Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi keamanan di wilayah Eropa mengahami perubahan semenjak berakhirnya perang dingin. Seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut maka sifat-sifat ancaman keamanan Nato juga mengalami sejumlah perubahan. Untuk menghadapi sifat-sifat ancaman yang berbeda ini, Nato mulai mengadakan peruhahan-perubahan dalam strateginya, Nato merasakan strategi deterrence tidak lagi dirasa cukup atau kurang tepat dalam menangani isu-isu keamanan yang baru tersebut. Untuk menerapkan peran baru Nato sebagai manajemen konflik yang baru dilakukannya path saat berakhirnya perang dingin. Nato tidak saja menggunakan kekuatan militer semata-mata, namun juga menggunakan sarana kemitraan, dialog dan kerjasama. Peran sebagai manajemen konflik merupakan suatu hal yang baru bagi Nato, sehingga masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran baru Nato sebagai manajemen konflik di Kosovo, yang diantaranya dilakukan melalui intervensi militer dan misi penjaga perdamaian. Konsep besar yang digunakan adalah manajemen konflik yang dikutip dari pendapat T. William Zartman, yang terdiri dari military intervention, peacekeeping forces, unilateral reform assistance, dan mediation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo. Dalam menganalisa intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo, tidak terlepas dari konflik manajemen Nato lainnya seperti mediasi.Berdasar analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan-kekurangan yang kemudian menyebabkan manajemen konflik yang dilakukan oleh Nato kurang efektif, sehingga walaupun pertikaian etnis di Kosovo dapat dihentikan dan terciptanya kembali keamanan, namun tindakan yang dilakukan oleh Nato dapat menimbulkan suatu contoh yang kurang baik dalam hubungan internasional."

"Konflik yang terjadi akhir tahun 1998 berhasil menghancurkan tatanan hidup masyarakat Poso yang telah terbentuk selama ini. Konflik yang bersumber dari interaksi masyarakat sehari-hari dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda tanpa disadari menjadi potensi-potensi konflik laten yang kemudian lahir menjadi bentuk kekerasan, bermula dari perkelahian anak muda yang sedang berpesta minuman keras.Tindakan kekerasan yang oleh media massa disebut dengan kerusuhan Poso Jilid I - V membuat stigma-stigma dan integrasi masyarakat ke dalam kelompok Islam dan Kristen semakin nyata dan menjadi jurang pemisah di antara kelompok yang ada dalam masyarakat Poso. Perbedaan ini semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun suatu kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak bertikai. Pada akhirnya akhir tahun 2001 pertemuan di Malino menghasilkan suatu kesepakatan damai yang dikenal dengan Deklarasi Malino.Deklarasi Malino merupakan upaya damai yang berasal dari kedua kelompok yang bertikai, kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Hasil kesepakatan ini kemudian berusaha direkonsiliasikan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok yang telah bertikai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal tanpa ada ketakutan munculnya konflik baru kembali.Konflik telah terjadi dan hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana mengelola dan mengatur konflik yang masih sering terjadi pasca Deklarasi Malino, agar tidak muncul menjadi konflik kekerasan baru di daerah Poso. Serta bagaimana memanfaatkan pengaruh pemuka pendapat, masyarakat ataupun tokoh agama dalam proses manajemen konflik tersebut.Model manajemen konflik yang dikemukakan oleh Ting Toomey adalah kerangka yang digunakan untuk melihat bentuk manajemen yang digunakan masyarakat Poso yaitu bentuk Integrating, Compromising, Dominating, Obliging dan Avoiding. Serta konsep-konsep budaya lain yang dapat membantu melihat fenomena yang ada dalam masyarakat.Dalam melihat bentuk manajemen konflik tersebut, studi ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif, paradigma konstruktivis. Peneliti berusaha menggambarkan secara utuh latar alamiah (masyarakat Paso) pasca Deklarasi Malino.Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan model manajemen konflik Integrating, Avoiding dan Compromising adalah yang dominan dilakukan oleh masyarakat. Keinginan untuk berdamai dengan membentuk berbagai forum yang melibatkan semua lapisan dan kelompok masyarakat juga sangat membantu proses ke arah penyelesaian dan mengatur konflik yang terjadi, khususnya pasca Deklarasi Malino.Pemimpin informal (informal leader) memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting dalam proses manajemen konflik di masyarakat. Mereka menjadi wadah atau media yang menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat tataran bawah (akar rumput). Mereka berperan dalam merekonsiliasikan hasil-hasil kesepakatan Malino. Para pemuka pendapat ini juga berfungsi sebagai "gate keeper" yaitu menyaring dan mengolah informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat."

