemanfaatan lahan penduduk, sehingga diperoleh gambaran tentang Dampak Pembangunan Jalan lintas Kalimantan Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan perubahan perilaku masyarakat desa pada pola pemukiman, mobilitas penduduk, interaksi penduduk, serta pemanfaatan dan pemilikan lahan ,merupakan perwujudan tindakan mayarakat desa yang didasarkan pada sikap yang dimiliki serta dirangsang oleh motif tertentu dan dipengaruhi oleh pembangunan Jalan Lintas Kalimantan yang memberikan kemudahan akses bagi penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini masyarakat desa melihat adanya selective (daya pilih/ pilihan) pada penggunaan transportasi darat yang mudah dan murah serta bentuk-bentuk perolehan akses bagi jalan lainnya yang merangsang masyarakat desa untuk menentukan pilihan yang berhubungan erat dengan motif-motif dan sikap-sikap masyarakat desa itu sendiri."