Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55127 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdul Soleh
"Jaminan pelayanan kesehatan (JPK), di luar negeri disebut medicare health, merupakan salah satu dari empat program paket jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) juga merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan oleh banyak negara di dunia. International Social Security Association (ISSA) adalah organisasi international yang menggabungkan pelaksanaan program jaminan sosial di seluruh dunia PT. Jamsostek bergabung didalamnya.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja diwaktu mengalami sakit. Setiap manusia wajar bila dari waktu kewaktu pernah mengalami sakit. Apabila penyakit tidak ditanggulangi dengan baik ,maka akan mengganggu kegiatan dan produktivitas kerja sehingga akan merugikan baik bagi yang bersangkutan, keluarga, maupun lingkungan kerjanya Sebaliknya, manusia yang dapat mengatasi penyakitnya dan memelihara kesehatannya, akan memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi.
Namun demikian, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan memerlukan biaya yang tidak kecil, dan pembiayaan tersebut setiap waktu makin meningkat sehingga cukup memberatkan beban keuangan perorangan, keluarga dan perusahaan yang bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya. Tingginya dan meningkatnya biaya kesehatan disebabkan karena memang harga obat-obatan naik, biaya pelayanan medis meningkat, tarif perawatan rumah sakit makin tinggi; selain itu ,kemajuan teknologi kedokteran sering menggunakan berbagai sarana yang canggih sehingga juga akan ikut meningkatkan biaya. Di pihak lain, besarnya biaya tersebut sering juga akibat sistem pembiayaan dan sistem pelayanan yang keliru, disamping sering terjadinya penyalahgunaan dalam bidang usaha pelayanan kesehatan.
Penelitian JPK ini dilakukan dengan mengolah data historic, sampel yang diambil selama lima tahun penyelenggaraan JPK ( 1995 sld 1999). Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah teori produksi dengan metode Lagrange multiplier untuk mencari kombinasi input yang optimal didalam penyelenggaraan JPK.
Dari hasil penelitian diketahui selama penyelenggaraan JPK lima tahun terakhir 1995-1999 perusahaan masih mengalami kerugian oleh karena terjadi devisit anggaran untuk biaya pelayanan kesehatan sehingga ratio biaya pelayanan kesehatan cukup tinggi rata-rata 75 % padahal yang ditentukan perusahaan adalah 70 % jadi rata-rata tiap tahun kenaikan mencapai 5%."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7956
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosani Azwar Syukriman
"Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK.
Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi.
Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%).
Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan.

Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others.
During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system.
This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services.
Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T7958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhtar Lintang
"Dalam system pembiayaan kesehatan di Indonesia belanja kesehatan bersumber masyarakat (out of pocket) masih mendominasi, sedangkan pembayaran oleh pihak ketiga relative masih kecil. Hal tersebut akan mangakibatkan ketimpangan akses kepada pelayanan kesehatan yang bermutu, dan dapat menimbulkan unmet need yang semakin tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih merata dan terjangkau pada semua lapisan, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, yang disertai dengan kajian potensi kepesertaannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial dan sosial, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografi di Kabupaten Bogor tahun 2000.
Penelitian ini merupakan penelitian operasional; yang bermaksud menyusun deskripsi dengan bahasa matematik dan ekonomi berdasarkan data skunder ATP/WTP Kabupaten Bogor tahun 2000. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga sebanyak 3.353 rumah tangga.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi rawat jalan paket maksimal adalah sebesar 16,43%. Bila dilihat dari jenis pekerjaan potensi terbesar berada pada rumah tangga dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 5,39% , sedangkan bila menurut geografi potensi terbesar ada pada daerah rural yaitu sebesar 48%.
Untuk potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membeli premi rawat jalan paket minimal diperoleh hasil sebesar 79,86%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal sebesar 23,94% dan ada pada daerah rural yaitu sebesar 62%.
Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket maksimal, diperoleh hasil bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial sebesar 88,51%. Potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal, yaitu sebesar 26,18% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.
Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket minimal memiliki potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial terbesar yaitu 92,07%. Bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal yaitu sebesar 27,77% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.
Potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket maksimal adalah sebesar 14,75%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga karyawan swasta yaitu sebesar 5% dan potensi menurut geografi ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 46%.
Sedangkan bila dilihat dari kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket minimal, potensi kepesertaan asuransi komersial mencapai 74,87%, dengan potensi tertinggi juga pada rumah tangga buruh informal sebesar 21,86% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.
Dilihat dari benefit yang ditawarkan potensi kepesertaan asuransi kesehatan sosial hanya terjadi pada benefit pelayanan kesehatan paket minimal, pada semua rumah tangga.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah membagi peran pemerintah / swasta dalam mengelola potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial.
Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan wadah / organisasi masyarakat berdasarkan pekerjaan mereka untuk memudahkan mobilisasi dana masyarakat.
Dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh benefit yang murah dan logis dan dibuat penelitian untuk memastikan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat di Kabupaten Bogor.
Daftar kepustakaan ; 23 (1994-2002)

Potential Health Insurance Analysis in District of Bogor year 2000The problem of inadequate health care is a major concern for people throughout the world today. In Indonesia all health care expenses sources were dominated by personals expenses, health care expenses paid by a third party I insurances relatively low. That is why a good quality health care services access a bit difficult to acived, causing a high unmeet need especially among low income communities.
To accommodate the needs for a good quality community health care services, that are reliable with reachable prices for all societies a health insurance are mostly needed, accompanied with its member potential review.
The potential, commercial, and social efforts of a health insurance company based on Bogor district social, economy, and geographic character are the objectives of this research.
This research descript the mathematical and economical of an operational research based on year 2000 secondary data of the ATP/WTP Bogor district. The data sample contains various households as much as 3.353 household.
The research shown that 16,43% is a maximal commercial health insurance potential member premium for out patience package, 5,39% are employment and 48% as the highest georaphio potential are in the rural.
The minimum potential member of a commercial health care insurance are 79,86% . The highest potential are informal labor (23,94%) and 62% are in the rural area.
Based on the inpatience maximal premium benefit, 88,51% are comercial health insurance potential membered, 23,94% are informal labour and 62% are in the rural area.
The inpatience minimum premium package has the highest 92,07% commercial health insurance member, we could see that 27,77% highest potential are informal labour , and 62% are in the rural area.
Based on the premium health services mix benefits (out patience and inpatience) by Potential commercial health insurances are 14,75%.The highest potential which are employment (5%) and 46% are in the rural area.
The mix benefit (out patience and inpatience) of health minimum premium package services 74,87% are the commercial health insurance member. The highest potential which are informal labor (21,86%) and 62% are in the rural area.
Based on the benefit offer, the minimum package of inpatience services potential social health insurance member all of household.
The government must take efforts to provide this potential health insurance for the low income community with a social concept insurances and community development approach to mobilized their health community fund.
Reference : 23 (1994-2002)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13125
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lailatul Husna
"ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis beban dan variasi penggunaan biaya out-of-pocket pada pasien emergency non persalinan peserta PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cilandak tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan desain deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban biaya out-of-pocket adalah sebesar Rp387.329.317 atau sebesar 67,4% dari seluruh total klaim emergency non persalinan yang diajukan. Dari total biaya out-of-pocket tersebut, variasi penggunaan biaya out-of-pocket ini digunakan untuk pelayanan obat sebesar Rp167.495.186 (43,2%), untuk pelayanan perawatan (rawat inap) sebesar Rp133.061.105 (34,4 %), untuk biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp38.076.906 (9,8%), untuk biaya operasi sebesar Rp20.193.678 (5,2%), untuk biaya di ruang emergency sebesar Rp17.357.884 (4,6%), untuk biaya elektromedik sebesar Rp6.514.400 (1,7%), untuk biaya pemeriksaan radiologi sebesar Rp2.092.825 (0,5%), untuk biaya pemeriksaan patologi anatomi adalah sebesar Rp362.500 (0,1%), untuk biaya lain lain sebesar Rp2.174.833 (0,6%) dari total out-of-pocket. Proporsi biaya rata-rata out-of-pocket per orang dari variasi penggunaan biaya out of pocket adalah 66,4% per orang untuk biaya pelayanan obat; 40,1% per orang untuk perawatan (rawat inap), 44,5% per orang untu pelayanan laboratorium; 2,7% per orang untuk pelayanan operasi; 59,9% per orang untuk pelayanan di ruang emergency; 4,8% per orang untuk pelayanan elektromedik; 7,6% per orang untuk pelayanan radiologi; 1,3% per orang dari pelayanan patologi anatomi; dan 2,0% per orang untuk pelayanan lain-lain dari biaya yang diajukan per orang.

ABSTRACT
This study aims to analyze out-of-pocket spending and variation in out-of-pocket spending in emergency room visit non delivery of PT Jamsostek (Persero) Cilandak Branch Office beneficiaries in 2010. This study is cross sectional study with descriptive design through a quantitive approach. The result showed that the out-of-pocket spending burden amounts Rp387.329.317 or by 67,4% of the total claims. The variation in out-of-pocket spending are for drugs services Rp167.495.186 (43,2%), for inpatient services Rp133.061.105 (34,4 %), for laboratory sevices Rp38.076.906 (9,8%), for operating service Rp20.193.678 (5,2%),for emergency room visit Rp17.357.884 (4,6%), for medical electronic Rp 6.514.400 (1,7%), for radiology services Rp2.092.825 (0,5%), for anatomical pathology services Rp362.500 (0,1%), and for other services Rp2.174.833 (0,6%) of total out-of-pocket spending. Proportion of the average cost of out-of-pocket per member from the variation out-of-pocket spending was 66,4% per member for the cost of drug services; 40,1% per member for inpatient services, 44,5% per member for laboratory services; 2,7% per member for operating service; 59,9% per member for care at the emergency room; 4,8% per member for medical electronic services; 7,6% per member for radiology services; 1,3% per member for anatomical pathology services, and 2.0% per member for other services of total claim per member."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ratu Yayu Luthfah Sofwat
"ABSTRAK
Biaya pelayanan kesehatan cenderung meningkat, baik bersumber Pemerintah
maupun masyarakat. Namun peningkatan tersebut belum tentu meningkatkan mutu
pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu maka kenaikan biaya ini perlu
dikendalikan.
Hal ini juga terjadi pada RS Y yang menjadi salah satu Provider JPK
Jamsostek. Dalam mengajukan klaim opcrasi peserta JPK Jamsostek sexing terjadi
perbedaan klasifikasi tindakan opcrasi yang mengakibatkan tingginya klaim yang
diajukan oleh RS Y kepada IPK Jamsostek. Dengau adanya perbedaan klasitikasi
tersebut, rnaka klaim dari RS Y itu dikembalikan ke RS Y dan dfbayar sesuai
dengan klasiiikasi n1enurutJPK Jamsostek.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan klasiiikasi iindakan
operasi peserta JPK Jamsostek di RS Y. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data klaim RS Y mmtuk pasien peserta
JPK Jamsostck yang mengalami tindakan operasi,dan data primer bempa rekam
medis pasien peserta JPK Jamsostek yang mengalami tindal-can operasi di RS Y pada
tahun 2006.
Jumlah sampel adalah 263 pasien mencakup pasien poli bedah umum, bedah
mata, bedah orthopcdi, obsgyn dan bedah samfi
Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji statistik kai kuadrat (chi
square) didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang siguiiikan antara klasifikasi
menurut peneliti, klasifikasi menurut RS Y dan klasifikasi menumt JPK Jamsostck.