"Penelitian ini menggambarkan mengenai penerapan manajemen konflik didalam departemen AR, Remedial & Inventory di PT. Surya Artha Nusantara Finance. Penelitian ini menggambarkan setiap tahapan yang dilalui dalam rangka mengelola konflik dalam suatu kelompok kerja. Konflik yang muncul berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teori sebagai rujukan dan dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai proses terjadi konflik hingga penyelesaiannya. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan proses kerja dalam departemen AR, Remedial & Inventory.

---

This research concludes about the application of conflict management in AR, Remedial & Inventory department at PT. Surya Artha Nusantara Finance. This research describes each stage of conflicts that has been trough within a workgroup in order to maintain it. The conflicts that arise are related with each member's duties and responsibilities. This research uses quantitative approach which applied a theory as the reference and interview technique in order to obtain more complete and comprehensive information about the conflict's process along with its solution. Through this study, the researcher expects to give a contribution in the development of work process in AR, Remedial & Inventory department."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"Sebagai bagian dari keberagaman bangsa, Suku Minangkabau yang mendominasi populasi di Sumatera Barat dikenal sangat memegang adat istiadatnya, salah satunya adalah Tanah Ulayat atau tanah yang kepemilikannya menjadi hak masyarakat adat dan diwariskan secara turun temurun. Dalam kenyataannya, keberadaan Tanah Ulayat ini tidak menyurutkan konflik atasnya. Pemerintah Kota Bukittinggi terkesan bertindak sepihak, akibat ketiadaan musyawarah antara pemerintah dengan pihak Sarikat 40 Nagari. Tidak hanya konflik atas kepemilikan lahan, kondisi tersebut juga turut menimbulkan masalah sewa kios di pasar tersebut. Tuntutan atas pengembalian hak didengungkan oleh pedagang pasar maupun Sarikat 40 Nagari itu sendiri. Skripsi ini bertujuan menganalisis pengelolaan konflik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi; dalam perselisihan kepemilikan kios dan lahan yang muncul pasca pembangunan kembali Pasar Atas, setelah terbakar pada tahun 2017. Pendekatan kualitatif digunakan dalam skripsi ini. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemegang sah lahan Pasar Atas, telah melakukan sejumlah upaya pengelolaan konflik tersebut, seperti membangun pasar penampungan serta mengundang pedagang dalam rangka daftar ulang untuk mengisi kios, disertai sosialisasi terhadap pembagian jenis dagangan sesuai lapak; walaupun akhirnya masalah ini dapat dikatakan belum benar-benar selesai, oleh karena belum terpenuhinya permintaan pedagang atas hak yang sama seperti sebelum insiden kebakaran.

---

As part of the diversity of the nation, the Minangkabau who dominate the population in West Sumatra are known to hold their customs, one of which is Tanah Ulayat or land whose ownership is the right of indigenous peoples and is passed down from generation to generation. In reality, the existence of this Communal Land did not reduce the conflict over it. The Bukittinggi City Government seemed to act unilaterally, due to the absence of deliberation between the government and the Sarikat 40 Nagari. Not only conflicts over land ownership, this condition also causes problems in renting kiosks in the market. Demands for the return of rights were echoed by market traders and the Sarikat 40 Nagari itself. This thesis aims to analyze conflict management by the Bukittinggi City Government; in the dispute over the ownership of kiosks and land that arose after the rebuilding of Pasar Atas, after a fire in 2017. A qualitative approach was used in this thesis. The data and information used are sourced from in-depth interviews and literature studies. The results show that the Bukittinggi City Government as the legal holder of the Pasar Atas land, has made a number of efforts to manage the conflict, such as building a shelter market and inviting traders to re-register to fill kiosks, accompanied by socialization of the distribution of types of merchandise according to stalls; although in the end this problem can be said to have not been completely resolved, because the traders' requests for the same rights have not been fulfilled as before the fire incident.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."

"Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji pengalaman-pengalaman para anggota keluarga beda agama dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik interpersonal diantara mereka. ini menggunakan paradigma konstruktivism dan metodel strategi fenomenologi. dengan harapan pengalaman-pengalaman interaksi dan situasi konflik para informan dapat diperoleh sesuai pola pikir dan pemahaman mereka sendiri. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran kecenderungan tingkat nilai-nilai individualistik-kolektivistik, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, dan maskulinitas-feminitas mereka yang terlibat konflik. Sesuai dengan sifat dan strateginya, data penelitian ini diperoleh dari tujuh pasangan informan dari keluarga beda agama yang berlokasi di seputar Jabotabek, dengan cara wawancara inerdalam (in depth interview).Dalam pembahasannva. penelitian ini menggunakan analisis tahapan (phases analyses), dimana pengalaman konflik dianalisa dalam enam tahap: tahap kondisi awal, tahap kesadaran dan frustrasi, tahap konflik aktif, tahap solusi/nonsolusi, tahap tindak lanjut, dan tahap konflik terselesaikan. Setelah pengalaman-pengalaman konflik para informan ditahapkan, kemudian penulis menganalisanya dengan menggunakan pendekatan 1 perspektif variabilatas budaya dalam analisisnya yang meliputi empat dimensi: individualism-collectivism, power distance, uncertaintv avoidance, dan masculinity-femininity.Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa perbedaan agama dan adanya nilai-nilai budaya kolektivistik (collectivism) yang dianut oleh keluarga menjadi kondisikondisi awal bagi kemunculan konflik dalam keluarga. Secara umum, situasi dan perilaku konflik yang terjadi dalam keluarga beda agama, tidak bisa dilepaskan dari integritas dan loyalitas para anggota keluarga tersebut terhadap kepentingan, tujuan, keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok, dimana keluarga tersebut menjadi anggota atau mengidentikkan diri dengannya.Memilih pasangan hidup yang berlainan agama atau pindah agama yang dilakukan anak merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan ketidakpastian dalam sistem keluarga Sehingga keluarga tidak bisa mentolerirnya. tentunya dengan pertimbangan dan ukuran norma dan kebenaran absolut. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keluarga, dimana konflik terjadi, cenderung memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi (uncertainty avoidance).Dalam penolakannya itu, mereka tidak jarang memaksakan keinginan dan menuntut kepatuhan dan anak-anaknya dengan menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan kontrol. Sehingga tidak heran jika mereka dalam menghadapi konflik sering menggunakan gaya kompetitif yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Sementara di pihak lain, anak sering berusaha agar hubungan baik dengan orang tua tetap terjaga. Sehingga mereka sering menggunakan gaya konflik akomodatif. Hal ini cerminan dari budaya jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi yang dianut keluarga.Kondisi di atas sering menyebabkan pihak-pihak yang terlibat mempersepsikan konflik secara ekspresif dimana konflik hanya menjadi pelepas ketegangan yang berasal dari rasa kebencian dan permusuhan. Mereka tidak bisa memisahkan permasalahan dengan orangnya. Konflik jarang diselesaikan langsung pada permasalahan. Sehingga situasi dan perilaku konflik sarat dengan pesan-pesan nonverbal yang penuh ambiguitas. Hal ini sebagai wujud dari pola komunikasi konteks tinggi yang mereka pergunakan. Serta hasil temuan lapangan juga menunjukkan adanya beberapa indikasi yang mencerminkan kecenderungan budaya maskulinitas dalam keluarga."