Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pemeliharaan di dalam penelitian ini diartikan secara umum yaitu suatu kegiatan untuk perbaikan fasilitas umum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang dengan melalui :1. Pengamatan kondisi jalan di Kota Tangerang pada umumnya.2. Mempelajari strategi pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.3. Menganalisis manajemen pemeliharaan jalan di Kota Tangerang berdasarkan persepsi pengguna jalan.Metodologi yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sesuatu obyek yang diteliti. Kemudian pendekatan analisis gap dipergunakan untuk memperoleh keputusan yang tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku, selain itu dipergunakan pula analisis diagram kartesius untuk mengetahui letak atribut yang menyangkut pemeliharaan jalan berdasarkan skor penelitian yang dihasilkan dari nilai rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Untuk perolehan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan (wawancara dengan pihak yang terlibat dalam obyek penelitian).Dengan melihat kondisi jalan, jumlah dan jenis kendaraan yang ada, dapat disimpulkan, untuk manajemen pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian di dalam pelaksanaannya para pengguna jalan masih menganggap kinerja DPU Tangerang masih kurang. Hal, ini disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, yaitu : a) sarana/prasarana pemeliharaan jalan, b) keahlian dan pengalaman petugas, c) kerjasama dan tanggungjawab petugas, d)pengawasan pimpinan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan e)waktu pelaksanaa yang tidak tepat.Dari keadaan tersebut dapat diajukan beberapa saran untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, yaitu : a) dengan dana terbatas, diupayakan prioritas pelaksanaan kegiatan, b) meningkatkan keahlian dan kerjasama petugas, c) meningkatkan pengawasan yang dilakukan pimpinan, dan d) dilakukan klasifikasi dan pendataan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan, sehingga dapat diketahui dengan tepat daerah mana yang memerlukan pemeliharaan, perbaikan atau peningkatan jalan."

"Kondisi infrastruktur jalan di Kota Tangerang Selatan pada saat awal pemekaran tahun 2008 sangat buruk. Banyaknya jalan yang berada dalam kondisi rusak berat menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan porsi anggaran yang lebih besar terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan. Dalam kurun waktu 2012-2016 memang jalan rusak berat sudah tidak ada namun di tahun 2016 jalan kondisi baik menurun, sedangkan jalan kondisi sedang meningkat. Berdasarkan hasil survei pendahuluan (dilakukan pada Januari 2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasa belum puas terhadap penyediaan jalan (mencakup jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota) di Kota Tangerang Selatan, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya jalan berkualitas buruk, fasilitas/perlengkapan jalan yang tidak memadai, dan kemacetan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan. Jalanjalan strategis kota yang diteliti meliputi jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Wage Rudolf Supratman, dan jalan Merpati Raya. Populasi penelitian ini adalah pengguna jalan di Kota Tangerang Selatan (n= 62) yang kemudian dianalisis dengan PLS-SEM menggunakan perangkat lunak smartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi aspek keselamatan dan defisiensi aspek kenyamanan berpengaruh terhadap nilai kepuasan pengguna jalan, dimana defisiensi aspek kenyamanan memiliki pengaruh negatif yang lebih besar daripada defisiensi aspek keselamatan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai kepuasan, pengguna jalan lebih cenderung mengarah pada evaluasi strategi dari Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan ruas jalan strategis kota yang berkualitas.

---

The condition of road infrastructure in South Tangerang City at the beginning of pemekaran in 2008 was very bad. The number of roads in severely damaged condition caused the South Tangerang City Government to give bigger budget portion to road maintenance and road quality improvement. Within the period of 2012-2016 indeed the road is severely damaged is not there but in 2016 the road good condition decreased, while the road conditions are on the rise. The results of the preliminary survey (conducted in January 2018) show that most road users are not satisfied with the provision of roads (covering national roads, provincial roads and city roads) in South Tangerang City, due to poor roads, inadequate road equipment, and traffic jams. The purpose of this study is to know the assessment of road users on the provision of strategic city roads in South Tangerang City and to analyze the factors that influence the satisfaction of road users on the provision of strategic roads in Tangerang Selatan city. The strategic roads of the city studied include Ki Hajar Dewantara Street, Wage Rudolf Supratman Street, and Merpati Raya street. The population of this research is road users in South Tangerang City (n= 62) which then analyzed with PLS-SEM using smartPLS 3.0 software. The result of the research shows that the deficiency of safety aspect and the deficiency of comfort aspect influence the value of road user satisfaction, where the deficiency of comfort aspect has a greater negative effect than the deficiency of safety aspect. The result also shows that to increase the value of satisfaction, road users are more likely to lead to a strategic evaluation of the Public Works Department in providing quality strategic city roads."

"1.1 Latar BelakangUndang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka Peluang bagi Daerah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kondisi yang dimiliki Daerah masing-masing. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah guna menyikapi kompleksitas permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam penyediaan infrastruktur secara lebih baik.Sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 (file pdf), Kota Depok dengan posisi geografis yang berada pada centre (pusat) diantara kota-kota metropolitan Jabodetabek, memiliki posisi dan peran yang cukup strategis dalam hal perkembangan wilayah maupun dalam konteks pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun regional. Peran strategis tersebut hanya dapat terwujud apabila Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menyediakan infrastruktur transportasi yang handal, yang dapat menjamin lancarnya arus barang dan orang.Depok, yang dibentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, semula merupakan Kota Adrninistratif (Kotif) yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor. Pada saat Depok masih berstatus sebagai Kotif, perkembangan infrastruktur transportasi, khususnya Jalan relatif lamban, sehingga pada saat adanya peningkatan status menjadi Kota, Depok memiliki infrastruktur Jalan yang sangat terbatas, baik dalam hal jaringannya yang belum menjangkau seluruh wilayah kota, maupun kondisi ruas Jalan yang relatif banyak memerlukan perbaikan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Depok harus bekerja keras dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan tersebut, baik dalam pembangunan Jalan baru maupun perbaikan kondisi Jalan yang sudah ada.1.2 Tujuan PenelitianPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam proses penentuan prioritas proyek, khususnya Proyek Pemeliharaan Jalan, serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.1.3 Ruang LingkupWilayah kajian yang dipilih untuk studi kasus penelitian ini adalah wilayah Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Adapun alasan dipilihnya Kota Depok adalah mengingat Depok merupakan kota baru yang berkembang dengan cukup pesat yang ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan wilayahnya disamping itu Kota Depok meskipun wilayahnya termasuk dalam Propinsi Jawa Barat, namun posisinya berbatasan dengan Kota Metropolitan DKI Jakarta sehingga perkembangannya cenderung mengikuti Kota Metropolitan disekitarnya (Botabek)."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Awalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan membawahi Kantor Departemen (Kandep) Perindustrian dan Perdagangan Tangerang namun akibat Konsekuensi logis dri Undang-Undang no.22 tahun 1999 yang meliputi penyerahan fungsi dan wewenang pemerintahan pusat ke daerah maka Kantor Departemen (Kandep) diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Tangerang sebagai Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 16 tahun 2004 dan Keputusan Bupati 38 tahun 2004 dilakukan perutnahan struktural pada Dinas di Kabupaten Tangerang yaitu penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata (Perindagkoppar) Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Perindagkoppar Kabupaten Tangerang dan Unit Perangkat Daerah yang diteliti adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari bidang Industri, Perdagangan dan Informasi.Masalah pokok serta Iingkup analisis yang akan diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan variabel-variabel dalam pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) terhadap suatu Kebijakan untuk mencapai efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari variabel-variabel manajemen perubanan. Landasan teoritik penelitian adalah teori-teori manajemen perubahan dan Good Governance, khususnya teori Stephen P. Robbins, Wibowo, Dwidijowidjoto, Max H.Pohan dan Loina Lalolo Krina, P.Untuk menoapai tujuan penetitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi penyebaran kuesioner, wawancara dan pengarnatan. Sebanyak 43 responden dipilih sebagai sample dalam penelitian ini dengan sampling jenuh dan purposive sampling.Penilaian kasar Faktor Penentu Perubahan = 73,88%, Strategi Intervensi Perubahan = 72,85%, Pelaksanaan Perubahan = 75.04% Efektivitas Good Government = 73,44%. Secara umum dapat disimpulkan ; secara keseluruhan pelaksanaan variabel-variabel manajemen perubahan masuk kriteria baik artinya indikator-indikator dalam pernyataan sudah dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam menuju pencapaian efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.Saran bagi Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag yaitu perlu meningkatkan memperhatikan dan memperbaiki pelaksanaan variabel - variabel yang yang dapat menghambat pencapaian sistem manajemen bottom-up dan efektivilas Good Government. Jika Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag dapat mengelola dan mengimplementasikan variabel-variabel sesuai dengan tujuan Dinas dan peraturan yang ditetapkan maka diyakini pencapaian efektivitas Good Government akan Iebih balk. Untuk melakukan transformasi rnanaieman dari sentralistik ke olonomi di Dinas Perindag, disarankan memperluas atau menyempurnakan faktor-faktor yang menentukan perubahan, memilih strategi, proses dan taktik yang tepat unluk mewujudkannya, dan melaksanakannya seluruh hasil dan kegialan Dinas kepada masyarakat secara tanggung-gugat (accountable), transparan (terbuka) dan partisipatif (keikutsertaan).

