Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan tesis ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap organisasi publik, khususnya kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut terlihat dari prosedur yang berbelit, tidak transparan, kurang efisien, tidak tepat waktu, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pelayanan publik di Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kotamadya Jambi. Datanya dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang mengetahui masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pelayanan publik di Kelurahan Simpang Empat Sipin dapat berjalan cukup efektif. Hal itu didasarkan pada komponen kepemimpinan dan efektivitas organisasi pelayanan. Komponen kepemimpinan itu meliputi unsur visi, komitmen, kewibawaan, dan gaya kepemimpinan kepala kelurahan. Dalam hal ini, visi kepala .kelurahan cukup luas, yaitu ia memandang suatu persoalan dalam konstek yang utuh dan menyeluruh. Permasalahan pemerintahan kelurahan tidak dianggap sebagai masalah yang terpisah ada keterkaitannya dengan pemerintahan secara Nasional. Oleh karena itu keberhasilannya mencerminkan keberhasilan pemerintah secara keseluruhan. Kecuali itu, kepala kelurahan juga dapat menampung aspirasi, dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Sementara itu, komitmen kepala kelurahan terhadap organisasi terlihat dari program kerja yang dimusyawarahkan pelaksanaannya selalu dengan perangkat kelurahan lainnya. Kepribadian kepala kelurahan bersifat fleksibel, aspiratif, dan komunikatif. Hal itu, didukung oleh kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat yang tidak tercela sehingga masyarakat percaya bahwa kepala kelurahan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kehidupan pribadi yang baik tersebut menunjang kewibawaan jabatan dalam organisasi. Gaya kepemimpinannya pun demokratis. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuan kepala kelurahan mengayomi, berkomunikasi, dan menempatkan diri di tengah masyarakat dan perangkat kelurahan. Komponen efektivitas organisasi pelayanan publik, meliputi unsur aparatur yang memadai, iklim organisasi yang kondusif, optimasi pencapaian sasaran, dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Dalam hal ini, meskipun jumlah aparatur hanya lima belas orang, kelurahan mampu menangani pekerjaan dengan baik. Iklim organisasi kerja di kelurahan juga kondusif. Hal itu terlihat dari cara pengambilan kebijakan organisasi yang didasarkan pada musyawarah dengan mengacu kepada kepentingan bersama, tanpa ada campur tangan pihak luar. Sementara itu optimasi pencapaian sasaran dapat dikatakan cukup berhasil karena partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program kerja pemerintah cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya sumbangan pikiran, keinginan, dan kebutuhan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Masyarakat yang dilayani merasa cukup puas karena pengaduan mengenai kualitas pelayanan yang pernah masyarakat terima dapat ditanggapi oleh kelurahan dengan mengadakan evaluasi dan perbaikan secara bertahap. Kualitas pelayanan yang diberikan pada dasarnya tidak semata ditentukan oleh pihak kelurahan, tetapi ditentukan juga oleh instansi yang terkait. Faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan salah satu penentu organisasi dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian ini. Sejak kepemimpinan Kepala kelurahan Simpang Empat Sipin dijabat oleh Djafar, A.B., pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cukup efektif. Hal itu karena arahan, bimbingan kepala kelurahan dapat dipatuhi dan diteladani oleh perangkat kelurahan dan masyarakat."

