Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95313 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Grant, James P.
Jakarta : UNICEF, 1990
362.7 GRA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Grant, James P.
Jakarta : Unicef, 1994
362.7 GRA s (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: UNICEF, 1995
362.7 UNI s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Grant, James P.
Jakarta: UNICEF, 1994
305.23 GRA s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Neva Mayendi
"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Batam. Upaya lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Rumah Faye salah satu lembaga independen di Indonesia berfokus isu perlindungan anak menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Rumah Faye mendirikan Rumah Aman (Shelter) dijadikan sebagai rumah perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak penyintas kekerasan seksual di Rumah Faye serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat 6 informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 Manajer Program Pusat, 1 General Supervisor, 2 staf pendamping, dan 2 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye dimulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi awal, rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi yang berlangsung di Rumah Aman (Shelter). Adapun pada tahap reintegrasi sosial terdiri dari reunifikasi/pemulangan, monitoring dan terminasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan terdiri dari (1) hambatan internal: kondisi penerima manfaat, anggaran lembaga, sarana dan fasilitas lembaga; (2) hambatan eksternal: keluarga, aparat hukum, stakeholder dan jaringan.

This research was motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Batam City. The efforts of government and non-government institutions to protect child victims of sexual violence are by providing social rehabilitation services. Rumah Faye, one of the independent institutions in Indonesia, focuses on child protection issues and organizes social rehabilitation as an effort to fulfill the rights of children who are victims of sexual violence. Rumah Faye established a safe house or shelter to serve as a safe house and temporary residence for child victims of sexual violence. The aim of this research is to describe the implementation of social rehabilitation for child survivors of sexual violence at Rumah Faye and the obstacles faced during the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye. The research was conducted from March to December 2023. This research used a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. There were 6 informants involved in this research consisting of 1 Central Program Manager, 1 General Supervisor, 2 accompanying staff, and 2 beneficiaries. The research results show that the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye starts from receiving complaints, initial identification, intervention planning and implementation of interventions that take place in the Safe House (Shelter). The social reintegration stage consists of reunification/repatriation, monitoring and termination. Obstacles faced in implementation consist of (1) internal obstacles: condition of beneficiaries, institutional budget, institutional facilities and equipment; (2) external barriers: family, legal apparatus, stakeholders and networks."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ziva Gentasangkara
"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ziva Gentasangkara
"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya, 1999
362.7 ANA
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Ratri Rahmiaji
"Disertasi ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bagaimana dalam industri pertelevisian Indonesia yang tumbuh pesat saat ini, berlangsung eksploitasi dalam bentuk komodifikasi pekerja anak yang terus berlangsung karena adanya proses naturalisasi pekerja anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk eksploitasi yang dialami artis anak dalam industri sinetron, bagaimana proses eksploitasi anak itu bisa berlangsung secara berkelanjutan dan bagaimanakah proses naturalisasinya sehingga eksploitasi itu nampak sebagai sebuah hal yang alamiah dan wajar. Proses naturalisasi ini diharapkan mampu menjelaskan mengapa segenap pihak yang terkait dengan kehadiran artis anak dalam industri sinetron (artis anak, orangtua, pekerja media, pelaku usaha, masyarakat, negara) menerima eksploitasi anak dalam industri media dan bagaimana mereka memaknainya sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rasionalisasi mengapa komodifikasi, eksploitasi pekerja anak yang terjadi di media massa khususnya televisi tidak dilihat sebagai komodifikasi atau eksploitasi.
Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan penelitian semacam itu penelitian ini menggunaan konsep komodifikasi pekerja dengan pendekatan ekonomi politik kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui metode analisis studi kasus. Subjek penelitian adalah pekerja anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sinetron. Situs pengamatan adalah produksi sinetron Raden Kian Santang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industry pertelevisian.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Berdasarkan studi ini, apa yang terjadi dalam proses produksi sinetron RKS adalah bentuk komodifikasi pekerja yang, pertama-tama, dilakukan industri sinetron dalam hal ini Rumah Produksi MD Entertainment. Namun demikian rumah produksi sebenarnya tidak berperan sendirian. Eksploitasi ini juga terjadi karena hubungan rumah produksi dengan stasiun televisi, biro iklan, dan lembaga pengiklan. Industri juga melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eksploitasi ini tidak mengemuka sebagai eksploitasi. Pengaburan eksploitasi ini ini dilakukan dengan melakukan mistifikasi komoditas. Tenaga kerja, dalam hal ini pekerja anak mengalami mistifikasi berganda yakni reifikasi dan naturalisasi. Tujuan mistifikasi adalah penerimaan secara alamiah proses produksi yang eksploitatif. Mistifikasi yang dijalankan adalah fantasi popularitas. Pekerja anak kemudian bertransformasi menjadi bintang sinetron, dengan segala priviledge nya. Transformasi pekerja menjadi bintang, adalah reifikasi. Proses pengalamiahan penerimaan pekerja menjadi bintang adalah naturalisasi. Naturalisasi berjalan sistemik dan sedemikian halus sehingga diterima sebagai taken for granted. Melalui penstereotipian bintang sinetron di media massa juga pengabaian industri, orangtua, negara dan masyarakat terhadap hak pekerja anak, maka naturalisasi proses produksi yang eksploitatif semakin terinternalisasi dalam diri pekerja anak. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai pihak terkait menerima proses eksploitasi, yakni dikarenakan adanya mistifikasi yang dilakukan industri bernama fantasi popularitas. Di akhir analisa dapat dikemukakan bahwasanya, proses naturalisasi eksploitasi inilah yang menyebabkan eksploitasi tidak dilihat sebagai eksploitasi. Dalam konsep bintang, tidak lagi ada pekerja di industri sinetron, semua adalah bintang. Dan karena semua adalah bintang, tidak lagi tampak eksploitasi yang berjalan. Hal ini akan bertahan selama selubung-selubung mistifikasi tidak dibongkar. Ada pekerja di industri sinetron, yang harus diperjuangkan haknya sebagai pekerja, dan sebagai anak.
Peneliti melihat bahwa eksploitasi pekerja anak ini tidak bisa dilihat sebagai hal alamiah dan terberikan melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan industry pertelevisian. Keterjalinan berbagai pihak ini (stasiun televisi, rumah produksi, pengiklan, biro iklan, lembaga negara, sekolah, orangtua dan artis anak sendiri) menjadikan eksploitasi terus berlangsung melalui proses naturalisasi.
Penelitian ini menemukan bahwa analisis ekonomi-politik dengan pendekatan kritis dapat digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa, secara bersama-sama dan mutualis membentuk sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya komunikasi. Sumber daya dalam hal ini adalah pekerja anak. Ekonomi politik dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi proses produksi yang mengeksploitasi pekerja anak. Kajian mengenai komodifikasi pekerja terbukti signifikan untuk konteks negara yang masih berkembang, seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran hukum, dan implementasi kebijakan publik yang berpengaruh pada tingkatan eksploitasi dan keberhasilan mistifikasi yang dilakukan industri atau pemilik modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi. Naturalisasi sebagai bagian dari mistifikasi adalah upaya industri yang berjalan lebih sistemik, dan terencana. Naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh industri, namun juga didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi. Naturalisasi bertanggungjawab untuk menghilangkan proses produksi, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan industri. Disini media massa berperan penting menyebarluaskan naturalisasi eksploitasi.

This dissertation is basically trying to demonstrate how the television industry in Indonesia is growing rapidly today, takes place in the form of commodification exploitation of child labor continues as a result of the naturalization process of child labor. This study aimed to describe forms of exploitation of a child artist in the soap opera industry, how the process of exploitation of children can take place on an ongoing basis and how the process of naturalization so that exploitation appears as a natural and reasonable thing. The process of naturalization is expected to explain why all the parties concerned by the presence of the artist son in industrial soap opera (artist's children, parents, media workers, businesses, communities, countries) accept the exploitation of children in the media industry and how they interpret it so that in the end can be found rationalizations why commodification, exploitation of child labor which occurs in the mass media, especially television is not seen as the commodification or exploitation.
Focused on the issues and objectives of such research, this study uses the concept of commodification of workers with critical political economy approach. This study used a qualitative approach in the critical paradigm through case study analysis method. Subjects were child laborers and parties related to child labor in the soap opera industry. Site observation is Raden Kian Santang product ion of soap operas. In the process of collecting data, researchers conducted direct observation, conducting a series of interviews and secondary analysis of the data regarding the television industry.
Based on the findings in the field, soap opera industry proved body exploitation, economic exploitation, exploitation of growth and development, exploitation of leisure time and exploitation in the access to education. Based on these studies, what happens in the production process RKS soap opera is a form of commodification of workers who, first of all, done by the soap opera industry in this regard Production House MD Entertainment. However, the production house is not actually play a role alone. This exploitation also occurs because of the relationship with the production house television stations, advertising agencies, advertisers and agencies.
Industry also made various efforts to make this eksploitation not surfaced as exploitation. Blurring this exploitation is done by mystification of commodities. Labor, in this case of child labor, suffered multiple mystification of the reification and naturalization. The purpose of mystification is a natural acceptance of exploitative production process. Mystification run is the popularity of fantasy. Child labor later transformed into soap star, with all theirs priviledge.
The transformation of the workers into a star, is reification. Normalisation recruitment process become stars is naturalized. Naturalization walk systemic and so delicate that it is accepted as taken for granted. Through stereotyping soap star in the mass media also neglect the industry, parents, the state and society against the rights of child workers, the naturalization process exploitative production increasingly internalized inner child labor. This explains why the various parties involved accept the exploitation process, which is due to the industry's mystification called fantasy popularity. It can be noted that the final analysis, the naturalization process is what causes the exploitation of exploitation not seen as exploitation. In the concept of a star, no longer working in the industry of soap operas, all were stellar. And because all is a star, no longer seem exploitation runs. It will last as long as the veils of mystification is not dismantled. There were workers in the soap opera industry, which must be fought for their rights as workers, and as a child.
Researchers saw that the exploitation of child labor can not be seen as a natural and taken for granted but rather is the result of power relations that involves many stakeholders and interest in the television industry. This entanglement of various parties (television stations, production houses, advertisers, agencies, state agencies, schools, parents and children themselves artists) make exploitation continued through the naturalization process.
This study found that the political-economic analysis with critical approach can be used to see how power relations, jointly and mutualist form a system of production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. The resources in this case is child labor. The political economy can explain how power relations influence the process of production that exploits child labor. The study of the commodification of workers proved significant for countries that are still developing context, such as Indonesia. This is related to the educational level, income level, the level of legal awareness and implementation of public policies that affect the level of exploitation and the success of the industry is doing mystification or owners of capital.
The results showed that child labor commodity is experiencing double mystification, the reification and naturalization. Naturalization as part of the mystification is the industry's efforts run more systemic, and well-planned. Naturalization can not be done only by industry, but is also supported by the parties associated with the production process. Naturalization is responsible for eliminating the production process, domination and exploitation industry. Here the mass media play an important role disseminating naturalization exploitation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D2224
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Is Prawidha Murti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S22010
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>