Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengungkap niat berperilaku (behavioral intention) 220 mahasiswa Fakultas Ekononomi Universitas Indonesia untuk mematuhi ketentuan hak cipta software komputer berdasarkan Theory of Palnned Behaviour. Fokus penelitian pada pengaruh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol terhadap perilaku terhadap behavioral intention. Model analisis menggunakan structural equation modeling (SEM). Sedangkan pendekatan untuk mengestimasi parameter model menggunakan model Bagozzi (LISREL versi 8.12) dengan metode estimasi maximum Likelihood. Hasil penelitian menunjukkan variabel sikap dan variabel kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap variabel behavioral intention, sementasr vareabel norma subyektifk tidak. Secara umum hasil penelitian ini mengindikasikan masih cenderung rendahnya penghargaan responden terhadap hak cipta sofware komputer."

"Di Indonesia, pasar untuk komputer personal atau personal computer (PC) mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada awal tahun 1990-an, pasar komputer lebih terbatas untuk perkantoran, yang digunakan untuk memproses data dan mengolah sistem informasi, akuntansi, dan teknik. Saat ini, berkenaan dengan pertumbuhannya yang cepat tersebut, dunia bisnis mengharuskan komputer untuk tujuan-tujuan automatic data processing (ADP). Sementara itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan PC juga bertambah. Komputer personal yang ada di rumah-rumah sebagian besar digunakan sebagai instrurnen rekreasional seperti bermain game, internet, serta sebagai pengolah kata Komputer personal yang digunakan oleh rumah tangga lebih dikenal dengan sebutan sebagai home PC. Saat ini terdapat kecenderungan diantara produsen untuk meningkatkan penetrasi mereka ke segmen pasar home PC dengan cara menambah fasilitas untuk produk-produknya."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta tidak dapat disita namun pasal ini juga mengatur ketentuan pengecualian bahwa penyitaan dapat diterapkan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang ketentuan penyitaan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UUHC yang dielaborasi dengan pengertian hak cipta menurut civil law. Latar belakang penelitian ini diangkat penulis berdasarkan fenomena yang terjadi ketika pihak swasta mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas program komputer aplikasi sistem administrasi badan hukum yang pada faktanya merupakan pesanan ciptaan dari instansi dinas pemerintah. Sementara Pasal 8 ayat (2) UUHC mengatur bahwa instansi dinas pemerintah merupakan pihak pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang dipesan atau dibuatkan oleh pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji pengaturan hukum hak cipta dan penyitaan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyitaan hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUHC adalah kurang tepat karena hak cipta merupakan bukan semata-mata perbanyakan namun juga didalamnya terkandung hak moral sehingga hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik yang perolehannya melawan hukum hanya dapat disita dalam pengertian hak perbanyakan dan pengumumannya saja dan dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum tidak diterapkan penyitaan terhadap program komputer aplikasi system administrasi badan hukum.

---

Article 4 on Copyright Law Number 19 of 2002 regulates that copyright can not be seized but this article also regulates exception that unlawfully copyright obtained can be seized. This study discusses the seizure provisions of copyright as stipulated in Pasal 4 UUHC elaborated with the notion of copyright according to civil law. The background of this research is by the phenomenon when the private party claims as copyright holder of the computer program application Sistem Administrasi Badan Hukum which is in fact the creation is ordered by government agencies. While Article 8 paragraph (2) of the Copyright Law Number 19 of 2002 stipulates that the agency Copyright governmental agency is a party to the creation of copyright holders who ordered or made by other parties. Issues raised in this study is whether the copyright in a computer program for the application of public services may be seized and how the application of copyright to the seizure of a computer program for the application of public service in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum. The purpose of this study to determine whether the copyright in a computer program for public service applications can be seized and to determine how the application of copyright on computer programs for public service application in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum.

Results of this study concluded that the seizure of copyright as stipulated in Article 4 UUHC is not appropriate because copyright is not solely contained therein propagation but also the moral rights that copyright in a computer program application for the acquisition of public services can only unlawfully seized within the meaning of Any reproduction and rights announcement and in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum does not apply to the seizure of a computer program application administrative legal system."

"Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi berbagai sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu. Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan rekayasa balik (reverse engineering) (RE) program komputer. Rekayasa balik merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis mengenai apakah rekayasa balik yang dilakukan dengan metode jailbreak ini apakah merupakan sebuah pelanggaran dalam bidang hukum hak cipta atau Undang Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban hukum yang melindungi kepentingan pengguna perangkat lunak di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan 1). Bagaimana pengaturan rekayasa balik program komputer dalam sistem hukum di Indonesia 2). Bagaimana peran hukum dalam menentukan keseimbangan antara hak pemilik program komputer dengan kebutuhan peningkatan teknologi dan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

The development of sophisticated computer technology has brought enormous enefits to human life in which their use involves avariety of sectors. This circumstances potentially monopolistic actions. Monopolistic actions, although associated with the same results but still have certain limitations. One form of limitation on the copyright monopoly actions, especially computer programs can be done by reverse engineering (RE) computer program. Reverse engineering is a process of discovering technological principles of a product and then try to create tools / products or new programs that are superior without any of the original copy. But RE in this computer program does not specifically regulated in the Act.

