Hasil Pencarian

Ditemukan 10761 dokumen yang sesuai dengan query

Report of the International Narcotics Control Board for 1993

New York : United Nations , 1993

362.293 INT r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Report of the International Narcotics Control Board for 1992 / Internatioanl Narcotics Control Board

New York : United Nations , 1992

362.293 INT r (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Reihan Putri

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika = Corporate criminal liability in narcotics crime

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S60492

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ferina Rahmalia Fauziah

Praktik Kerja di PT Kimia Farma Trading & Distribution Periode Mei 2022: evaluasi dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta 3 = Internship at PT Kimia Farma Trading & Distribution at May 2022 Period: evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3rd Branch

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."

Depok: 2022

PR-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Lorensius Henky Surya Kusuma

Proses pemaafan residen intervensi di balai besar rehabilitasi Badan Narkotika Nasional = Process of forgiveness of resident intervention rehabilitation center of the National Narcotics Board

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemaafan residen pada orang tua yang mengintervensi untuk menjalani proses rehabilitasi. Masyarakat menilai penyalahgunaan narkoba adalah tindakan kriminal yang melanggar aturan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat dan harus menerima sanksi hukum. Stigma ini juga memengaruhi orang tua sehingga relasi dan komunikasi orang tua dan pecandu menjadi buruk. Salah satu sebab seorang menjadi pecandu adalah pola asuh keluarga dan profil ayah yang dominan dan memengaruhi keluarga.

Relasi ayah dan anak yang buruk dalam penelitian ini semakin membuat tingkat kecanduan menjadi parah. Keluarga akhirnya memutuskan untuk memaksa residen menjalani proses rehabilitasi. Pemaksaan ini menimbulkan masalah baru karena penolakan ini berlanjut hingga residen tidak fokus menjalani program. Pemaafan adalah respon untuk mencegah rusaknya hubungan interpersonal dan meningkatkan self esteem dan self efficacy yang berpengaruh pada pencegahan relapse.

Worthington mengatakan bahwa kerendahan hati, sikap empati, kedekatan relasi sebelum kemarahan muncul, dan kesadaran akan rasa sakit dan kemarahan menjadi sebuah proses pemaafan. Setting rehabilitasi membantu residen untuk menjalani proses pemaafan dengan lebih baik tetapi tipe kepribadian, self esteem, dan self efficacy sangat memengaruhi proses pemaafan yang tidak sama pada setiap residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi dengan ayah, waktu, dan sikap transgressor yang positif akan mempercepat penyembuhan luka.

This study is aimed at finding out the process of forgiving of resident to parents who intervene to enter the rehabilitation process. Communities stigmatized the drugs abuse is a criminal activities who wreck the rules, norms, and values. This stigma also affects parents then their relations and communication become bad. One of the reasons a person becomes an addict is the parenting and the father domination.
In this study, the poor relation between father and son will increasingly made addiction become fester. Finally, families decided to force the resident to enter the rehabilitation process. This coercion makes new evidently the rejection continued and resident does not focus on the program. Forgiveness is a response to prevent destruction of interpersonal relationships and increase self esteem and self efficacy to prevent the relapse.
Worthington says that humility, empathy, close relation before anger, and awareness of pain and anger becomes a process of forgiveness. The rehabilitation setting helps the resident doing better forgiviness process but the type personality, self esteem, and self efficacy strongly affect the unique forgiveness of each resident. The results proves that the relationship with the father, time, and positive transgressor attitude will accelerate the healing process. "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Latiful Akbar

Implementasi pasal 149 huruf E undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika studi kasus pada pemerintah Kabupaten Bekasi = Implementation of article 149 letter E of law number 35 year 2009 on narcotics case study on Bekasi regency government

"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raswanto Hadiwibowo

Efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (Controlled Delivery) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional = the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board

"Penelitian ini bertujan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di hawah pengawasan (controlled delive1y) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif: Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkain peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled deliwry) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkotika Sintetis dalam menjalankan tugasnya saat pelaksanaan controlled delivery.

The purpose of this thesis is to give aknowledgement to the public about the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board. This research is a qualitative research using descriptive analytic approach and to get some qualified informations, the researcher do a depth interview and observation, In this thesis, the the researcher get knowledge about the effectivity of controlled delivery and every single factor that give effect to the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National 'Narcotics Board. From all those analytics above, the the researcher give some alternative recommendation to Sintetic Directorate of National Narcotics Board to de controlled delivery."

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T20918

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ari Artadhi

Peranan inspektorat utama BNN dalam penguatan pengawasan reformasi birokrasi pada Badan Narkotika Nasional = The role of the inspektorat utama in strengthening the internal control of bureaucratic reform on National Narcotics Board of Indonesia

"ABSTRAK

Perkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

ABSTRACT

The rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihotang, Rotua

Perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkotika = Women as courier in the illicit trafficking of narcotics / Rotua Sihotang

"[ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan perempuan sebagai

kurir dalam peredaran gelap narkotika serta serta mengidentifikasi faktor-faktor

yang mendorong perempuan terlibat sebagai kurir dalam peredaran gelap

narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data

deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara yang mendalam dengan 8

(delapan) informan perempuan dari beberapa tempat yaitu : di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, Banten, Rumah Tahanan (Rutan)

Klas IIA Wanita Jakarta Timur, Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkotika

Bareskrim Polri dan Rutan Badan Narkotika Nasional. Data juga diperoleh

dengan pengamatan dan studi kepustakaan.

Keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika, seperti diketahui

bahwa perempuan memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan begitu saja,

karena banyaknya peranan perempuan baik didalam keluarga serta dalam

kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, politik dan agama.

Kedudukan perempuan sangat strategis didalam keluarga, khususnya dalam

membentuk pribadi-pribadi yang militan, kekuatan seorang perempuan bukan

hanya mengubah hidup keluarganya, melainkan juga mengubah sebuah bangsa

atau bahkan dunia. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak

perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai kurir.

Perempuan sebagai kurir tidak serta merta terjadi, ada sindikat narkotika yang

mengendalikan perempuan dengan berbagai modus, ada karena ketidaktahuan

mereka, ketergantungan kepada laki-laki yang mempunayi hubungan dengan

perempuan sebagai suami atau pacar, ada juga karena dititipi barang narkotika.

Perempuan terlibat tanpa mengetahui resiko atas tindakannya dan berakhir dalam

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit

trafficking of narcotics as well as well as to identify factors that encourage

women to get involved as a courier in the illicit trafficking of narcotics.

This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive

data obtained through in-depth interviews with 8 (eight) female informant from

several places, namely: The Women's Penitentiary Institution Class IIA

Tangerang, Banten, House of Detention Class IIA Women East Jakarta; House of

Detention of Crime Narcotics Directorate of Criminal Investigation Police and

the House of Detention of National Narcotics Board. Data were also obtained by

the observation and study of literature.

Women's involvement in the illicit traffic in narcotics, as is well known that

women have a role that can not be ignored, because of the role of women both

within families and in economic life, social, cultural, educational, political and

religious. Strategic position of women within the family, especially in the form of

militant individuals, the power of a woman not only changed the lives of her

family, but also transform a nation or even the world. But the fact is happening

on the ground, many women are involved in the illicit trafficking of narcotics as a

courier.

Women as couriers is not necessarily the case, there are narcotics syndicates that

control women with a variety of modes, there because of their ignorance,

dependence on a man who has little relationship with the woman as husband or

boyfriend, there's also because the goods entrusted narcotics. Women involved

without knowing the risks of his actions and ended in penalties in the

Penitentiary;This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit