Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor agraris. Olehnya itu tanah merupakan salah satu sumber hidup dan mata pencaharian. Tanah sebagai harta dan modal yang sangat panting. Selain itu pula, tanah terkait dengan harkat dan martabat seseorang jika ditinjau dari aspek religius, hukum dan adat istiadat. Keterkaitan tanah dengan adat istiadat dapat dilihat dalam sistem perkawinan dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Salah satu syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar adanya mahar. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk tanah.Permasalahan dalam penelitian ini sejauh mana pemahaman perempuan atas tanah pemberian, bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian, bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini.Analisis berpusat pada budaya patriarki dan bias gender yang terkonstruksi dalam keluarga suku Bugis-Makassar, dan konsep pemilikan tanah pemberian dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan perempuan yang menerima tanah pada waktu menikah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Pemahaman ini sebagai langkah awal untuk mengetahui hak-hak perempuan atas tanah tersebut. Terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas tanah pemberian yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati hasilnya (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Paling dominan adalah pola yang kedua, pemilikan hanya sebagian saja. Berdasarkan pola pemilikan tersebut akses dan kontrol perempuan atas tanah dapat terjawabkan. Pada pola pemilikan 1 dan 2 perempuan mempunyai akses dan kontrol, sedang pada pola ketiga, perempuan sama sekali tidak mempunyai akses maupun kontrol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan. Perempuan sebagai pemilik tanah yang diterimanya pada waktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan.

---

Land as Dowry in Marriage; Case Study Women from Bugis-Makssar Ethnic Group in South Sulawesi Receiving Land in Marriage Indonesia is a nation with most of its people making a living from Agricultural sector. Therefore, a plot of land constitutes one of living and livelihood sources_ Land is a very important property and capital. In addition, land is related to someone's pride and dignity if it is viewed from the aspects of religions, laws and traditional custom. Relatedness of land and traditional custom can be seen in the marriage system in the community of Bugis-Makassar ethnic group. One of the requirements in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group is the existence of dowry. The dowry given by a man to a woman in the form of land. The study aims to gain insights of women's concepts of a gift land, implementation of women's right over the land, women's access and control to the land and the government's policy regarding the land.

The analysis focuses on patriarchal culture and constructed gender bias in the Bugis-Makassar family, and the concept of ownership of the given land related to Law on Agrarian Principles. This study uses qualitative study method with women's perspective. The use of the qualitative method is aimed at exploring experience and problems of women receiving land when getting married.

The results of study indicate that women in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group have acknowledged that they will receive land as dowry since they were being proposed. This acknowledgment is considered as early step to recognize women's rights over the land. There are three (3) patterns in the women's ownership over the given land, namely (I) fully given land ownership; it means that they posses land certificate and take the harvests; (2) partly given land ownership; it means that they do not posses the land certificate but they take the harvests and (3) the given Iand ownership as a symbol only; it means that they neither possess the land certificate nor take the harvests. The foremost if of the second pattern, the land shall be only partly owned. In the ownership pattern Nos I and 2 the women have access and control, while in the pattern no. 3 the women have no access and control at all. The women's control over the land is divided into two, i.e. control over the harvest and control over the ownership. Women's rights over the the land as dowry have not been protected by Law in this case Law on Agrarian Principles because to register the land, it still needs formal and written statement from the man giving the land."

"ABSTRAKPenelitian ini mengungkap: faktor yang mendorong dan mempertahankanmappasitaro (perjodohan) di kalangan bangsawan Bugis, peran orang tua,kerabat, dan bagaimana anak perempuan dilibatkan; dampak dan gambaranstrategi yang digunakan anak perempuan dalam menghadapi masalah yangditimbulkan budaya mappasitaro.Teori yang digunakan adalah: budaya patriarki dan bias jenderyang tersistematisasi pada sosialisasi anak dalam keluarga, pengaruhbudaya patriarki dan bias jender juga dilihat pada sistem kekerabatan danstratifikasi sosial masyarakat Bugis; dan konsep pemilihan jodoh dikaitkandengan Undang-Undang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berperspektifperempuan. Studi kasus digunakan untuk mengungkap beberapa kasusrumah tangga bermasalah, perceraian, kawin lari, dan bunuh diri. Sejarahmappasitaro ditelusuri melalui lontara, sure?, dan wawancara dengantokoh budaya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam masyarakatBugis melahirkan sosialisasi yang bias jender dalam mewujudkan harapantentang peran dalam hal pekerjaan dan perkawinan. Mappasitaro identikdengan pemaksaan sehingga anak perempuan yang menjalaninya mengalamikekerasan fisik, psikis, dan subordinasi ganda. Hal itu kurang terungkapdan tetap membelenggu kehidupan anak perempuan terutama di kalanganbangsawan karena adanya budaya siri? ?malu? dan harga diri? dalam masyarakatBugis. Selain itu, ditemukan ketiadaan perlindungan hukum terhadap kekerasanyang terjadi. Bahkan, norma agama pun sering disalahtafsirkan untukmelegitimasi budaya patriarki.

---

ABSTRACTThis study reveals factors contributing to and defending mappasitaro(matrimony) among Bugis Aristocrats; roles of parents, friends, and how andaughter is involved; impacts and strategic description the daughter uses to faceproblems arising from mappasitaro culture.The theory applied is Patriarchal culture and gender-bias systematized onchildren socialization in the family; effects of patriarchal culture and gender-biasalso appear in the kinship system and social stratification of Bugis Community; andconcept of selecting mate related to the Marriage Laws. This study employs woman-centered Qualitative Research Method. Case Studyis applied to consider such cases as problematic household, divorce, kcrwin larE(elopement), and self-suicide. History of mappasitaro is reviewed through ¡onlarasure? and interview with culture figures.Results of this research indicate that patriarchal culture in Bugis communityderives a gender-bias based socialization to realize role expectation in work andmarriage. Mappasitaro is identical to coercion, that the daughter involvedexperiences physical, psychic violence, and doubl&subordination. It appearssubordinately and constantly shackles a daughter?s life eminently among aristocratssubject to sin? malu and harga din? culture (self-shame and self-esteem) in theBugis community. Additionally, legal protection lacks over coercion or violence.Even, religious norms are generally misinterpreted to legitimate patriarchal culture."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang kondisi perempuan yang ditempatkan sebagai lambang "siri" di daerah Makassar Jeneponto Sulawesi Selatan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitataif berperspektif perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang dibesarkan dalam budaya siri', baik mereka yang mempertahankan/menaikkan maupun yang menurunkan/meruntuhkan "siri" keluarga yang terkait dengan kawin lari mengalami diskriminasi dan dilema yang berdampak secara psikis dan ekonomis. Selain itu, agama Islam yang disalahtafsirkan turut melanggengkan budaya "siri".

---

This research aims to reveal the woman condition who?s placed as symbol of "siri" in Jeneponto Makassar, south Sulawesi. This research was based on qualitative approach and feminist perspective. The research results showed that woman who lived in "siri" tradition, both of them who supported or against it, faced a discrimination and a dilemma. This condition affected the women as psychologically and economically. Besides, it was legitimized by community within misinterpretation of Islam religion."

"Studi ini menggambarkan makna perkawinan oleh informan remaja perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik, untuk melihat konstruksi nilai dan norma melalui proses sosialisasi dari significant others kepada remaja perempuan. Makna perkawinan bagi informan sudah menikah yakni membuat hidup menjadi bahagia, telah dapat memiliki anak, dan membuat hidup lebih mandiri. Sedangkan makna perkawinan bagi informan belum menikah yakni dapat memiliki keturunan, perkawinan dianggap sakral dan merupakan ibadah, pelegalan hubungan seks, tempat penyaluran kasih sayang, dan dapat membangun keluarga harmonis. Makna perkawinan yang dikonstruksikan pada informan belum menikah dan sudah menikah berbeda. Makna perkawinan pada informan sudah menikah merupakan penggabungan makna normatif dan hasil pengalaman subjektif. Sedangkan Informan belum menikah, dihasilkan melalui proses internalisasi dari significant others melalui interaksi dan sosialisasi.

