Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lengserya Suharto dilatarbelakangi dengan kri-sis ekonami yang ditandai dengan melonjaknyaharga sembilan bahan pokok. Krisis tersebut,telah memicu kerusuhan sosial secara Iuas dibeberapa kata di Jawa dan Sumatera pada tanggl 13-14 Mei 1998. Riset ini membuktikan adadistorsi terhadap implementasi monopoli BU-LOG untuk pengadaan beras dan tepung terigu,yaitu berupa pemberian hak ekslusif impor berasdan tepung terigu bagi perusahaan yang memi-liki hubungan dekat dengan mantan presidenSoeharto. Pengadann beras dan tepung terigu se-harusnya difakukan melalui mekanisme tender yang terbuka, sehingga akan tercapai harga yangkompetitif."

"ABSTRAKPelaksanaan monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pengadaan beras dan tepung terigu dimaksudkan untuk menghadirkan stabilitas harga kedua komoditi tersebut di masyarakat. Pada awalnya, berdasarkan Keppres Nomor 114/U/KEP/5/1967, Bulog hanya ditugasi untuk pengadaan beras. Kemudian, tugas Bulog diperluas sehingga mencakup pengadaan tepung terigu melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1969. Sejak diterbitkan keputusan presiden itu, Bulog telah menjadi pemain yang aktif dalam pengadaan kebutuhan sembilan bahan pokok, termasuk beras dan tepung terigu. Dengan perkembangan tersebut, pecan Bulog telah bergeser dari sebuah lembaga non departemen yang hanya mengupayakan stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi semi Badan Usaha Malik Negara (BUMN) yang juga mencari untung dalam pengadaan komoditi pangan. Penelitian ini memperlihatkan adanya distorsi dalam pelaksanaan monopoli pengadaan beras dan tepung terigu, yang ditunjukkan pada pemberian hak eksklusif untuk turut dalam pengadaan impor beras dan impor gandum sebagai bahan tepung terigu. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998 telah menyetujui untuk menghapuskan monopoli Bulog untuk pengadaan tepung terigu. Kemudian, menurut Keppres Nomor 19 Tahun 1998, Bulog hanya ditugasi untuk mengendalikan harga dan mengelola persedian beras."

"Permasalahan pokok yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implikasi kebijakan pemerintah terhadap industri tepung terigu di Indonesia dengan membandingkan struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu sebelum dan sesudah deregulasi (sisi pengadaan), serta untuk melihat faktor-faklor yang cukup mempengaruhi permintaan tepung terigu tersebut sebagai bahan untuk manganalisa prospek industri tepung teriguAdapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengaruh kebijakan pemerintah terhadap struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu, serta menganalisa kebijakan pemerintah pada industri penghasil barang antara (industri tepung terigu) terhadap industri penggunanya (dalam hai ini industri mie instan)"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat persaingan yang terjadi di dalam industri tepung terigu di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya dampak deregulasi penghapusan lisensi impor yang tadinya dipegang oleh BULOG yang dilakukan pemerintah pada tahun 1998. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series periode 1990-2005. Pendekatan model ekonometrika OLS (Ordinary Least Squares) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.Hasil pendugaan menunjukkan bahwa sifat dominan dan fleksibilitas produsen domestik dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam indsutri menyebabkan deregulasi yang dilakukan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat persaingan industri, dalam penelitian ini maksudnya tingkat konsentrasi pasar produsen domestik. Nilai Produk Domestik Bruto sebagai proksi permintaan masyarakat merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pangsa pasar industri domestik. Oleh karena itu, permintaan proteksi yang diajukan oleh para produsen sebaiknya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah karena proteksi pada industri ini hanya akan meningkatkan profit margin dari produsen domestik.

---

This study?s concern is to view the level of wheat flour industry competitiveness in Indonesia, mainly about the factors which affect it, especially the effect of the BULOG wheat flour import license revoked in 1998. The data used in this research is time-series data for the period 1990-2005. This research is using Ordinary Least luares(OLS) econometric modelling approach to process the data and answer this research problem.The results shows that there is no effects of the deregulation to the level of competitiveness, which in this research is the market concentration of domestic producers inside the industry, due to the dominant behaviour and flexibility of domestic producers adjustment to the changes in the industry. The value of Gross Domestic Products is used for the proxy of market demand is the most significant variable in affecting the level of competitiveness in the industry. Therefore, the request of protection for the industry from domestic producers should be taken wisely by government because the protection is could cause the increase of their profit margin itself."