Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik Indonesia Belanda mengenai status Irian Barat, telah membawah akibat yang relatif besar terhadap proses integrasi politik Irian Barat kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang berkepanjangan berawal dari kebijakan Belanda yang mempersoalkan Irian Barat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada puncaknya pada Konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag Belanda.Kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi dan Hak menentukan nasib sendiri menimbulkan konflik antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia namun juga menimbulkan reaksi baik dari orang Belanda, kelompok terpelajar Irian Barat sendiri, dan situasi internasional khususnya Amerika Serikat dan Australia menentang kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi Irian Barat.Akhirnya Pemerintah Belanda berubah merencanakan pembentukan "negara" Irian Barat dan menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dibawah tekanan Amerika, Perserikatan Bangsa Bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi sebab-sebab kegagalan dekolonisasi dan hak menentukan nasib yang ditawarkan sendiri oleh Pemerintah Belanda kepada penduduk Irian Barat yang didasarkan pada pendekatan Strukturis dari Christopher Liyod 1993 dan teori Collective Action dari Charles Tilly 1978. Manfaat penelitian ini untuk menambah khasanah Sejarah Nasional Indonesia khususnya sejarah Irian Barat."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi.

---

This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure."