Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelahiran kaum Kid di Amerika bersamaan dengan proses perubahan dan industrialisasi yang terjadi pada abad 19, yang dalam perkembangannya juga menyebabkan kemelaratan dan eksploitasi berlebihan terhadap manusia. Pada tahun 1930an bertepatan dengan peristiwa great depression yang melanda masyarakat Amerika, situasi yang terjadi juga memunculkan momentum bagi kemunculan kaum Kiri atau yang dikenal dengan kaum the Old Left. Pergerakan kaum the Old Left terinspirasi dan dimotivasi Revolusi Bolshevik yang terjadi di Uni Soviet bulan Oktober 1917. Kaum tersebut berupaya menduplikasi Revolusi Bolshevik, akibatnya muncul histeria anti komunis pada sebagian warga masyarakat Amerika, dan situasi histeria itu juga dimanfaatkan untuk popularitas pribadi oleh Senator Joseph McCarthy (Republican, 1946-1957) dari Wisconsin.Sikap pemerintah, menguatnya kaum Kanan, ketidakadilan sosial-ekonomi, isu anti perang Vietnam data civil rights movement mendorong pemunculan gerakan the New Left yang didominasi kaum muda berpendidikan tinggi dan masyarakat kelas menengah Amerika. Pergerakan yang dimaksud merupakan bentuk protes dan perjuangan dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, serta ketidakadilan sosial yang dirasakan sebagian warga masyarakat. Suatu perjuangan yang didalamnya menyangkut aspek strategi, aksi yang dilakukan, hambatan dan lawan" politik yang dihadapi. Pergerakan untuk memperjuangkan ideologi "participatory democracy", yang kemudian dikalangan aktivis the New Left menimbulkan benturan antara pengikut Mantis dengan yang konsisten pada ide "participatory democracy ".Persoalan tersebut menjadi inti permasalahan dalam tesis ini, karena tujuan penelitian secara garis besar ingin menunjukkan pergerakan dan eksistensi kaum the New Left di tahun 1960an. Agar terbuka pandangan luas terhadap kaum Kid, serta kritis dalam melihat sejarah maupun realitas yang berkembang di masyarakat Amerika.Tesis ini menggunakan penelitian dan sumber kepustakaan dan dalam melakukan pengkajian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis prinsip-prinsip umum yang mendasari terjadinya satuan gejala atau pola-pola yang ada dalam kehidupan masyarakat. Gejala dan pola-pola yang satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan fungsional yang menyeluruh. Penelitian juga melibatkan bidang kajian ilmu sosial, politik, ekonomi dan sejarah, serta kerangka teori menggunakan teori ideologi dan kepemimpinan karena kedua faktor itu merupakan hal yang mendasar dalam suatu perjuangan politik.Apa yang dilakukan the New left sedikitnya turut berupaya melakukan percepatan praktek demokratisasi, dan mengingatkan kepada masyarakat akan persoalan kemiskinan yang tak pernah terselesaikan. Kaum the New left juga memperkuat desakan terhadap negara untuk menghapus diskriminasi ras, warna kulit, agama, asal suku bangsa yang kemudian berkembang dengan adanya pengakuan multikulturalisme bagi masyarakat dan bangsa Amerika.The New Left in the 60sThe Left wing in America was born in the 19th century; within the time of changing process and industrialization that resulted in poverty and human exploitation through the development. In the I930's, while the American great depression was commencing, rose these Left wing American whom was also known as the Old Left Their movement was inspired and motivated by the Bolshevik Revolution of the Soviet Union (October 1917). The Old Left tried to duplicate the Bolshevik Revolution into the American society.

The result was the roar of anti communism within some of the American citizens. This situation was then used to boost the popularity gain of a Senator from Wisconsin, named Joseph McCarthy (Republican 1946-1957).

The government's actions, strengthening of the Right wing, unjust in the social and economy, the Vietnam War issue and the civil rights movement pushed for the rising of the New Left. Its followers was mainly dominated by the young and well educated and middles class society. This movement was a form of protest and a battle effort to upright the principles of democracy, and the social unfairness which was felt by many of the American citizens at that time. This battle involved strategic aspects, actions, and political bathers and opponents. The movement also fought for the ideology participatory democracy, which later on caused some impacts within the New Left activists, which was between the Marxist followers and the followers who were constant to the "participatory democracy". The above issue will be the focused problem for this thesis since the purpose of the research is mainly to point out the movement and existence of the New Left in the 1960's. Hence opening up and broadening the view of the Left wing, while also being critical of seeing the history and reality developed in the American society. This thesis is based on research from literature studies and a qualitative approach for analyzing the basic principles that serves as the basis for indications or patterns that exists within the life of the society. Indications and patterns are functionally interrelated to one another as a whole. The research also incorporates the social, political, economy and history studies, and the theory of ideology and leadership, since the two factors are the basis of a political movement.

What the New Left has at least done was increasing the speed of practicing democracy and reminded the society of the poverty issues that has never been solved. The New Left has also strengthened the pressure to the government to erase discrimination of race, skin color and religion, which then further developed into the multiculturalism acknowledgement for the American society and their nation."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Since its emergence in Thailand, the military has significant role in politics. It is proved by the coups which are mastermind by militery. Although they has backward from political stage in 1991. but in 2006 the militery re-involve in politics. The militery involvement in politics was caused by two factors : firstly the internal factor namely the value and militery orientation either individually or organizationally and also conflict of interest between militery and civilian...."

"Sejak selesai Perang Korea, sistem pemerintahan Korea Selatan walaupun secara hukum telah menganut demokrasi, dalam praktiknya masih didominasi oleh rezim militer sehingga menuai protes masyarakat. Titik balik perjuangan demokrasi di Korea Selatan ditandai dengan diadakannya pemilihan umum presiden pertama pada tahun 1987 yang dimenangkan oleh Roh Tae Woo. Dalam kampanye, presiden Roh menjanjikan era demokrasi baru lewat Deklarasi 29 Juni 1987 (6.29 Seoneon) berisi kebijakan-kebijakan untuk sistem pemerintahan lebih moderat dan menerima kontribusi pihak oposisi politik, sehingga dinilai menjadi langkah awal menuju kedaulatan rakyat serta bangkitnya kebebasan pers. Namun, pada sisi lain ada juga yang menganggap kampanye tersebut hanya sebagai alat untuk memanfaatkan keadaan Korea Selatan yang sedang ricuh (6-wol Minju-hangjaeng). Dengan latar-belakang ini, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya Roh Tae Woo dalam mengimplementasikan demokrasi ke dalam Deklarasi 29 Juni 1987 dan selama pemerintahannya.

---

Since the end of the Korean War, the South Korean government was governed by the military regime and drawn public protests. The presidential Election in 1987 was won by Roh Tae Woo marked as the turning point of the Korean democratic movement. In his presidential campaign, president Roh promised a new era of democracy through the June 29 Declaration (6.29 Seoneon) contained policies for moderate government that allow the opposition parties to contribute, taking an early steps towards the sovereignty of the public and raise the freedom of press. However, the campaign considered exploiting the chaotic situation of South Korea (6-wol Minju-hangjaeng). This research will discuss Roh Tae Woo's efforts to implements democracy into the June 29 Declaration and his government."

"Skrispi ini membahas terjadinya transisi demokrasi di Myanmar. Dengan mengacu kepada teori Samuel P. Huntington mengenai faktor pendorong demokratisasi dan pola transisi demokrasi, skripsi ini berargumen bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena diinisasi oleh rezim yang sedang berkuasa, dan dipengaruhi beberapa faktor pendorong, yaitu 1) krisis legitimasi, 2) faktor ekonomi, 3) perubahan keagamaan, 4) perubahan kebijakan pelaku eksternal dan 5) efek demonstrasi. Melalui penelitian kualitatif dan studi literatur skripsi ini menemukan bahwa proses transisi demokrasi di Myanmar dimulai setelah liberalisasi awal yang dilakukan oleh rezim militer pada tahun 2007, dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Thein Sein pasca pemilihan umum 2010. Sepanjang 2011-2016, pemerintahan Thein Sein yang melibatkan koalisi militer dan sipil transisi demokrasi terbatas di Myanmar melalui penerapan kebijakan reformasi politik dan ekonomi. Dari temuan tersebut skripsi ini menyimpulkan bahwa pola transisi demokrasi Myanmar yang diinisiasi oleh rezim militer dan diterapkan secara terbatas dibawah pengaruh kuat militer dan pelibatan kelompok opisisi dalam pemerintahan Thein Sein merefleksikan ciri model transformasi.

---

This thesis discusses the occurrence of democratic transition in Myanmar. Referring to Samuel P. Huntington’s theory regarding the driving factors for democratization and the pattern of democratic transition, this thesis argues that the democratic transition in Myanmar occurred because of the initiatied by the ruling regime and influenced by several factors, such as 1) legitimacy crisis, 2) economic factors, 3) religious changes, 4) changes in policies of external actors and 5) demonstration effects. Through qualitative research and literature study, this thesis finds that the democratic transition process in Myanmar began after the initial liberalization carried out by the military regime in 2007, and continued by a new government led by Thein Sein after the 2010 general election. During 2011-2016, Thein Sein’s government involving military and civil coalitions of limited democratic transition in Myanmar through the implementation of political and economic reform policies. From these findings, this thesis concludes that the pattern of Myanmar’s democratic transition initiated by the military regime and implemented in a limited manner under the strong influence of the military and the involvement of opposition groups in Thein Sein’s government reflects the characteristics of the transformation model."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Implementasi Demokrasi dalam ProsesPerubahan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002. Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa bukubuku,peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian umummaupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perubahanUndang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002 memakai model demokrasipartisipatif hal ini didasarkan atas teori demokrasi partisipatif yang dikemukakanoleh David Held. Peran dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan demokrasipartisipatif yang sangat luar biasa dapat dimengerti karena pada dukungan duniatelekomunikasi yang sudah sangat canggih sehingga dapat memberikan peran danpeluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut telibat dalam proses perubahanterhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 - 2002.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of democracy in the ProceedingsAgainst the Amendment Act of 1945 Years 1999 to 2002. This study is thejuridical-normative research, where data collection tools used were obtainedthrough library research literature in the form of books, legislation, and newspaperarticles from the public or from the internet. The results showed that the processof changing the Constitution of 1945 Years 1999 to 2002 using this model ofparticipatory democracy based on Participatory democracy theory advanced byDavid Held. The role of the community as a form of manifestation of participatorydemocracy that is extraordinary world can be understood as support for a highlysophisticated telecommunications so as to give a role and a great opportunity forpeople to participate in the process of change towards telibat Act of 1945 Years1999 to 2002"

"Penelitian ini akan berfokus pada pandangan Mohammad Hatta terhadap situasi politik tahun 1956-1965. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer menuju masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan situasi politik menjelang Demokrasi Terpimpin menjadi panas dan terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan baik oleh para elit politik, partai politik maupun dari Sukarno. Situasi politik yang tidak kondusif dan pemerintahan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat serta demokrasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan esensinya membuat Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Hatta kemudian mengemukakan pandangannya terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya tidak sesuai dengan demokrasi yang sebenarnya karena Hatta melihat bahwa Demokrasi Terpimpin lebih memunculkan sifat kediktatoran dari Sukarno. Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah dari Kuntowijoyo yang terdapat 5 tahap yaitu pemilihan topik, heuristik dari berbagai sumber primer yakni arsip dari Arsip Nasional serta buku, artikel, jurnal yang mendukung penelitian, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan penelitian ini adalah Hatta tidak menyetujui kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Sukarno karena sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan esensi asli dari demokrasi yang Hatta yakini.

---

This research will focus on Mohammad Hatta's views (criticism & thoughts) on the political situation in 1956-1965. The change in Indonesia's government system from the Parliamentary Democracy period to the Guided Democracy period caused the political situation before Guided Democracy to become hot and there were many abuses of power both by political elites, political parties and Sukarno himself. The political situation that was not conducive and the government that ignored the welfare of the people and democracy that was not implemented in accordance with its essence made Hatta resign from his position as Vice President of the Republic of Indonesia on 1 December 1956. Hatta then expressed his views on the implementation of the Guided Democracy system which he considered incompatible with true democracy because Hatta saw that Guided Democracy gave rise to Sukarno's dictatorship. This research will use Kuntowijoyo's historical method which has 5 stages, namely topic selection, heuristics from various primary sources, namely archives from the National Archives as well as books, articles, journals that support research, criticism, interpretation and historiography. The conclusion of this research is that Hatta did not approve of the political policies implemented by Sukarno because the Guided Democracy government system was not in accordance with the original essence of democracy that Hatta believed in."