Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membandingkan Konvesi Roma mengenai ICC (International Criminal Court) dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan sualu langkah awal yang harm dilakukan apabila ada niat pemerintah unluk meratifikasi Kovensi Roma. Sebagai syarat utama meratifikasi Konvensi Roma adalah menghindari adanya sualu ketidaksesuaian antara hukum nasional yang berlaku dengan Kovensi Roma Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan menyelaraskan hukum pidana dan hukum acara pidananya sesuai dengan konvensi. Konvensi Roma menyatakan "No reservations may be made to this Statute". Namun dalam UU No. 26/2000 penyelasaran yang dilakukan secara parsial telah menimbulkan suatu permasalahan dalam praktiknya, Komunilas hukum di Indonesia sangat mengerti kosekuensi dan meratifikasi Konvesi Roma seperti melakukan kerjasama dengan ICC dalam hal penyelidikan, penangkapan, dan pemindahan tersangka. Akan tetapi harusjuga dipikirkan foktor lain seperti dimungkinkannya ekstradiksi terhadap warga negara sendiri, menjamin berlakunya yurisdiksi universal. Dengan demikian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan ratifikasi terhadap Konvesi Roma, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengabil kebijakan."

"This is the authoritative introduction to the International Criminal Court, fully updated in this sixth edition. The book covers the legal framework of the Court, the cases that it has heard and that are still to come, and the political debates surrounding its operation. It is written by one of the major authorities on the subject, in language accessible to non-specialists. The sixth edition brings legal references fully up to date in light of the Court's case law. Several trials have now been completed, with four convictions and a number of controversial acquittals. The book also discusses the situations that the Court is currently investigating, including Palestine, Georgia, Ukraine, Venezuela and the UK in Iraq. It also looks into the crisis with African states and the hostility of the United States to the institution."

"Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau lnternationalCriminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946.Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan daribeberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinyadalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatanserius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalamhukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus diRepubiik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesiPre-Triai\l Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara sepertiRepublic Demokratic Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah danColombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM didalam negeri mereka. Dibandingkan dengan indonesia yang bukannegara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama.Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negarakhususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internalserta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupunbelum dengan perkembangan baru dalam hukum internasionalkhususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari AndrewMoravcsik dalam artikelnya The Origins of Human Rights Regimes:Democratic Delegations in Postwar Europe, dimana negara-negaratersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi danmencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengancara inilah menurut Moravesik negara tersebut tidak dapat kembalipada masa otoritarian."

"Abstract:"The Rome Statute of the International Criminal Court defines more than ninety crimes that fall within the Court's jurisdiction: genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. How these crimes are interpreted contributes to findings of individual criminal liability, and moreover impacts upon the perceived legitimacy of the Court. And yet, to date, there is no agreed approach to interpreting these definitions. This book offers practitioners and scholars a guiding principle, arguments and aids necessary for the interpretation of international crimes. Leena Grover surveys the jurisprudence of the ICTY and ICTR before presenting a model of interpretive reasoning that integrates the guidance within the Rome Statute itself with articles 31-33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties""