Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prasarana jalan umum, termasuk ruas utama jalan lokal di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, merupakan barang publik (public goods) yang harus tetap berlangsung (viable) untuk menjaga produktivitas dan sustainabilitas perkembangan wilayah tersebut. Pada saat ini, pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut bermasalah karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang, disamping kurangnya keterlibatan para stakeholder lainnya.Penelitian yang merupakan studi kasus ini, bertujuan untuk menggali partisipasi aktif para stakeholder dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut. Tahapan dalam proses pembangunan prasarana jalan umum disimulasikan dengan peran masing-masing stakeholder pada setiap tahapan dalam kondisi saat ini. Menilai dan menganalisis dampak-dampak, utamanya yang negatif sebagai kelemahan (weakness), yang akan menjadi rumusan sasaran-sasaran (targets) dalam membangun kapasitas dan membangkitkan ketertarikan, sebagai dasar strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi para stakeholder dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan tahunan pemerintah daerah dalam anggaran pembangunan prasarana jalan umum hanya mencapai kurang lebih setengahnya saja. Keterlibatan para stakeholder dalam pentahapan pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut, masih di dominasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Proses penganggaran pembangunan daerah belum mengakomodasikan keterlibatan para stakeholder, sehingga partisipasi masyarakat lokal dan swasta masih rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi peningkatan partisipasi dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut, dilakukan dengan membangun kapasitas dan membangkitkan ketertarikan masing-masing stakeholder. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah, lebih ditujukan kepada pengembangan kapasitas dalam 3 (tiga) dimensi: sistim, entitas, dan individu. Peningkatan partisipasi swasta, dilakukan melalui beberapa pra-kondisi yang menyangkut aspek ekonomi, sebagai kompensasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kontribusinya. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui prosedur yang sistimatis dan menerus, mengikuti pentahapan pembangunan prasarana jalan umum, didampingi pihak kredibel sebagai katalisator pembangunan, yang membantu memberdayakan masyarakat agar tidak kehilangan momentum pembangunannya. Peningkatan partisipasi stakeholder harus dilakukan dalam suatu proses koordinasi bersama-sama, karena satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling ketergantungan (interdependence).Untuk ke depan, proses penganggaran pembangunan prasarana jalan umum, sebaiknya di dasari Program Jangka Menengah (PJM). Beberapa hal yang menjadi aturan dasar dalam aspek penganggaran pembangunan sebelumnya, harus mendapat fleksibilitas untuk dievaluasi kembali secara sistimatis agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Pembangunan prasarana jalan umum sebaiknya juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan wilayah sekitarnya_ Dalam pandangan pembangunan yang lebih luas, peran stakeholder-stakeholder yang lainpun dan masih berhubungan, dapat turut serta membantu keberlangsungan prasarana jalan umum.

---

Stakeholders Participation in Public Road Development (Case Study: Main Internodes of Local Road in Tigaraksa Sub district, Tangerang Regency)Public road, inclusive of main internodes of local road in Tigaraksa Sub district, Tangerang Regency, representing public goods which must remain to viable to take care of productivity and sustainability of the regional growth. At the moment, development of main internodes of the local road a period of because limitation of Governmental budget of Tangerang Regency, beside the lack of involvement of all other stakeholder.Research representing this case study, aim to explore active stakeholders? participation in main internodes development of the local road. Step in course of public road development is simulation with role of each stakeholder in each step in a condition of this time. Assessing and analyzing impacts, the core important which are negative as weakness, to become targets formula in capacities develop and interest awaken, as strategy base which must be conducted to increase participate of all stakeholder in main internodes of the local road development.Result of research show that annual ability of local government in public road development budget only reaches more or less just the half. Stakeholders Involvement in main internodes of the local road development phasing, still in domination by Tangerang Regency Government. Process area development budgeting not yet accommodated involvement of all stakeholders, so that participate local society and the private sector still lower.Conclusion from this research is that strategy of participation improvement in main internodes of the local road development, conducted by capacities develops and interest awakens of each stakeholder. Improvement of local government participation, more addressed to development of capacities in three dimensions: systems, entities, and individual. Improvement of private sector participation, conducted through some preconditions which is concerning economic aspect, as compensation of environmental and social responsibility in their contribution. Improvement of local society participation conducted through systematic and continuum procedure, following phasing of public road development. Consorted by credible party as development catalyst, assisting local society powered in order not to loss of development momentum. Improvement of stakeholders participation must be done in co-ordinate process, because one another interact and interdependence.To forwards, budgeting process of public road development, better be constituted by Mid-Term Program (Program Jangka Menengah-PJM). Several things becoming elementary order in budgeting aspect of previous development have to get flexibility to be re-evaluated by systematic in order to push local society and the private sector participation. Public road development is also better conducted with more integrated approach regionally. In the eyes of broader development, role of other stakeholders which still correlate, earn to have a share to assist taking place of public road."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itu merupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan “jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di HindiaBelanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembang sejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi,dan (4) pengembangan jalan alternatif."

"Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itumerupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan“jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di Hindia Belanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembangsejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi, dan (4) pengembangan jalan alternatif."

"ABSTRAKKebijakan menambah kapasitas jalan untuk mendukung pengembangan jaringanangkutan umum massal dan meningkatkan layanan angkutan umum yang adamerupakan pilihan solusi mengurai kemacetan yang optimal. Hingga saat ini,prioritas penanganan sistem jaringan jalan cenderung hanya mempertimbangkannilai manfaat ekonomi yang diterima pengguna jalan dibandingkan dengan biayapembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan dan pengoperasian jalan jugaberdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, yang jika tidak dikelola denganbaik akan menimbulkan kerugian yang bakal ditanggung pemukim di sekitarjalan dan generasi penerus. Kesan keberpihakan dalam kebijakan tersebut dapatmenunda hingga batal terwujudnya jaringan jalan sebagai bentuk penolakanyang kuat oleh pihak yang paling dirugikan.Kajian dilaksanakan terhadap program kerja hasil perencanaan proyekpembangunan jalan layang non tol (program JLNT) pemerintah provinsi DKIJakarta. Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan persepsi para pemangkukepentingan (Pengguna jalan, Pemerintah dan Pemukim di sekitar jalan) untukmempertimbangkan sejumlah kriteria penilaian dominan terpilih. Kriteriatersebut adalah waktu tempuh, biaya perjalanan, tingkat kemacetan,keselamatan,kelayakan ekonomi, besaran investasi dan pemeliharaan, polusi udara, polusisuara dan ketersediaan lahan. Persepsi atas kriteria mana yang paling prioritashingga yang paling kurang penting diperoleh melalui wawancara dan pengisiankuesioner yang dianalisis dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).Tujuan kajian ini adalah diperolehnya suatu model yang menggambarkankondisi saling bertukar diantara para pemangku kepentingan dalam melakukanpenilaian skala prioritas dan pemeringkatan sejumlah alternatif yang diajukan.Penurunan tingkat kemacetan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkandengan bobot penilaian 21%. Selanjutnya adalah penghematan waktu tempuhsebesar 15%, tingkat kelayakan ekonomi sebesar 12%, biaya investasi danpemeliharaan sebesar 12%, peningkatan keselamatan sebesar 10%, penghematanbiaya perjalanan dan pengurangan polusi udara masing-masing sebesar 9%.Kriteria minimalisnya pembebasan lahan dan pengurangan polusi suara sebagaitarget pertimbangan yang bobot pengaruhnya terendah masing-masingsebesar 6%.Penerapan model pengambilan keputusan ini diharapkan dapat salingmelengkapi kajian kelayakan teknis, sosial ekonomi dan finansial yang ada.Hasilnya sebagai dasar kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upayamitigasi dampak sedini mungkin dan pemberian fasilitas dan pelayanan kepadaperan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan."

"Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut.Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum."

"Pembangunan perumahan dan permukiman yang marak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipengaruhi pula oleh kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang terikat dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Sehingga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menyiapkan alokasi lahan untuk kepentingan tersebut seluas 60.404 Ha atau 54,4% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yaitu 111.038 Ha. Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 telah dikeluarkan Ijin Lokasi untuk perumahan dan permukiman seluas 39.687,10 Ha tetapi lokasi yang dikuasai baru 22.001,98 Ha dan baru dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman seluas 8.405,83 Ha (38 %) dari luas yang dibebaskan. Sehingga terdapat lahan tidur yang tidak produktif seluas 13.596,15 Ha. Mengacu kepada pembangunan perumahan dan permukiman berimbang 6 : 3 : 1 luas lahan 13.201,18 Ha akan menghasilkan rumah sederhana 880.079 unit, rumah menengah 141.441 unit dan rumah mewah 13.201 unit. Sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sampai tahun 2002 hanya 644.466 unit sehingga terjadi over supply 390.275 unit. Masalah yang akan timbul dalam jangka panjang dari tumbuhnya perumahan dan permukiman di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dalam luasan di atas adalah biaya pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum yang setiap tahun memerlukan dana sebesar Rp 89.876.000.000,00. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian lapangan kiranya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang perlu mengkaji ulang kebijakan penataan ruang, terutama pengalokasian lahan untuk perumahan dan permukiman yang pada akhirnya menjadi beban. Di sisi lain dalam memelihara kondisi eksisting sekarang perlu mengambil langkah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum melalui pemberdayaan masyarakat/penghuni untuk memobilisasi dana dan mengembangkan kemitraan antara swasta dan pemerintah."

"Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi kriteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dan apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis melakukan kajian teoritis terhadap asas kepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan dan/atau jalan tol.

---

Public interest principle is one of the principles in the theory of law which is applied in the statutory regulation in a state. Public interest principle is applicable universally throughout states in the world, even though its application in concrete legal action is not always the same from one state to another.

This thesis endeavors to explain what become the criteria of public interest, how is the application of public interest principle in the provisions of positive law in Indonesia, wich legal issues are arising in the land acquisition for the construction of toll road, and whether toll road fulfills the criteria of public interest. To explain this matter, the writer has conducted theoretical study towards public interest principle, and analysis towards statutory regulations regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding road and/or toll road."