---

ln first time the Industrial and Trade Department directing Tangerang Department Office (Kandep) of Industrial and Trade Department, but effect of the logical consequence of Regulation Code no. 22 year 1999 which cover of transferring Central Governance authority and function to Region authority and function, thus Kandep turned into Tangerang Industrial and Trade Agency (Disperindag) as Region institution. ln accordance with Tangerang Region regulation No 16 of year 2004 and Region Regulation no 38 of year 2004 had made the organisation structural change in Agency at Sub-provi`nce Tangerang by merger between two region agencies; Industrial and Trade Agency (Disperindag) with Cooperation and Tourism Agency and finally become Perindagkoppar. Therefore, this research was conducted in Perindagkoppar Tangerang and focus units were Disperindag that consist of Industrial, commerce and information division.

Main problem and analysis scope that covered in this research is how was the implementation of change management variables in manage of the change of an policy in order to reach the effectiveness of Good Government which refer to values of Good Governance that is accountabilities, transparency and participation. The aim of this research is to know the implementation of change management variables. ln order to achieve the aim of this research, a research basis theory were used such are Stephen P.Robbins, Wibowo, Dwidjowidjoto, Max H.Pohan and of Loina Lalolo Krina P.

In order to achieve the aim of this research a qualitative approach was used with descriptive deductive method. Data were collected with combination among questionnaire, interview and sun/ey. Based on the collected data, forty-three (43) responders were selected as samples for this research with saturated and purposive sampling.

Based on questionnaire, Score of the implementation change management variables are ; the Determinant Change is 73.88%, the Change intervene Strategy is 72.85%, the Change implementation is 75.04%, and the Good Government Effectiveness is 73.44%. In general concluded that the implementation of change management variables are meet the good criteria, meaning is the indicators in questionnaire had implemented in accordance with changes that happened into effectiveness attainment of Good Government that refer to Good Governance values; accountability, participation and transparency.

Suggestion to Head and all Disperindag employees, it is importance to enhance, obsenre and improve the implementation of variables that obstruct-able in successful attainment of bottom-up management system and Good Government effectiveness. If they can manage and implement the variables in accordance with agency purpose and specified regulation, thus believed by achieving of Good Government effectiveness will be more goodness. To conduct management transformation from centralistic to be autonomy in Disperindag, suggested to extend or completion of factors that change determine, choosing a strategy, process and tactic for realizing, and implement of all result and activities to the society by accountable, transparent and is participative."

"Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi Pendapatan Daerah oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo dan Nick Devas. Indikator dalam penelitian ini adalah Identifikasi, Penilaian, Penagihan/Pemungutan, Pembukuan, dan Penegakkan Hukum. Identifikasi subjek dan objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dilakukan dengan terjun lapangan. Penetapan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Observasi dilakukan ke lokasi parkir di Samsat Serpong dan Rumah Makan H. Mamat untuk mengetahui bagaimana pelaksanan pemungutan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. Penegakan Hukum dilakukan oleh Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama dengan satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu masih Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum dikelola dengan baik karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Setelah penelitian ini dilakukan, menghasilkan rekomendasi agar lebih giat dalam mensosialisasikan produk hukum tentang perparkiran, lebih tegas dalam menindak pelanggaran, dan membuat marka parkir di lokasi parkir on street.

