Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya.Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal.Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut.Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.

---

Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured.Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives.This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe.Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act.It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated.To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts."

"Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya organisasi perlu menyusun struktur organisasi yang mampu mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai dasar digunakan untuk menyusun struktur organisasi, salah satunya adalah berdasarkan fungsional.Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja kabupaten Bangka Tengah merupakan sebuah dinas yang baru dibentuk sebagai perangkat kerja pemerintah kabupaten Bangka Tengah, perlu membentuk struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di kabupaten ini. Berdasarkan luas dan kompleksnya masalah diperlukan suatu analisis yang tepat untuk menyusunnya, sehingga diharapkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dapat lebih jelas tergambar dalam struktumya.Studi ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mencari alternatif baru bentuk struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja kabupaten Bangka Tengah. Hasil studi menunjukan bahwa berbagai faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah, menempatkan struktur organisasi ini berada dalam posisi yang lemah, sehingga diperlukan strategi pengembangan alternatif struktur organisasi baru, yang lebih mampu menggambarkan upaya yang jelas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dinas ini.Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah perlu dipisahkan beberapa sub dinas di dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah, menjadi masing-masing sub dinas tersendiri antara Pencegahan & Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan, menjadi Sub.Din. Pelayanan Kesehatan (i), dan Sub.Din. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (ii), Sub_Din. Promosi Kesehatan & Kesehatan Lingkungan tetap tidak berubah (iii), dan Sub.Din_ Sosial dan Sub.Din. Tenaga Kerja digabung menjadi satu Sub.Din. Sosial dan Tenaga Kerja (iv). Masing-masing sub.din. membawahi dua seksi, yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing. Hal tersebut lebih sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson (1994).Disarankan kepada Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja untuk segera memenuhi kebutuhan tenaga (pegawai) untuk mengisi setiap bagian struktur yang masih kosong. Pemenuhan tenaga akan berdampak pada semakin mudahnya Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah mencapai tujuan.Daftar Pustaka : 21 (1989 - 2003).

---

Design of Organizational Sturcture Health, Social and Labour Office in Bangka Tengah District Result of SWOT Analysis in the Year 2004Organization is formed to achieve a goal which has been determined, and to achieve it, the organization needs to arrange an organization structure which enables to accommodate activities that should be done to achieve. The determined goal, some based are used to arrange the organization structure, one of them is based on functional.

Health, social and labor Office in Bangka Tengah district is a new on duty formed as peripheral of governmental activity, require to organization structure for the agenda of reaching the target of development of health in this sub-province. Pursuant to wide and the complex of problem needed by correct analysis to compile him, was so that expected by efforts to be done to overcome problems which the was facing of earning clearer drawn in his structure.

The study is relationship with those problems. Design of study is kualitative method with SWOT analysis. The aims of this study is to found the new altematife of organization structure in Bangka Tengah District Based on the result of analysis to some internal and external factors influencing the organization structure health, social and labour Office in Bangka Tengah District, it has not shown yet the description of strong effort to overcome impact or problem faced by this service. It can be seen from organization structure which is arranged not based on accurate functions. For instance, function of health service and function of prevention and eradication of disease are combined in one sub.service, whereas there are many and complex problem should he faced, and of course it is more suitable if both function are separated into one its service.

From this study, we can conclude that it is important to separate some sub.service into one its sub.service, between Prevention and Disease Eradication and Health service become sub.service Health Service(i), Prevention and Disease Eradication sub_service(ii), Health Promotion and Environment Health remain it does not change (iii), and Social sub.service and Labor sub.service are combined in one Social and Labor sub.service (iv)_ Each sub.service is in charge of two sections which suitable with work burden. This is more suitable as theory stated by Gibson (1994).

Suggested to Health, social and labor Office to immediately to fulfill requirement of employ to fill each; every structure shares which still empty. Accomplishment of employ will affect progressively easy to Health, social and labor Office in Bangka Tengah District reach target.

Bibliography : 21 (1989 - 2003)"

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."