Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa globalisasi perdagangan perlu diantisipasi oleh semua negara sehingga dapat diperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai institusi tunggal yang menangani kebijakan di bidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menerapkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif dan berdaya saing, serta dapat mengakomodir pilihan-pilihan pengguna jasa kedalam sebuah colletive outcomes. Adapun variable-variabel yang dapat digali dalam penelitian ini adalah variable kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, kerjasama dan variable keberhasilan penerapan kebijakan yang menjadi muara dalam penelitian ini. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Apakah diantara variable-variabel yang diteliti tersebut saling mempengaruhi, seberapa kuat apabila saling berpengaruh dan kearah mana hubungan pengaruh tersebut? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dikembangkan lima hipotesis yang akan diuji.Data berasal dari 100 pengguna jasa Bea dan Cukai Wilayah semarang, diolah menggunakan analisis Statistical Product and Service Solution for Windows versi 12 (SPSS). Dari penelitian diperoleh hasii bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, kepuasan berpengaruh positif terhadap komitmen, kepuasan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, kepercayaan berpengaruh positif terhadap komitmen, komitmen berpengaruh positif terhadap kerjasama, dan terakhir kerjasama antara Bea dan Cukai dengan pengguna jasa berpengaruh positif terhadap peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan kepabeanan.Akhir dari penelitian ini juga menghubungkan antara hasil penelitian dengan implikasi teoritis dan manajerial. Dalam implikasi manajerial dinyatakan bahwa pihak Bea dan Cukai dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan yang dipilih melalui pengelolaan faktor-faktor kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, serta membangun kerjasama yang positif dengan pengguna jasa. Keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya."

"ABSTRAKCukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai dan permintaannya bersifat inelastis terhadap harga, sedangkan minuman berkarbonasi merupakan barang yang belum dikenakan cukai, tetapi saat ini menjadi wacana pemerintah, dan permintaannya bersifat elastis terhadap harga. Tarif yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah untuk minuman berkarbonasi lebih rendah dari wacana pemerintah (wacana pemerintah 37.8% sedangkan tarif seharusnya menurut skripsi ini adalah 29.07%). Tarif cukai untuk rokok yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah dalam skripsi ini berkisar antara 114% sampai 162%. Tarif cukai rokok maksimum menurut undang-undang adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Artinya tarif cukai rokok masih belum cukup tinggi untuk menghasilkan penerimaan cukai maksimum bagi pemerintah."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"Penelitian ini membahas kebijakan yang mengatur kunjungan yacht wisatawan asing ke Indonesia dalam rangka pariwisata. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa yacht yang digunakan sebagai alat transportasi dikategorikan sebagai barang Impor Sementara yang kemudian pemilik selaku pengimpor harus menyerahkan Jaminan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: implementasi kebijakan pada pelabuhan Benoa, Bali dan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun masih ditemukan banyak kendala-kendala seperti peraturan yang belum aplikatif, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, kurangnya pemahaman agen pada peraturan khususnya agen yang pemiliknya berkewarganegaraan asing, wisatawan yang tidak patuh pada peraturan, dan Indonesia belum meratifikasi Karnet Ata.

---

This thesis discusses the policy that regulate foreign tourists yachts whose visiting to Indonesia in context of tourism. That policy specifies that yachts used to transport classified as Temporary Import then the owner as an importer must submit the warranty. This study raised two issues, policy implementation at Benoa harbor, Bali and constraints that arise in the implementation of these policies. This thesis used a qualitative approach.The results of this thesis showed that implementation has been carried out in accordance with the regulations but many of the constraints that arise in the process of implementation such as regulations not applicable, lack of coordination among government agencies, lack of understanding of the regulatory by the agency especially agency that belongs to foreigner, tourist who do not obey the rules, and Karnet Ata that have not ratified by Indonesian government."

"Penulisan tesis ini dilatar belakangi fenomena organisasi pada saat ini yang harus mengutamakan pelayanan dari pada pengawasan yang ketat dan pelayanan yang berbelit-belit. Hal ini dimaksudkan agar supaya pelanggan merasakan kepuasan dalam memperoleh pelayanan sehingga pelanggan akan kembali untuk membeli produk pelayanan yang diberikan oleh provider. Organisasi yang menerapkan pelayanan untuk memuaskan hati pelanggan akan tetap survive. Oleh karena itu, organisasi pada saat ini harus berani berubah dari pola pengawasan yang ketat menjadi pelayanan yang memuaskan hati pelanggan, karena organisasi yang tetap mempertahankan status quo akan ditinggal pelanggannya, yang pada gilirannya nanti akan mati, sebagaimana pendapat pakar konsultan manajemen C.K. Prahalad, yang mengatakan : "lf you don 't change, you will die".Sejalan dengan hal itu, dalam misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Soekarno-Hatta (yang merupakan obyek penelitian) menyatakan : ?Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat?. Dengan ketetapan misi tersebut menuntut segenap aparat pelayanan (provider) dalam melakukan pekerjaan/pelayanan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan (pelanggan dalam hal ini adalah pengguna jasa kepabeanan di bidang ekspor).Namun, kenyataan yang dihadapi masyarakat dalam mencari pelayanan yang baik dan berkualitas masih jauh dari harapannya. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang berpendapat bahwa dalam berurusan dengan birokrasi akan selalu dihadapkan pada pelayanan yang berbelit-belit, lamban, dan menjengkelkan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menilai di tubuh birokrasi itu sendiri terdapat sindiran ?kalau ada yang bisa dipersulit kenapa harus dipermudah".Berangkat dari pola fikir tentang fenomena organisasi pada saat ini yang harus mengutamakan pelayanan, visi organisasi pada obyek penelitian, dan sindiran dari masyarakat yang memperoleh pelayanan, maka penulis tertarik untuk mengetahui :a. Bagaimana kualitas pelayanan kepabeanan di bidang ekspor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Soekarno-Hatta ditinjau dari kesenjangan pelayanan yang diterima dan yang diharapkan oleh pelanggan/pengguna jasa ?b. Apakah ada hubungan antara karakteristik pelanggan/pengguna jasa dengan tingkat kepuasan dalam memperoleh pelayanan ?Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, metode survei dengan pendekatan cross-sectional survey, pengumpulan data primer dan sekunder, serta pengambilan sampel sebanyak 125 responden dari 180 orang pelanggan/pengguna jasa kepabeanan di bidang ekspor melalui kuesioner berskala Likert. Pengolahan data melalui teknik Statistik yang hasilnya digunakan untuk mengukur servqual pada Gap ke-5.Berdasarkan hasil pengolahan data yang dijabarkan dalam analisis dan interpretasi, maka hasil penelitian ini menyimpulkan :a. Kualitas pelayanan kepabeanan di bidang ekspor pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Khusus Soekamo-Hatta pada tingkat pemenuhan harapan pelanggan/pengguna jasa sesuai pengalaman yang dirasakan pelanggan/pengguna jasa hanya mencapai nilai sebesar 61%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kepabeanan di bidang ekspor pada Kantor Peiayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Soekarno-Hatta belum memuaskan pelanggan/pengguna jasa.b. Karakteristik pelanggan/pengguna jasa tentang jenis kelamin, dan pendidikan mempunyai korelasi dengan tingkat kepuasan pelanggan dalarn menerima pelayanan yang disediakan oleh provider.

---

The thesis was written on the grounds that the current organizational phenomenon had to prioritize services above stringent control and long-winding services. This was meant to make the customers satisfied when served so that they would return to purchase the products or services provided by the providers. An organization that applied customers satisfaction principles would survive. Therefore, at present the organization had to have the courage to change the stringet control to customers satisfaction services because those that preserved the status quo would lose the customers, which in turn, would evaporate as stated by the expert of the management consultants, C.K. Prahalad : ?If You don't change, you will die".

In line with that, the mission of Directorate General of Customs in the Customs Service Office and Soekarno-Hatta Type A Customs in particular (as the object of the research) stated that : ?the best services provided to the industries, trades and societies?. With the determination of such mission it demanded all elements of providers to have to orientate towards the customers satisfaction (those who received the customs services in export). However, the reality encountered by the society in searching for the good quality services remained far from their expectations. The majority of the society still perceived that when dealing with bureaucracy they would always be confronted with long-winding services, slow, and upsetting. Even worse, some said cynically that in bureaucracy ?if they could make it complicated, why simplified the matters?.

Based on such negative frame of mind on the organizational phenomenon at present therefore the writer was interested in identifying :

a. How where the customs quality services in exports in the Customs Service Office and Soekarno-Hatta Type A Customs in particular looking at the gap between the services provided and the customers expectations ?

b. Was there relationship between the customers? characteristics and their level of satisfactions ?

To obtain the answers from the above matters, the writer conducted a research with descriptive quantitative research, and used cross-sectional survey method, trough collecting primary and secondary data, as well as taking 125 respondents samples from 180 customers obtaining customs services in exports through questionnaires with Likert?s scales. The data processing employed statistical techniques and the Endings were used to scale servqual in the fifth gap.

Based on the results of the data collection elaborated in the analysis and interpretation, then the results of the research concluded the following :

a. the customs quality services in exports in the Customs Service Office and Soekamo-Hatta Type A Customs in particular in the fulfilment level of customers? satisfaction based on the customers experiences only reached 61%. This indicated that the customs services in exports in the Customs Service Office and Soekamo-Hatta Type A Customs in particular not yet satisfied the customers.

b. The characteristics of the customers regarding the sex, and education possessed correlation with the level of customers satisfaction in receiving services provided by U16 providers."

"