Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya pelayanan kesehatan setiap tahun selalu meningkat, dengan porsi pembiayaan obat yang cukup tinggi. Efisiensi dalam bidang pelayanan obat diharapkan dapat mengurangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.Didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan, obat menyerap dana lebih kurang 49% dan berdasarkan data tiga tahun terakhir biaya obat cenderung meningkat setiap tahun. Khusus untuk obat rawat inap di rumah sakit efisiensi biaya obat. mungkin dapat dilaksanakan dengan penerapan sistem unit dose dispensing Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M.A. Hanafiah S.M. Batusangkar sudah melaksanakan sistem distribusi obat rawat inap dengan sistem unit dose dispensing. Untuk mengetahui apakah sistem distribusi obat rawat inap dengan sistem unit dose dispensing dapat menghemat biaya obat, maka dilakukan studi evaluasi terhadap penerapan sistem unit dose dispensing di rumah sakit tersebut. Data penelitian ini diperoleh dart pengamatan biaya obat pasien rawat inap sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem unit dose dispensing.Dan basil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem distribusi unit dose (unit dose dispensing) dapat menghemat biaya obat rawat inap dan disarankan bahwa sistem distribusi obat dosis unit layak untuk diteruskan dan untuk mendapatkan basil yang optimal perlu disertai adanya pengomatan yang rasional.Daftar bacaan : 18 (1989 - 200p )

---

Implementing a Unit Dose Dispensing System to Inpatient with Health Insurance in Prof. Dr. M.A. Hanafiah S .M. Hospital, Batusangkar. Health services cost with a high proportion of drug cost increases every years. An efficiency in drug services may reduce the totality health services cost raising.Drug inpatient cost with health insurance is about 49 % and according to the last three years data, drug cost inclined increasing each years.Efficiency in drug cost can be done by implementing the unit dose dispensing system especially for inpatient drugs in hospital. Prof. Dr.M.A. Hanafiah S.M. Hospital in Batusangkar has implemented the unit dose dispensing system for distribution inpatient drug system. An evaluation study has been conducted to find out whether distribution inpatient drugs system with unit dose dispensing can thrifty the drug cost, in that hospital.The data was collected from observing the inpatient drug cost before and after the unit dose dispensing system was implement.The conclusion of this study is that implementing unit dose dispensing can thrifty inpatient drug cost and it is suggested to continue this system. More ever, rational drug use has to be followed to get the optimum result.Bibliography : 18 (1989 - 2000)"

"Skripsi ini membahas mengenai manajemen piutang rawat inap jaminan asuransi di RS XYZ tahun 2012 dengan mengacu pada teori kendala. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis berbagai kendala dalam proses penatalaksanaan piutang rawat inap dari tahap penerimaan, penataan rekening, verifikasi, penagihan dan penutupan piutang. Lingkup penelitian terfokus pada faktor internal rumah sakit seperti sumber daya manusia, standar operasional prosedur, sistem komputerisasi serta sarana dan prasarana rumah sakit. Hasil peneltiaan ini menunjukan bahwa masih terbatasnya tenaga kerja rumah sakit baik secara kuantitas maupun kualitas, standar operasional yang belum ditetapkan, sistem MyAccounting yang belum dapat digunakan dengan optimal serta sarana dan prasarana yang menyebabkan lamanya proses penagihan kepada pihak asuransi. Dalam upaya memperbaiki manajemen dan kelancaran penatalaksanaan piutang, rumah sakit XYZ memerlukan tindak lanjut berupa perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, analisis beban kerja, pelatihan, pelimpahan wewenang, uraian tugas, monitoring evaluasi dan penetapan serta sosialisasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan bagi para staf tenaga pelaksana.

---

This study discusses the management of account receivable of inpatient care for insured patients at XYZ hospital in 2012. This qualitative study uses constrain theory to describe selected obstacles exist from the field. The main objective of this study is to identify various constraints in the process of managing account receivable starting registration, recording, verification, billing and disclosure of accounts receivable. Scope of work of this study is focused on internal factors within the hospital management such as human resources, standard operational procedure, information system and availability infrastructure needed. The finding show that insufficient of manpower with respect to quantity and quality, lack of operational standards, limited use of MyAccounting system and limited infrastructure are identified as main causes of delay of collection of account receivables. Hospital management seriously requires to prepare a follow-up plain of action especially on the availability of hospital infrastructure, workload analysis, training, job description, monitoring evaluation and the development and dissemination of protocol guidelines."

"Tugas akhir ini membahas penghitungan premi tetap (level premium) dengan metode asset share serta cadangan premi dengan metode prospektif untuk santunan cacat dan santunan rawat-inap pada asuransi kesehatan individual. Selain itu dibahas pula mengenai istilah-istilah dalam asuransi kesehatan."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Dewasa ini industri asuransi telah menjelma sebagai salah satu pilar utama perekonomian modern. Perananan sektor asuransi kian signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan,akselerasi inovasi teknologi dan proses difusinya,serta deregulasi berbagai sektor finansial dan pasar riil. Akan tetapi ditengah perjalanan di dapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi oleh pemegang polis, seperti prosedur penyelesaian,kendala di dalam mengurus klaim serta bentuk penyelesaian klaim kurang dipahami. Prosedur penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 1 PP No.73 Tahun 1992. Adapun bentuk penyelesaian kendala adalah dengan menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 butir M Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003. Sedangkan bentuk penyelesaian kendala yang ditempuh oleh para pihak adalah musyawarah kekeluargaan,serta jika tidak ada kata sepakat maka ditempuh dengan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

---

Insurance industry currently has emerged as one of the main pillars of modern economy. increasingly significant role of the insurance sector in line with current globalizm liberalism and trade, technological innovation and accelerate the diffusion process, and deregulation of the financial sector and the real market. But on the way to some of the constraints faced by the policyholder, such as settlement procedures, difficulties in managing the claim and claim settlement is less understood. The resolution procedures adopted by the parties refer to the provisions of article 23 paragraph 1 of Government Regulation No. 73 year 1992. Form of constraint solving is to hand over documents - supporting documents as stipulated in article 8 M clause in the decision of the Minister of Finance of the number 422 in 2003. While the form of constraint resolution adopted by the parties is a family consultation, and if no agreement is reached by settlement through national arbitration bodies Indonesian (BANI)."

"[Skripsi ini membahas tentang hubungan faktor-faktor utilisasi pelayanan kesehatan dengan lama hari rawat inap di PT. Bosowa Asuransi selama periode Januari-Oktober 2015 dengan menggunakan metode kuantitatif dan design penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data dengan data primer yang diperoleh dari data sekunder dari report klaim PT. Bosowa Asuransi kemudian diambil data khusus klaim rawat inap. Hasilnya diperoleh bahwa usia, jenis kepesertaan dan klasifikasi penyakit memiliki hubungan yang signifikan terhadap lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value ≤0,05 sementara jenis kelamin, kelas perawatan dan tipe PPK tidak berhubungan signifikan secara statistik dengan lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value > 0,05.;This study discusses the relationship factors of health service utilization by long days of hospitalization in health insurance participants PT. Bosowa Insurance during the period from January to October 2015 by using a quantitative method and cross sectional study design. Based on collection techniques derived from secondary from the report claim PT. Insurance Bosowa then taken specific based on hospitalization claims. The result showed that age, the type of membership and classification of the disease has a significant relationship to the length of stay, which has a p-value ≤0,05 while gender, class and type provider care not statistically significantly associated with length of stay, which has p-value> 0.05., This study discusses the relationship factors of health service utilization by long days of hospitalization in health insurance participants PT. Bosowa Insurance during the period from January to October 2015 by using a quantitative method and cross sectional study design. Based on collection techniques derived from secondary from the report claim PT. Insurance Bosowa then taken specific based on hospitalization claims. The result showed that age, the type of membership and classification of the disease has a significant relationship to the length of stay, which has a p-value ≤0,05 while gender, class and type provider care not statistically significantly associated with length of stay, which has p-value> 0.05.]"

"ABSTRAKPemerintah sudah berupaya membantu pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan jalan membantu kelancaran dan pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat melalui program asuransi kesehatan, namun demikian masih ada pegawai negeri yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum menggunakan secara maksimal jasa dan sarana yang sudah disediakan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada unsur peserta, sedangkan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dan unsur pengumpul & pengelola dana dilibatkan namun secara tidak langsung yakni melalui ungkapan pengetahuan dan sikap dari peserta. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pusat Diktat Pegawai dan BLKM Nasional. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yakni mengadakan observasi terhadap subyek sebanyak satu kali dan mengukur variabel independen dan dependen dari subyek tersebut pada saat diobservasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kuesioner, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis persentase, analisis varian, uji Tukey dan analisis regresi logistik sebagai analisis tambahan (diluar pembuktian hipotesis). Hasil yang diperoleh, dari seluruh responder sejumlah 164 ternyata 97 (59 7.) responden sudah menggunakan KP.PT Askes dan sisanya sejumlah 67 (41 7.) responden belum menggunakan walaupun sebenarnya membutuhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, frekuensi penggunaan KP.PT Askes yang menunjukkan perbedaan secara bermakna pada variabel umur, sikap, kecenderungan dalam memilih pelayanan kesehatan, jumlah balita yang dimiliki, pendidikan, golongan kepangkatan dan besar pengeluaran rata-rata setiap bulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta yang menggunakan KP.PT Askes adalah kelompek usia muda, kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap askes dan yankes, kelompok yang memiliki balita, kelompok yang sering menggunakan dan yang sebenarnya ingin menggunakan Puskesmas, kelompok yang berpendidikan rendah, kelompok yang memiliki golongan kepangkatan rendah dan kelompok yang pengeluaran rata-rata setiap bulan kecil. Bagi kelompok yang belum menggunakan KP.PT Askes disebabkan karena penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan dirasakan sangat jelek, penilaian terhadap prosedur yang harus ditempuh terlalu berbelit disamping puskesmas belum dapat memberikan citra bergengsi bagi pemakainya."