Dari basil penelitian juga terlihat bahwa poli yang memiliki ?ri'cl
sering mengalami perbedaan klasiiikasi tindakan operasi adalah poli obsgyn, dan poli
bedah umum adalah poli yang memiliki frekuensi tersering kedua yang mengalami
perbedaan ldasifikasi tindakan opcrasi.
Berdasarkan peneijti disarankan agar dalam mengklasiEkasikau tindakan
operasi agar melibadcan manajemen, komitc medik, dokter operator dan bendahara

ABSTRACT
Health services? cost tends to increase, not only in the government but also the
community. But these cost?s increased are not always increase the qualities that are
given. For that reason, these increased has to be under controlled.
This is also happened to Y hospital which is one of the provider of JPK
JAMSOSTBK. Continuing on members? operation claims of JPK JAMSOSTEK,
there are often differences of classification operation acts that cause high claim
submitted by Y hospital to JPK JAMSOSTEK With these differences of
classification, claims that are submitted will be retumed to the provider and paid as
the classification of IPK JAMSOSTEK.
The objective of this research is to sec the differences of classification
operation acts of the members of IPK JAMSOSTEK This research is an analytical
research with cross sectional design. The data used for this research are secondary
data which is claim data ofthe patients in Y hospital which is the members of JPK
JAMSOSTEK that has undergone the surgery, and primary data which is medical
records of the patients which is the members of JPK JAMSOSTEK that has
undergone the surgery in Y hospital on 2006.
Total samples for this research is 263 patients including patients of general
surgery, eye surgery, orthopedic surgery, obstetric and gynecologic, and neural
surgery.
From the result of the statistic test that is done by using chi square statistic
test, found that there is significant differences between classification operation acts
according to researcher, classification operation acts according to Y hospital, and
classification operation acts according to JPK JAMSOSTEK.
Based on this research, it is suggested that on classifying the operation acts,
managements, medical committee, operator doctors, and treasurer of Y hospital
should be involved. Besides that, filling up medical resume that is done by operator
doctors should be done more accurately.

"
2007
T34525
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanik Jodjana
"Salah satu kelornpok yang rentan terhadap masalah kesehatan adalah tenaga kerja. Biaya kesehatan pegawai/tenaga kerja untuk pelayanan kesehatan sebesar 19,94% pada tahun 2001 dan 18,72% pada tahun 2002. Komponen obat dalam pelayanan kesehatan mencapai sekitar 35% dari total biaya pelayanan kesehatan. Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT. Jamsostek Karawang diketahui hingga saat ini masih ada beberapa dokter yang tidak menuliskan resep sesuai dengan standar JPK Jamsostek dalam mengohati pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti beban biaya yang ditanggung peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang akibat jenis peresepan obat rawat jalan yang non standar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei untuk mengetahui total biaya yang timbul akibat jenis peresepan obat non standar pada peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari resep obat yang ditagihkan apotek kepada PT. Jamsostek cabang Karawang pada bulan Januari sampai dengan Febuari tahun 2007. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 412 lembar resep dengan jumlah items obat sebanyak 1360. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata beban biaya yang ditanggwag pasien adalah sebesar Rp 25.886,425%) dengan rentang Rp 360,- sampai dengan Rp 337.560,- sedangkan rata-rata yang ditanggung Jamsostek adalah sebesar Rp 76.194,475%) dengan kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 816.030,-.
Rata-rata beban biaya yang ditanggung JPK Jamsostek clan peserta di bagian poliklinik paru paling besar dibandingkan dengan poliklinik yang lain. Prosentase peresepan obat generik berlogo pada. JPK Jamsostek lebih kecil dibandingkan dengan penulisan obat bermerek dari total resep obat yang ada. Masih ada poliklinik yang peresepan obatnya polifarmasi untuk itu perlu dibuat pedoman pengobatan yang rasional di rumah sakit agar tidak terjadi polifannasi.
Selain Ikatan Kerja Sama juga dibutuhkan komitmen dan sanksi yang kuat antara badan penyelenggara clan provider. Masih dibutuhkan penelitian farmakoekonorai lebih lanjut mengenai beban biaya yang ditanggung balk badan penyelenggara JPK Jamsostek maupun peserta path provider yang lain.

One of the groups which were sensitive to health problem is worker. Health expenses of workers for health services equal to 19,94 % in the year 2001 and 18,72 % in the year 2002. Drugs component in health services around 35% from total cost service of health. From pre survey which done in PT. Jamsostek Karawang known until now there are some doctors which do not write down recipe as according to standard of JPK Jamsostek in curing patient.
The objective of this research to account the burden of cost beneficiaries Jr% Jamsostek in RSUD Karawang as a consequence of type Prescription of drug which non standard. Type of this research is survey to know arising out total cost effect of type prescription of drug non standard at beneficiaries of JPK Jamsostek in RSUD Karawang. Data was used from drug recipes beneficiaries PT. Jarnsostek branch Karawang in January Until Febuari year 2007.
From the result known that the average of burden cost beneficiaries is Rp 25.886,- (25%) with coverage between Rp 360,- to Rp 337.560 and the average of burden cost of Jamsostek is Rp 76.194,475%) with coverage between Rp 500,- to Rp 816.030,-
Percentage prescription of generic drugs in JPK Jamsostek still small compared to with writing of drug have brand from totalizing existing drug recipe. Polyclinic has prescription that indicated of polyphannacy. Existence of guidance of rational medication in hospital in order not to happened polypharmacy. It was required strong sanction and commitment between insurer and provider. Still required another pharmacoeconomy research regarding good accounted on charges of JPK Jarnsostek and beneficiaries for other provider to equip result of this research.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34319
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Setiawan
"ABSTRAK
Tingginya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia
tidak diikuti dengan tingginya angka pekerja yang dilindungi dalam program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Data menunjukkan bahwa
jumlah pekerja yang dilindungi dalam program JPK baru sebanyak 3.061.098
(Jamsostek, 2012) masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang
bekerja yaitu sekitar 109 juta orang (2,97%). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui berbagai faktor terkait dan dominan yang mempengaruhi seorang
manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengikutsertakan
pekerjanya pada program Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PT Jamsostek
(Persero) di Wilayah III Cirebon. Penelitian dilakukan dengan rancangan cross
sectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh seluruh
manajemen yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program
JPK. Dimana untuk satu perusahaan diwakili oleh satu orang manajemen
perusahaan yang telah ditunjuk sebagai responden dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis multivariat regresi logistik ganda metode stepwise
diperoleh informasi bahwa faktor keyakinan terhadap program JPK merupakan
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk
mengikutsertakan pekerja dalam program JPK (p-value= 0,026). Dalam hal ini,
responden (manajemen) yang memiliki keyakinan tinggi terhadap program JPK
memiliki kemungkinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JPK 15
kali dibandingkan responden (manajemen) yang memiliki keyakinan rendah
terhadap program JPK. Olehkarenanya, Manajemen PT Jamsostek (Persero)
beserta jajarannya harus dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan
kepada peserta, dengan tujuan agar kepercayaan peserta terhadap penyelenggara
program Jamsostek dapat terus meningkat dan terjaga. Pengembangan/perluasan
manfaat program Jamsostek khususnya JPK juga diperlukan agar layanan program
JPK dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh peserta.

ABSTRACT
The high number of labor force and the number of people who work in Indonesia
is not followed by a high number of workers covered under the Health Insurance
program (JPK) of Social Security. Data shows that the number of workers
covered under the program JPK as much as 3.061.098 (Social Security, 2012) is
far when compared to the working population of about 109 million people
(2,97%). This study aims to determine the various factors that affect the relevant
and dominant a company management in decision making to include workers in
health insurance program (JPK) of Social Security PT (Persero) in Region III
Cirebon. The study was conducted with a cross-sectional design an quantitative
approaches. The study population was all over the entire management of the
company are listed as active particiants in the program JPK. Where one company
to be represented by one management company that has been designated as the
respondents in this study. Based on the results of multiple logistic regression
multivariate analysis stepwise methode was obtained that the confidence factor of
the JPK is the most dominant factor of influence on management decisions to
include workers in the JPK (p-value=0.026). In this case, the respondent
(management) that have a low confidence on JPK. Therefore, Management of
Social Security PT (Persero) and its staff should be able to continue to improve
the quality and speed of services to participants, including extending the benefits
of the Social Security program services, with the aim that the participants trust the
organizers of the Social Security program may continue to rise and awake.
Development/expansion of the Social Security program (JPK) specifically
benefits also needed for service JPK program can be felt by the participants."
Universitas Indonesia, 2013
T35922
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Akip
"Perusahaan peserta Jamsostek yang menunggak iuran banyak dikarenakan kenakalan (delinquency), mismanajemen dan faktor eksternal yang tidak mendukung. Oleh karena itu diperlukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Account Receivable turnover yang optimal dan untuk melihat sejauh mana efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan penagihan piutang iuran perusahaan pada PT. Jamsostek (Persero) khususnya Kantor Cabang Gatot Subroto.
Kerangka implementasi pengelolaan dan penagihan piutang iuran berada dalam lingkup strategi perusahaan. Analisis SWOT yang dimulai dengan menganalisis lingkungan eksternal maupun internal perusahaan dipergunakan untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi perusahaan, untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh PT. Jamsostek (Persero) khususnya cabang Gatot Subroto dalam penyelesaian piutang iuran perusahaan Program Jamsostek.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan bantuan data pendukung yang bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, selain itu dilakukan pula wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan Program Jamsostek, seperti petugas perusahaan yang ikut Program Jamsostek, Kepala Kantor Cabang, Kepala Bidang Pemasaran dan Petugas Lapangan (Account Officer) PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gatot Subroto.
Hasil analisis SWOT matrix PT. Jamsostek (Persero) khususnya Cabang Gatot Subroto menunjukkan pada posisi kuadran 2 yaitu dalam posisi stabil, strategi korporasi yang sesuai adalah "selective maintenance" artinya aktivitas yang harus dilakukan bersifat preventif secara selektif dan kehati-hatian, disamping itu pencatatan keuangan dan penyajian data keuangan harus tepat waktu dan akurat (real time.) dan untuk memperkecil piutang iuran perusahaan dilakukan dengan usaha administrasi dan usaha manajerial."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanny Ricardini
"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia Sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Pada dasawarsa terakhir ini Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, masih relatif tinggi yaitu sebesar 3751100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1997 Angka Kematian Thu di Indonesia sebesar 3341100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu ini termasuk tertinggi sekitar 3-6 kali dibanding negara ASEAN lainnya.
Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang proses pengelolaan program pelayanan antenatal di Puskesmas Kota Karang dan Way Laga meliputi proses pengkajian, perencanaan, penggerakkan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian. Di samping itu ingin diketahui juga tentang komitmen pimpinan Kepala Dinas, Kepala Puskemas dan Camat terhadap pengelolaan pelayanan antenatal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meialui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Kota Karang dan Puskesmas Way Laga, Camat dimana kedua Puskesmas berada, serta Bidan Koordinator KIA di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat daiam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan program pelayanan antenatal di kedua Puskesmas sudah dilakukan dengan bails tetapi belum dilakukan dengan optimal karma pengelolaannya tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya bersifat insidental yaitu hanya dilakukan pada tahun-tahun tertentu kalau mereka sedang ada kesempatan atau apabila atau instruksi dari Dinas Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pelayanan yang bersifat komprehensif belum dilakukan secara optimal, terutama dalam melakukan anamnesa, pemeriksaan umum (fisik dan psikologis), dan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil.
