Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah IV Kantor Pos Jakarta Pusat dalam meningkatkan kualitas pegawainya dan untuk mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan pelayanan publik. Secara teoritis dikatakan bahwa pendidikan dan latihan bertujuan untuk mengubah perilaku kerja pegawai. Dengan peningkatan perilaku yang terdiri dari sikap, kecakapan dan pengetahuan maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Sesuai kajian teori yang dipakai dirumuskan tiga hipotesis. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian penjelasan. Variabel yang diuji terdiri dari variabel pendidikan dan latihan, sikap, kecakapan, pengetahuan serta pelayanan publik. Pengumpulan data yang utama diperoleh dari kuesioner. Selain itu dilakukan pula wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Metode analisis kuantitatif dengan rumus - rumus statistik dipilih untuk menganalisa data yang diperoleh. Antara lain dipakai rumus korelasi product moment dan regresi. Dengan menetapkan taraf singnifikan sebesar a = 0, 05.Hasil pembahasan menunjukkan adanya korelasi antara variabel - variabel yang diuji. Selain itu ditemukan juga pengaruh antara variabel tergantung dengan variabel babas. Dari data empiris yang diperoleh di lampiran, hipotesis kerja yang diuji dinyatakan diterima. Berdasarkan analisis data ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan latihan berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan pendidikan dan latihan, pegawai dapat mengembangkan sikap, kecakapan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga aspek ini sangat mendukung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. "

"Pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan negara salah satunya dari pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan di Samsat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan perpanjangan STNK di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung pada masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Quality Service Audit oleh Verma. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei melalui kuesioner dengan skala likert dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan perpanjangan STNK Tahunan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal wajib pajak masih merasa kualitas pelayanan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung masih dinilai buruk yaitu pada dimensi availability dan partnership sehingga perlu diperbaikiki. Saran yang dapat diberikan untuk Gerai Samsat Pulogadung adalah dapat menyediakan hand sanitizer dan petugas khusus yang dapat mengatur jarak antar Wajib Pajak selama masa PSBB.

---

During the Covid-19 pandemic there was a decline in state revenue, one of which was from motor vehicle taxes because the quality of service at Samsat was not in accordance with health protocols. Therefore, the aim of this study is to analyze the quality of service for the extension of the STNK at the Samsat Gerai, Pulogadung District during the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of Quality Service Audit by Verma. This research method is conducted using quantitative data collection techniques. The instrument used in this study was conducted by means of a survey through a questionnaire with a Likert scale and interviews with several sources. The results showed that most of the respondents stated that the quality of the annual STNK extension service at the Samsat Gerai, Pulogadung District, was in the good category. However, in some cases taxpayers still feel that the service quality at the Samsat Outlet in Pulogadung District is still considered bad, especially in the availability and partnership dimensions so that it needs to be improved. Suggestions that can be given to the Pulogadung Samsat Outlet are to provide hand sanitizers and special officers who can adjust the distance between taxpayers during the PSBB period."

"The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on " The Influence of Government Culture and Government Organization to Performance of Local Government in service to society" location of this research was done in Province of DKI Jakarta with basic consideration as a region which is full of problem espicially on government issues to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture and government organization of local government in service implementation to society done by The Service Sectors of DKI Jakarta Prpvince in giving service to community as a policy option of local government responsibility to overcome various social problem espicially unemployment proverty, defile settlement, disorder, traffic jam and population density which are raising ore in province of DKI Jakarta . This research used theories of government culture, government organization, local government performance and community service. Based on those theories it was designed by using quantitative methods with survey research based on research object. The result of the research was tasted by using Pah Analysis Formula developed by Swall Wright with data nalysis strategy using Linear Structure relations (LISREL). The result showed that empirically, government culture and government organization were partially or collectively in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service implementation to society because government culture is still oriented to power culture , not service culture oriented. Moreover, it's influenced by very hierarchical government organization design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of society are getting lower to local government."

"Adanya kewenangan merekrut pegawai non Pegawai Negeri Sipil secara tetap maupun kontrak pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, telah menimbulkan berbagai macam penafsiran terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketiadaan ketentuan lanjutan menyebabkan beberapa Daerah menerapkan ketentuan sendiri dan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Lainnya menundukkan diri dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan undang-undang kepegawaian yang berlaku saat ini tidak mengenal pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu untuk mengetahui kedudukan pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil terhadap undang-undang kepegawaian dapat dilihat dari teori tindakan hukum pemerintah. Selain itu perlindungan hukum terhadap pegawai non Pegawai Negeri Sipil di BLUD menjadi hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sudah sejauh mana ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

---

The authority to recruit non-civil servant employees are fixed and contracts at the public service agency/local public service agency, has given rise to various interpretations, especially in the local public service agency (BLUD). The absence of provisions continued to cause some provisions to apply its own regional and synchronized with the civil servant. Others beat themselves in the labor law provisions. While the employment laws that apply currently does not recognize permanent employee non civil servants. Therefore to know the status of permanent employee of non civil servant against law employment can be seen from the theory of government legal action. Besides legal protection against noncivil servant employees in BLUD be things that need attention. Protection of the law in question is already the extent to which the provisions and rules made by local governments to provide protection for the rights of non- civil servant employees."

"Pada tahun 2021, diciptakannya aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai aplikasi layanan samsat generasi kedua. Aplikasi SIGNAL berperan dalam pelayanan samsat yang terdiri dari pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Namun, penerapannya masih ditemukannya beberapa keluhan dan kekurangan SIGNAL, permasalahan– permasalahan tersebut akan mempengaruhi faktor persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, norma sosial hingga keterbiasaan dalam penggunaan aplikasi SIGNAL oleh pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pelayanan samsat Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode campuran melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan teori UTAUT 2 yang dikemukakan oleh Venkatesh et al., (2012) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 90,9% yang diperoleh dari komputasi 9 dimensi dalam penelitian ini. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kesulitan yang diterima masyarakat untuk menyelesaikan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui SIGNAL, baik dari fitur hingga pemberian layanan pengaduan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi SIGNAL.

---

In 2021, the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application was created as the second generation of Samsat service applications. SIGNAL plays a role in Samsat services, which include annual STNK validation, vehicle tax (PKB) payments, and mandatory contributions for road traffic accident funds (SWDKLLJ). However, its implementation has encountered several complaints and deficiencies. These issues affect factors such as perceived usefulness, perceived ease of use, social norms, and user habituation in using the SIGNAL application. This study aims to determine the level of public acceptance of the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application for Samsat services in the DKI Jakarta Province. The research approach is quantitative, using a mixed-methods data collection technique through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The study results, based on the UTAUT 2 theory proposed by Venkatesh et al. (2012), show that the level of public acceptance in DKI Jakarta is in the high category, with a percentage of 90.9% obtained from the computation of 9 dimensions in this study. However, several obstacles or difficulties were still found that the public faced in completing the annual STNK validation and PKB and SWDKLLJ payments through SIGNAL, ranging from features to complaint services. These issues will affect the level of public acceptance of the SIGNAL application."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab sejauh mana pelanggan internal, yakni staf BPHN merasa puas dengan pelayanan situs ini. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 48 responden, dengan mendapatkan persepsi mereka terkait tujuh dimensi eservice sebagaimana diutarakan Parasuman.Guna memperdalam temuan, penelitian ini juga diperluas dengan melihat persepsi para pengelola sendiri terkait proses kerja di lingkungan PDE dengan menggunakan kerangka Malcolm Baldrige. Metode Penelitian menggunakan tehnik analisis deskriptif, dan pengambilan sampel secara random. Dari penelitian ini dihasilkan suatu wacana