"ABSTRAKKepemimpinan dan efektivitas organisasi mempunyai relevansi yang universal, yaitu bahwa kepemimpinan akan muncul sebagai pilar efektivitas organisasi melalui aktivitas pemimpin yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan disini adalah kepemimpinan administrative, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi bawahan dalam suatu organisasi structural, agar pikiran dan aktivitas yang bersangkutan tidak menyimpang dari tugas pokok unit atau bidangnya masing-masing dalam mencapai sasaran organisasi yang telah diprogramkan. Upaya mempengaruhi bawahan tersebut dilakukan baik melalui cara motivasi, araha, bimbingan maupun keteladanan yang disesuaikan dengan kondisi bawahan dan situasi kepemimpinan yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas organisasi disini adalah efektivitas organisasi public, yaitu suatu tingkat pencapaian sasaran organisasi yang telah diprogramkan secara optimal, melalui pemnafaatan sumber-sumber sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Dan hal ini akan menimbulkan kepuasan, baik bagi masyarakat yang dilayani maupun petugas yang melayani.Melalui penelitian yang mempergunakan analisis kualitatif terhadap data sampel yang dipadukan dengan analisis kuantitatif untuk keperluan generalisasi terhadap seluruh data populasi kelurahan di kotamadya daerah tingkat ii bandung diperoleh hasil bahwa kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pemerintah kelurahan ditampilkan cukup efektif. Hal ini didasarkan atas hasil pengukuran terhadap komponen-komponen kepemimpnan kepala kelurahan serta hasil pengukuran terhadap efektivitas organisasi pemerintah kelurahan melalui pendekatan system. Selanjutnya antara kepemimpinan kepala kelurahan dengan efektivitas organiasi pemerintahan kelurahan mempunyai hubungan yang positif walaupun dlam hubungan yang sedang. Hubungan tersebut dapat diprediksi bahwa apabila kepemimpinan kepala kelurahan ditingkatkan secara maksimal maka akan dapat meningkatkan efektivitas organisasi walaupun tidak secara masksimal pula. Diduga masih ada variable lain yang mempengraruhinya selain variable kepemimpinan kepala kelurahan."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi.Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik.Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal.Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha.Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis."

"Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao.Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA.Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14.Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

---

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost.

The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period.

This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants.

The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group.

To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services.

For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average.

It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases."

"Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, dan perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan dan permukiman selalu diarahkan untuk meningkatkan serta menciptakan kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman tersebut sangat erat kaitannya dengan ketahanan daerah/ wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ketahanan nasional. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 'Sangat Sederhana (RSS), sudah berjalan dan berkembang sedemikian pesat di Jambi dan seluruh propinsi di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana sunibangannya terhadap Ketahanan Daerah yang bersangkutan. Hal inilah yang penulis uraikan bagaimana sumbangannya terhadap Ketahanan Daerah, apakah bersifat positif atau sebaliknya yang dapat diketahui melalui pendekatan berbagai aspek astra gatra."

"ABSTRAKPenelitian ini bertitik tolak dari belum optimalnya kinerja dan peran Orsos, baik sebagai pilar partisipan masyarakat maupun mitra pemerintah yang andal, dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Ketergantungan dana pada pihak eksternal mau pun kelemahan manajerial merupakan kendala utama dalam mewujudkan hal itu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mencoba mendeskripsikan pola kepemimpinan yang diterap kan pengelola orsos yang menjadi- subyek penelitian . Dengan upaya itu, diharapkan juga akan memberikan gambaran mengenai manajemen organisasi, serta mencerminkan sejauhmana kesiapan orsos, dalam menyambut tantangan di akhir PJP II, dimana 75% sasaran pembangunan kesejahteraan social dan usaha kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab masyarakat. Dengan tipologi pola kepemimpinan Hillel Schmid, sebagai piranti analisis, mama pendeskripsian pola kepemimpinan dimaksud diarahkan pada penerapan pendelegasian wewenang dan orientasi kepemimpinan atas lingkungan organisasi. Di samping itu, juga akan dicoba diungkap apakah pola kepemimpinan yang diterapkan memiliki hubungan dengan perkembangan organisasi yang bangan organisasi yang bersangkutan.Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa pola kepe mimpinan yang diterapkan oleh 11 (sebelas) orsos yang menjadi subyek penelitian, pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu (a) pola desentralisasi-eksternal-, pada orsos tipe A dan tipe B, serta (b) pola semi desentralisasi-internal, pada or sos tipe C dan tipe D. Kenyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan pimpinan organisasi ternyata tidak selalu berhubungan dengan perkembangan organisasi yang bersangkutan. orsos tipe E. yang notabene dapat di anggap dalam tahap perkembangan titik tengah, ternyata dapat menerapkan pola desentralisasi-eksternal, dan bukannya pola desentralisasi-internal ataupun sentralisasi eksternal seperti yang diperkirakan. Kemudian orsos tipe D, yang notabene da pat dianggap dalam tahap perkembangan awal, ternyata dapat me nerapkan pola semi desentralisasi-internal, dan bukannya pola sentralisasi-internal seperti yang diperkirakan. "

"Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai bobot cukup besar dalam pembangunan dan merupakan pemasukan pajak yang sangat potensial bagi kepentingan Negara. Bagi Pemerintah Daerah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang besar guna membiayai pembangunan daerah, karena 90% dari pendapatan PBB masuk dalam APBD. Adapun yang berwenang menangani semua yang berkaitan dengan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB).Walaupun PBB merupakan sumber pendapatan yang besar tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah yang penarikan PBBnya belum mencapai target, seperti Kotamadya Dati II Semarang. Hal ini disebabkan masih banyaknya kesalahan dalam proses pembuatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Karena SPPT merupakan alat yang digunakan untuk penarikan PBB, maka dengan banyaknya kesalahan SPPT otomatis akan menghambat dalam penarikannya. Jadi dapat dikatakan bahwa proses tranformasi yang mengubah input menjadi output dalam KP-PBB belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan faktor-faktor utama dalam proses transformasi belum dipergunakan secara optimal. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang tehnologi organisasi terutama mengenai koordinasi dan komunikasi antar bagian serta bidang sumber daya manusia.Untuk itu maka penelitian ini secara khusus menyoroti hubungan antara Perilaku Pekerja, Koordinasi dan Komunikasi antar bagian dengan Efektivitas Penarikan PBS. Kajian tersebut didasari oleh pertanyaan penelitian, adakah hubungan antara Perilaku Pekerja dengan Efektivitas Penarikan PBB, adakah hubungan antara Koordinasi antar bagian dengan efektivitas penarikan PBS serta adakah hubungan antara Komunikasi antar bagian dengan Efektivitas Penarikan PBS.Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan pengumpulan data balk itu data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disebarkan kepada sejumlah responden sebagai sampel yang ada di KP-PBB. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling dengan cara undian, sebanyak 55 responden. Hasil jawaban responden kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik Korelasi Product Moment dan Korelasi Ganda (Multiple Correlation).Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara Perilaku Pekerja, Koordinasi dan Komunikasi antar bagian dengan Efektivitas Penarikan PBS. Hal ini berarti bahwa Perilaku Pekerja yang ada didalam KP-PBB memiliki kecenderungan untuk menimbulkan tercapainya Efektivitas Penarikan PBS. Sedangkan Koordinasi dan Komunikasi antar bagian yang dilakukan oleh KP-FBB juga memiliki kecenderungan untuk menimbulkan tercapainya Efektivitas Penarikan PBS.Untuk itu agar Efektivitas Penarikan PBB dapat tercapai maka hal-hal yang berkaitan dengan perilaku pekerja seperti pengetahuan dan ketrampilan pekerja, keterikatan pekerja, prestasi pekerja harus diperhatikan. Selain itu dengan struktur yang sekarang dilakukan di KP-PBB, maka perlu melakukan koordinasi dan komunikasi horizontal antar bagian secara kontinyu."