"Program Jamkesda diselenggarakan sebagai pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah. Program ini memberlakukan urun biaya pada peserta sehingga berakibat timbulnya piutang pribadi di RSUP Dr.Kariadi yang semakin tahun terjadi peningkatan. Piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai piutang tidak terbayar yang memerlukan penghapusan dikarenakan terkait dengan hak rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur perbaikan penghapusan piutang pasien Jamkesda rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitian didapat prosedur penghapusan piutang yang berlaku sangat panjang dan tidak membedakan asal piutang. Masyarakat tidak mampu non kuota masih belum terlindungi oleh program Jamkesda Jawa Tengah. Pasien yang berpiutang berkisar 90% memang memerlukan pelayanan pada PPK 3. RSUP Dr.Kariadi sebagai PPK 3 dalam program Jamkesda menjadi tempat masyarakat tersebut mencari penyembuh medis. Pada akhir penelitian disarankan perubahan format pemberian piutang di RSUP Dr.Kariadi dan prosedur penghapusan piutang di RSUP Dr.Kariadi serta perubahan kebijakan pemerintah terkait hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar dan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah.

---

Jamkesda program organized as a development of regional health insurance system . The program imposes cost-sharing to participants resulting in the emergence of personal accounts in the Dr. Kariadi Hospital ever year there was an increase. Receivables can be categorized as unpaid accounts that require removal due to associated with the right of the people to meet their basic needs .

The purpose of this study was to analyze the improvement receivables Jamkesda hospitalized patients in Dr. Kariadi Semarang in 2012. Methods This study is a qualitative research approach to research that addresses some possibilities to solve the problem. Type a descriptive study aims to provide an overview of patient receivables in Dr.Kariadi Hospital.

From the research results obtained are valid receivables procedure is very long and does not distinguish the origin of receivables . Poor people can not afford non- quota still not protected by Jamkesda Central of Java programs . Patients ranged who have receivables, 90 % did require service on the top refferal hospital . Dr.Kariadi as top refferal hospital in Jamkesda programs into the people need health services.

At the end of the study suggested format changes in the accounts receivable department of administration Dr.Kariadi and procedures in the department Dr.Kariadi receivables and changes in government policies related to people's right to health care as a fundamental right and health financing policies for the poor in the are."

"ABSTRAKBiaya pelayanan kesehatan cenderung meningkat, baik bersumber Pemerintahmaupun masyarakat. Namun peningkatan tersebut belum tentu meningkatkan mutupelayanan yang diberikan. Oleh karena itu maka kenaikan biaya ini perludikendalikan.Hal ini juga terjadi pada RS Y yang menjadi salah satu Provider JPKJamsostek. Dalam mengajukan klaim opcrasi peserta JPK Jamsostek sexing terjadiperbedaan klasifikasi tindakan opcrasi yang mengakibatkan tingginya klaim yangdiajukan oleh RS Y kepada IPK Jamsostek. Dengau adanya perbedaan klasitikasitersebut, rnaka klaim dari RS Y itu dikembalikan ke RS Y dan dfbayar sesuaidengan klasiiikasi n1enurutJPK Jamsostek.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan klasiiikasi iindakanoperasi peserta JPK Jamsostek di RS Y. Penelitian yang dilakukan adalah penelitiananalitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakandalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data klaim RS Y mmtuk pasien pesertaJPK Jamsostck yang mengalami tindakan operasi,dan data primer bempa rekammedis pasien peserta JPK Jamsostek yang mengalami tindal-can operasi di RS Y padatahun 2006.Jumlah sampel adalah 263 pasien mencakup pasien poli bedah umum, bedahmata, bedah orthopcdi, obsgyn dan bedah samfiDari hasil uji statistik dengan menggunakan uji statistik kai kuadrat (chisquare) didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang siguiiikan antara klasifikasimenurut peneliti, klasifikasi menurut RS Y dan klasifikasi menumt JPK Jamsostck.Dari basil penelitian juga terlihat bahwa poli yang memiliki ?ri'cl