Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya sektor industri di negara kita, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terutama terhadap lingkungan berupa pencemaran air karena merkuri. Salah satu kota yang berpotensi mengalami pencemaran air adalah Kota Pontianak. Hal ini disebabkan antara lain karena Kota Pontianak merupakan salah satu lokasi penambangan emas.Polutan merkuri di Pulau Kalimantan diperkirakan sebesar 61 ton setiap tahunnya untuk kegiatan penambangan emas skala kecil dan berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Tanjungpura pada Bulan Agustus 2000 diketahui bahwa kandungan merkuri di sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya, serta pada biota sungai (beberapa jenis ikan), dan pada contoh air PDAM telah melebihi ambang batas. Pencemaran tersebut perlu ditangani serius karena Sungai Kapuas sampai saat ini berfungsi sebagai bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya pajanan merkuri dalam rambut masyarakat Kota Pontianak. Disamping itu untuk mempelajari hubungan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal) serta kebiasaan makan ikan dengan kadar merkuri dalam rambut.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dari hasil studi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Penyehatan Air Ditjen P2M & PL tahun 2000, dengan rancangan Cross Sectional, populasi adalah masyarakat Kota Pontianak pelanggan PDAM. Sampel adalah kepala keluarga / anggota keluarga; umur minimal 15 tahun; tinggal minimal 1 tahun: bersedia diambil sampel rambut dan urin yang diambil dengan metode klaster sebanvak 240 responden.Hasil penelitian menunjukan rata-rata kadar merkuri dalam rambut responden 0,9512 µg,/g (95% CI: 0,4534-1,4490), median 0,2900 µg/g, modus 0,00: µg/g, kadar merkuri terendah 0,00 µg/g dan tertinggi 52,57 µg/g. Sebaran kadar merkuri dalam rambut vaitu sebanvak 79 orang mempunyai kadar merkuri antara 0,00-0,09 µg/g 26 orang > 1,47 µg/g, dan sisanya adalah 0,10-1,30 µg/g.Pada kelompok usia 25 - 34 tahun mempunyai proporsi masyarakat yang rambutnya mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Responden yang frekuensi makan ikan setiap hari memiliki proporsi masyarakat yang rambutuva mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok frekuensi makan ikan lainnva. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal di Pontianak dengan kadar merkuri dalam rambut.Melihat kecenderungan peningkatan pencemaran air karena merkuri, maka perlu ditingkatkan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan sektor terkait, melakukan sosialisi / penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya akibat pencemaran merkuri, pemeriksaan kadar merkuri secara berkala baik pada air sungai dan ikannya maupun hasil laut, perlu teknologi altematif yang lebih tepat.Perlu dilakukan penelitian yang serupa pada ?kelompok risiko tinggi? yang dilengkapi dengan mengetahui banvaknya ikan yang dikonsumsi setiap hari (beral) serta pemeriksaan kadar merkuri yang terkandung didalamnva. Metoda lain adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam rambut responden sentimeter per sentimeter karena setiap sentimeter helai rambut dapat disamakan dengan kira-kira 1 bulan pemajanan.

---

The development of industrial sector in Indonesia, beside its positive impacts, also generates negative impacts on environment such as mercury pollution in water. Pontianak City is one potential area to be polluted by mercury because, among others, Pontianak City is gold mining location.

Mercury as pollutant in Kalimantan Island was predicted to be present as many as 61 tones each year for small-scale gold mining activity. Study by Tanjungpura University in August 2000 indicated that mercury level along the Kapuas River and its small canals, and in river biotic (several types of fish), as well as in PDAM (Local Office of Drinking Water) water supply had exceeded the accepted limit. This pollution needs to be seriously handled because Kapuas River is main water provider for PDAM of Pontianak City.

This study aims to obtain information on the magnitude of mercury exposure measured in hair mercury level among community of Pontianak City and to understand the relationship between respondent's characteristics (age, sex, working status/job, and length of stay) and fish eating habit with hair mercury level. This study was secondary data analysis from the primary study by Health Office of West Kalimantan and Directorate of Water Hygiene year 2000, employed a cross-sectional design, with community members subscribed to PDAM as population. 240 sample was chosen using cluster method, head/member of a family, minimum age of 15 years old, stay at least 1 year, and willing to participate in hair and urine tests.

The results showed that the average mercury level in hair was 0.9512 µg/g (95 % Cl: 0,4534-1,4490), median 0.2900 µg/g, the lowest mercury level was 0.00 µg/g and the highest was 52.57µg/g. The distribution of hair mercury level was 79 respondents had 0,00-0,09 µg/g, 26 respondents had > 1,47 µg/g and the rest had 0,10-1,30 µg/g mercury level.

The age group of 25-34 years old had greater proportion of respondents with higher level of hair mercury compared to other age ranges. Respondents who eat fish daily had higher proportion of high hair mercury level compared to other frequency of fish eating.

There is no relationship between sex, working status / job, and length of stay in Pontianak with hair mercury level.

