Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam proses penyelenggaraan Konstruksi, tahapan tender atau proses tender pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari proses penyelenggaran konstruksi tidak akan pemah dimulai. Oleh karena itu, Pemilik I Owner, pada tahapan ini perlu menangani secara baik dan benar mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Proses pelelangan yang tidak dikelola secara baik dan benar akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 1 owner dalam mendapatkan Kinerja harga penawaran yang terbaik dari pemenang tender. Hal ini bisa terjadi karena sistem yang dibuat oleh pemilik 1 owner dalam suatu proses pelelangan adalah tidak tepat dan mengakibatkan penawaran yang diajukan oleh peserta tender tidak akurat yang mengakibatkan penawaran yang diajukan diluar kewajaran. Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan kajian terhadap Pengaruh proses pelelangan di Perusahaan Pemilik 1 Owner terhadap Kinerja Harga Penawaran Proyek Konstruksi, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap kinerja harga penawaran proyek, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap Kinerja harga penawaran. Hasil temuan dalam penelitian ini yang menjadi variabel penentu adalah kepemimpinan dan kemampuan Owner dalam perencanaan dan manajemen suatu proyek, pengalaman kerja dari Construction Manager, Overhead perusahaan 1 track record, pengalaman pemilik dalam melakukan proses pelelangan dan ketersediaan dan harga material konstruki. Hasil-hasil penelitian tersebut diperoleh dari 23 sampel yang telah dapat memenuhi persyaratan statistik. Sampel tersebut didapatkan dari 28 angket yang diisi oleh responden Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa korelasi, analisa faktor dan analisa regresi berganda (multiple regression). Semua analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan paket software Statistical Program for Science 9.0 for Windows."

"Greenshoe Option adalah opsi yang memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penjatahan lebih atau menjual saham tambahan dalam hal terjadi kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan, dengan tujuan untuk menstabilkan harga saham apabila mengalami penurunan setelah pencatatan. Peraturan Greenshoe Option di Indonesia belum diatur secara rinci, namun penggunaannya dapat merujuk pada POJK 6/2019 yang mengatur kegiatan Stabilisasi Harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan metode komparatif antara negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Penelitian ini akan memuat analisis bagaimana ketentuan Greenshoe Option yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya peraturan Greenshoe Option di Indonesia masih belum diatur secara rinci seperti tidak diaturnya ketentuan batasan maksimal saham greenshoe begitupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan India telah mengatur ketentuan akan hal tersebut. Ketentuan Greenshoe Option oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Tidak adanya batas maksimal saham greenshoe beserta ketentuan pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko bagi Emiten dan Investor. Dengan ini harapan bagi regulator pasar modal Indonesia untuk menyempurnakan peraturan Greenshoe Option dengan mempertimbangan ketentuan dari beberapa negara yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

---

Greenshoe Option is an option that gives the Underwriter the right to make more allotments or sell additional shares in the event of excess demand for the shares offered, which aims as a mechanism for stabilizing share prices after listing. The Greenshoe Option Regulations in Indonesia have not been regulated in detail, but their use can refer to POJK 6/2019 which regulates Price Stabilization activities. The method used in this study is juridical-normative with a comparative method between the United States, United Kingdom, and India. This research will contain an analysis of how the Greenshoe Option provisions have been implemented by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. The conclusion from this study is that the Greenshoe Option regulations in Indonesia are still not regulated in detail, such as the maximum limit for greenshoe shares and the implementation mechanism. Meanwhile in the United States, United Kingdom, and India have set provisions for this. The provisions for the Greenshoe Option by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk are carried out in accordance with internationally accepted practices. The absence of a maximum greenshoe share limit and its implementing provisions may pose a risk to Issuers and Investors. With this, it is hoped that the Indonesian capital market regulator will improve the Greenshoe Option regulations by taking into account the provisions of several countries that have been described in this study."

"Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG.

---

Procurement during the COVID-19 pandemic is vital for the continuity of hospital operations. There is a special mechanism contained in SE LKPP Number 3 of 2020 regarding the acceleration of handling the COVID-19 pandemic and the renewal of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the government's procurement. The most significant procurement is for PPE and room renovations, this makes the hospital must have a special budget in handling COVID-19. This condition makes hospital expenditures higher and this situation will have an impact on the hospital's financial performance. The purpose of this study was to determine the effect of procurement policies during the COVID-19 pandemic on the financial performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). This research is a non-experimental research with a qualitative approach. Research informants were obtained by purposive sampling including the Supervisory Board; President Director; RM and BLU Commitment Making Officers; Procurement Service Unit; Pharmaceutical Installation; Finance and BMN Coordinator; Sub-Coordinator of Accounting and BMN. The types of data needed in this study are primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the implementation of procurement during the pandemic at the RSPG was in accordance with applicable policies. This policy has a positive effect on the financial performance of the RSPG in general due to the receipt of BA BUN funds to accelerate the handling of COVID-19 from the Ministry of Finance. Procurement policies have a negative effect on the cash ratio, current ratio and collection period. In addition, it has a positive effect on the return on fixed assets, return on equity and the cost recovery rate. And it has no effect on fixed asset turnover and inventory turnover at RSPG."

