Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector.On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community."

"Fenomena bertambah pesatnya peningkatan jumlah wanita yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu daripada pekerja purna waktu di Jepang pada sekitar tahun 90-an, tidak dapat dilepaskan dan kesadaran ibu-ibu Jepang akan tanggung jawab utamanya terhadap keluarga. Pekerjaan paruh waktu nampaknya merupakan jalan keluar yang realis bagi kaum ibu bekerja supaya dapat memadukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaannya di luar rumah secara selaras. Skripsi berjudul PEKERJA PARUH WAKTU WANITA DI JEPANG Antara Pekerjaan dan Rumah Tangga ini mengangkat pokok permasalahan tentang 1. Alasan ibu-ibu rumah tangga di Jepang banyak yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu daripada menjadi pekerja purna waktu. 2. Bagaimana pekerjaan paruh waktu bisa menjadi jalan bagi terlaksananya pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang rnenghasilkan uang secara selaras. 3. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh ibu-ibu yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, penulis membahas dengan menggunakan metode kepustakaan dan menjelaskan perubahan jumlah ibu-ibu yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu dengan kecenderungan naik yang dapat dilihat dengan jelas melalui grafik dan tabel."

"Globalisasi mernberikan kesempatan bagi migran pekerja secara luas dan dengan intensitas yang tinggi. Di satu pihak globalisasi menyediakan lapangan kerja baru di luar negeri yang sebelumnya tidak bisa terjangkau karena jarak maupun biaya. Namun di sisi lain Globalisasi mengakibatkan buruh migran dihadapkan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menempatkan mereka pada kondisi yang rentan walaupun menerima pendapatan yang lebin baik dibandingkan di tanah airnya, terutama untuk tenaga kerja tidak terlatih.Indonesia merupakan salah satu sumber pekerja miqran tidak terlatih (unskilled) yang mengisi banyak lapangan kerja di Negara-negara industri baru di Asia Timur dan Negara-negara pengekspor minyak di Timur: Tengah. Berbeda dengan para tenaga kerja terlatih, mereka sering menemui kondisi yang menyedihkan dengan pekerjaannya di luar negeri itu.Untuk menjamin diperhatikannya kesejahteraan bagi tenaga kerja migran ini, beberapa konvensi di tingkat internasional telah merumuskan aturan-aturan dan standard-standard bagi pengelolaan pekerja migran. PBB sebagai Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, melalui International Labour Organization telah berusaha agar prinsip-prinsip dan hak-hak yang tertuang dalam konvensi dasar ILO dihormati. Ini berarti perlu ada mekanisme pengawasan untuk memonitor pelaksanaannya, dimana antara lain dengan dikeluarkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang diadopsi oleh PBB sejak tahun 1990.Dalam thesis tingkat magister ini, penulis ingin memaparkan mengenai aspek-aspek pentingnya upaya mengadopsi Konvensi Internasional ini kedalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan sampai sejauh manakah dapat memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak pekerja migrant Indonesia beserta seluruh keluarganya. Dan apakah upaya ratifikasi konvensi ini sungguh dapat memberikan perlindungan secara maksimal baik untuk pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia terutama pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri."