Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu pada dasarnya merupakan hasil dari rangkaian aktivitas di bidang manajemen sumberdaya manusia, terdapat aktivitas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi langsung terhadap upaya seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam jabatannya. Aktivitas tersebut adalah proses rekrutmen, seeksi, dan penempatan pegawai (pejabat).Bagi pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai pada dasarnya mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2002 yang mengganti PP No. 6 Tahun 1976, PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002, serta dalam Keputusan Kepala BKN No, 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut seringkali diabaikan dan dikalahkan dengan kebijaksanaan pimpinan atau pihak-pihak lain yang lebih bersifat politis.Di sisi lain, pola pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai yang demikian tentuanya berimplikasi terhadap kinerja pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja memilih judul Pengaruh Proses rekruitmen seleksi dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan kondisi Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan, serta Kinerja Pegawai, dan 2) mendiskripsikan pola pengaruh proses rekrutmen, seleksi dan pemenpatan terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis Rentang Kriteris dan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Dari hasil analisis dengan teknik analisis Rentag Kritesia diperoleh indikasi bahwa kondisi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan kinerja pegawai di lokus penelitian cenderung masih belum optimal. Selanjutnya dengan SEM diindikasikan adanya pola keterkaitan yang erat antara variabel independen, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Selain itu, keluaran SEM juga mengindikasikan adanya pola keterkaitan yang signifikan variabel-variabel independen tersebut dengan kinerja pegawai (varibel dependen). Pola keterkaitan inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan kondisi kinerja pegawai (pejabat) di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia, yaitu melalui upaya pembenahan terlebih dahulu pada proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai yang dilaksanakan selama ini."

"Skripsi ini membahas mengenai peranserta Yuan Shikai dalam proses jatuhnya dinasti Qing, yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan monarki di Cina dan berdirinya republik. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya serta dengan adanya dukungan kuat dari pihak asing dan para pejabat pemerintahan, maka Yuan Shikai tampil sebagai satu-satunya tokoh penyelamat bagi pemerintah Manau, pada saat meletusnya Revolusi 1911. Yuan Shikai meman_aatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kekuasaan di tangannya dan berkat adanya perpecahan diantara kaum revolusioner sendiri serta kurang gigihnya kaum revolusioner dalam mempertahankan perjuangan mereka, maka akhirnya Yuan Shikai dapat mewujudkan ambisinya. Ia berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki di Cina dan mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan republik. Namun ternyata jabatan presiden Republik Cina bukanlah merupakan tujuan akhir cita-citanya. Dalam menjalankan pemerintahannya, terlihat bahwa Yuan Shikai berusaha menghidupkan kembali kekuasaan monarki dengan dirinya sendiri sebagai kaisar. Tindakan Yuan Shikai ini justru menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak yang mengakibatkan menurunnya kekuasaan Yuan Shikai dalam pemerintahan. Pemerintahan Republik Cina di bawah pimpinan Yuan Shikai berakhir dengan kematian tokoh tersebut pada tahun 1916. Berdasarkan data-data dari berbagai sumber pustaka yang berhasil dihimpun, dapat dikatakan bahwa perubahan sistim pemerintahan di Cina pada awal abad-20 bukan merupakan hasil perjuangan kaum revolusioner sepenuhnya, melainkan juga karena adanya peranserta seorang tokoh politik dan militer yaitu Yuan Shikai. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang mendalam guna membuktikan hal ini."

"Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor.

---

Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

"

"Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI harus selalu tanggap dan siap memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien kepada Presiden RI. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi diperlukan adanya dukungan anggaran yang optimal untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan Sekretariat Negara. Dalam menjawab konsekuensi tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam koridor menuju clean government dan good governance.Penelitian terhadap persepsi pegawai tentang perencanaan anggaran di Setneg RI ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat responden terhadap perencanaan anggaran di Setneg, dan 2) bagaimana praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg RI.Dengan mengacu pada beberapa teori perencanaan dan anggaran yang berkaitan dengan kinerja/prestasi, ternyata terdapat kesamaan substansi yang menunjukkan bahwa perencanaan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tugas organisasi yang akan dicapai; mengutamakan kegiatan yang sifatnya prioritas; kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan kata lain, mengandung unsur yuridis; kegiatan yang ingin dicapai senantiasa dilaksanakan secara efisien; kegiatan yang direncanakan dirancang dengan partisipasi sumberdaya manusia yang ada di departemen/lembaga/instansi; serta kegiatan yang dirancang tersebut memperhitungkan waktu memproses dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan anggaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pengeluaran dalam satuan uang yang direncanakan membiayai kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaku untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta sesuai dengan waktu yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan.Pemahaman tersebut di atas diperoleh setelah melalui tahapan mengeksplorasi, mengelaborasi, menginterpretasi, dan menjustifikasi atas definisi, pengertian, peranan, dan manfaat perencanaan anggaran sehingga diperoleh benang merah bahwa perencanaan anggaran mengandung unsur-unsur: tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu. Dengan demikian sebagai dasar menilai kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia secara, objektif dapat menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai indikator. indikator-indikator tersebut diukur/dinilai untuk menguji kebenaran melalui persepsi responden yang berjumlah 260 dari 793 pegawai negeri di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diproses berdasarkan teknik stratified random sampling (sampel acak terstrata) dan cara pengambilan sampelnya berdasarkan variable sampling fraction (disproposional/optimal).Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif, antara lain, label persepsi, perhitungan persentase, arithmetic mean, modus, distribusi frekuensi (sederhana/kelompok), kondisi umum indikator, grafik balok persepsi pegawai, grafik lingkaran rata-rata hitung. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, data yang telah dikuantifisir diinterpretasi untuk menjawab masalah-masalah manajemen perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pegawai dalam perencanaan anggaran dirasakan belum memadai karena tidak diikutsertakannya pegawai noneselon/non-fungsional (NEINF), misalnya: di dalam menghimpun data kegiatan; di dalam merencanakan tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang sesuai dengan tugasnya; serta di dalam menyusun kerangka acuan kegiatan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perencanaan anggaran yang diusulkan tersebut tidak transparan dan atau tidak dikomunikasikan kepada pegawai NEINF. Sedangkan penelitian terhadap praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg adalah relatif efektif, meskipun tidak semua pernyataan di dalam setiap pendekatan yang digunakan tersebut menunjukkkan kadar yang efektif. Namun, secara umum, perencanaan anggaran di Setneg dalam dua tahun terakhir ini relatif kurang efektif.Agar efektivitasnya optimal disarankan 1) perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi, 2) perlu dilakukan pendistribusian UU Propenas, 3) perlu diinformasikan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, 4) perlu meminta persetujuan mengenai standar harga sektoral kepada Depkeu, 5) perlu penataan kembali format formulir usulan yang memuat tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan, dan 6) perlu keikutsertaan pegawai NEINF dalam perencanaan anggaran di unit-unit kerja.Setelah melalui tahapan analisis data, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dalam institusi yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih besar. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih valid dan reliabel sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah secara memadai."