"Secara umum proyek dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap perancangan, tahap pelelangan dan tahap pembangunan serta tahap pemanfaatan. Sebelum proyek dilaksanakan, dibuat terlebih dahulu rencana-rencana yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan dan biaya proyek berikut dengan organisasi pelaksanaannya, tapi pada saat direalisasikan sering terjadi penyimpangan dari rencana yang sudah disusun, baik rencana anggaran biaya proyek maupun waktu pelaksanaan pembangunan. Penyimpangan tersebut diatas bisa disebabkan berbagai hal, baik yang menyangkut masalah teknis maupun masalah ketidakmampuan atau tidak berkualitasnya kontraktor yang melaksanakan pembangunan proyek tersebut yang tidak teridentifikasi sebelumnya pada masa pra kualifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian terhadap pola serta sistem pengendalian proyek pada tahap pra konstruksi di PT. (Persero) Bank BNI guna dapat menetapkan dan memilih kontraktor yang mampu dan berkualitas serta dapat lebih mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi selama proses pembangunan sehingga menghasilkan tingkat maupun kualitas kinerja proyek yang diinginkan."

"Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan. Dengan tidak dilaksanakannya penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari penawaran tender wajib. Ketentuan penawaran tender wajib tidak dapat dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan penawaran tender wajib tetap harus dilaksanakan oleh Industrial Bank of Korea selaku pengendali baru dari PT Bank Agris Tbk.

---

This research will discuss the protection of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk with the exemption of mandatory tender offer which must be conducted by Industrial Bank of Korea as the party that takes over the public company. The existence of the exemption to the mandatory tender offer eliminates the opportunity of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk to have their shares purchased by the new controller at the same price as the takeover price or a higher price. On that basis, whether there is legal protection for minority shareholders of PT Bank Agris Tbk on the exemption of mandatory tender offer and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted on the basis of the implementation of laws and regulations in the field of banking. This research uses doctrinal research with the purpose of examining and analyzing whether there is legal protection and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted. By not implementing the mandatory tender offer, the minority shareholders of PT Bank Agris Tbk do not obtain legal protection arising from the mandatory tender offer. The provision of mandatory tender offer cannot be exempted by banking laws and regulations and the mandatory tender offer must still be implemented by Industrial Bank of Korea as the new controller of PT Bank Agris Tbk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"ABSTRAKRendahnya harga gabah ketika panen raya merupakan masalah yang harus dihadapi petani padi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebagai price floor bagi petani. Penelitian ini mengevaluasi HPP yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sragen karena Kabupaten ini merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode sistem dinamik didapatkan hasil bahwa HPP gabah yang ditetapkan pemerintah belum mampu memberikan pendapatan yang optimal bagi petani. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh untuk menaikkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga HPP gabah GKP Gabah Kering Panen dan penjualan dalam bentuk GKG Gabah Kering Giling .

---

ABSTRACTRendahnya harga gabah ketika panen raya merupakan masalah yang harus dihadapi petani padi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebagai price floor bagi petani. Penelitian ini mengevaluasi HPP yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sragen karena Kabupaten ini merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode sistem dinamik didapatkan hasil bahwa HPP gabah yang ditetapkan pemerintah belum mampu memberikan pendapatan yang optimal bagi petani. Kebijakan kebijakan yang dapat ditempuh untuk menaikkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga HPP gabah GKP Gabah Kering Panen dan penjualan dalam bentuk GKG Gabah Kering Giling . "

"Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount."

"Studi ini membandingkan dua jenis kontrak utama pada pengadaan publik, yakni kontrak harga satuan dan lumsum, dalam mempengaruhi selisih harga antara harga penawaran dan harga perkiraan sendiri (HPS) pada kasus pengadaan pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan data e-tendering periode 2018-2021, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif Ordinary Least Square regression untuk mengevaluasi selisih harga pada kedua jenis kontrak. Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih harga pada kontrak harga satuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan selisih harga pada kontrak lumsum. Dengan pendekatan ekonomi biaya transaksi, studi ini mengungkapkan bahwa selisih harga yang lebih tinggi pada kontrak harga satuan berkaitan dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan informasi terkait harga input dan desain proyek sehingga menghasilkan risiko permintaan perubahan kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak lumsum. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan kontrak harga satuan secara signifikan berpengaruh pada waktu tender yang lebih lama karena periode evaluasi penawaran yang lebih panjang.

---

This study compares two major types of contract in public procurement, i.e. unit price and lump sum contracts, in producing the gap between bid price and owner’s estimated price, taking the case of government procurement in Indonesia. Using Indonesian e-tendering data of 2018-2021, this study employes an Ordinary Least Square regression to evaluate the price gap between the two types of contracts. This study found that the average price gap in unit price contract is significantly higher than that of the lump sum contracts. With the help of the transaction cost economics approach, this study discussed that the higher the average price gap in unit price contracts is related to a lower cost of ascertaining information related to the price of the inputs and concluding the design of the projects, which later results in a lower risk of having a change order for the contract, compared to the lump sum contract. The study also found that the use of unit price contract is significantly related to a longer tendering time, due to a longer period in evaluating the bid."