Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.Saran yang diberikan adalah:1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien5.Pengadaan tim verifikator alamat.6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.8.Pengadaan kasir 24 jam9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

---

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).

In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.

This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.

From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.

From the research's results:

1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.

2. Deposit system for corporate company patients

3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure

4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services

5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department

6. Joint appointment in service area and financial area

7. Regularly informs account receivable patient

8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.

As suggestion are:

1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.

2. Develop necessary SOP at each step of collection.

3. Optimalization admission department function.

4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.

5. Develop a verificator patients address

6. Establish 24 hours cashier

7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.

8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable."

"Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar. Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

---

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.

When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.

To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.

The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.

Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.

It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

---

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.

This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.

Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.

This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.

Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang."

"Dunia usaha perumah sakitan nasional dewasa ini tidak terpisahkan dari situasi pasar global dan kondisi krisis ekonomi dimana tingkat persaingan yang ketat dan tingginya biaya pelayanan kesehatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan operasionalnya rumah sakit.Pengaruh tersebut perlu diantisipasi dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efsien dan efektif. Salah satu sumber pendapatan yang cukup besar berasal dari pelayanan pasien rawat inap. Namun transaksi pelayanan pasien rawat inap ini tidak seluruhnya dibayar tunai/kas, melainkan sebagian pembayarannya ditagih kemudian yang tercermin dalam saldo kumulatif piutang pelayanan.Data keuangan yang diolah dari Neraca dan Rugi Laba Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit meningkat secara bermakna sebesar 149,71 % pada tahun 2000. Sekitar 40 % dari pendapatan rumah sakit berasal dari pendapatan rawat inap. Sedang pendapatan rawat inap meningkat sebesar 156,46 % tetapi piutang pelayanan meningkatnya jauh lebih besar mencapai 245,98 %. Proporsi piutang pasien rawat inap terhadap pendapatan rawat inap ternyata meningkat secara drastis dari hanya 9,64 % pada tahun 1999 menjadi 15,16 % pada tahun 2000.Sehubungan dengan meningkatnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap tersebut, maka perlu mendapat perhatian khusus dan ditangani secara profesional. Hal ini mengingat bahwa piutang pelayanan adalah sumber dana likuid untuk mendukung operasional rumah sakit dan apabila tidak dikelola dengan baik, tentu akan mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab dari besarnya jumlah piutang pelayanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan pendekatan sistem yaitu input, proses dan output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap karena lamanya waktu dalam proses penyampaian surat tagihan kepada para debitur. Akibatnya tingkat pembayaran yang diterima rendah yaitu rata-rata 23;30% dan masih cukup tingginya jumlah saldo piutang yang tidak terbayar yang terakumulasi pada total piutang pelayanan bulan berikutnya rata-rata sebesar 76,70%. Disamping itu pula terdapat piutang yang berumur lebih dari 90 hari mencapai sebesar 39,75% dan total piutang pelayanan pasien rawat inap per 31 Maret 2000.Saran yang dapat diberikan adalah perlunya diingatkan para dokter dalam melakukan pemeriksaan wajib untuk mengisi hasil pemeriksaannya pada resume medik, dan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat kepatuhannya. Dengan demikian penataan rekening harian dan invoice tagihan pasien rawat inap dapat dikerjakan secara cepat dan akurat. Petugas penagihan dapat lebih cepat menyampaikan surat tagihan kepada para debitur yang jumlahnya mencapai 178 perusahaan. Selanjutnya perlu dipertimbangkan adanya batasan waktu dalam penyampaian surat tagihan, penambahan petugas dan kendaraan operasional roda dua agar dapat menjangkau lebih banyak debitur yang lokasinya tersebar di wilayah Jabotabek.

---

Analysis on Management of Collection Account Receivables of Third Party Inpatient Care at RS Haji Jakarta for the Year of 2000Nowadays, the business word of national hospitality can not he separated from global market situation and the economic crisis condition, in the full competition and the high prices of health services. It is fluencies to the sustainability hospital operations.

We need to anticipate the influence in order to process the resources that we have efficiently and effectively. One of the biggest resources of incoming is from in patient services. Unfortunately, not all of the transactions of patient are paid in cash, but a half of the payment is collected latter, which could be shown up in cumulative service debt balance.

The financial data was derived from the balance sheet and income statement of Haji Hospital Jakarta for the period of 1999 and 2000, It showed that hospital revenue has substantially increased for 149,71 % in the year 2000. Approximately 40 % of the revenues generated from inpatient care. Although revenue increased by 156, 46 %, however the balance of account receivable also increase by 245, 98 %. The proportion of account receivable as compared to patient?s revenue.

Because of the increase of the debt balance of the patient services, it is necessary to handle it professionally. It reminds that the debt service is a liquid resource to back the operationally of the hospital up, because if it didn't be proceed well, it would influence the work capital that we need.

This observation aims to get a description of the causal of the high total debt of the patient at Haji Hospital Jakarta with several approach systems are input, process and output. This observation is analytic descriptive which doing direct observation and making several interviews deeply.

From the result of the observation could be concluding that the causal of the high debt balance of patient was because of a very long process time giving the letter for the payment of the debt to the debtor. So, the total received payment from the debtor was still low, and the arrange or it was around 23,30 % and because the unpaid debt balance was still in high number which accumulated in total debt service for the next month would be around 76,70 %. Beside there were debts which had been more than 90 days, about 39,75 % of the total debt service of in patient per march, 31, 2000

The suggestions could be given are the extent necessary to remind the doctors when they do the obligation examine, the have to fill the result of the examination in to a medical status recorded card and to evaluate the level of the obedience. By doing that, the arrangement of daily payment and invoice debt of patient could be done fast and correctly. As well as, the debt collector could send the letter of the debt payment to a debtor faster, which the number of the debtor is 178 companies. For the next step, it is necessary to consider for giving a time limitation in sending the letter of the debt collector and the operational vehicles especially motorcycle, in order to reach more debtors in all of Jabotabek area."

"Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal krusial bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Selain melalui aspek pengobatan, aspek lain yang dapat  memengaruhi persepsi kualitas layanan adalah lingkungan fisik. Pasien akan menilai kualitas jasa rumah sakit yang tidak berwujud melalui lingkungan fisik yang konkret. Maka dari itu perhatian pada dimensi lingkungan fisik terbilang penting, mengingat pengaruhnya pada pembentukan persepsi kualitas layanan.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan lingkungan fisik dan dimensi-dimensinya terhadap persepsi kualitas layanan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Data primer diperoleh dari pengisian kuisoner sebanyak 200 orang. Lingkungan fisik dinilai dengan aspek kondisi lingkungan, tata letak fungsionalitas, tanda symbol, desain dan kebersihan, dan persepsi kualitas layanan dinilai dengan kualitas fungsional dan teknikal

Hasil penelitian : Hasil analisis menunjukan terdapat korelasi sedang antara lingkungan fisik dengan persepsi kualitas layanan, dimana aspek lingkungan fisik yang paling berhubungan dengan persepsi kualitas layanan adalah kondisi lingkungan. Sedangkan desain dan tanda symbol tidak terdapat hubungan.

Kesimpulan : Peningkatan lingkungan fisik melalui peningkatan kondisi lingkungan, tata letak ruang dan fungsionalitas dan kebersihan dapat membantu membangun hubungan yang kuat terhadap persepsi kualitas layanan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan lingkungan fisik melalui peningkatan pengelolaan fasilitas yang telah.

---

Background: Achieving good service quality is crucial for the Prabumulih General Hospital. Apart from the treatment, another aspect that can influence the perception of service quality is the servicescape. Patients will assess the quality of intangible hospital services through the concrete physical environment. Therefore, attention to the dimensions of the servicescape is important, considering its influence on the formation of perceived service quality.

Objective: This study aims to examine the relationship between the servicescape and its dimensions on the perceived service quality in inpatient unit at the Prabumulih General Hospital.

Methods: This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data was collected from a questionnaire filled out by 200 individuals. The physical environment was assessed based on environmental conditions, functional layout, symbols, design and cleanliness, and the perception of service quality was evaluated in terms of functional and technical quality.

Results: Based on statistical tests, it was found that the servicescape had a significant correlation between the physical environment and the perception of service quality, with environmental conditions being the physical aspect most associated with the perception of service quality. Meanwhile, there is no correlation found between design and symbols and the perception of service quality.

Conclusion : Improving the physical environment through the enhancement of environmental conditions, spatial layout, functionality, and cleanliness can help build a strong relationship with the perception of service quality. Therefore, it is necessary to improve the physical environment by enhancing the management of existing facilities"

"Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya harus ditunjang oleh data melalui Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dimana informasi yang dihasilkan akan bermanfaat bagi kegiatan manajemen Rumah Sakit, selain untuk monitoring pelayanan kesehatan individual. Penggunaan informasi dalam tingkat manapun membutuhkan informasi yang berkualitas yaitu relevan, berguna pada waktu yang tepat, dapat ditelusuri dan bebas dari kesalahan.Sejak tahun 2000 Rumah Sakit Harum telah memulai uji coba implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Oleh karena itu dibutuhkan suatu studi mengenai pengembangan SIMRS di Rumah Sakit Harum melalui analisis tahap-tahap pengembangan sistem yang sudah dilakukan. Analisis tahap-tahap pengembangan sistem ini menggunakan dan mengkombinasikan model-model dari beberapa konsep sehingga menjadi rumusan kerangka konsep, yaitu SDLC (System Development Life Cycle) yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi, PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang sering digunakan dalam peningkatan kualitas berkesinambungan (Continuous Quality Improvement) serta model IPO (input process-output) yang dapat digunakan untuk perencanaan strategik sebagai salah satu kegiatan dalam pengembangan sistem informasi.Model PDCA digunakan sebagai template atau panduan dalam tahap-tahap pengembangan sistem informasi, dengan beberapa aspek yang berkaitan di dalamnya diambil dan aspek-aspek yang diberikan dalam model SDLC dan PDCA. Panduan tersebut dapat diaplikasikan atau diterapkan pada semua jenis dan ukuran organisasi agar menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga informasi yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan tersebut dapat terus ditingkatkan kualitasnya, selain juga dapat meningkatkan kualitas sistem informasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tahap-tahap pengembangan yang dilakukan oleh RS Harum dalam pengembangan sistem informasinya serta membandingkan dengan tahap-tahap pada template pada kerangka konsep. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data kualitatif dengan telaah dokumen, observasi fisik dikonfirmasi dengan wawancara, serta wawancara mendalam. Informan dari studi ini adalah karyawan yang akan ditugaskan menjadi operator dalam sistem informasi yang berasal dari bagian akuntansi, rekam medis dan perawatan, dengan 2 karyawan yang diwawancara dari masing-masing bagian sehingga jumlah seluruh karyawan yang diwawancara adalah 6 karyawan serta 3 informan yang mewakili pihak manajemen serta 1 informan kunci.Dalam studi ini ditemukan bahwa belum dilakukan atau belum terpenuhinya beberapa komponen dalam sebagian tahap pengembangan sistem informasinya. Beberapa tahap yang belum terpenuhi tersebut berhubungan dengan dokumentasi yang menyimpan informasi perkembangan dan kendala yang dihadapi pada tiap tahap pengembangan; dokumentasi mengenai pelatihan dan model untuk operasional dan penanganan kesalahan (error handling); mengenai tim implementasi; mengenai penerimaan operator (user acceptance) serta mengenai organisasi pengelola sistem informasi.Proses pengembangan sistem informasi ini belum berjalan seluruhnya, atau masih melakukan beberapa proses uji coba. Untuk mendapatkan sistem informasi dengan fungsi yang maksimal dan sesuai dengan harapan atau tujuan dari pengembangan sistem informasi, sebaiknya dapat diperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan uji coba sistem dan untuk selanjutnya dalam kegiatan peningkatan kualitas, dapat diterapkan tahap-tahap yang disediakan model-model peningkatan mutu. Dalam tahap-tahap pada metode PDCA maupun SDLC terdapat contoh kegiatan dan alat ukur yang dapat dipergunakan. Juga disarankan untuk membuat semacam tabel praktis (untuk assessment) yang dapat membantu pendokumentasian mengenai perkembangan atau kendala yang dialami dalam proses pengembangan sistem informasi yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan analisis, menugaskan tim mutu untuk melakukan assessment tersebut, mememperbaiki persepsi operator melalui pelatihan yang kegiatankegiatannya dapat menumbuhkan rasa keterlibatan mereka, serta mempertimbangkan pengorganisasian pengelolaan informasi dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Harum.

---

Study on the Quality of Information System Development in Harum Hospital, Jakarta Timur, 2001Hospital is functioned as health service facility. A fine health service ought to be supported by health data through Health Information System (HIS). Adjacent to that, information that was created also useful to Hospital's management, besides its value to monitor individual health care. The use of information at any level requires qualified information that is, relevant, timeliness, verifiability and error free.Since the year 2000, Harum Hospital had started implementation trial for its Hospital Information System development. The study is done to analyze every phase on information system development that has made by Hospital. The analysis on phases of hospital information system development employs and combines some models as conceptual frame, with each model represent its area of expertise, those are: SDLC (System Development Life Cycle) which is frequently applied in information system development, PDCA (Plan-Do-Check-Act) as a model that is more often than not applied to improve quality continuously and IPO (Input-Process-Output) model which is usually applied to do a strategic planning as one of the activities to develop information system. Qualified information is generated from appropriate information system. The activities in this study is using phases given by PDCA as a template and using some of its applicable aspects with other relevant aspects were taken from subjects in SDLC and TO. The blending of SDLC and IPO into PDCA approach is expected to be applicable to all type and size of organization so, the following information system development can produce suitable information system and as well, the quality of information system can be improved continuously.The purpose of this research is to comprehend the information system development phases that is done by Harum Hospital and how well-suited are those if compared to phases in the template. Data were collected qualitatively with document review, tangible observation with interview and in-depth interview. The information source was choosen from the employees that will be functioned as operators in the information system, they are each 2 employees from accounting department, medical record and nursing with the total of 6 employees, plus 3 information sources that stand for management and 1 key informant.It is shown in this study that phases which are done in the information system development from the first phase to the phase of trial run were not completed entirely if it was compared with phases given by SDLC and PDCA. Phases that are not accomplish suitably was quite important, those are about documentation that kept information on positive changes and obstacle that happens in every phase; documentation about training, operations manual and error handling guidance; about information system institution in the organization; about implementation team; and about user acceptance.The trial and implementation in this information system development activity are not totally occupied and are doing the trial phase by the time this study was completed. To obtain system with maximum function and system that fits to the expectations or objectives of the information system development, it is recommended to give more notification on activities that can be done in system trial, while for the next quality improvement activities, other steps provided by quality improvement's model can be implemented. There are some example of activities and measurement in PDCA and SDLC phases. Those activities are very flexible and very applicable. It is also suggested to make a practical table to manage an assessment and to help recording the improvement or obstacle that occurs in the information system development phases, which it can be used in evaluation activities, it is much useful as well to revise operator's perception and their acceptance about information system through training and evaluation, and also to consider an information organization with a proper form that meets Hospital's needs."

"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya.Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan.Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti.Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT.Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya.Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources.In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance.Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians.This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing.Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks.It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works."