---

This study describes the meaning of marriage by informants adolescent women are married and unmarried. Using symbolic interactionism approach, to see the construction of values and norms through the socialization process of women's significant others to adolescents. The meaning of marriage from married informant that make life happier, have been able to have children, and make life more independently. While, the meaning of marriage for unmarried informants that can have children, marriage is considered sacred and was worship, legalized sex, the distribution affection, and can build a harmonious family. The meaning of marriage which is constructed on the married and married informant is different. Meaning of marriage on married informant which is combination of normative meaning and subjective experience. While, for unmarried informants, the meaning is produced through a process of internalization of significant others through interaction and socialization."

"In this article, the author describes the ethnography of the Bugis-Makassar, the largest inhabitants in South Sulawesi. His description includes: the historical background, their social stratification, kinship system, traditional political structure, and folklore. How the Bugis-Makassar elite groups are developed and how their social structure influenced by such development is also discussed by the author. Based on the historical evidences it is revealed that identification of the elite groups which is underlined by nobility, emerged in 15th century. In the period of Dutch colonization, composition of the elite groups changed into: pangreh-praja (government administration official) which subsequently emerged as a new elite group. In the era of independence, the position of elites were mostly occupied by the rulling class and well-educated persons. In the last section, the author explains the sirik an institution which refers to human dignity and self-respect - in relation to the conditioning of Indonesian national culture."

"Perkawinan antar-etnik merupakan suatu fenomena yang semakin menggejala. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang perdagangan, media-massa, pelayanan penjalanan, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia serta kemajuan di bidang-bidang lain, akan meningkatkan frekuensi bertemunya individu dari berbagai latar-belakang, termasuk latar-belakang etnik. Salah satu dampak dari bertemunya inidividu-individu dengan berbagai latar-belakang etnik adalah terjadinya perkawinan antar-etnik. Kondisi bangsa Indonesia yang multi-etnik dengan derajat keberagaman yang tinggi, tentunya juga sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar-etnik. Setiap perkawinan memiliki keunikan keunikan tersendiri, demikian pula dengan perkawinan antar-etnik ini. Pasangan perkawinan dituntut untuk melakukan serangkaian penyesuaian demi tercapainya kepuasan perkawinan, tidak saja antar-pasangan tetapi juga dengan pihak keluarga masing-masing pasangan. Pada dasarnya, semakin hesar perbedaan antara pasangan perkawinan, seperti yang dijumpai pada perkawinan antar-etnik, maka penyesuaian perkawinan yang perlu dilakukan oleh pasangan tersebut juga semakin sulit. Perbedaan budaya yang di antara pasangan dapat menimbulkan pemasalahan tersendiri dalam perkawinan antar-etnik. Masyarakat Batak merupakan salah-satu kelompok etnik di Indonesia, yang masih memegang kuat adat budayanya. Hal ini terlihat dari masih dipeliharanya adat budaya tersebut oleh masyarakat Batak yang hidup di kota-kota besar. Sistem masyarakat Batak yang patrilineal, dimana prialah yang membentuk hubungan kekerabatan serta pentingnya marga sebagai penentu identitas seorang individu Batak, menyebabkan perkawinan antar-etnik menjadi suatu hal yang dihindari dalam masyarakat Batak, terutama wanita Batak. Namun walaupun demikian, perkawinan antar-etnik, dalam hal ini antara wanita Batak dengan pria suku lain masih dapat ditemui dalam masyarakat. Mengingat hal inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui proses penyesuaian perkawinan yang terjadi pada wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain, artinya sejauhmana subyek menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keinginan dan harapan pasangan, keluarga pasangan dan keluarga subyek sendiri. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah-masalah yang dihadapi subyek dalam penyesuaian perkawinannya sehubungan dengan adanya perbedaan budaya antara subyek dengan pasangannya, strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, serta gambaran proses penyesuaian perkawinan pada subyek. Untuk dapat memahami penghayatan subyektif individu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima orang subyek wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain. Metode wawancara dan observasi digunakan sebagai tehnik pengumpuian data untuk dapat memperoleh hasil yang cukup mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain masih tetap berusaha untuk mengikuti adat budayanya, namun demikian subyek tidak terlalu memfokuskan diri pada perbedaan budaya dengan pasangannya. Masalah-masalah yang muncul dalam proses penyesuaian lebih banyak berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan pribadi, pembagian peran dalam perkawinan dan penetapan pola asuh anak. Masalah-masalah sehubungan dengan perbedaan budaya tidak terlalu tertampil walaupun masih tetap ada, terutama tampak pada subyek yang suaminya berasal dari kelompok etnik dimana adat budayanya masih kental. Strategi yang dikembangkan oleh subyek untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses penyesuaian perkawinannya adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, mau menerima perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya perbedaan tersebut, berusaha untuk mengikuti budaya pasangan tanpa harus meninggalkan budayanya sendiri. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mewawancarai pasangan subyek juga. Dapat juga dilakukan peneltian kuantitatif, untuk melihat aspek-aspek dari budaya dalam penyesuaian perkawinan secara khusus. Selain itu perlu dilibatkan subyek penelitian dengan latar-belakang yang lebih beragam."

