Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."

"Penundaan pada proses pemulangan pasien berkaitan dengan ketersediaan jumlah tempat tidur pada pasien yang akan masuk dirawat inap. Hal ini mengakibatkan pelayanan menjadi tidak efisien. Metode Lean merupakan suatu metode yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada proses pemulangan pasien rawat inap. Penelitian kualitatif dengan menggunakan prinsip Lean thinking untuk menggambarkan alur proses pemulangan pasien, menghitung Lead time dan Cycle Time, dan menganalisis waste yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk pasien metode pembayaran BPJS sebesar 153,5 menit, Cash sebesar 127 menit , dan asuransi sebesar 264 menit. Total persentase non value added activity pada proses pemulangan pasien dengan metode pembayaran BPJS sebesar 76,4%, cash sebesar 72,4%, dan asuransi sebesar 84,1%. Usulan perbaikan dengan metode Lean dapat menurunka persentase non value added activity menjadi sebesar 56,6% untuk pasien BPJS, 46,6% untuk pasien cash, dan 56,8% untuk pasien asuransi.

---

Delays in the process of discharge related to the availability of the number of beds for patients who are going to be hospitalized. This resulted inefficiency of services. Lean method is a method that is expected to improve efficiency in the process of discharge process. A qualitative study using the principles of lean thinking to describe the process of discharge flow, calculate the lead time and cycle time, and analyze the waste that occurs.

The results show the average time required for patient used BPJS payment method is 153.5 minutes, cash is 127 minutes, and insurance is 264 minutes. The total percentage of non-value added activity in the process of discharge process with BPJS payment method is 76.4%, cash is 72.4%, and insurance is 84.1%. Suggestions for improvements with lean methods can reduce the percentage of non-value added activity by 56.6% for BPJS patients, 46.6% for cash patients, and 56.8% for insured patients."

"Mengacu pada peraturan yang mengatakan bahwa waktu pemulangan pasien rawat inap tidak lebih dari 2 jam, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu pemulangan pasien rawat inap, pemborosan pada masing-masing faktor yang berhubungan, serta strategi yang dapat dilakukan manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai upaya penanggulangan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait seperti DPJP, perawat, petugas farmasi, dan petugas administrasi. Proses pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di Rumah Sakit Pusat Pertamina masih dilakukan secara semi manual dan belum terintegrasi. Waktu tunggu pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di RS Pusat Pertamina masih lebih dari 2 jam, dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab dengan skor Risk Priority Number (RPN) tertinggi adalah proses persetujuan obat pulang oleh pihak asuransi. Oleh karena itu, diperlukan adanya digitalisasi berupa E-Medical Record yang terintegrasi antar unit di RSPP, sehingga proses input layanan dapat dilakukan secara realtime untuk mempersingkat proses pemulangan seperti pengumpulan berkas pemulangan, waktu persiapan obat, dan verifikasi berkas.

---

Referring to the regulations which state that the time for hospitalization of inpatients is less than 2 hours, a study was conducted which aimed to determine the factors related to the time of discharge of inpatients, the waste of each related factors, and the strategies that can be implemented by Pertamina Central Hospital management as an effort to overcome the problems. This research is descriptive qualitative, collecting data by observation and interviews with related parties such as doctors in charge, nurses, pharmacist, and administrative officers. The process of returning inpatients with insurance guarantees at the Pertamina Central Hospital is still carried out semi-manually and has not been integrated. The waiting time for insurance inpatient at Pertamina Central Hospital is still more than 2 hours, due to several causal factors with the highest Risk Priority Number (RPN) score, is the process of approval for discharge medication by the insurer. Therefore, digitalization is necessary in the form of an integrated E-Medical Record among units at RSPP, so that the service input process can be carried out in real time to shorten the return process such as collecting discharge files, drug preparation time, and documents verification."

"Intervensi keperawatan merupakan bagian dari proses discharge planning. Proses discharge planning yang meliputi edukasi, konseling dan koordinasi tim diharapkan dapat meningkatkan self efficacy pada pasien gagal jantung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh discharge planning terhadap self-efficacy pada pasien gagal jantung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperimen dengan rancangan pre-test and post-test nonequivalent with control group design. Besar sampel 21 responden (11 responden kelompok intervensi dan 10 responden kelompok kontrol). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan selisih self efficacy antara kelompok kontrol dan intervensi (p=0,02) walaupun tidak terdapat perbedaan self efficacy antara kelompok kontrol dan intervensi secara statistik (p=0,515). Hal ini bisa terjadi karena minimnya jumlah sampel sehingga mengakibatkan power penelitian yang setelah dihitung ulang adalah sebesar 55%. Namun demikian dapat disimpulkan secara klinis bahwa discharge planning mempengaruhi nilai self efficacy selisih antara kelompok kontrol dan intervensi. Rekomendasi hasil penelitian ini perlu adanya penelitian ulang dengan jumlah sampel yang lebih banyak.

---

Nursing intervention is a part of discharge planning process. Discharge planning process that consist of education, conseling and tim coordination can be expected to improve self efficacy in heart failure patients. This study aims to examine the effect of discharge planning on self efficacy in heart failure patients. This study was a quantitative research with quasi experiment, using pre-test and post-test nonequivalent with control group design. The number of samples was 21 respondents (11 respondent in intervention group and 10 respondent in control group).

The result showed that there was significant mean difference in self efficacy on both groups after providing discharge planning intervention (p=0,02) although there was no difference in self efficacy on both groups (p=0,515). This could be caused by small sample size that make this research power 55%. However, there was conclusion that discharge planning influence self efficacy mean diferenceon both groups. This study recommends further research to examine the effect of discharge planning on self efficacy with larger samples size."

"Penelitian ini membahas tentang proses pemulangan pasien rawat inap dengan pendekatan lean six sigma terhadap pasien dengan metode pembayaran asuransi swasta dan jaminan perusahaan di instalasi rawat inap RS Hermina Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah (non value added) sehingga pemborosan (waste) dapat diidentifikasi dan segera dapat diminimalisasi atau dihilangkan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Adapun metode penelitian kualitatif dilaksanakan dengan observasi, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan perhitungan statistik waktu pada proses pemulangan pasien rawat inap. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan time and motion studies, yakni mengukur keahlian dan kecepatan karyawan dalam proses pemulangan pasien rawat inap. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata waktu proses pemulangan pasien rawat inap di RS Hermina Bogor adalah 289 menit dengan kegiatan value added 35 menit (12,17%) dan non value added 254 menit (87,83%). Proses yang membutuhkan waktu paling lama terjadi pada cycle LPRWI 1, yaitu 110 menit. Sedangkan proses yang memiliki waste waktu paling lama terjadi pada cycle Administrasi, yaitu 95 menit. Penerapan lean dalam penelitian ini dapat menurunkan presentase kegiatan non value added sebesar 19,31%, yakni menjadi 67,83%.

---

This research discusses about inpatients discharge process with a lean six sigma approach to patients with private insurance and company guarantees payment methods at the inpatient installation of Hermina Bogor Hospital. The purpose of this research is to get the results of the analysis of non value added activities so that waste can be identified and immediately can be minimized or eliminated. This research is qualitative and quantitative. The qualitative research method is carried out by observation, in-depth interviews, and review of secondary data. While the quantitative research method is carried out by calculating time statistics in inpatients discharge process. This research also uses a time and motion studies approach, which measures the skills and speed of employees in the inpatients discharge process. Based on the results in this research, it was found that the average time of inpatients discharge process at Hermina Bogor Hospital was 289 minutes with 35 minutes (12.17%) value added activities and 254 minutes (87.83%) non value added activities. The process that took the longest time occurs in the LPRWI 1 cycle, which is 110 minutes. While the process that has the longest waste time occurs in the Administrative cycle, which is 95 minutes. Lean application in this research can reduce the percentage of non value added activities by 19.31%, ie to 67.83%."

"Perkembangan teknologi dalam peralatan kedokteran, menyebabkan adanya alternatif baru dalam pelayanan kesehatan. Laparoskopik yang terbuat dari fiber optik dipergunakan dalam tindakan bedah radang apendiks, tindakan bedah ini disebut dengan metode laparoskopi apendiks. Efektivitas biaya dari metode laparoskopi apendik perlu diteliti untuk dibandingkan dengan metode apendiktomi yang selama ini dipergunakan dalam pembedahan radang apendiks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode bedah radang apendiks yang efektif biaya diantara metode apendiktomi dan laparoskopi apendiks. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif menggunakan data sekunder yang diambil secara cross sectional tahun 2000 di RS MMC Jakarta. Analisa data biaya investasi menggunakan biaya investasi setahun (Annualized Investment Cost). Distribusi biaya rumah sakit dari unit penunjang ke unit produksi, menggunakan metode distribusi ganda. Pada unit produksi penghitungan biaya pelayanan dilakukan dengan dasar proporsi waktu pada masing-masing tindakan atau pemeriksaan. Sedangkan biaya satuan aktual diperoleh dengan menghitung total biaya dan dibagi dengan besarnya output pada kegiatan tersebut. Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan aktual bedah radang apendiks, dilakukan penghitungan biaya satuan aktual pemeriksaan darah rutin di patologi anatomi unit laboratorium, foto thorax dan apendikogram pada unit radiologi, apendiktomi dan laparoskopi apendiks di operating theater serta biaya rawat inap pada masing-masing kelas perawatan di unit perawatan lantai VIP RS MMC Jakarta. Dari penghitungan biaya satuan aktual pelayanan bedah radang apendiks, diketahui bahwa besarnya biaya sangat dipengaruhi oleh biaya ruang rawat inap yang dipergunakan untuk merawat pasca bedah. Analisa biaya hasil dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : membandingkan biaya satuan aktual metode bedah radang apendiks dan penghitungan simulasi biaya total untuk menentukan besarnya output. Kedua metode penghitungan tersebut menunjukkan bahwa jika pasien dirawat pada ruang rawat super VIP, maka pelayanan bedah radang apendiks dengan metode laparoskopi apendiks Ieblh efektif biaya dibandingkan dengan metode apendiktomi. Sebaliknya jika pasien dirawat pada ruang rawat VIP, kelas-l, kelas-2, atau kelas-3, maka tindakan bedah radang apendiks dengan metode apendiktomi lebih efektif biaya dibandingkan dengan metode laparoskopi apendiks. Dan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan bedah radang apendiks yang paling efektif biaya adalah metode apendiktomi dan pasien dirawat pada ruang rawat kelas-3, dimana biaya hanya 65,32 % dibandingkan dengan biaya dengan metode laparoskopi apendiks. Sedangkan jika menggunakan ruang rawat super VIP maka tindakan bedah radang apendiks yang efektif biaya adalah metode laparoskopi apendiks, dimana biaya metode apendiktomi sebesar 102,19 % dibandingkan dengan metode laparoskopi apendiics.

---

The development of technology in the medical equipment, results a new alternative in health care services. Laparoscope's which is made of fiber optic to be used in the abscess appendix surgery and this kind of surgery namely appendices laparoscope's method. Cost Effectiveness of the appendix laparoscope's method need to be research to be compared with appendectomy, the method that commonly applied in the abscess appendix surgery.

The purpose of this research is to find out which one is the most cost effective method, between appendectomy and appendix laparoscope's in the abscess appendix surgery.

The research made was descriptive, by the usage of secondary data taken in a cross sectional method, in the year 2000 at the MMC Hospital Jakarta The data analysis on the investment cost using an Annualized Investment Cost, hospital cost distribution from supporting unit to production unit using a double distribution method. At the production unit, the cost calculation was done based on time spent in each measure or examination taken. While the Actual Cost is obtained from the calculation of the Total Cost to be divided with the Total Output of the related activity.

In this research to have an actual unit cost of abscess appendix surgery was obtained through a finding on the actual unit cost of the blood routine at pathology unit of the Laboratory Department, thorax and appendecogram at Radiology Department, appendectomy and appendix laparoscope's at the operating theater also the cost of bed services of each class at the Ward Unit third floor of MMC Hospital Jakarta.

By calculating the actual unit cost of abscess appendix surgery was found out that the high or low cost is directly affected by the cost of bed services in the post-operating period.

Cost analysis was made on two (2) ways as follows: compare the actual unit cost of abscess appendix surgery and simulated calculation of the total cost to find the out put. Both methods showing that if the patient is treated at super VIP ward then abscess appendix surgery through appendix laparoscope's method is more cost effective than appendectomy method. On the contrary if the one is treated at VIP ward, Class-I, Class-2 or Class-3, resulting the abscess appendix surgery through appendectomy method will be more cost effective compared with one through laparoscope's appendix method.

The conclusion of this investigation is that the most cost effective on abscess appendix surgery is appendectomy method but the patient is treated at Class-3 ward, where the cost is 65,32 % lower than the cost of laparoscope's appendix method. In case of super VIP ward is applied then the cost effective abscess appendix surgery is laparoscope's appendix method, where the cost of appendectomy method as much as 102,19 % higher than laparoscope's appendix method."

"Hepatitis B merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan virus Hepatitis B, menduduki peringkat kedua di dunia sebagai agent penyebab kanker pada manusia setelah tembakau sedang di Indonesia peringkat ketiga terbesar di dunia dengan prevalensi 2,50%-36,17%. Angka cakupan imunisasi Hepatitis B 0-7 hari di Propinsi Sumatera Barat tahun 2005 adalah 42,2%, di Kabupaten Padang Pariaman 23,86% dan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung mencapai 1,07% dari 80% target Nasional.Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi mendalam tentang perilaku ibu dan faktor yang menunjang dan menghambat dalam pemberian imunisasi Hepatitis 13 pada bayi 0-7 hari di Puskesmas Lubuk Alung. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci (seorang Kasie P2M, seorang Wasor Imunisasi, seorang Kepala Puskesmas, seorang Juru Imunisasi, tiga bidan, tiga kader posyandu dan dua dukun bersalin) dan informan (enam ibu yang bayinya diimunisasi Hepatitis B pada umur 0-7 hari, enam ibu yang bayinya diimunisasi Hepatitis B di atas tujuh hari dan tujuh ibu yang bayinya belum diimunisasi Hepatitis B)Hasil penelitian menunjukkan karakteristik (umur dan paritas), pengalaman masa lalu, tempat persalinan, penolong persalinan, media infomasi dan dukungan keluargalmasyarakat sangat mempengaruhi perilaku ibu terhadap pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari. Selain itu pengetahuan semua informan ibu masih kurang tentang imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari. llmumnya intorman hersikap positif terhadap pemberian imunisasi. Adanya kepercayaan masyarakat setempat kalau bayi yang berumur dibawah umur 40 hari tidak botch dibawa keluar rumah karena dipercaya bayi bisa terkena Palasik. Pengalaman imunisasi ibu, persepsi terhadap jarak tempat pelayanan imunisasi dan biaya imunisasi tidak mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari.Dari hasil penelitian disarankan perlunya pembinaan terhadap bidan balk yang ada di puskesmas maupun di desa serta koordinasi dengan 113I, 1DAI dan POGI yang berperan sebagai orang yang kontak pertama terhadap bayi barn lahir, meningkatkan sosialisasi pentingnya melaksanakan KNI, meningkatkan advokasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan Pemda untuk memperoleh dukungan politis, bantuan teknis dalam pencarian dana yang mendukung kelangsungan program imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari, melaksanakan pelatihan imunisasi Hepatitis B kepada petugas kesehatan dan penyebarluasan informasi tentang imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari dengan meningkatkan wawasan dan pengetahuan semua pihak terutama masyarakat melalui televisi dan poster.

---

Hepatitis B is a liver inflammatory disease that caused by Hepatitis B virus, which sat in world second rank as agent that cause cancer on human after tobacco, while Indonesia sat as world third rank with prevalence 2,50% - 36,17%. Range number of Hepatitis B immunization 0-7 days in West Sumatra Province year 2005 is 42,2%, in Padang Pariaman Regency 23,86% and in Lubuk Alung Puskesmas working area reach 1,07% from 80% National target.

Research objective is getting circumstantial information toward mother behavior and factor that supporting and pursuing in giving Hepatitis B immunization to 0-7 days baby in Lubuk Aiung Puskesmas. This research is Qualitative research using circumstantial interview toward key informants (a P2M Kasie, a Immunization Wasor, a Puskesmas Chief, a Immunization Worker, three midwife, three posyandu cadre and two give birth shaman) and informants (six mother with baby that Hepatitis B immunized in 0-7 day's, six mother with 0-7 day's baby that not yet Hepatitis B immunized).

Research result shows characteristic (age and parity), past experience, give birth place, give birth helper, information media and public/family support that was very influencing mother behavior toward giving Hepatitis B immunization to 0-7 day's baby.

Commonly, informant act positively toward giving immunization. The existence of local public believe that baby under 40 days age should not brought out from home because believed that the baby could got Palasik. Mother immunization experience, perception toward immunization service distance, and immunization cost not affecting mother behavior in giving Hepatitis B immunization to 0-7 day's baby.

From research result, suggest improvement toward midwife whether in Puskesmas and in village and coordination with IBI, IDAI, and POGI that role as first person do contact with newborn baby, to improve the importance of socialization KN1 conducted, improving advocate from Health Agency of Padang Pariaman Regency and Pemda to get political support, technical support in searching fund that support Hepatitis B immunization to 0-7 day's baby occurrence, do Hepatitis B immunization training to health officer and spreading information toward Hepatitis B immunization to 0-7 day's baby by improving perception and knowledge of all people thorough television and poster."

"Rendahnya jumlah operasi katarak di Puskesmas binaan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dapat dilihat dari data 5 tahun terakhir yang memperlihatkan bahwa jumlah operasi hanya sebanyak 47 operasi setahun, untuk itu perlu diteliti mengapa penderita katarak tidak memanfaatkan fasilitas operasi katarak yang telah disediakan di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang: persepsi penderita terhadap penyakit dan pengobatan, persepsi penderita terhadap pelayanan kesehatan, faktor jarak tempat pelayanan kerumah, faktor biaya operasi katarak, faktor kebutuhan yang dirasakan penderita dan pemanfaatan pelayanan operasi katarak di Puskesmas. Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmann yaitu: Puskesmas Lubuk Alung, Sicincin dan Tarusan. Sebagai informan adalah penderita katarak yang sudah seharusnya di operasi dan penderita katarak yang sudah di operasi tetapi tidak memanfaatkan pelayanan operasi katarak yang ada di Puskesmas, penelitian ini juga melibatkan Kepala Puskesmas dan perawat Puskesmas. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Informan terdiri dari 11 orang penderita katarak, 2 orang diantaranya telah dioperasi di tempat lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hampir semua informan tidak mengetahui penyebab timbulnya katarak, tetapi semua informan tahu pengobatan katarak dan akibat jika tidak dioperasi.2. Sebagian besar informan mengetahui bahwa di Puskesmas ada pelayanan operasi katarak dengan kualitas cukup baik. 3. Hampir semua informan mengatakan bahwa jarak ketempat pelayanan dari rumah dekat dan tidak menjadi hambatan. 4. Sebagian besar informan tidak tahu berapa biaya operasi katarak, mereka ada yang mempermasalahkan dan ada yang tidak mempermasalahkan sesuai dengan kesanggupan mereka. 5. Semua informan sangat menginginkan agar mata mereka yang buta dapat melihat kembali. 6. Sebagian besar informan keluarganya berobat ke Puskesmas dan sebagian besar mereka pemah berobat ke Puskesmas. Alasan mereka tidak memanfaatkan pelayanan operasi katarak yang tersedia di Puskesmas adalah karena takut operasi dan tidak ada biaya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: hambatan utama yang dihadapi informan adalah rasa takut operasi dan tidak ada biaya untuk operasi. Untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan operasi katarak dimasa datang, maka diperlukan penyebarluasan informasi, agar semua masyarakat mengetahui bahwa di Puskesmas ada pelayanan operasi katarak. Penyuluhan yang terus menerus tentang penyakit katarak serta memberikan informasi yang rinci tentang biaya operasi katarak. Untuk mengatasi hambatan biaya diharapkan subsidi dari pemerintah daerah bagi masyarakat yang tidak mampu.