This thesis discusses the juridical analysis whether reverse engineering is done with the jailbreak method is a violation of copyright law or Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. This thesis research using research methods that are descriptive normative juridical approach to legislation supported by the comparison of concepts and approaches namely by examining and reviewing the statutory provisions such as the Law Number 19 Year 2002 on Copyright and Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, and compare it with the theory of law and legal systems in other countries to know the legal liability system which protects the interests of software users in Indonesia. Seeing these conditions, the study will answer the problem 1). How to setup reverse engineering a computer program in the legal system in Indonesia 2). What is the role of law in determining the balance between the rights of computer program owners with the need for increased public access to technology and science and technolog."

"Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan pendapat di antara pustakawan dan pemakai perpustakaan mengenai Hak Cipta. Juga untuk melihat bagaimana pustakawan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perpustakaan. Khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan penyempurnaannya di Undang-_undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, perlindungan karya cipta yang berada di perpustakaan 'membingungkan' pustakawan, karena tidak ada kejelasan arti batasan yang layak untuk memfotokopi atau mengkopi sebuah karya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif analisis. Selain perolehan data berasal dari penelitian literatur, penulis juga mengadakan penyebaran angket, wawancara, dan observasi di lima perpustakaan yang memiliki jasa layanan fotokopi dan/atau komputer_ Kelima perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan British Council, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Univer_sitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Sastra - Universitas Indonesia, Perpustakaan Indonesian - Australian Language Foundation, dan Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil akhir penelitian dari skripsi ini adalah bahwa pustakawan dan pemakai belum memahami benar penerapan flak Cipta di perpustakaan. Pustakawan sendiri tidak dapat melak_sanakan peraturan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 karena di antara pustakawan sendiri tidak ada kesamaan pendapat mengenai batasan pengkopian yang layak dan disetujui oleh Undang-undang. Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran: batasan pengkopian yang layak di perpustakaan perlu dite_gaskan kembali; para perancang Undang-undang Hak Cipta seharusnya melibat_kan pakar perpustakaan; Perlu adanya tekad dari pustakawan untuk menjalankan per_lindungan Hak Cipta di perpustakaan."

"Perkembangan dari dunia program komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak program komputer pertama kali dikembangkan. Perkembangan dunia program komputer telah menampilkan fenomena dalam hal pengembangan, pendistribusian dan penyalinan program komputer. Melihat fenomena yang ada sangatlah beralasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer, karena program komputer merupakan basil karya intelektual seorang programmer atau pencipta yang memiliki hak atas manfaat ekonomi atau hak atas nilai ekonomi dari karya ciptanya tersebut. Hak cipta sebagai salah sate cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sering disebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling tepat atas keberadaan suatu program komputer. Pendapat ini tidak serta merta benar karena meskipun program komputer dapat dikategorikan sebagai literary work yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, namun program komputer mempunyai karekteristik yang berbeda dari karya-karya cipta lainnya yang dapat dinikmati ekspresi penciptanya. Dalam menggunaaan program komputer, pengguna mendapatkan dan menggunaaan fungsi dari program tersebut, bukan menikmati ekspresi dari seorang programmer karena yang dapat menikmati ekspresi dan seorang programmer itu tidak lain hanyalah si programmer itu sendiri, karena hanya ia seorang yang mengetahui dan memiliki source kode atas program komputer yang dibuatnya. Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta melindungi source code yang membentuk perintahperintah yang kemudian disebut sebagai literary works, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk' mencapai basil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak melindungi fungsi atas program komputer, karena hak cipta-tidak memberikan pemegang hak cipta atas program komputer hak monopoli terhadap bagaimana program komputer tersebut bekerja, namun memberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer untulc melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer. Ukuran kuantitatif harts dapat diterapkan dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta, karena jika dikaitkan dengan program komputer dimana yang dilindungi adalah berupa source code-nya maka akan lebih memberikan kepastian hukum pada para pencipta program komputer atau para programer. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta terhadap program komputer apabila memiliki kesamaan source code hanya bersifat kualitatif, hal ini sangat disayangkan mengingat dapat saja suatu program komputer hanya memiliki sebagian kesamaan source code dengan program komputer lain atau bahkan tidak ada kesamaan source code sama sekali namun dapat dikategorikan melanggar Hak Cipta. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan tersebut."