Disarankan agar pengelolaan pelayanan antenatal dilaksanakan menyeluruh dan terpadu yang dilakukan secara teratur setiap tahun. Pelaksanaan pelayanan antenatal sedapat mungkin dilakukan secara komprehensif, sehingga deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dapat dicapai.

Analysis Management Proses of Antenatal Service Program at Kota Karang and Way Laga, in Kota Bandar Lampung Distric on 2003Health development is an integral part of the national develpoment. The Government has declared health, as a development movement to be the nasional strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of heath organizations needed is public health center (PHC). On the recent years the Maternal Mortality Rate (MMR) based on the Household Health Survey, 1995 it was still high as 3751100.000 live births, and based on Indonesia Health Demographic Survey, 1997 the MMR in Indonesia was 334/100.000 live births. It is the highest rate if compared with the ASEAN countries.
The objective of this study is to obtain the information on the process of management program on antenatal service at Kota Karang and Way Laga Health Centers, it coverings the review process, planning, motivating and implementation, and also controlling and its assessment. Despitefully wish known also about commitment of head of instance leader, head of the Health Centers and head of district to antenatal service management.
This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health departement, the head of public health center Kota Karang and Way Laga, and both its subdistrict heads, and also midwife coordiantor KIA in second health centers, to doing analyzed document. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript, analysis technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and indentified into some topics.
Based on the result of this study, it can be concluded that the process of management program on antenatal service at two Health Centers has been conducted in good order, however it has not conducted in optimal yet, since their management are not conducted in entirely. It only conducted on the certain years, if there were opportunities or if there was special instruction from Kota Bandar Lampung instance. Working service for having the character of comprehensive not yet been conducted in an optimal fashion, especially in doing anamnesa and general check-up (physic and psychology), and also education to the pregnant mothers.
It is suggested that the management of antenatal service should be conducted in entirely and integrated in regularly and in each year. The implementation of antenatal service as could as possibly comprehensively, so early detection for pregnant mothers with high risk can be achieved.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T 12840
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ester Oktaviani Angelica
"Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penggunaan masker menjadi salah satu langkah preventif yang direkomendasikan oleh WHO dan terbukti efektif dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Namun terdapat perbedaan implementasi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kebijakan penggunaan masker di berbagai negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan kebijakan di berbagai negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan menggunakan empat online database yaitu PubMed, ProQuest, ScienceDirect dan Scopus. Kriteria insklusi yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa inggris, merupakan literatur yang dipublikasi tahun 2020 sampai 2022, artikel tersedia dalam bentuk full-text dan fokus membahas perbedaan kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan 10 studi literatur terpilih yang menunjukkan bahwa terdapat 5 kategori kebijakan penggunaan masker di berbagai negara yaitu; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, dan required outside-the-home at all time. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara antara lain: perbedaan instrumen epidemiologi COVID-19, politik, policy demands, budaya, dan angka capaian vaksinasi. Ditemukan juga bahwa kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 bersifat time dependent.

In the face of the COVID-19 pandemic, the use of face masks is one of the preventive measures recommended by WHO and has proven effective in preventing the spread of COVID-19 infection. However, there are differences in the implementation of policies on the use of masks in various countries. Therefore, this study was conducted to determine the description of face masks policy in various countries and the factors that influence the differences in policies in these countries. The method used in this research is a literature review using four online databases, namely PubMed, ProQuest, ScienceDirect and Scopus. The inclusion criteria applied in this study include: available in both Indonesian and English, literature published from 2020 to 2022, articles available in full-text form and focus on discussing differences in policies on the use of masks during the COVID-19 pandemic in various countries. This study uses 10 selected literature studies which show that there are 5 categories of face mask policies in various countries, namely; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, and required outdoors at all times. This study also found that the factors that influence the policy on the use of masks in various countries include COVID-19 epidemiological instruments differences, politics, policy demands, culture, and the level of vaccination achievement. In addition, it was also found that the policy on the use of masks during the COVID-19 pandemic is time dependent."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>