---

The Analysis of Cataract Patients Behavior Who Didn't Utilize the Cataract Surgery Facility at Puskesmas Lubuk Alung, Sicincin and Tarusan, West Sumatera Province, 2000Low number of cataract surgery in Community Health Center (Puskesmas) cultivated by Community Eye Care Institution (BKMM) can be seen from last 5 years data which showed numbers of surgery only 47 a year, it need to take investigated the reason why cataract patients does not utilize cataract surgery service facility at the Puskesmas.

This research objective is to gather information about patients perceptions to the disease and its therapy, healthcare service, distance factor, surgery cost factor, perceived need by the patients and the utilization of the cataract surgery service at the Puskesmas.

This research done in 3 Community Health Center such as Lubuk Alung, Sicincin and Tarusan. The informant is a cataract patient that actually has to be operated and already operated but did not take cataract surgery service at the Puskesmas, This research also involve the Head and nurses of the Puskesmas.

This research used qualitative research design with in depth interview technical to compile data. Informant consist of 11 cataract patients which 2 of them already surgery at the other health service.

The result showed:

1. Almost all informants do not know why they get cataract, but all informants know how to deal with the sickness and its consequence if they ignore the sickness.

2. There are major of informant know that there is good quality of cataract surgery service at the Puskesmas.

3. Almost all informants stated no problem with the distance between house and Puskesmas.

4. There are major of informant does not know the cataract surgery cost and the take it as problem according the ability.

5. All informants really want to use their blind eyes like before again.

6. There are major of informant take the Puskesmas treatment.

The reason why their does not utilize cataract surgery service at the Puskesmas because they fear with surgery and the cost does not available.

The conclusion of this research is cost and fear feeling to have surgery make them avoiding to utilize the service. To increase the utilization of the cataract surgery service at the Puskesmas in the future, there is necessary to socialize information so that community knows there is cataract surgery service at the Puskesmas. Continue extension about cataract disease and detail information about the surgery cost has to be taken. And of course there are expectations of government subsidy for the poverty community."

"Kebijakan rumah sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru berupa sasaran mutu terkait Lama waktu tunggu pasien pulang rawat inap yaitu ge; 1 Jam untuk pasien dengan pembiayaan pribadi dan ge; 4 Jam untuk pasien pembiayan dengan jaminan kesehatan, namun masih dijumpai lama waktu tunggu pasien pulang rawat inap diatas 4 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran proses pasien pulang rawat inap dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhinya agar didapatkan alur proses yang lebih efisien sehingga mempercepat lama waktu tunggu pasien pulang rawat inap di rumah sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen dan penghitungan waktu proses pasien pulang di setiap bagian yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata lama waktu tunggu pasien pulang rawat inap di Awal Bros Sudirman Pekanbaru adalah 290 menit atau 4 jam 50 menit dengan waktu tercepat yaitu 130 Menit dan waktu terlama 400 Menit. Proses pasien pulang rawat inap dipengaruhi oleh faktor SDM, Kebijakan, SIMRS, dan Cara pembayaran pasien. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lama waktu tunggu pasien pulang rawat inap RSABSP masih tergolong lama yaitu diatas ge; 4 Jam dan masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah maupun sasaran mutu rumah sakit.

---

Awal Bros Sudirman Pekanbaru Hospital's policy form of qualityobjectives related to the average waiting time during patients ge 1 Hour for patientswith private financing and ge 4 hours for patient financing with health insurance, but still found the average waiting time during patients above 4 hours.

This study aimed to get an overview of discharge process inpatient ward and assessment ofthe factors that influence in order to get a more efficient process flow thusspeeding up the waiting time of patients return in Awal Bros Hospital, Sudirman Pekanbaru.

This study uses qualitative descriptive method. All data in this studywere obtained from in depth interviews, observation, document review and atiming process patients go home in every part involved.

The results showed thatthe average waiting time during patient discharge process inpatient ward of AwalBros, Sudirman Pekanbaru Hospital is 290 minutes or 4 hours and 50 minuteswith the fastest time is 130 minutes and the longest 400 minutes. inpatientdischarge process is affected by human factors, policies, SIMRS, and the methodof payment of the patient.

The conclusion of this study is the average waiting timeduring patient discharge process inpatient ward is still quite a long time that isabove ge 4 hours and still not meet the minimum standards set by the governmentand hospital quality objectives."

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."