---

Agency for National Legal Development (BPHN) is an agency under the Justice and Human Rights Ministry which one of its main duties is to inform public on the law and other government's regulations using some channels or medium, among them is through a website named www.bphn.go.id, which is managed by Pengelola Data Elektronik (PDE) unit. Beside used by the public, the information provided in the website is also used by the internal staff of BPHN to support their jobs. As a service, the management of the website should consider the satisfaction of its customers.This research aims is to find out the customer?s perception of internal staff of BPHN toward the service along with seven dimension of electronic service quality (E-Servqual) as proposed by Parasuman, et al. Respondent, which total are 48, is asked to rate any items related to the seven E-Servqual dimension using a five-point Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (5) strongly agree.The result of the research finds that customer is satisfied with the service. When the result is converted to four quality category of public service as stated in the State Minister for Administrative Reforms Minister?s Instruction number 25/2004 (complete name please provided), in general the quality of the service is good."

"Kelambatan dan birokrasi yang sangat panjang, serta tingkat antrian yang cukup panjang, merupakan keluhan yang selama ini dilontarkan Para pengguna jasa pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara.Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan dan kinerja aparat setempat, yang pada akhirnya akan menurunkan citra SAMSAT. Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh informasi tersebut, sekaligus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap citra SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara.Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana agar citra SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara bernilai positif di mata masyarakat wajib pajak khususnya pelayanan lima pintu menjadi dua pintu. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisa hubungan antara pelayanan dan kinerja dengan citra organisasi pelaksanaan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang, sedangkan metode korelasional dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabeI pelayanan dan kinerja terhadap citra SAMSAT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Antara pelayanan dan citra SAMSAT tidak terdapat hubungan yang positif, dengan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar -0,058.2. Antara kinerja dengan citra SAMSAT terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,393.3. Secara bersama-sama, yaitu antara pelayanan dan kinerja dengan citra SAMSAT memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,449.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka disarankan untuk melakukan perbaikan kinerja pegawai, khususnya mengenai sikap kerja (time frame menjadi 55 menit), mengedepankan unsur profesionalisme dengan perbaikan administrasi perpajakan dan peran evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga mekanisme kerja semakin baik."

"Penelitian ini merupakan kajian terhadap kriteria atau variabel penentu Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kriteria atau variabel manakah yang sebenarnya secara signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Ruang lingkup penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sejak 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006.Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya peluang menjadi Mitra Utama sangat ditentukan oleh variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel jumlah jenis barang dibandingkan dengan jumlah barang, variabel rasio rata-rata nilai pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian , serta rasio kekurangan bayar pungutan impor dengan total pungutan impor . Dimana variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok, variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian, berpengaruh positif terhadap peluang perusahaan menjadi Mitra Utama, sedangkan variabel rasio dari klasifikasi barang barang dibandingkan dengan jumlah jenis barang, variabel rasio rata-rata total pungutan impor dibandingkan aktiva lancar, serta variabel rasio kekurangbayaran pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.Dari hasil penelitian ini , juga memperlihatkan bahwa variabel jumlah dokumen PIB, variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan modal perusahaan, serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan tidak secara signifikan memrpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.

---

This research is about reviewing toward the criteria or the determination variable of Mitra Utama with has been stipulated by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service , Directorate General Customs and Excise . The Major purpose of this research is to prove which real criteria or variables that effect significantly toward the probability of a client/ a company to became Mitra Utama.The research coverage is getting data from accreditation process by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service since 01 January 2006 until 31 December 2006.The result of analysis showing that the probability become Mitra Utama is more determined by regristation value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable, the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, ratio of classification quantity of goods to the quantity of goods variable, the average ratio of total import duty to company?s current asset variable , financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, and ratio of under payment of import duty to total impor duty, where as also showing that regristration value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable , the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, and financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, have positively influence toward the probability become Mitra Utama, as while the ratio of classification quantity of goods to quantity of goods variable , the ratio of average total import duty to company?s current asset variable, and ratio of under payment of impot duty to total impor duty have negatively influence toward the probability become Mitra Utama.From this research , also showing that the quantity of customs declarations ( PIB) variable, ratio of customs value average to company?s modal variable and the ratio of customs value average to company?s asset variable , do not have significantly influence the possibility of a company become Mitra Utama."