Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi.Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put.Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas.Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan.Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan.Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

---

Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making.A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach.This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview.The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff.The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee.After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management.After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community."

"Penggunaan obat rasional, kebijakan penggunaan obat dan program obat essensial disebar luaskan WHO sejak tahun 1985 dengan mengembangkan standar indikator penggunaan obat di fasilitas kesehatan yang menjadi standar global. Ketidak rasionalan peresepan dan penggunaan obat di Puskesmas banyak terjadi dan pada umumnya tidak disadari oleh petugas kesehatan yang ada. Ketidak rasionalan penggunaan obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping dan pemborosan biaya anggaran masyarakat (Utarini, 1999).Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 21 unit Puskesmas mempunyai kendala dalam pengelolaan obat di Puskesmas. Masalah yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan obat di Puskesmas yaitu masih adanya penggunaan obat yang belum sesuai dengan jenis kasus/pola penyakit (80% Puskesmas) dan ketidak sesuaian laporan penggunaan obat di Puskesmas (33,33% Puskesmas). Hal ini mengakibatkan laporan yang ada kurang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kebutuhan secara keseluruhan.Ketidak sesuaian laporan penggunaan obat menjadikan satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat sistem informasi pengelolaan obat di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Kemuning yang merupakan Puskesmas perawatan terlama di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan melaksanakan analisis sistem, disain sistem, hingga pengembangan sistem yang terkomputerisasi.Permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi pengelolaan obat di Puskesmas Bukit Kemuning terdapat pada input, proses dan output. Hasil analisis sistem ditemukan pengisian anamnesa pasien sangat rendah (40,0%) dan penegakkan diagnosa medis pasien sebesar 86,7%. Permasalahan terdapat pula pada waktu pencatatan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran obat baik dari Gudang Farmasi Kabupaten ke Gudang Obat Puskesmas (GOP) atau dari GOP ke unit pelayanan berupa pencatatan yang tidak lengkap. Sumber daya manusia pengelola obat di Puskesmas juga kurang memadai. Adanya pengisian laporan yang masih salah, data yang belum akurat, penegakan diagnosis yang belum sesuai dengan ICD 10 merupakan masalah yang lain. Didapatkan pula indikator penggunaan obat rasional yang tidak dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program.Rendahnya pencatatan anamnesis dan penegakkan diagnosa medis memperlihatkan bahwa standard Operating Prosedur (SOP) belum di jalankan dengan baik. Anamnesis dan penegakkan diagnosa medis akan menentukan jenis terapi yang diberikan. Terapi obat yang diberikan belum rasional terlihat dari penulisan resep yang mempunyai item obat per lembar 2-3 jenis obat masih rendah (36,7%).Permasalahan yang timbul dari sistem informasi pengelolaan obat ini dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan suatu software yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini membantu untuk mendapatkan data yang baik, tidak redudansi, efektif dan efisien.Kepala Puskesmas Bukit Kemuning agar dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan SOP pengobatan. Output yang dihasilkan program aplikasi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar perencanaan kegiatan tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan dipergunakan/disebarluaskan ke Puskesmas yang lainnya.Daftar bacaan : 23 (1984 - 2003)

---

Information System Development of Drug Management in Bukit Kemuning Health Center at Sub-district of Bukit Kemuning, District of North Lampung in 2004Since 1985 WHO has been announced the usage of rational drug, drug usage policy, an essential drug by developing the indicator standard of drug usage in the health facility that becomes global standard. Irrational prescription and drug usage in health center often occurred and generally the health staff is not aware about it. Irrational drug usage will increase the risk of side effect occurrence and cost inefficiency in the community (Utarini, 1999).

The District of North Lampung, having 21 health centers, had some problems in managing drug in health centers. They were inappropriateness drug usage with type or disease pattern (80%) and inaccurateness on reporting drug usage (33.33%). Consequently, the management could not use the existing report to make a planning.

Inaccurate drug usage reporting become interesting to be studied through assessing information system of drug management in Bukit Kemuning Health Center, the oldest health center in the District of North Lampung. This study method used System Development Life Cycle (SDLC) approach by conducting system analysis, system design, and computerized development system.

The problems found on drug management information system in Bukit Kemuning Health Center were available in components of input, process, and output. The result of system analysis patient's anamnesis was low (40%) and most of the straightening of medical diagnosis of patient had been conducted (86.7%). Another problem found was recording incompleteness when 7ansaction of drug input and output occurred both from District Pharmacy Store to Health Center Drug Store and from Health Center Drug Store to Service Unit. Human resources that managed the drug in Health Center were insufficient, incorrectness on filling the report and inaccurate data, and inappropriateness between medical diagnosis determination and ICD X were still found. Also the existing rational drug usage indicator was not used yet as key success indicator of the program.