---

This thesis discusses about Organizer of On Street Parkir Charges. This Study is a positivist research by using descriptive research type. The Theory used is Theory of Local Revenue Administration by M. Ikhsan and Roy V. Salomo and a theory by Nick Devas. Indicator in this research is Identification, Assesment, Collection, Accountancy, and Maintenance of Law. Identification of On Street Parking Charges subject and object througt field research. The assesment of charges is based on Local Regulation Number 6, 2012.

Observations carried out to parking site at Samsat Serpong and H. Mamat Restaurant to know how the collection of on street parking charges. Accoutancy by Revenue Chamberlain. Maintenance of Law by Departement of Communication and Information’s field officer and Police of Pamong Praja. In term of organizer On Street Parking Charges founded few problems. The Problem is found from inteman of Departemen of Communication and Information and the external about the people’s paragidm that on street parking spot is belongs to public.

Result of this research is found a violation in organizer of On Street Parking. After research is completed, resulting in a recommendation to Departemen of Communication and Information is more often in term of socialiszation the Law about parking, more distinct in take action against violation, and draw the on street parking line."

"Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah, menyebabkan meningkatnya pengguna jasa transportasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan pada jalan -jalan di perkotaan, dikarenakan kapasitas jalan yang tersedia tidak lagi mampu menampung secara optimal volume kendaran yang ada. Untuk itu perlu diadakan suatu penanganan yang sistimatis dalam mengatasi masalah kinerja jaringan jalan, dengan melihatnya dari segi teknik dan ekonomi. Optimasi kinerja jaringan jalan di Kota Tangerang untuk tahun-tahun rencana, dilakukan dengan memberikan tiga skenario perubahan, yang merupakan bahasan utama dalam penelitian ini. Sebagai langkah awal dilakukan analisa terhadap kondisi jaringan jalan pada tahun eksisting (2000) dan kemudian memprediksi dan menganalisa kinerja jaringan untuk tiap tahun rencana, selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya setiap skenario dianalisa dengan melihat kinerja jaringan, luas lahan dan biaya konstruksi, dan performance-index jaringan jalan, yang ditunjukkan dalam gambar dan tabel, untuk setiap skenario yang dilakukan. Dari pembahasan hasil penelitian ini terlihat bahwa skenario perubahan geometrik (DS 2) menjadi pilihan skenario pada tahun 2001 dan 2002, sementara skenario gabungan antara traffic management dan perubahan geometrik (DS 3) menjadi pilihan skenario pada tahun 2003, 2004, dan 2005."

"ABSTRAKRekam medis elektronik (RME) telah diimplementasikan di poliklinik rawat jalan Rumah SakitAN-NISA Tangerang sejak Februari 2019 yaitu di poliklinik rawat jalan. Hingga saat ini belumpernah dilakukan evaluasi terhadap RME. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasikuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan desain sequential explanatory untukmenganalisis pengaruh persepsi pengguna tentang aspek presentation, information,economics, control, efficiency dan service terhadap penerapan RME. Penelitian kuantitatifdilakukan terlebih dahulu dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pengguna RMEyaitu dokter, perawat, administrator, staf radiologi, staf farmasi, dan staf laboratoriumsebanyak 206 responden, sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara,observasi, dan dokumentasi Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier. Padapenelitian ini, dari hasil analisis deskriptif, 67.0 % responden menyatakan bahwa aspekpresentation pada penerapan RME adalah baik, pada aspek information 60,2 % respondenmenyatakan baik, pada aspek economics 47,6% responden menyatakan baik, pada aspekcontrol 55,8 % responden menyatakan cukup, pada aspek efficiency 82,5% respondenmenyatakan baik, dan pada aspek service 85,4% responden menyatakan baik. Seluruh variabelpenelitian yaitu aspek Presentation, Information, Economics, Control, Efficiency dan Serviceberpengaruh terhadap penerapan RME. Hasil analisis kuantitatif sejalan dengan analisiskualitatif dimana masih dijumpai beberapa variabel yang belum optimal pelaksanaannya dipoliklinik rawat jalan RS AN-NISA Tangerang dikarenakan dalam aplikasi RME masih adayang harus dilengkapi.