Observing the increasing trend of water mercury pollution, the collaboration between Health Office of West Kalimantan and other related sectors needs to be improved, as to provide socialization / education to the community members on the dangers of mercury pollution, routine mercury level check both in the river and fish:, and needs more appropriate alternative technology.

There is a need to conduct similar research among "the high risk group" including the documentation on how many fish eaten daily (in weight) as well as checking its mercury content. Other method is by examining mercury level in hair centimeter by centimeter because each centimeter of hair shaft equals to a month exposure."

"Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD) merupakan kegiatan yang ditujukan dalam pemberantasan vekior DBD yang dilakukan oleh masyarakat secara kontinyu dan berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan masyarakat ini dikatakan berhasil jika dapat menurunkan jumlah sarang nyamuk yang ada di rumah dengan menggunakan indikator ARJ untuk dapat menurunkan morhiditas penyakit DBD maka ABJ harus Lebih atau sama dengan 95%. ABJ di Kota Pontianak belum mencapai target yang diharapkan, salah satunya akibat belum memadainya pelaksanaan PSN-DBD.Kegiatan PSN-DBD yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh peranan ibu rumah tangga. Ibu memegang peranan panting karena keberadaannya di rumah lebih banyak dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya, sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan PSN-DBD lebih banyak.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan PSN-DBD oleh ibu-ibu rumah tangga di Kota Pontianak, dan hal-hal yang berperan terhadap perilaku ibu-ibu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali perilaku ibu rumah tangga dalam melakukan kegiatan PSN-DBD di Kota Pontianak. Jumlah informan sebanyak 91 orang yang terdiri dari l orang penanggung jawab program DBD Kota, 2 orang pengelola program puskesmas, 1 orang tokoh masyarakat, dan 87 orang ibu rumah tangga. Pelaksanaan pengumpulan data pada ibu rumah tangga dengan cara Diskusi Kelompok Terpadu (DKT), yang terbagi menjadi 10 kelompok DKT terdiri dari 5 kelompok DKT pada ibu yang rumahnya positif jentik dan 5 kelompok DKT pada ibu yang rumahnya negatif jentik. Pengumpulan data pada petugas kesehatan dan tokoh masyarakat dilakukan dengan cara wawancara mendalam.Dari hasil penelitian terlihat peranan yang mempengaruhi kegiatan PSN-DBD yaitu: distribusi abate tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan menguras, menutup, mengubur belum dilaksanakan dengan benar, dan Pokjanal DBD belum melakukan tugas dan fungsinya. Perilaku kelompok ibu yang rumahnya positif jentik berbeda dengan kelompok ibu yang rumahnya negatif jentik dalam melakukan kegiatan PSN-DBD. Perbedaan perilaku antara dua kelompok yaitu: pada ibu kelompok negatif jentik melakukan pengurasan wadah air secara kontinyu dan ada kalanya disertai penaburan abate sedangkan ibu dalam kelompok positif jentik menguras berdasarkan batas limit volume dalam wadah air. Cara menaburkan abate ke dalam wadah air ibu dalam kelompok negatif jentik memperhatikan volume air (penuh) sebelum ditaburkan, sedangkan pada kelompok ibu positif jentik kurang memperhatikan isi (volume air) dalam wadah. Kebiasaan menutup wadah air dengan benar banyak dilakukan oleh kelompok ibu yang negatif jentik dari pada yang dilakukan oleh kelompok ibu yang positif jentik.Agar tercapai kelestarian program pemberantasan vektor DBD sangat penting memusatkan pada pembersihan sumber larva dengan menggunakan semua metode yang tepat aman, murah, dan ramah lingkungan.Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PSN-DBD dan dengan keterbatasan pemerintah mencukupi keperluan abate dalam program pemberantasan vektor DBD maka disarankan: penggalangan dana oleh masyarakat untuk mencukupi keperluan abate secara mandiri, penyebarluasan informasi cara penaburan abate kedalam wadah air dengan benar, melakukan penutupan wadah air dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar oleh masing-masing keluarga, serta mengoptimalkan fungsi dan tugas Pokjanal melalui Dinas Kesehatan Kota sebagai leading sektor.Daftar bacaan: 21 ( 1980 - 2000 )

---

Analysis of Housewives' Conduct in Elimination of Dengue Fever Mosquito's Breeding (EDFMB) in Pontianak City of West Kalimantan Year 2000Elimination of Dengue Fever Mosquito's Breeding (EDFMB) is a program aimed at eliminating Dengue Fever (DF) vector and is conducted by people continuously and sustainable. This program of the people is considered effective provided that it decreases the mosquito's breeding inside the people's houses. The effectiveness of the program is measured by means of ABJ assessment indicators. To decrease the morbidity of DF disease, ABJ has to be more than or equal to 95%. ABJ in Pontianak City has not reached the set target; therefore, the quality of PSN-DBD program needs to be improved.The EDFMB program conducted by each family is influenced by housewives. Housewives play an important role for their length of stay in the houses is longer than other familly members. This enables them to carry out the EDFMB program more often.This study was aimed at obtaining deeper information concerning the implementation and obstacles of EDFMB conducted by housewives in Pontianak City and factors that affected such housewives' conduct. This study employed a qualitative research approach to examine the housewives' conduct in carrying out the EDFMB in Pontianak City. The number of respondents was 91 people consisting of 1 person in charge of the city DF program, 2 administrators of puskesmas programs, 1 local public figure, and 87 housewives. Data collection from housewives used Integrated Group Discussion (IGD) technique. The housewives were divided into 10 groups including 5 groups the houses of which were mosquito larvae positive and 5 others the houses of which were mosquito larvae negative. Data from health workers and local public figure were gathered by in-depth interview technique.The study result reveals factors affecting the effectiveness of EDFMB that include inadequate abate distribution, inappropriate implementation of draining, closing and burying activities and low performance of DF National Work Group in carrying out its tasks and functions. In carrying out the EDFMB program, the housewives' conduct the houses of which are mosquito larvae positive is different from the others the houses of which are mosquito larvae negative. Such difference is: housewives of mosquito larvae negative houses seem to drain the water container regularly and occasionally pour abate powder into such container; on the other hand, housewives of mosquito larvae positive houses seem to ignore the water volume in the container. Closing the water container appropriately is more likely to be done by housewives of mosquito larvae negative houses than by the opposite.To sustain the DF vector elimination program, it is important to focus on cleansing the larvae source by applying the most effective, safe, inexpensive and environment-friendly methods. To improve the effectiveness of EDFMB program with little government support in distributing the abate powder for the program, it is recommended that: fund should be raised from the people for meeting their own abate powder supply, information concerning the correct procedure of the use of abate powder should be disseminated, appropriate closing of water container and keeping the cleanliness should be carried out by each fan-Lilly, as well as functions and tasks of National Work Group through the City Health Department as a leading sector should be maximized.References: 21 (1980 - 2000)"

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan misi Indonesia Sehat 2010 bertujuan untuk mengangkat derajat kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan. Dalam masa globalisasi dimana arus informasi menjadi begitu cepat, berbagai jenis pelayanan tersedia dimana-mana, tuntutan terhadap kualitas suatu produk yang makin tinggi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di Kalimantan Barat melalui Proyek Kesehatan IV telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan mutu layanan. Pihak Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa perlunya suatu perubahan perbaikan menyeluruh untuk mengantisipasi kelemahan layanan yang diberikan oleh jajaran kesehatan, agar layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan perangkat daerah Kota Pontianak. Dinas ini mempunyai 5 Seksi dan 1 subbagian Tata Usaha. Masing-masing seksi mempunyai spesifikasinya sendiri-sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui budaya organisasi dan perilaku manajerial di Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pontianak serta hal-hal yang berpengaruh terhadap budaya organisasi dan perilaku manajerial Seksi tersebut. Hasil analisa pada pelanggan seksi menunjukkan adanya perubahan pada budaya organisasi dan perilaku manajerial Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Dan pengamatan kegiatan rutin anggota seksi terliba+ bahwa anggota seksi berhubungan erat dan akrab satu sama lainnya, cenderung bertindak sebagai pelaksana. Banyaknya jabatan rangkap dalam seksi serta adanya jabatan yang lowong. Dari wawancara mendalam dan pengisian kuestioner anggota seksi terkesan bahwa motivasi anggota seksi terutama adalah mementingkan prestasi. Dalam hubungan antar individu terkesan suasana kerja yang baik, saling mendukung, tidak hambatan dalam berkomunikasi. Dalam sarana yang ada dan yang dibutuhkan diperoleh bahwa kelengkapan dan kecukupan sarana yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan. Sedangkan pola kepemimpinan yang diterapkan cenderung berorientasi pada penyelesaian pekerjaan. Lingkungan sosial terkesan dapat menerima hal-hal yang dikerjakan oleh seksi. Sedangkan dukungan atasan cukup baik, terkesan tidak mengintervensi kegiatan staf. Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian tersebut adalah atasan lebih memberikan perhatian terhadap jabatan rangkap dan jabatan yang lowong, perlunya memberdayakan staf seksi sehingga bisa lebih berfungsi sebagai pengelola program daripada sebagai seorang pelaksana kegiatan program. Suasana kerjasama yang sudah baik jangan menjadi kendur, karena merupakan awal yang baik dalam menanggulangi masalah yang dihadapi.

---

Factors that Affect the Organization Culture Change and Managerial Behavior in Communicable Disease Control Section of Health Department in Pontianak Year Health Department of the Republic of Indonesia with its Healthy Indonesian 2010 vision intends to enhance the level of health reach individual, family and society through health-oriented development. In global era in which information is exchanged rapidly, any kind of service is available everywhere and demands on quality product increase. To improve the quality of health service provided in West Kalimantan through Health Project IV, all efforts of health service improvement have been performed. The health provincial office of West Kalimantan realizes that there is a necessity for total improvement to anticipate weaknesses of service provided by health workers so that such service may satisfy people's needs. This study was aimed at examining organization culture and managerial behavior in Communicable Disease Control Section of Health Department in Pontianak City and factors that influence such organization culture and managerial behavior of the section. The health department of Pontianak City is one of the city's local apparatus. This department consists of five units and one administration unit. Each unit has different task specification.

Result of analysis on the section's clients indicates that there is a change in the organization culture and managerial behavior in the Communicable Disease Control Section. Result of observation on routine activity of unit member?s shows that members of the section are closely related to each other and are likely as operatives. There are many positions occupied by same person while some are vacant. Referring to result from in depth interview with and checklist completion by the unit members, it seems that the main motivation for the unit members is their concern on achievement. Observed from their inter-member relation, it appears that the work atmosphere is likely to be conducive, supporting and free of communication barriers. In respect of the available and required facilities, it seems that the existing facilities and equipment are not adequate to meet the needs. Meanwhile the leadership style applied lends to he task completion-oriented. The social environment seems to accept matters carried out by the section. In addition, superior officers are likely to support the section well and appear not to intervene staff activities.

Recommendations offered based on the study are as follows: superior officers should put more concern on managing the positions occupied by same person and the vacant ones, the unit staffs need to be more empowerment so that they can serve as program managers rather than as program operatives, the existing work atmosphere needs to be maintained for it is a good beginning in solving present problems."

"Kerusuhan sosial berbau etnis yang terjadi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, awal 1999 di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas memberikan dampak pada berbagai sektor dan kehidupan masyarakat yang sampai saat ini belum dapat kembali pada keadaan semula.Arus pengungsi dievakuasi ke berbagai tempat yang aman dan ditampung pada barak-barak penampungan dan fasilitas pemerintah. Di tempat pengungsian, sarana dan prasarana tidak tersedia untuk hidup layak, sebagai konsekuensinya banyak masalah yang dihadapi termasuk masalah kesehatan dan gizi. Hasil survei oleh Palang Merah Internasional menunjukkan 17,5% anak balita pengungsi gizi buruk, menurut UNHCR berada pada keadaan gizi yang kritis (>15%), dan perlu penanganan segera, Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan World Vision Indonesia membentuk Therapeutic Feeding Center (TFC) untuk menangani.masalah balita gizi buruk oleh karena ini merupakan pengalaman pertama, namun hasilnya cukup memuaskan, dimana tidak ada yang meninggal di TFC.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan kegiatan pemulihan status gizi balita gizi buruk, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program gizi sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat studi kasus retrospektif sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) observasi dan telaah dokumen.Analisis data yang terkumpul menunjukkan bahwa tim kesehatan TFC telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Studi ini menyimpulkan bahwa ketersediaan dana, sarana parasarana, serta berjalannya fungsi manajemen, merupakan salah penyebab rendahnya kegagalan dalam perawatan balita gizi buruk di TFC.

---

Analysis of the Implementation of Sambas Refugee Children Malnutrition Status Recovering at Therapeutic Feeding Center, Dokter Soedarso District General Hospital, Pontianak, Kalimantan Barat in the Year 2000Racial unrest in Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat in the early of 1999 has influenced many sectors and public life there, which has not recovered yet to the normal condition.Refugees have been evacuated to other safer places, emergency refugee barracks, or to other governmental service facilities. At those places, the facilities and infrastructures are not provided adequately to support proper daily living, so that it induces many social problems, including the health and nutrition problems. The survey result by International Red Cross Committee has shown that 17.5% of the children have suffered from malnutrition. While according to the UNHCR, 15% of the children suffer from critical nutrition condition and need immediate treatment. The Health Service and Health Ministry Regional Office of Kalimantan Barat Province in cooperation with The World Vision Indonesia have established the Therapeutic Feeding Center (TFC) in order to treat the children malnutrition. Even though this is an initial experience, it has brought satisfying enough result, whereas no patient has died in TFC.The purpose of this research is to obtain comprehensive information regarding the implementation and hindrance of the nutrition status recovering for the malnourished children. This result shall be useful input for the nutrition program official in order to enhance the program implementation.This type of research used qualitative method, accompanied by research plan using descriptive approach as a retrospective case study. Data was obtained from in-depth interviews, observation and documents analysis. While the result from the research shows that the TFC health service team has carried out the requirement standards.This research summarizes that the availability of fund, facilities, infrastructures, and managerial functions are factors of high success in malnutrition children treatment at TFC."

"Salah satu ciri yang paling menonjol dalam era pasar bebas adalah barang dan atau jasa yang ditawarkan dapat berasal darimana saja tanpa mengenal hambatan yang berarti. Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya/harga, kualitas pelayanan dan kualitas penyerahan tepat waktu.. Waktu pelayanan pengambilan obat di apotek di duga dipengaruhi oleh faktor jenis resep, jumlah item, jumlah resep dalam shift, shift dan ketersediaan obat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran waktu pelayanan pengambilan obat di apotek Kimia Farma Kota Pontianak dan melihat bagaimana hubungan antara jenis resep, jumlah item, jumlah resep dalam shift, shift dan ketersediaan obat dengan waktu pelayanan pengambilan obat di apotek serta faktor yang paling dominan berhubungan dengan waktu pelayanan.Penelitian ini dilakukan di apotek Kimia Farma Kota Pontianak dari tanggal 10 Oktober 2000 sampai 4 Nopember 2000. Sampel penelitian sebanyak 385 resep dan jenis penelitian time motion study.Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu rata-rata pelayanan pengambilan obat di apotek untuk obat jadi sebanyak 722,91 detik (12,05 menit) dan racikan sebanyak 1677,52 detik (27,96 menit). Shift pagi waktu pelayanan pengambilan obat jadi sebanyak 276,67 detik (4,61 menit) dan racikan sebanyak 1002,64 detik (16,71 menit) sedangkan shift sore waktu pelayanan pengambilan obat jadi sebanyak 884,73 detik (14,75 menit) dan racikan sebanyak 1878,16 detik (31,30 menit). Dari analisis bivariat di dapat faktor yang berhubungan dengan waktu pelayanan pengambilan obat di apotek adalah jenis resep, jumlah item, jumlah resep dalam shift, shift dan ketersediaan obat. Dari analisis multivariat didapat variabel yang paling dominan berhubungan dengan waktu pelayanan pengambilan obat di apotek adalah jenis resep.Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pihak apotek dapat digunakan untuk memberikan kepastian waktu pelayanan pengambilan obat di apotek. Selain itu apotek harus memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien atau keluarganya.Kepustakaan 32 (1980-2000)

---

One of characteristic most conspicuous in free market era is commodities and or services can be offered from anywhere in the world without cant obstacle. Key competition in global market is total quality that emphasize on product quality, cost quality, service quality and quality of appropriate delivery time. It is suspected that delivery time of medicinal service at dispensary is related to types of prescription (patented drugs or dispensing one), number of drugs requested, and working shift number of prescription requests in a shift and drug availability.

This study is aimed at describing delivery time for medicinal service at Kimia Farma dispensary in Pontianak city, and to determine factors related to it, such as types of prescription, number of requested drugs, number of prescription requested in one working shift, the shift itself and availability of drugs at the dispensary. Further this study also examine which factors is the most related to the delivery time. This study was conducted from October 10 - November 4, 2000. Samples were 385 prescriptions of time and motion study.

This study showed that average time to delivery prescribed drugs for patented drugs is 722,91 seconds (12,05 minutes) and for dispensing drugs is 1677,52 seconds (27,96 minutes), During morning working-shift, average time for patented drugs 276,67 seconds (4,61 minutes) and for dispensing drugs is 1002,64 seconds (16,71 minutes), while during night working-shift, respectively 884,73 seconds (14,75 minutes) and 1878,16 seconds (31,30 minutes) for patented and dispensing drugs. Bivariat analysis showed that type of prescription; number of prescription request, total prescription requested in one working-shift, the shift itself and availability of drugs are the factors related significantly with delivery time. By using multivariate statistic, type of prescription is the most important explanatory variable to the delivery time.

Based on the results, it suggested to the dispensary management to start service option with a certainty time delivery to the customers. Further more; the management should empower their human resources in relation to improve quality of services.

Bibliography 32 (1980-2000)"

"Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi (373 per 100.000 kelahiran hidup, SKRT 1995). Setelah melalui penelusuran oleh WHO melalui Prevention of Maternal Mortality Network diketahui ada 3 keterlambatan yang terjadi. Pertama terlambat membuat keputusan di tempat tinggal pasien, kedua terlambat merujuk ketempat yang lebih mampu untuk menangani dan ketiga terlambat memberi pertolongan setelah berada di rumah sakit. Dalam sebuah penelitian di Afrika didapati waktu tunggu penanganan kasus gawat darurat berkisar antara 2,6 jam hingga 15,5 jam. Untuk mengetahui keadaan di Pontianak dibuat sebuah penelitian mengenai waktu tunggu kasus gawat darurat kebidanan yang dirujuk atau datang sendiri ke rumah sakit. Penelitian dilangsungkan selama 8 minggu sejak 15 September hingga 15 Nopember 2000. Sampel diambil secara purposif sejumlah 35 kasus. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi waktu tunggu persiapan operasi kasus gawat darurat kebidanan diteliti antara lain karakteristik pasien (pendidikan pasien, kadar Hb pasien, pendidikan suami, kehadiran suami, penghasilan keluarga) karakteristik sumber daya rumah sakit (kesibukan dokter jaga, bidan, dokter operator, staf kamar operasi) karakteristik fasilitas (kesibukan kamar operasi, waktu persiapan alat operasi) karakteristik administrasi (mendapatkan ijin operasi) dan karakteristik penunjang (tersedianya darah). Hasil penelitian memperlihatkan rerata waktu tunggu 8 jam 16 menit dengan nilai median 5 jam 45 menit. Waktu terpendek 30 menit dan terpanjang 25 jam 36 menit. Panjangnya waktu tunggu disebabkan oleh kondisi pasien. Sebagian variabel yang diteliti tidak ada hubungan bermakna kecuali kadar Hb dan waktu persiapan kamar operasi. Variabel waktu persiapan kamar operasi ternyata merupakan faktor paling dominan. Disarankan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan dan memperpendek waktu tunggu agar menempatkan bank darah didalam rumah sakit dan persiapan kamar operasi lebih baik lagi. Bagi pasien yang akan dirujuk diupayakan agar tetap berada dalam kondisi terbaiknya. Selain itu juga dianjurkan membuat dan membina jaringan kerjasama antara rumah sakit dan Puskesmas serta mencoba mendapatkan cut off point waktu tunggu melalui organisasi profesi (POGI).

---

Waiting Time Analysis of Preparation Operation for Obstetric Emergency Cases in Hospitals in Pontianak in the Year 2000The Maternal Mortality Rate in Indonesia is still high with 373 deaths per 100.000 live birth(SK.RT 1995). WHO through Prevention of Maternal Mortality Network had found that there were 3 categories of late in helping the patients. The first is "late to decide" by the family, second is "late to refer" to the hospital and the third is "late to take care the patient inside the hospital by the health personnel".

Former study in Africa for waiting time was found that it need between 2,6 to 15,5 hours for a patient to wait until she got a help. This study was trying to know the waiting time for an emergency case in obstetric begins when she arrived until she got medical interventions such as cesarean section or laparotomy. The study was carried out for about 8 weeks, from 15th of September until 15th of November 2000. The samples were taken by purposive method and a total of 35 cases were achieved during this study period. Many factors were correlated to the waiting time such as characteristics of the patients (education, hemoglobin value, education of her husband, husband present in the hospital) characteristics of personnel of the hospital (level of occupancy of the doctor in charge, the midwife, the obgyn and the staff of the operation room)characteristics of the facility of the operation room (readiness of the operation room, readiness of the equipment) characteristic of getting the letter of inform consent (time to get the agreement) characteristic of the other (readiness of the blood).

The result of this study found that the waiting time's mean was 8 hours 16 minutes. The median was 5 hours 45 minutes and the range was 30 minutes to 25 hours 36 minutes. The causes of the length of the waiting time were patients? condition. There were no significant variables except hemoglobin value and preparation of the operation room's time. With the backward method of linear regression the time for preparation of the operation room was the most dominant variable.

To improve the quality in health services and make the waiting time shorter, it is suggested to make preparation time faster, organized a blood bank inside the hospital and referred patient in her best condition. Also suggested to build and maintain good networking between hospital and health center and try to find the cut off point of waiting time through the Indonesian Society of Obstetric and Gynecologist (ISOG)."

"Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat akan menghasilkan emisi pencemar udara yaitu partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3) yang berpotensi mencemari kualitas udara di Kota Pontianak. Hasil pemantauan kualitas udara ini berupa nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang berisikan nilai konsentrasi dari 5 macam parameter pencemar udara yaitu partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara lain dikarenakan proses konversi hutan dan lahan di beberapa daerah di Kalimantan Barat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit serta pemahaman oleh masyarakat bahwa cara membakar hutan merupakan metode paling murah dalam melakukan pembersihan lahan (land clearing). Kebakaran hutan dan lahan dapat dideteksi dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh yaitu dengan melakukan pemantauan jumlah dan sebaran hotspot (titik panas) di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap kualitas udara Kota Pontianak ini dimulai pada bulan Desember 2009 hingga bulan Mei 2010.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak jumlah hotspot (titik panas) yang terpantau berpengaruh terhadap kualitas udara di Kota Pontianak. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa besar dampak dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan terhadap kualitas udara Kota Pontianak antara lain adalah jarak hotspot dari Kota Pontianak, suhu, serta arah dan kecepatan angin. Penurunan kualitas udara Kota Pontianak sebagai akibat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan peningkatan jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa walaupun nilai ISPU harian termasuk ke dalam kategori baik-sedang, terdapat beberapa jam di hari tersebut yang termasuk ke dalam katergori tidak sehat dan peristiwa peningkatan konsentrasi polutan seringkali terjadi di malam hari.

---

Land and forest fire at West Borneo will emit carbon monoxide (CO), particulate (PM10), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), and ozon (O3) which are potentially damage the air quality of Pontianak City. The monitoring result will be presented in air polluted standard index (ISPU) value. This index will contain the concentrating value from 5 different air polluting parameters like those that have been mentioned above. Most of land and forest fire caused by several things such as forest and land conversion process in some areas within West Borneo into coconut tree plantation, and the lack of understanding on how to do land clearing in a very cost effective way without burning the land and forest. Land and forest fire is able to be detected by far field identification technology like monitoring the amount and the spreaded hotspot of the burning area in West Borneo. The Research about the effect of land and forest fire at West Borneo to the air quality in Pontianak City was starting in December 2009 until May 2010.This research result then shows that the amount of the detected hotspot area will directly correlated to the air quality of Pontianak City. The distance of the detected hotspot area from Pontianak City, the temperature, the wind speed and direction are a few factors that contributes on how bad the land and forest fire caused the air pollution in Pontianak City. The degradation of air quality in Pontianak City has also made the increasing of the people who suffer upper breathing channel infection (ISPA) and other similar diseases. The research also indicates that although the daily ISPU value is categorized in middle range between good and bad, there are several hours in a single day especially in the evening where the ISPU value will be in the unhealthy range."

"Tesis mendeskripsikan secara kualitatif intensitas supervisi oleh Pengawas SMK terkait dengan adanya kecenderungan menurunnya mutu pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan dirumuskan kedalam 2 (dua) pertanyaan pokok permasalahan penelitian yaitu: 1) Bagaimana kekuatan (secara kualitatif) intensitas supervisi (intensitas skedul kunjungan, intensitas frekuensi kunjungan, intensitas durasi kunjungan, intensitas aktivitas kunjungan dan kendala yang dihadapi) telah dilakukan untuk menggerakkan komponen-komponen yang ada di SMK? dan 2) Apa saran-saran yang dapat dire-komendasikan untuk mengatasi kendala-kendalanya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari kelompok Pengawas SMK, Kepala SMK dan Guru SMK yang berasal dari 4 dari 8 SMK. Data sekunder diperoleh dari pihak Disdikpora Kabupaten Pontianak dan pihak lainnya. Kesimpulan yang diperoleh 1) bahwa Intensitas supervisi yang dilakukan oleh Pengawas SMK di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat adalah rendah. Rendahnya intensitas supervisi ini terkait dengan rendahnya intensitas dari keempat faktor kunci yang diteliti. 2) Saran yang dapat direko-mendasikan adalah sebagai berikut: a) Dipandang perlu untuk menata ulang kebijakan Pengawasan PMK Kabupaten Pontianak, b) Mendesak untuk dilakukan pengangkatan sejumlah Pengawas SMK dengan regulasi yang jelas, dan c) Sangat diperlukan dukungan penuh dari semua pihak pemegang otoritas pendidikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap intensitas supervisi.

---

Thesis describes qualitatively the intensity of supervision by the SMK Supervisory associated with the trend of declining quality of secondary vocational education in the district of Pontianak, West Borneo, and formulated into 2 (two) research question at issue is: 1) How does the power (qualitatively) the intensity of supervision (schedule visits intensity, the intensity of the frequency of visits, duration of visits intensity, intensity of activity and the obstacles encountered visits) have been made to move the components that exist in the SMK? and 2) What suggestions can be recommended to overcome the constraints.

Primary data were collected by in-depth interviews of 18 people consisting of groups of informants SMK Trustees, Principal of SMK and SMK teachers from 4 of 8 SMK. Secondary data obtained from the Education Office of Pontianak District and other parties. Conclusions: 1) that the intensity of supervision is carried out by the SMK Supervisor in Pontianak District, West Borneo is low. The low intensity of supervision is associated with a lower intensity of the four key factors studied. 2) the suggestion that may be recommended are as follows: a) the need to rearrange seen PMK policy surveillance Pontianak District, b) Urge to do with the appointment of a SMK Supervisory clear regulation, and c) It required the full support of all the education authorities government of Pontianak District in the scope of the intensity of supervision."

"Pada era globalisasi dan persaingan bebas dalam bidang pelayanan kesehatan saat ini pihak pengelola pelayanan kesehatan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien yang rendah menggambarkan kualitas pelayanan berada dibawah standar. Kepuasan pasien dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah karakteristik pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan pasien dan melihat bagaimana hubungan antara kepuasan dengan karakteristik pasien, serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional pada 120 pasien yang dilakukan di poliklinik gigi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sudarso Pontianak dari tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien adalah 52,5 %. Faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien adalah cara pembayaran. Dan analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan adalah cara pembayaran. Karena variabel cara pembayaran merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan pasien yaitu pembayaran yang ditanggung asuransi probabilitas untuk merasa puas lebih besar, dari intervensi relatif mudah untuk dilakukan, maka pihak manajemen rumah sakit perlu untuk mempertimbangkan intervensi pada faktor cara pembayaran, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan PT Askes (yang telah melaksanakan prinsip JPKM) dimana pihak rumah sakit akan menganjurkan kepada setiap pasien yang bukan peserta askes untuk menjadi peserta askes perorangan.

---

In this global era and free competition in health services, any institution that provides health services is required to improve its services quality. One of the indicators used to measure the quality of the services is patient satisfaction. Low patient satisfaction may indicate that the service quality is still below the set standards. Patient satisfaction may be influenced by many factors. One of them is patient characteristic.

