Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"

"Hubungan Australia - Indonesia berjalan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Australia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Hubungan Indonesia - Australia pada masa pasca perang dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan-perubahan ini mendorong Australia berperan secara aktif di IGGI, APEC, ARF, IMF dan organisasi-organisasi multilateral lainnya.Perkembangan hubungan Australia dari waktu ke waktu perlu dianalisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia dan Australia serta lingkungan dunia secara global. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan hubungan di bidang ekonomi antara Australia dan Indonesia berdasarkan tinjauan kebijakan ekonomi Indonesia di sektor perdagangan dan industri, yang dijalankan kedua negara tersebut.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijakan publik dan hubungan ekonomi antar negara. Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis. Dalam hal ini subjek atau pokok penelitian adalah kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia di sektor perdagangan dan industri yang dilakukan akibat hubungan antara Australia - Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Australia memiliki kepentingan yang cukup besar di bidang ekonomi di Indonesia. Hubungan Australia dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi dan tidak jauh pula dari masalah politik. Oleh karena itu, peranan Australia yang semakin aktif di dunia internasional dapat digunakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan hubungan antara Indonesia - Australia, dimana dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan peranannya di badan-badan organisasi multilateral."

"Pada awal Juli 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat roda perekonomian dalam negeri menjadi lumpuh. Krisis ini pulalah yang mendorong Indonesia untuk meminta bantuan lembaga internasional. IMF dalam hal ini sebagai Lembaga Keuangan Internasional memberikan bantuan dana serta membahas bersama langkah-langkah pemulihan krisis ekonomi tersebut, guna menstabilkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Pengambilan langkah-langkah dalam pemulihan krisis ini dilakukan melalui negosiasi di antara kedua belah pihak. Negosiasi ini tertuang kedalam suatu nota kesepakatan bersama yang disebut Letter Of Intent (LOI). Selama krisis moneter terjadi hingga tahun 2000, tercatat 15 buah LOI telah disepakati oleh IMF.Dengan diterapkannya LOI di Indonesia maka diberikan pula syarat-syarat dalam bentuk program yang harus dijalankan oleh Indonesia. Program-program tersebut dikenal dengan Program Penyesuaian Struktural (SAPs). Di dalam SAPs, IMF memberikan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia guna memperoleh bantuan dana. Program ini menyentuh seluruh sektor kehidupan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan pembangunan kehutanan.Mengingat SAPs IMF yang diterapkan di Indonesia begitu..luas dan permasalahan yang dibahas begitu universal, uraian mengenai SAPs terhadap kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia, maka dalam penulisan ini dibatasi pada kurun waktu 1999-2000 dengan permasalahan lebih ditekankan pada pengaruh serta dampak yang diberikan SAPs didalam kebijakan kehutanan di Indonesia.Adanya perbedaan sikap, tujuan yang ingin dicapai serta strategi yang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan LOI, menimbulkan kenyataan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia."

"Education is regulated as an important sector of service trade under the framework of General Agreement on Trade in Services (GATS). Regardless many potential benefits that countries might generate from trade liberalization, commitment to aforementioned sector remains unpopular among World Trade Organization (WTO) member countries since its inception in 1995. WTO members have specific conditions influencing their responses towards liberalization of education sector. Therefore, this literature review identifies differences as well as similarities of developed countries and developing countries to discover explanation behind countries’ acceptance or reluctance towards liberalization of education sector. This study also discusses principal issues regarding liberalization of education sector.

---

Pendidikan diregulasi sebagai salah satu bagian dari sektor jasa di bawah kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS). Meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari liberalisasi perdagangan, komitmen liberalisasi sektor pendidikan di antara negara-negara anggota WTO masih rendah semenjak institusi tersebut berdiri tahun 1995. Negara-negara memiliki beragam pertimbangan yang mempengaruhi responsnya terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, literature review ini mengidentifikasikan perbedaan serta persamaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk menemukan alasan di balik dukungan ataupun penentangan negara terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Tulisan ini juga mendiskusikan isu-isu utama yang berkenaan dengan liberalisasi sektor pendidikan."

"Sanksi ekonomi terus mengalami perkembangan, baik dari segi praktik, bentuk, dan aktor yang memberlakukannya, terlepas dari perdebatan yang terus berlangsung mengenai efektivitas dan dampaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mengkaji dinamika sanksi ekonomi dalam konteks hubungan internasional melalui analisis taksonomi atas 52 literatur yang relevan dengan tiga tema, yakni: (1) motif sanksi ekonomi; (2) efektivitas sanksi sebagai kebijakan luar negeri; dan (3) konsekuensi sanksi ekonomi. Fokus pertama adalah pada pengkategorian sanksi menjadi dua jenis motivasi: instrumental, yang bertujuan mengubah kebijakan negara target, dan simbolik, yang umumnya digunakan untuk memperkuat dukungan domestik Selain itu, tulisan ini mengevaluasi efektivitas sanksi, menunjukkan bahwa meskipun beberapa kasus berhasil, secara umum sanksi sering kali gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki dampak negatif yang luas pada ekonomi dan stabilitas politik negara target. Konsekuensi sosial dan kemanusiaan dari sanksi juga dibahas sebagai bagian dari dampak globalnya. Tulisan ini mendesak adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan multidisiplin dalam memahami pengaruh sanksi ekonomi, dengan menekankan pentingnya menggabungkan berbagai perspektif untuk menilai keefektifan dan etika dari penerapan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan wawasan terhadap dinamika sanksi ekonomi tetapi juga mengusulkan rekomendasi kebijakan yang strategis.

---

Economic sanctions continue to evolve in terms of their practice, form, and the actors who implement them, despite ongoing debates about their effectiveness and impact. Considering this, this paper examines the dynamics of economic sanctions in the context of international relations through a taxonomic analysis of 52 relevant pieces of literature focusing on three themes: (1) the motives behind economic sanctions; (2) the effectiveness of sanctions as a foreign policy tool; and (3) the consequences of economic sanctions. The first focus is on categorizing sanctions into two types of motivations: instrumental, aimed at changing the policies of the target country, and symbolic, generally used to strengthen domestic support. Additionally, this paper evaluates the effectiveness of sanctions, showing that while some cases are successful, in general, sanctions often fail to achieve the desired goals and have wide-ranging negative impacts on the economy and political stability of the target country. The social and humanitarian consequences of sanctions are also discussed as part of their global impact. This paper advocates for a more integrated and multidisciplinary approach to understanding the influence of economic sanctions, emphasizing the importance of incorporating various perspectives to assess the effectiveness and ethics of using sanctions as a foreign policy tool. Thus, this paper not only provides insights into the dynamics of economic sanctions but also proposes strategic policy recommendations."