Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengambil naskah Undang-Undang Minangkabau (UUM) sebagai objek penelitian, dengan alasan, bahwa naskah UUM terdapat dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar ± 83 naskah. Naskah UUM dalam jumlah yang banyak tersebut mengandung variasi teks (bacaan yang berbeda), yang menggambarkan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu serta memperlihatkan adanya pengaruh tasawuf dan dinamika hukum adat di bawah pengaruh hukum Islam (syarak).Penelitian terhadap naskah UUM ini bertujuan untuk menghasilkan dan menghadirkan satu suntingan teks dan disertai dengan analisis isi. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian filologi dan dibantu oleh kodikologi dan ilmu sastra, khususnya sosiologi sastra, sebagai titik tolak.Metode landasan yang digunakan dalam kritik teks untuk menghasilkan suntingan teks UUM ini menghasilkan kesimpulan, bahwa naskah ML 428 (H) Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, merupakan naskah yang memiiiki keunggulan daripada tiga belas naskah yang lainnya, baik dari segi isi, maupun dari segi bahasa. Selain itu, naskah H mengandung teks yang tertua daripada naskah yang Iainnya. Dengan demikian, teks H ini dipilih sebagai dasar suntingan teks dan analisis isi.Dari analisis isi diperoieh kesimpulan, bahwa tasawuf dan hukum Islam (syarak) merupakan `jiwa' dari teks UUM. Teks UUM ini diperkirakan lahir dari situasi sosial budaya yang agak kacau, dalam arti, prilaku adat banyak yang bertentangan dengan hukum Islam (syarak), yakni sekitar akhir Abad ke-18 dan awal Abad ke-19 (1784 - 1833). Selain itu, teks UUM dapat dilihat sebagai suatu usaha ulama dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat. Dalam perjalanan hukum adat tersebut dapat dilihat adanya dua golongan, yaitu kaum ulama dan kaum adat."

"ABSTRAKHukum Adat Minangkabau dan Agama Islam tidaklahsaling bertentangan, malahan kedatangan Agama Islammerupakan Rahmat Allah bagi Masyarakat Minangkabau itusendiri, karena merupakan agama yang menyempurnakan AdatMinangkabau. Dalam kenyataannya antara kedua hukum tersebuttidak menunjukkan adanya pertentangan di dalam diri OrangMinangkabau, justru mereka dapat hidup aman dan sentosadengan menunaikan agamanya yaitu Islam dan dia berjalanmenurut adat yang dianutnya yaitu Adat Minangkabau.Sedangkan Agama Islam, menjadikan semua anak baik laki-lakimaupun perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya,dengan perbandingan 2:1. Kemudian anak-anak tersebutmenjadikan ayah dan ibunya sebagai ahli warisnya, hal inidiatur dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 11. Sedangkan padaMasyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi dariibunya dan tidak dari bapaknya. Di samping itu ibu dapatmenjadi ahli waris dari anaknya. Jadi, apabila seorangPerempuan Minang meninggal dunia maka yang menjadi ahliwarisnya adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau yang meninggal adalah laki-lakiMinang maka yang menjadi ahli warisnya adalah kemenakandari saudaranya yang perempuan. Dengan menggunakan MetodeDeskriptif Analitik yaitu menggambarkan data secaraobjektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh makaproses pewarisan pada Masyarakat Minangkabau apabiladikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam telah sesuai denganyang diharapkan yaitu tercermin dari keinginan untukmewariskan Harta Pencarian kepada ahli waris menurut IlmuFaraidh, yang secara formal muncul dalam Kerapatan UrangAmpek Jinih yang menetapkan dua prinsip pokok dalammenyelesaikan harta peninggalan, yaitu: 1)Harta PusakaTinggi yang telah didapat turun temurun dari nenek moyangmenurut garis ibu, diturunkan sepanjang adat. 2)HartaPencarian yang menurut adat bernama Harta Pusaka Rendahditurunkan melalui peraturan syarak (agama)."

"I. MASALAH PEMILIHAN JUDIJL: Perkawinan atau nik£ih dan percercaian dengan bentuk talak (selanjutnya disebut talak saja) yang dilangsungkan tanpa dilakukan pancatatan atau pendaftaran dikenal dengan istilah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan. Bentuk perkawinan atau nikah dan talak di bawah tangan ini disatu pihak memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun Hukum Perkawinan Islam tetapi dipihak lain terjadi penyimpangan, yaitu tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Disiniliih timbul permasalahan apakah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan sah atau tidak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya terutama bagi keturunan atau ahli waris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis berhasrat menuangkannya dalam karya tulis dengan judul "Akibat Hukum dari Nikah dan Talak di bawah tangan ditinjau dari sudut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974". II. PENBATASAN PEMBAHASAN MASALAH: Pembahasan periiawinan atau nikah dan talak hanya dititikberatkan pada pasal 2 ayat 2) Undang-undang Mo. 1 Tahun 1974 jo Undang-Llndang Mo. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Disamping itu talak dianggap sah apabila memenuhi pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jelas disini bahwa masalah pencatatan atau pendaftar an perkawinan atau nikah dan talak sangat penting untuk kepastian hukum yang akan berakibat hukum disamping bagi pihak-pihak yang bersangkutan juga terutama bagi keturunan atau ahli waris. III. METOPE PENULISAN SKRIPSI I. PENDAHULUAN II. A. PENQERTIAN NIKAH DAN SYAF5AT-SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN B. PENGERTIAN TALAK III. PEN8ERTIAN NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN IV. SAH TIDAKNYA NIKAH DAM TALAK DI BAWAH TANGAN V. AKIBAT HUKUM NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN CARA PENGANGGLILANGANNYA VII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN IV. KESIMPULAN Perkawinan atau Nikah dan Talak yang dilangsungkan di taawah tangan adalah tidak sah menurut pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Demikian pula talak yang tidak di1angsungkan dimuka pengadilan adalah tidak sah besrdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut.

---

The focus of this study is the status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law, and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclusion of this research is that woman in unregistered marriage is the lawful wife of the man she married. Therefore, the marriage consequences also apply to her."

"Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian selain berakibat bagi bekas suami dan isteri, juga membawa akibat terhadap anak dibawah umur. Perceraian suami isteri dapat terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi mengalami jalan buntu, maka perceraian merupakan jalan keluar yang paling baik bagi pasangan suami isteri yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun, sebagaimana yang dituju oleh ikatan perkawinan. Salah satu akibat dari perceraian antara suami isteri terhadap anak dibawah umur menimbulkan perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 macam perwalian, perwalian oleh suami/isteri, Perwalian dengan surat wasiat dan perwalian yang diangkat oleh hakim, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada 2 macam, perwalian yang diangkat oleh hakim dan perwalian dengan surat wasiat. Akibat perceraian terhadap anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 229 ayat 1 Perwalian diserakan kepada seorang dari kedua orang tuanya sebagai wali, ini merupakan kekuasaan yang bersifat individual, sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) perwalian oleh bapak atau ibu, ini merupakan kekuasaan yang bersifat kolekti£. Tanggung jawab orang tua, terhadap anak dibawah umur berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun telah terjadi ikatan perkawinan antara orang tuanya putus."