Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik yang diterima penulis, bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus juta lebih itu, baru dua persen (2%) masyarakat Indonesia yang benar-benar menikmati pendidikan tinggi termasuk yang melanjutkan studinya diluar negeri. Jadi benar-benar dapat lihat betapa masyarakat Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Khusus dibidang hukum penulis berharap agar para Notaris yang ada, melibatkan dirinya untuk peduli dengan nasib masyarakat atau penduduk sekitar,dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum khususnya mengenai kenotariatan dan pertanahan. Diharapkan pada akhirnya hukum merupakan suatu ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan mengakuinya sebagai suatu kewajiban hukum, yang pada awalnya masyarakat tersebut tentu harus sadar hukum terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu strategi komunikasi yang tangguh agar dapat diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Dilain pihak para Notaris juga dapat mempromosikan kehadirannya sebagai Notaris apabila pada saat "mengiklankan" dirinya itu dikaitkan dengan penyuluhan mengenai kepastian hukum. Salah satu syarat pokok yang melandasi terlaksananya strategi tersebut, adalah terbukanya komunikasi dan informasi antara pihak yang terkait. Guna tercapainya komunikasi yang efisien dan efektif, maka hal tersebut perlu didukung dengan aktivitas yang komunikatif dari para aktivis-aktivis hukum, khususnya para Notaris dan organisasi serta para pihak yang terkait yang memungkinkan akses dan pengertian terhadap masyarakat yang dimaksud secara tepat dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan desk research, observasi terhadap kegiatan Notaris dan pengkajian tarhadap permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dijumpai dan perlu diatasi yaitu terdapatnya "Lack of Information" dan perbedaan "Term of Reference" antara pihak yang berkomunikasi. Disamping itu perlu diperhatikan overlapping of interest (pautan kepentingan) antar pihak yang berkomunikasi serta 'lancarnya arus komunikasi' atau terstrukturnya komunikasi antar pihak selaku agent of information, yaitu para Notaris, para Pakar Hukum, Organisasi (I N I - I P P A T), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya disarankan penerapan Model komunikasi personal (Woord of Mouth), dan non personal dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dipergunakan sebagai sarana atau tempat pengumpulan informasi serta sebagai pelaksana program komunikasi tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa publik relation (PR) serta pemanfaatan media sangat mendukung untuk dapat dilaksanakannya program tersebut."

"Tesis ini membahas kompetensi inti industri di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode Analythic Hierarchy Proces (AHP) kemudian melakukan strategi pengembangannya dengan metode Interpretive Structural Modelling (ISM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menjaring pendapat dari para pakar dan masyarakat juga melakukan seri diskusi pakar (Focus group discussion, FGD) untuk mendapatkan masukan mengenai strategi pengembangan kompetensi inti. Dari hasil pengolahan data menggunakan AHP diperoleh bahwa kompetensi inti Kabupaten Tangerang adalah industri tekstil dan produk tekstil. Pengembangan kompetensi inti dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap awal (dukungan kebijakan pemerintah, dukungan lembaga keuangan dan pembangunan infrastruktur), tahap utama (restrukturisasi mesin dan pengembangan sumberdaya manusia), serta tahap akhir (peningkatan produktivitas dan penguatan klaster industri).

---

This thesis discusses the core competence of industry in Tangerang Regency using Analythic Hierarchy Process (AHP) and then performs strategy development, with Interpretive Structural Modeling (ISM) methods. The method used is a questionnaire to solicit opinions from experts and community members and conduct a series of expert discussions (Focus group discussion, FGD) to gets input for strategy development of core competence. From the data processing using the AHP, it was found that the core competence of Tangerang Regency is the textile industry and textile products. The core competence can be developed through three stages: early stage (the support of government policy, financial support and infrastructure development), the main stage (engine restructuring and development of human resources), and the final stage (increasing productivity and strengthening of industrial cluster)."

"ABSTRAKPemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 TentangBea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dalampelaksanaannya masih dihadapkan pada permasalahan daripihak Wajib Pajak, antara lain : masyarakat belumsepenuhnya mengetahui dan memahami pemberlakuan peraturantersebut. Masyarakat merasa keberatan atas pungutan PPh.Sejalan dengan itu ada praktek-praktek seperti pemecahanpengalihan hak atas tanah dan bangunan, pencantuman NomorObyek Pajak yang tidak sesuai dengan sebenarnya, Keberatanatas besarnya Nilai Jual Obyek Pajak, keluhan terhadappungutan dalam proses legalisasi. Sementara itu dari pihakPelaksana Pajak masih sering kurang teliti dalampemantauan, penelitian tentang kebenaran materil dan darisegi kuantitas banyaknya Pelaksana Pajak juga tidak sesuaidengan jumlah Wajib Pajak; Disamping itu dari pihak-pihaklain yang turut membantu dalam pelaksanaan pemungutan PPhdan BPHTB antara lain Notaris/PPAT mempersoalkan apakahturut bertanggung jawab atas pengisian Surat Serotan BPHTBatau Surat Setoran PPh. Oleh karenanya Undang-Undangtersebut perlu dikaji dari sudut teori pemungutan pajak,asas-asas perpajakan, asas-asas antara lain yangdikemukakan oleh Adam Smith dan syarat pembentukanperaturan perpajakan serta dapat disempurnakan denganmenggunakan metode deskriptif analisis. Pelaksanaanpemungutan PPh dan BPHTB perlu didukung oleh sumber dayamanusia (pelaksana pajak) baik secara kualitas berprilakujujur dengan kuantitas dapat menunjang tercapainya targetpajak. Sedangkan untuk Notaris/PPAT perlu ada ketegasanbahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap kebenaranmateril pengisian Surat Setoran BPHTB ataupun pelaksanaanpembayaran PPh sehubungan dengan tugasnya dalam membuatakta."

"Otonomi Masyarakat desa sebagai jalan tengah bagi kebuntuan perdebatan antara otonomi asli dimaknai sebagai otonomi adat dan otonomi yang diberikan. Otonomi masyarakat desa berarti masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa bukan pemerintahan desa.Setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan UU No 22 tahun 1999, otonomi masyarakat desa belum terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan dua faktor utama yaitu 1) faktor internal meliputi kandungan kapital manusia, fisik, ekonomi dan sosial yang tersedia dalam sistem serta 2) faktor eksternal yaitu pengaturan birokrat diaras desa.Sebagai panduan penentuan arah studi peneliti merumuskan 3 hipotesis kerja pertama, intervensi birokrat diaras desa sangat tinggi. Kedua, kapital yang dimiliki Pemerintahan Desa lebih tinggi dibandingkan kapital Civil Society dan Pelaku Ekonomi dan Ketiga distribusi Kapital ke dalam governance desa bersifat elitis.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil desa Hegarmanah dan Cikeruh, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dimana kasus dipelajari. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola pengaturan desa oleh birokrasi diaras desa dan mempelajari jenis, bentuk dan ketersediaan kapital governance desa (village governance). Hasil penelitian digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan elemen governance desa guna mewujudkan otonomi masyarakat desa. Strategi yang dimaksud adalah alternatif cara agar ketiga governance desa mampu melakukan swa organisasi dan pengaturan desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masyarakat desa belum terwujud disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa setelah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan belum memberikan peluang bagi governance desa untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh 1) masih kuatnya pengaturan desa oleh birokrat diaras desa baik berupa Peraturan Daerah yang tidak partisipatif maupun melalui Surat Keputusan Bupati yang sangat rinci sehingga penyeragaman desa tidak lagi secara nasional melainkan di lingkup kabupaten 2) Civil society yang ada ditingkat kabupaten mayoritas Tipe I Horizontal dimana kegiatannya terutama dibidang pendidikan sehingga kontrol terhadap pemerintahan daerah (Bupati dan DPRD) tidak ada. Civil society tipe II vertikal kondisinya masih tahap konsolidasi karena baru dibangun tahun 2002.Kuatnya pengaturan birokrat Kabupaten ini sesungguhnya dimulai dari pedoman pengaturan desa yang diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa ada juga yang mendorong terwujudnya otonomi masyarakat desa yaitu 1) ditetapkannya peraturan daerah tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa, 2) pelimpahan kewenangan sebagian dari kewenangan Bupati pada Camat sehingga Camat bukan atasan Kepala desa, 3) terbukanya peluang desa untuk membangun kemandirian keuangannya melalui kelembagaan baru yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Perubahan di desa juga terjadi misalnya 1) kelembagaan masyarakat di desa semakin berkurang , 2) munculnya kelembagaan baru seperti BPD dan LPM 3) pergeseran hubungan desa dengan birokrat diaras desa 4) meningkatnya pengaturan desa oleh pemerintahan desa.Kandungan kapital governance desa sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Kandungan kapital ini sangat menentukan pola interaksi diantaranya. Kandungan kapital manusia pemerintah desa lebih rendah dibanding kapital manusia BPD. Namun kandungan kapital lainnya seperti fisik, ekonomi dan sosial lebih kuat pemerintah desa. Hanya saja posisi BPD secara normatif menempatkan BPD sebagai pengawas pemerintah desa sehingga hubungan diantara keduanya bukan sejajar. BPD sedikit lebih tinggi diatas Pemerintah desa.Kandungan kapital pelaku ekonomi organisasi standar lebih rendah dibandingkan kapital pelaku ekonomi organisasi sukarela. Sikap kemandirian pelaku ekonomi sukarela lebih tinggi disbanding pelaku ekonomi standar. Hai ini disebabkan dalam pelaku ekonomi sukarela telah terbangun sistim akumulasi kapital internal dan sistem distribusi kapital eksternal yang merata bagi komponen pendukungnya khususnya untuk Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor (KPWJ). Sementara itu, pelaku ekonomi organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah dan mekanisme swa organisasinya belum berjalan.Kapital Civil society organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah. Organisasi ini memperoleh kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara kapital organisasi sukarela bersifat lebih mandiri dibandingkan organisasi standar. Meskipun kurang mendapat perhatian pemerintah, civil society jenis ini tetap melaksanakan kegiatannya namun tersendat-sendat akibat belum optimalnya akumulasi kapital internalnya terutama kapital ekonomi.Pemerintah desa sebagai saluran bertemunya kepentingan negara (kabupaten) dengan masyarakat sehingga pemerintah desa merupakan saluran bagi perolehan kapital diluar sistem elemen governance desa. Namun distribusi kapital melalui saluran ini khususnya kapital ekonomi seperti dana perimbangan kabupaten dan desa dan proyek masuk desa masih sangat elitis. Kapital eksternal terutama digunakan oleh pemerintah desa, BPD dan organisasi standar yang dekat dengan pemerintahan desa seperti Kelompok Tani (KIN), Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna (KT). Otonomi masyarakat desa yang digagas dalam thesis ini mencakup otonomi masyarakat desa dalam hal memilih pemimpinnya, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, otonomi masyarakat desa dibidang pembangunan dan otonomi masyarakat desa dibidang keuangan."

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial. Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."