"Naskah Tesis ini, disusun dari rangkaian berbagai uraian tentang Penyelesaian Delik Kesusilaan Dan Kekerasan Siri' Oleh Hakim Di Masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi Selatan. Dalam rangka mendeskripsikan masalah tersebut telah dilakukan penelitian perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum, primer dan sekunder dengan titik berat pada pokokpokok persoalan yang meliputi: (1) pemaknaan siri' dalam menyelesaikan delik menurut konstalasi hukum lokal dan negara; (2) perwujudan penyelesaian siri' dalam konteks hukum lokal dan nasional; (3) operasionalisasi nilai-nilai siri' dalam putusan-putusan hakim menurut priode pemerintahan Hindia Belanda dan priode Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan alasan, bahwa delik kesusilaan dan kekerasan siri' telah terjadi sejak dahulu kala, hingga kini. Penyelesaiannya melibatkan, baik nilainilai hukum lokal maupun nilai-nilai hukum nasional. Penyelesaian menurut hukum lokal yakni bertindak sendiri. Penyelesaian demikian adalah legal dan legitim menurut hukum lokal, namun perbuatan itu melanggar hukum nasional. Penyelesaian di pengadilan adalah sah menurut hukum nasional, namun belum dapat diterima sebagai pemulihan siri' bagi masyarakat lokal. Perubahan masyarakat berkaitan dengan perubahan hukum. Perubahan ini membawa masyarakat Sulawesi Selatan pada suatu bentuk masyarakat "prismatis" yakni masyarakat yang memperlihatkan unsur kemoderenan sekaligus dengan unsur ketradisionalannya. Sifat dan corak masyarakat prismatis ini mempengaruhi kadar penerimaan masyarakat terhadap fungsi penyelesaian delik kesusilaan dan kekerasan siri' di pengadilan. Dalam keadaan demikian putusan hakim diharapkan mengemban berbagai fungsi, yakni sebagai "transformator nilai-nilai lokal menjadi nilai-nilai hukum formal yang terbentuk dari putusan hakim. Faktor siri' sebagai nilai sosiokultural masyarakat Sulawesi Selatan telah menjadi pertimbangan putusan hakim, khususnya dalam pemberian pidana. Faktor siri1 dalam penyelesaian delik penganiayaan dan pembunuhan karena pemulihan siri' sebaiknya dijadikan faktor meringankan hukuman sedangkan dalam penyelesaian delik kesusilaan sebaiknya faktor siri' dijadikan pertimbangan memperberat hukuman."