Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Prinsip partisipatif dalam pembangunan pedesaan melalui Dana Desa belum sepenuhnya tercapai. Studi terdahulu menunjukan bahwa partisipasi dalam pembangunan pedesaan dipengaruhi oleh modal sosial dan kapasitas aktor. Namun kedua hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi secara signifikan. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Penelitian ini mengelaborasi persepsi masyarakat terhadap peran kepemimpinan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga melihat perbedaan pengaruh tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses media informasi. Penelitian telah dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 189 masyarakat Desa Banjarharjo usia 17 hingga 60 tahun yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Hasil penelitian menunjukan apabila tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Dimensi-dimensi tingkat pengetahuan juga berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi. Namun pada dimensi-dimensi peran kepemimpinan kepala desa, hanya dimensi berkeadilan yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi. Hasil penelitian juga menunjukkan apabila terdapat perbedaan pengaruh akses media terhadap hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan dengan tingkat partisipasi pembangunan dalam model elaborasi spesifikasi.

---

Participation principle in a rural development program through Dana Desa have yet to be fully achieved. Previous study shows that social capital along with the actors skills hold a great influence towards community participation in a rural development. However, neither of them have a significant effect towards participation. Differ with previous study, this study aimed to determine the correlation between the community level of knowledge and the village leader role and its influence towards community participation in a rural development program using village funds. This study elaborate community’s perception towards leaders role. In addition to that, this study also aims to see how the correlation differs based on the community’s ability to access the media. This research was done using a quantitative method by distributing 189 questionnaire towards Banjarhajo ranging from 17-60 years old citizen that had been chosen using multistage random sampling technique. This study shows that, the level of knowledge and the village leader role held a great influence towards community participation in a development program, the knowledge level dimensions also shows a positive impact towards participation level. On the other hand, on the dimensions of the leadership role of the village head, only the dimension of fairness has the most significant effect on the level of participation. The results also show that there is a difference in the effect of media access on the relationship between the level of knowledge and leadership roles with the level of development participation in the specification elaboration model."

"Indonesia sebagai suatu lingkungan hidup meliputi luas kurang lebih 200 juta hektar berbentuk daratan dan 560 juta hektar berbentuk lautan. WiIayah ini memiliki sumber daya alam hayati yang beraneka ragam. Dengan potensi ini kita dituntut untuk selalu dapat melestarikan disamping memanfaatkannya secara bijaksana, karena ini adalah milik bangsa. Kita harus punya kesadaran bahwa tumpuan kesejahteraan umat manusia tergantung pada keberhasilannya, pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa:"Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat" (Bab I pasal 4).Masyarakat yang dimaksud dalam usaha-usaha pelestarian ini ialah masyarakat peranggrekan, baik yang sudah bergabung dalam Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), maupun yang belum bergabung.Di samping peran masyarakat dalam pelestarian anggrek, juga diteliti tentang sejauh mana fungsi organisasi PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian.Hipotesis kerja dalam penelitian ini ialah : 1. Masyarakat berperanserta secara nyata dalam usaha pelestarian jenis anggrek.2. Besarnya peran masyarakat dalam pelestarian ini dipengaruhi oleh :a. keadaan sosial ekonomib. pendidikanc. kemampuan teknisd. lamanya masyarakat terlibat dalam kegiatan peranggrekan.3. Organisasi non formal ikut serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelestarian anggrek.Penelitian ini mempunyai tujuan :1. Tujuan UmumUntuk mengetahui apakah ada usaha-usaha dalam masyarakat Indonesia sehubungan dengan pelestarian sumberdaya alam, khususnya anggrek.2. Tujuan KhususUntuk mengetahui kelompok masyarakat yang besar peransertanya dalam usaha-usaha pelestarian species anggrek dan fungsi organisasi peranggrekan PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian ini.Kegiatan yang dapat dianggap sebagai peranserta antara lain, adalah:1. Sumbangan finansial di luar kegiatan organisasi misalnya pengeluaran uang untuk mendapatkan anggrek langka, dan perawatannya. Juga melakukan kegiatan yang mengkampanyekan pelestarian anggrek, misalnya turut dalam kepanitiaan pameran anggrek ataupun forum-forum diskusi masalah peranggrekan.2. Merasa terlibat dengan masalah, peranggrekan, misalnya sering mendiskusikan masalah anggrek dengan lebih dari satu orang, ataupun membujuk seseorang untuk mengambil sikap positif terhadap pelestarian anggrek. Mencari petunjuk dari orang lain tentang anggrek langka, bahkan menulis surat, mengumpulkan literatur ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah peranggrekan.3. Peranserta yang lebih intensif ialah tertariknya seseorang untuk menanam jenis-jenis anggrek langka, mengusahakan bibit sendiri maupun melakukan silangan anggrek untuk mempertahankan suatu jenis tertentu, menangani perawatan langsung di kebun seperti menyiram, memberi pupuk ataupun membasmi hama dengan pestisida dan fungisida.Lokasi penelitian termasuk di dalam empat wilayah kota DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor dan Tangerang. Responden berjumiah 100 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Petani pengusaha, Hobiist dan Peminat Biasa. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan anggota ataupun pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), wawancara dan observasi terhadap beberapa orang petani tradisional yang turun-temurun.Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dan deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok hobiist mempunyai tingkat partisipasi yang paling besar, yaitu sebesar 25,5% serta termasuk responden yang pendidikannya tinggi serta memiliki lahan yang luas.Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi pendidikan serta kemampuan teknis, semakin lama masyarakat anggrek terlibat dalam kegiatan ini, maka semakin besar pula perannya dalam pelestarian anggrek; dalam hal ini organisasi Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya.

---

Indonesia as a life environment covers a territory of approximately 200 million hectares of land and 560 million hectares of seas. Indonesia's soil contains a great variety of biotic resources. The people of this country expected to be able to conserve as well as to benefit the resource wisely sustainable. The people ought to realize that the well being of mankind depend on the success of the conservation environments.

The national policy have been asserted in the law number 5 of the year 1990, on conversation, of the natural resources and ecosystem that: "Conservation of life natural resources and their ecosystems is the responsibility of the Government and the community as well".( chapter 1 article 4 ).

The community meant in the efforts for conservation are those who are engaged in orchid cultivations, both those who have already been members of PAI (Indonesian Orchid Association) and those who have not.

Besides the role played by the community in the reservation of orchids, there has also been a study on to what extent the PAI organization has made efforts to boost conservation.

The hypothesis of the study covers :

1. The communities participate openly in the efforts to conserve orchid variety.

2. The role of community in the effort of orchid conservation is influenced by :

a. economic social conditions

b. education

c. technical capability

d. duration of people involved in the orchid activities.

3. Non formal organizations join in the efforts to boost the role of the communities in conservation of orchids.

The study aims :

1. General purpose

To find out whether there are efforts in Indonesian communities to conserve natural resources especially in orchid conservation.

2. Special purpose

To find out the groups in the community which have enormous roles in their endeavors for the preservation of orchids, species of orchids and the function of the PAI orchid organization to promote these conservation efforts.

All the 15 kinds of activities included in the participation scale components are among others.

- Financial contribution from outside the organizational activities, e.g. spending money to obtain rare species of orchids and to cultivate rare - species of orchids. Included in the activities is the campaign for the conservation of orchids e.g. participating in the activities conducted by the committee of orchid exhibition or in discussion forums on orchid matters.

- Concerned feelings in orchid matters, e.g. frequent discussions on orchid matters with more than one person, or showing efforts to persuade people to take positive attitude toward conservation of orchids.

- More intensive activities aim at attracting people to grow rare orchid species, seeking seeds of orchids to maintain certain species, or handling direct care in their gardens such as watering, fertilizing as well as spraying with pesticide and fungicide.

The location for study covers four areas in the Jakarta Administration and its environments, namely West Jakarta, Central Jakarta, East Jakarta, South Jakarta, the country of Bogor and that of Tangerang. The number of respondents is one hundred, which is divided into 3 groups, namely farmers, entrepreneurs and hobbyist and ordinary, interested people.

The collection of prime data is conducted by way of interviews, filling in questionnaires, intensive interviews with members or executives of the Indonesia Orchid Association (PAI), interviews and observations on a number of hereditary, traditional farmers.

The analysis of data is conducted quantitatively, namely through interpretations of figures obtained from the field which have been arranged into tables, and quantitative analysis of data, namely the real pictures of situation found in the field which are obtained through observations or studies and are descriptively analyzed.

For this particular purpose, cross tables used to analyze the level of the respondents' participation, by measuring the level of participation from the points of the respondents' group, education, the size or the gardens and the monthly spending of the respondents. From the results of the studies it is known that the hobbyist group has the highest level of participation, that in, as high as 25,5%, including respondents with high level of education and those having large gardens.

The final conclusion that can be drawn is that the higher the socio - economic condition, the higher the level of education as well as technical capability, and the longer the orchid community is involved in this field, the greater the participation in the efforts to conserve orchids; therefore, the organization Indonesian Orchid Association (PAI) in greatly hoped to step up its roles."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

---

Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

"

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."