---

ABSTRACTElectronic Medical Records (EMR) have been implemented in the outpatient clinic of ANNISA Hospital, Tangerang since February 2019. Until now there has never been an evaluation of the EMR. This research is a combination of quantitative and qualitative (mixed methods)research with sequential explanatory design to analyze the influence of user perceptions aboutaspects of presentation, information, economics, control, efficiency and service on theapplication of EMR. Quantitative research was conducted in advance by distributingquestionnaires to all EMR users, namely doctors, nurses, administrators, radiology staff,pharmacy staff, and laboratory staff totaling 206 respondents, while qualitative research wasconducted by interviews, observations, and documentation. The analytical method used wasthe regression method linear. In this study, from the results of a descriptive analysis, 67.0% ofrespondents stated that the presentation aspect in the application of EMR was well, in theinformation aspect 60.2% of the respondents stated well, in the economics aspect 47.6% of therespondents stated well, in the control aspect 55.8 % of respondents said that it was enough, inthe aspect of efficiency 82.5% of respondents stated well, and in the aspect of service 85.4%of respondents stated well. All research variables, namely aspects of Presentation, Information,Economics, Control, Efficiency and Service affect the application of RME. The results of thequantitative analysis are in line with the qualitative analysis where there are still severalvariables that have not been optimally implemented in the outpatient clinic of AN-NISAHospital in Tangerang because there are still EMR applications that must be completed."

"Skripsi ini membahas Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada analisis ada atau tidak adanya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aturan normatif evaluasi dan praktik evaluasi di Kota Tangerang Selatan mengindikasikan adanya suatu perbedaan. Dari sisi aturan normatif ditemukan titik-titik lemah di mana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi seperti terdapat dualisme hierarki peraturan evaluasi daerah otonom baru (DOB), pelaku evaluasi hanya melibatkan internal pemerintah daerah, dan banyaknya lembaga evaluator yang membuat kebijakan evaluasi DOB. Adapun dari sisi praktik evaluasi ditingkat empirik mengalami kesenjangan antara lain perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi baik yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 dan UU No. 51 Tahun 2008, tim evaluasi di tingkat provinsi tidak melakukan validasi dan verfikasi evaluasi, pengawasan lembaga evaluator lokal lemah dan monitoring hanya secara parsial, tidak dilakukan pembinaan setelah evaluasi, dan tidak ada anggaran evaluasi DOB di Kota Tangerang Selatan.

---

This thesis discusses analytical evaluation of the autonomy of South Tangerang City, which focuses on the analysis of whether there is a gap between the normative rules in the evaluation of new autonomous regions and the practice of evaluation of new autonomous regions in South Tangerang City. This study uses a descriptive qualitative research design.

The study concluded that the rules of normative evaluation and evaluation practice in South Tangerang City indicates the existence of a difference, namely in terms of normative rules is found where the weak points in the evaluation norms tend not to support the concept of evaluation as there is a hierarchy of regulatory dualism evaluation of new autonomous regions, evaluators involving only government, and many institutions that make policy evaluation of new autonomous regions (NARs).

The evaluation of the practice at the level of empirical experience of other differences in the perception gap between the execution time of the evaluation of both set in the Ministerial Regulation Number 23 of 2010 and Act Number 51 of 2008, the evaluation team at the provincial level does not perform validation and verification evaluation, supervision of weak institutions of local evaluators and partially monitoring, no coaching after the evaluation, and no NARs evaluation budget in the South Tangerang City."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan pemeliharaan jalan tol di dalam Kota berbasiskan manajemen proyek dari PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) secara sistematis. Skripsi ini menggunakan teknik penelitian survei secara langsung di jalan tol untuk mengetahui tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif dengan basis PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola pemeliharaan jalan tol dalam pengelolaan pemeliharaan jalan tol dengan basis PMBOK® Guide. Dengan demikian, diharapkan jalan tol tersebut dapat menjadi sebuah akses jalan yang lebih baik.

---

The thesis discusses the management of toll road maintenance in the city based on project management from PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) systematically. This thesis uses survey technically as technical research to know the purpose of research. The reasearch method used in this thesis is descriptive qualitative and quantitative with PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) as basis study. Based on these results, it is expected to provide input to administrator of toll road maintenance in managing toll road maintenance on the basis of PMBOK® Guide. Thus, the toll road is expected to become a better road access."