The lack of anamnesis recording and medical diagnosis enforcement showed that standard operating procedure (SOP) had not been conducted well because anamnesis and medical diagnosis enforcement would determine the therapy given. The existed drug therapy was not rational yet. It could be seen from in each prescription that consisted of 2-3 drug items was still low (36.7%).

To overcome the problem that mentioned above was to apply modified software according to the user's need. The software would help to keep data well, irredundant, effective, and efficient.

The Head of Bukit Kemuning Health Center should control the medication SOP. Outputs that resulted from application program can be used as input for program planning in the level of Health Center and district. The application program can be developed to obtain detail data and be used or informed to other Health Centers.

References: 23 (1984-2003)"

"Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, paling tidak dipengaruhi oleh 3 (tiga) perubahan besar, yang merupakan tantangan dan peluang. Perubahan itu adalah sumber daya yang terbatas, adanya kebijakan desentralisasi (decentralization policy) dan berkembangnya kesadaran akan pentingnya mutu (quality awareness) dalam pelayanan kesehatan. (Depkes RI, 2003). Lima penentu kualitas jasa yang dapat dijadikan dasar menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya meliputi: tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. (Parasuraman, Zeithaml dan Berry (dalam Jauhari, 2004)Puskesmas Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, adalah Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Dan laporan tahunan Puskesmas Bukit Kemuning sejak ditetapkannya sebagai Puskesmas unit swadana didapatkan kunjungan rawat jalan khusus pasien umum mulai tahun 2002 mengalami penurunan. Untuk melihat efisiensi dan efektifitas pelayanan Puskesmas Bukit Kemuning, maka perlu dilakukan analisis hubungan antara tingkat kepuasan dengan keinginan pasien kembali memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas Bukit Kemuning.Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kuantitat'l, menggunakan rancangan cross sectional, dilaksanakan pada bulan 7uni-]uli 2006. Tujuan penelitian ini melihat gambaran hubungan antara kepuasan pasien pada 5 (lima) dimensi mutu pelayanan dan karakteristik pasien dengan keinginan pasien untuk kembali memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas Bukit Kemuning. Responden berjumlah 127 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, lalu dilakukan pengolahan dan analisis univariat, bivariat, multivariate dan important and performance analysis.Hasil penelitian menunjukkan, dari lima dimensi mutu layanan, sebagian besar pasien tidak puas pada dimensi tangible, assurance dan emphaty, pada dimensi reliability dan responsibility proporsi pasien yang puas lebih besar dari pada yang tidak puas. Hal ini tidak berbanding lurus dengan besarnya proporsi pasien yang ingin kembali memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas Bukit Kemuning (68,5%). Kepuasan pada dimensi tangible, reliability, Responsiveness dan Assurance merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keinginan pasien kembali memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas Bukit Kemuning. Secara statistik terdapat hubungan antara cara bayar, Tangible, Reliability, Responsiveness dan Assurance dengan keinginan responden kembali memanfaatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas Bukit Kemuning. Pada important and performance analysis diperoleh kesenjangan terbesar antara tingkat harapan dengan pengalaman responden pada aspek Assurance. Aspek-aspek yang seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu layanan di Puskesmas Bukit Kemuning adalah Kelengkapan, kesiapan, kebersihan alat-¬alat yang dipakai (non media), Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, kecepatan petugas pendaftaran dalam memberikan pelayanan, Keramahan dan kesopanan dokter/perawat/bidan dalam memberikan pelayanan, Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan, Pelayanan diberikan kepada semua pasien tanpa memandang status sosial dan lain-lain, Dokter/perawat/bidan memberikan dukungan dengan sabar pada saat memberikan pelayanan kesehatan.Beberapa hal yang penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Puskesmas Bukit Kemuning untuk meningkatkan mutu layanan adalah: lebih meningkatkan kinerja petugas pemberi pelayanan di unit rawat jalan, mengevaluasi kembali prosedur pelayanan yang selama ini dipakai agar pasien merasa tidak berbelit-belit dalam menerima pelayanan, agar pelayanan kepada pelanggan dapat memenuhi harapan sebaiknya program jaga mutu pada internal Puskesmas ditingkatkan, agar pengguna jasa pelayanan Puskesmas merasa nyaman dalam menerima tindakan yang diberikan sebaiknya pelayanan diberikan sesuai dengan standar operasional.

---

Nowadays, the need on improving and increasing the quality of health services in Indonesia is urgently needed. At least, it is influence by three main changes, which can work as threaten and opportunity. These changes are namely: a limited on resources, the decentralization policy, and the development of the important of the quality awareness on health services (Depkes RI, 2003). There are five dimensions of quality services that can determine the level of client's satisfaction on the service that they have received, which are: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy (Pasuraman, Zeithaml and Berry, cited by Jauhari, 2004)Puskesmas Bukit Kemuning of Sub-district of Bukit Kemuning at the District of Lampung Utara, is a Puskesmas with services both for outpatient and inpatient. Refer to the Annual Report of Puskesmas Bukit Kemuning, since the Puskesmas has stated as a Self-funded Puskesmas Unit, it is found that begin in 2002 there are a declining on the number of general patient especially on outpatient services. Therefore, to look at how the efficiency and the efficacy on the services of Puskesmas Bukit Kemuning, it is needed to carry out the correlation analysis on the level of satisfaction and patient's willingness to return and re-utilizing the outpatient services at Bukit Kemuning Puskesmas.The study is an observational study with a qualitative approach, and carried out with a cross-sectional design from June to July 2006. The aim of the study is to look at the picture of correlation between patient's satisfactions on five dimensions of quality services and patient's characteristics, with patient's willingness to return and re-utilizing the outpatient services at Bukit Kemuning Puskesmas. There are 127 respondents, the data collected by interviewing, and analyzed by a univariate, bivariate, multivariate, and also an important and performance analysis.The study found that from five dimensions of quality services, mostly patients are not satisfied on the aspect of tangible, assurance, and empathy. But, on the dimension of reliability and resp,; nsiven ii__ proportion of sctis icd patients is higher than iiiose who are not satisfied. The situation is not linearly related with the proportion of patients who are willing to return and re-utilize the outpatient services (68.5%). Satisfaction on the aspects of tangible, reliability, responsiveness, and. Assurance are variables that dominantly influence the willingness of the patient to return and re-utilize the outpatient services. Statistically, there are significant correlations between mode of payment, tangible, reliability, responsiveness and assurance, with the willingness of the patient to return and re-utilize the outpatient services. Refer to the important and performance analysis, the widest disparity is found between level of expectation and respondent's experience on the aspect of assurance. Some aspects that should be prioritized in order to increase the quality of services at Puskesmas Bukit Kemuning are namely: completeness, readiness, sanitation on non-medical utensils, simple procedures on services (mean that the procedures is not too complicated and takes time), promptness of registration personnel in giving services, hospitality and politeness of the doctors/midwives/nurses while delivering services, assurance on services safeness and reliability towards services, suppose the services are delivered to all patients regardless their social status or else, suppose the doctors/nurses/ midwives are giving full support and full of serene at the time they are on duty to deliver health services.Suggestion on things that should be considered by the head of Puskesmas Bukit Kemuning, are: to increase the performance of any personnel that giving services at the unit of outpatient, to evaluate the procedures of services at the outpatient unit as its too complicated, in order to fulfill the expectation of the clients, it is needed to increase the quality assurance program for the internal affair of the Puskesmas, and in order to reach the Puskesmas client's comfort while receiving treatment of services, its suppose that services are given in the base of operational standard."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi pegawai kontrak dan pegawai tetap terhadap sistim rekruitmen, pelatihan, pemberian kompensasi dan pengembangan karier yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri di Karawang. Unit analisis penelitian ini adalah pegawai yang berstatus kontrak dan tetap.Penelitian ini didorong oleh keingintahuan peneliti terhadap kelaikan (feasibilitas) atas kebijakan publik tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Kontrak Kerja) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1993.Sampel penelitian ini terdiri dari 144 pegawai kontrak dan 144 pegawai tetap yang bekerja pada 10 perusahaan industri di Karawang. Dengan demikian masing-masing industri diambil sekitar 15 pegawai, yaitu secara purposive random sampling karena yang dituju adalah pegawai kontrak dan pegawai tetap.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dengan Z test Wilcoxon untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang adanya perbedaan persepsi antara pegawai kontrak dan pegawai tetap terhadap beberapa aspek pengeloiaan sumber daya manusia di industri tersebut. Kemudian analisis regresi dilakukan juga untuk menguji kontribusi variabel kompensasi dan pengembangan karier terhadap kepuasan kerja bagi pegawai kontrak dan tetap.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi pegawai terhadap sistim rekruitmen, pelatihan dan kompensasi bagi pegawai kontrak dan pegawai tetap. Sedangkan pada variabel pengembangan karier dan kepuasan kerja terdapat perbedaan yang signifikan (P<0.05) dari persepsi pegawai kontrak dan pegawai tetap.Berdasarkan analisis regresi sederhana untuk pegawai kontrak ditemukan bahwa variabel kompensasi mempunyai korelasi (r = 0.538 ; P < 0.05) pegawai. Sedangkan variabel pengembangan karier mempunyai hubungan yang signifikan juga (r = 0.332 ; P < 0.05) terhadap kepuasan kerja pegawai kontrak. Sedangkan pada model regresi pegawai tetap ditemukan bahwa kompensasi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap (r = 348 ; P , 0.05) kepuasan kerja dan variabel pengembangan karier mempunyai hubungan yang juga signifikan ( r = 0.258 ; P<0.05) terhadap kepuasan kerja. Secara keseluruhan variabel kompensasi dan pengembangan karier pegawai memberikan kontribusi sebesar -30.8 % (R = 0.308) dan 14.3 % (R = 0.143) pada kepuasan pegawai kontrak dan pegawai tetap seccara berturut-turut."

"Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, buku yang diperuntukan untuk kalian yang sedang mencari sumber referensi tentang pengelolaan sumber daya laut dan hutan, mendetail mengenai perspektif, dan kebijakan.Berikut cuplikan buku ini,Indonesia mempunyai sumber daya laut dan hutan berlimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya pun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Akibatnya, keberlanjutan SDA itu pun terancam, termasuk penyediaan kebutuhan hidup generasi mendatang. Melalui pengelolaan yang baik, SDA itu sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Namun, masyarakat nelayan dan mereka yang bermukim di sekitar hutan, masih banyak terperangkap dalam kemiskinan akibat pemanfaatan SDA sering hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, sementara aspek sosial dan ekologi kurang menjadi prioritas.Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga aspek itu harus mendapat perhatian berimbang agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.Buku ini mengungkap persoalan sekitar pengelolaan sumber daya laut dan hutan dari sisi perspektif, kebijakan, dan permasalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi di beberapa daerah."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelatihandi DJA dapat memenuhi kebutuhan kompetensi para pegawai . Penelitiandilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI,pada bulan April sampai dengan Mei 2012.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanasi, denganmelibatkan 12 orang informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalamdengan pegawai DJA yang telah mengikuti pelatihan dan Bagian Kepegawaiansebagai pihak penyelenggara pelatihan. Keabsahan data dilakukan dengan metodetianggulasi, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untukkeperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebutHasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menyelenggarakan pelatihan,Bagian Kepegawaian telah melakukan analisis kebutuhan pelatihan yangdisesuaikan dengan kebutuhan kompetensi. Menurut wawancara yang dilakukanpenulis kepada informan ditemukan bahwa pelatihan diselenggarakan di DJAtelah dilakukan dapat memenuhi kebutuhan pegawai DJA untuk pelatihan yangmenunjang kemampuan softskills namun masih kurang untuk pelatihan yangmenunjang kemampuan hardskills.Penelitian diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian mengenaipelatihan dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan pengetahuan danketerampilan pegawai khususnya pegawai pada sektor publik.

---

ABSTRACTThis research aims to determine the contribution of training againstperformance achiever of Directorate General of Budget.The research wasconducted at Directorate General of Budget (DGB), Ministry of Finance of theRepublic of Indonesia from April to May 2011. The method chosen isqualitative explanatory with 12 informants specifically chosen to theresearch?s requirement. In depth interviews were conducted with DGB employeeswho had attended trainings and officers from HR Division who organized them.The result indicates that training that implemented in DGB do the training needanalysis based on competency. A number of softskill trainings that serve purposein the employees? but no serve for hardskills yet.This research is hoped to be able to enrich existing researches on training and itsrelation to performance, especially in public sector. Further reasearchesshould employ explorative method to provide deeper understanding aboutfactors affecting the commitment of public sector employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan di Puskesmas Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dengan menggunakan metode work load indicator staff need. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Menggunakan data kualitatif yang selanjutnya di analitik dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa unit pelayanan yang masih kekurangan tenaga, dan penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pengalokasian tenaga ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, karena Puskesmas Kijang tidak pernah membuat usulan kebutuhan sumber daya manusia."