The purpose of this study is to describe patient satisfaction and to observe how the satisfaction correlates with the patient characteristic as well as to observe the most dominant factors that correlate with patient satisfaction. This was a cross sectional study on 120 patient at dental polyclinic in Dokter Sudarso Provincial General Hospital in Pontianak from October 10, 2000 until October 31, 2000.

The result shows that patient level of satisfaction is 52,5%. The factors that correlate with patient level of satisfaction are mode of payment. The multivariate analysis shows that the most dominant variable the correlates with the satisfaction is mode of payment. Referring to the fact that mode of payment is the most dominant factors that correlates with patient satisfaction, in this case is payment covered, by insurance that is more likely to satisfy the patient and intervention that is relatively easy to conduct, the management of the hospital needs to consider any intervention on the mode of payment. Establishing a partnership with PT Askes (a health insurance company), which has implemented JPKM principle, may be worth considering in which the hospital will recommended its patients who are not members of Askes (health insurance) to become individual members of the Askes ( health insurance)."

"Hasil laporan Sub Direktorat Imunisasi Depkes RI bersama WHO tentang studi pengukuran keamanan penyuntikan di empat porpinsi di Indonesia (1999) menunjukkan bahwa 37,5% syringe tidak steril, 22,5% bagian jarum tidak steril ketika akan digunakan dan 28,5% bagian jarum dan syringe yang steril tersentuh waktu pemakaian. Di samping itu Laporan Tahunan Imunisasi 1998/1999 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Litbangkes Depkes RI menunjukkan bahwa 40-50% praktek imunisasi tidak aman termasuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hal ini menyangkut kepatuhan petugas pelaksana pelayanan imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang tingkat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas tersebut di puskesmas Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengamatan dilakukan di 20 Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 100 orang petugas pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas atau di Posyandu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar tilik untuk pengamatan kepatuhan petugas, setiap petugas diamati sebanyak tiga kali. Setelah selesai pengamatan dilakukan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas. Hasil analisis univariat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi nilai total menunjukkan yang patuh sebesar 53,0 %. Pengamatan kepatuhan dilakukan pada tiga komponen kegiatan yang hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang patuh terhadap proses pencatatan 81,0%, proses penyuntikan 79,0%, tetapi yang patuh pada proses penyuluhan 8,0%. Petugas dengan tingkat pengetahuan baik lebih sedikit dari yang tingkat pengetahuannya kurang, sebagian besar berpengetahuan baik tentang jadwal imunisasi, sebaliknya sebagian besar berpengatuhan kurang tentang cara imunisasi. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Petugas yang berpengetahuan baik yang patuh sebanyak 68,1% dan yang pengetahuan kurang yang patuh 39,6%. Variabel pengetahuan menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Saran, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan petugas dengan peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi melalui pelatihan, pertemuan maupun supervisi.

---

Report of Immunization Sub Directorate of the Ministry of Health Republic of Indonesia in a joint project with WHO (World Health Organization) concerning study on measurement of injection safety in four provinces in Indonesia (1999) shows that 37.5% of syringe were not sterile, 22.5% of the needles to use were not sterile and 28.5 % of sterile needles and syringe were touched during their use. In addition, the Immunization Annual Report 1998/1999, based on a survey conducted by National Institute of Health Research and Development of the Ministry of Health Republic of Indonesia, reveals that 4U°/o-50% of the immunization practice were not safe, including the implementation of Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS) or School Immunization Program. This finding correlates with the staff compliance in delivering immunization service.

This study was aimed at gathering information regarding level of staff compliance to the implementation guidelines of immunization service and factors that correlate with such staff compliance at all Puskesmas (community health centers) in Pontianak City, West Kalimantan Province, Year 2000.

The study design employed a qualitative approach with a cross sectional method. Observation was conducted at 20 Puskesmas in Pontianak City over 100 operatives or staffs of immunization service at Puskesmas or Posyandu (Integrated-Service Shelter). Data collection was conducted by using checklist to observe the staffs? compliance. Each staff was observed for three times. Following the observation, interviews were set to dig information on factors that correlate with the staffs? compliance to the guidelines.

Result of univariat analysis of the staffs compliance to the guideline shows that 53.0% of the staffs compliance to the guidelines. The observation over the staffs compliance was focused on three components of activities, The results describes that 81.0% of the staffs compliance to recording process, 79.0% of the staffs compliance to injection procedures, and only 8.0% of them compliance to the program dissemination session. The number of knowledgeable staff was far littler that the opposite staff, a lot of the staffs acknowledged the immunization schedule, while most of them were less informed about appropriate immunization procedures.

The bivarians analysis result shows that there is a significant correlation between knowledge level of the staffs and their compliance to the implementation guidelines of the immunization service. 68.1% of the knowledgeable staff's compliance to the guidelines while 39.6% of the less knowledgeable staff-'s compliance to the guidelines. Knowledge variable proved to be the most dominant factor that correlated with the staffs compliance to the implementation guidelines of immunization service. As recommendations, there should be improvement of the staffs? compliance to the guidelines by increasing their knowledge of the guidelines through regular training, meetings or supervisions."