"Sebagai wilayah terdepan penyangga DKI Jakarta, Kotamadya Dati II Tangerang mempunyai beberapa fungsi, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai wilayah pemukiman guna menampung sebagian dan kelebihan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan pada tahun 2000 akan berjumlah 23 juta jiwa sedangkan kemampuan maksimalnya adalah 12 juta jiwa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat I Jawa Barat maka wilayah yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman di Kotamadya Dati II Tangerang adalah Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh. Saat ini pada wilayah-wilayah tersebut telah terdapat beberapa lokasi perumahan. Salah satunya adalah Per umahan Modernland Cipondoh seluas 770 ha yang dibangun oleh pengembang swasta. Permasalahannya adalah: apakah perumahan yang ada di wilayah Kotamadya Tangerang telah memiliki fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang mengatur penyediaan fasos dan fasum yang harus ada dalam suatu perumahan; apakah fasos dan fasum yang tersedia cukup memadai bagi masyarakat penghuni perumahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawabnya dengan metodologi tertentu. Data dan informasi dikumpulkan dengan mempergunakan berbagai tehnik sekaligus. Penggalian data sekunder merupakan sumber utama dalam studi ini, dan data tersebut akan dianalisis dengan mengg unakan analisis isi (content analysis). Untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan melalui analisis isi akan digunakan pula mekanisme cross check, melalui wawancara berstruktur dengan pejabat-pejabat daerah, para pemukim, para developer, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan studi ini dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tangerang sebagai berikut: (1) Masih berorientasi tata ruang lama yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kota Jakarta; (2) Tata ruang Tangerang kurang dapat menampung tuntutan dan perkembangan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warganya; (3) Integrasi tata ruang dengan hinterlandnya kurang menjadi orientasi utama; (4) Kurang mengutamakan kualitas dalam mengembangkan fasos dan fasum disaxnping masih sedikit dari sudut kuantitas; (5) Kurang adanya koordinasi antar instansi dalam mengembangkan fasos dan fasurn tersebut; (6) Lemahnya penganggaran mandiri dalam pengelolaan fasos dan fasum; (7) Rendahnya akses masyarakat andil dalam pengelolaan fasos dan fasum. Adapun saran-sarannya adalah: (1) Pengembangan tata ruang baru ditindaklanjuti dengan action plan yang nyata dengan orientasi perkembangan internal kota Tangerang sendiri disamping hinterland-nya; (2) Integrasi tata ruang dengan Jakarta dilakukan sepanjang dilakukan dengan orientasi masa depan kota Tangerang sendiri; (3) Akomodasi tata ruang terhadap pegelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (4) Kualitas dan kuantitas fasos dan fasum ditingkatkan; (5) Koordinasi antar intansi terkait dalam pengelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (6) Pendanaan yang lebih mengutamakan visi dan mini pengelolaan fasos dan fasum; (7) Dibukanya akses masyarakat terhadap pengelolaan fasos dan fasum."

"Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa orsos memiliki arti yang sangat strategis dalam mengembangkan kemaslahatan manusia secara umum. Orsos memainkan peran dan fungsi yang sangat berarti dalam menyediakan berbagai pelayanan yang tidak disiapkan oleh. organisasi atau unit sosial lainnya. Keberadaan orsos tidak hanya menjadi indikator kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kehadirannya menjadi semakin strategis, dimana pada akhir PJPT II diproyeksikan 75 % dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial bertumpu masyarakat. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial dalam mengembangkan misi dan visinya serta memberikan gambaran tentang efektivitas organisasi sosial yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Untuk mengkaji efektivitas organisasi pelayanan, dalam penelitian ini digunakan perspektif teori institusianal teory and effektiveness dengan model penekanan pada struktur perilaku, penerapan teknologi dan pertukaran sumber-sumber yang dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi (Thomas D'Aunno). Selanjutnya untuk memperjelas aspek-aspek yang dijadikan variabel, digunakan konsep yang dikemukan oleh Jones dan John yang mengatakan efektivitas organisasi pelayanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh : kejelasan teknologi dan prosedur kerja yang diterapkan, tingkat kompetensi staf dan sumbersumber organisasi, penghargaan secara ekonomi dan kualitas sarana dan prasarana yang dikuasai oleh organisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melaksanakan studi kasus pada empat orsos di Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah pimpinan/ketua organisasi dan staf lainnya yang termasuk dalam struktur kepengurusan. Dalam penelitian ini terungkap efektivitas organisasi pelayanan masih sangat bervariasi mulai dari organisasi sosial yang dipandang relatif siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara konsisten dan sistimatis, hingga orsos yang sama sekali belum siap, kegiatannya masih bersifat karitatif dan tradisional. Keberadaannya sangat lemah, karena teknologi pelayanan yang masih sederhana, sisi pengelolaan organisasi secara kekeluargaan, penggalian dan pengelolaan sumber yang statis, keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional. Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi, sudah ada pengurus orsos yang melaksanakan `audit' melalui Akuntan Publik. Demikain pula bahwa krisis ekomoni tidak langsung berpengaruh terhadap bantuan dan dukungan yang diterima oleh orsos, bahkan ada orsos yang mengakui dalam kondisi krisis ekonomi ternyata kualitas dan kuantitas bantuan dan masyarakat meningkat."