Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada adopsi teknologi di lingkungan pemerintahan adalah hal yang penting untuk manajemen organisasi yang efektif dan siap mendukung transformasi digital di Indonesia. UMEGA adalah model adopsi teknologi untuk e-Government yang telah digunakan di berbagai negara sejak 2017 dalam konteks G2C. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengimplementasikan sebuah aplikasi G2G bernama Kendali, yaitu aplikasi mobile dan web untuk memudahkan pengelolaan kegiatan, dokumen, dan presensi karyawannya. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan modifikasi model UMEGA oleh Kirat Rai, et al. (2020) yang berfokus pada konteks G2G dengan pengembangan yang menambahkan variabel Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut terbukti sesuai dengan konteks penelitian, dengan setiap konstruknya yang terdiri atas Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention dalam menggunakan aplikasi Kendali.

---

Understanding the factors influencing technology adoption in the government institution is essential to ensure the organization is effectively running and ready to carry out digital transformation in Indonesia. UMEGA is a technology adoption model for e-Government that has been used in various countries since 2017 in the context of G2C. The Directorate General of Informatics Applications at the Ministry of Communication and Informatics has implemented a G2G application called Kendali, a mobile and web application to manage activities, documents, and employee attendance. This study aims to prove the modification of the UMEGA model by Kirat Rai, et al. (2020), which focuses on the G2G context with developments that add the variables Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency. The research uses a quantitative approach with a survey method. The results of this study indicate that the model is suitable for the research context. Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency have a significant influence on Behavioral Intention in using the Kendali app."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan penyediaan pelayanan publik secara elektronik melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pelayanan di Jakarta. Namun, rating aplikasi ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah dan ditemukan sejumlah permasalahan, seperti akun keluar otomatis, tanggapan lambat terhadap laporan, aplikasi yang lemot, dugaan peretasan, serta keterbatasan layanan bantuan pengguna di dalam aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan adalah teori e-GovQual cetusan Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), dan dukungan bagi masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data mixed method melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form di sejumlah media sosial kepada 117 responden, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta sudah tergolong baik dengan skor 97,4%. Dimensi efisiensi memperoleh skor tertinggi dan secara berturut-turut diikuti oleh dimensi keandalan, kepercayaan, dan dukungan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pembaruan JAKI 3.0 yang meliputi redesain tampilan dan penambahan personalisasi dan kategorisasi pelayanan. Di sisi lain, pengguna masih sulit mendapatkan layanan bantuan di aplikasi dan khawatir dengan keamanan data akibat kasus peretasan yang sempat terjadi. Oleh karena itu, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI.

---

The development of information and communication technology has driven the growth of electronic public service provision through applications, including Jakarta Kini (JAKI) developed by Jakarta Smart City as a super app integrating various information and services in Jakarta. However, in 2023, the app's rating is still relatively low with issues such as automatic logout, slow response to reports, sluggish performance, suspected hacking, and limited user support services. This study aims to analyze the quality of e-government services on the JAKI app from the perspective of DKI Jakarta citizens. The main theory used is the e-GovQual theory by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which includes four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The study employs a quantitative approach with mixed data collection methods, including a questionnaire distributed via Google Form on social media to 117 respondents, in-depth interviews, and literature review. The results show that the quality of e-government services on JAKI is considered good, with a score of 97.4%. The efficiency dimension scored the highest, followed by reliability, trust, and citizen support. This is supported by the JAKI 3.0 update, which includes redesign of the interface and the addition of personalization and service categorization. However, users still face challenges in getting support within the app and are concerned about data security due to past hacking incidents. Therefore, improvements are needed to enhance the quality of e-government services on the JAKI app."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan konsekuensi dari shadow economy. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif data panel. Sampel terdiri dari 98 negara berkembang di Asia dan Afrika untuk periode 2009-2019. Data dianalisis dengan metode regresi Partial Least Squares menggunakan aplikasi WarpPLS. Hasil analisis data menunjukkan tax complexity, information, communication, and technology (ICT), kualitas institusi, online tax reporting, dan e-government berpengaruh signifikan terhadap shadow economy. Shadow economy ditemukan berpengaruh signifikan terhadap foreign direct investment dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menemukan online tax reporting memperlemah pengaruh tax complexity terhadap shadow economy. Selain itu, e-government juga ditemukan memperkuat pengaruh kualitas institusi terhadap shadow economy. Untuk mengurangi shadow economy dan dampaknya, pemerintah dapat memilih kebijakan yang bersifat mengurangi biaya ekonomi formal, seperti memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan institusi pemerintah, serta kebijakan yang memfasilitasi perkembangan kegiatan ekonomi, seperti peningkatan infrastruktur teknologi.

---

This study aims to analyze the determinants and consequences of the shadow economy. The research was conduct using panel data with samples of 98 developing countries in Asia and Africa in the 2009-2019 period. The data were analyzed using the Partial Least Squares regression method using the WarpPLS software. The data analysis showed that tax complexity, ICT, institutional quality, online-tax reporting, and e-government impacts the shadow economy. This study also found that the shadow economy has significant effects on FDI and economic growth but did not affect tax revenue. As the main contribution, this study finds online-tax reporting weakens the impact of tax complexity on the shadow economy. In addition, the study also found that e-government strengthens the influence of institutional quality on the shadow economy. To reduce the shadow economy and its impact, the government can choose policies that reduce the costs of the formal economy, such as improving the tax administration system and government institutions, as well as policies that facilitate the development of economic activities, such as improving technology infrastructure."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."