Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Listrik merupakan unsur penting bagi perekonomian Indonesia mengingat pelanggan terbesar pemakai listrik adalah lndustri. Bagi masyarakat rumah tangga yang merupakan pelanggan terbanyak listrik, telah menjadikan listrik sebagai kebutuhan primer, terutama bagi masyarakat di kota-kota besar. Sementara itu permasalahan yang ada seperti pemerintah tidak dapat lagi membiayai bidang listrik dalam bentuk subsidi listrik dan migas, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun, menutup kemungkinan bagi pasokan listrik untuk dapat menutupi kebutuhan listrik masyarakat. Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan krisis/pemadaman. Karena itu restrukturisasi listrik adalah faktor penting dalam memecahkan masalah listrik. Cakupan program yang bersifat nasional dan melibatkan banyak pihak merupakan hal yang menarik untuk melihatpemahaman dan cara mensosialisasikan program dengan pendekatan pemasaran sosial.Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktifitas yang berupaya mengungkap proses restrukturisasi listrik di DJLPE, dengan pendekatan penelitian Kualitatif, constructivisme/interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi DJLPE dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur organisasi DJLPE. Metode pengumpulan data dengan wawancara lapangan, data historis, dan analisis data.Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pemahaman program antara DJLPE dan publik yang mendukung dengan publik yang tidak mendukung restrukturisasi.Bagi yang memberikan dukungan telah memandang restrukturisasi pada tataran value. Dimana telah mendapat informasi dan melakukan pemikiran menyeluruh mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sementara yang tidak mendukung hanya pada tataran belief dimana hanya didasari oleh sesuatu yang faktual dan tanpa evaluasi. Hal ini juga ditunjang dengan fakta bahwa media belum menempatkan program restrukturisasi listrik sebagai hal yang penting sehingga masih dianggap belum layak berita dan masyarakat terjebak dengan isu-isu yang merupakan bagian dari isu besar ketenagalistrikan seperti tidak pada kerugian bila listrik tidak ada, namun pada bagian kecilnya seperti isu tarif dasar listrik yang naik dan efisiensi pada PLN.Karenanya pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya program pemasaran sosial yang komprehensif bagi program restrukturisasi yang memiliki cakupan dan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya program restrukturisasi program, kejelasan peran dan pola komunikasi, pemahaman yang sama antara pelaksana program DJLPE dan publiknya, serta program sosialisasi yang sistematis mengingat potential conflict yang ada didalamnya.Electricity is a vital element for Indonesian economy, considering that large-scale customers of electricity are industries. Households, which constitute the majority of electricity customers, have turned electricity into a primary need, especially for those living in big cities. Meanwhile, the problems faced, such as the fact that the government can no longer provide subsidies for electricity and oil, as well as decreasing exchange rate of Rupiah against foreign currencies, have blocked up the possibility for the electricity supply to meet the public needs for electricity. The increase of electricity needs that cannot be unfulfilled will result in a crisis/black-out. Therefore, electricity restructuring is a significant factor in resolving electricity-related issues. The national scope of the program and involvement of numerous parties are interesting aspects for viewing the understanding of and method for socializing the program, by applying social marketing approach.

In this thesis, the writer adopts a series of activities aiming at disclosing the process of electricity restructuring at DJLPE (Directorate General of Electricity and Energy Development), by applying Qualitative, constructivism/interpretative research approach, and the strategy of case studies with multilevel analysis, the analysis unit of which is the organization of DJLPE and individual response units from several levels in the organizational structure of DJLPE. The methods used for gathering data were field interview, historical data and data analysis.

This research has came up with a finding that there are different levels of understanding of the program between DJLPE and the public supporting the restructuring on one side, and the public opposing to the restructuring on the other side.

Those giving their support have viewed the restructuring at the level of value. They have obtained information and performed comprehensive thinking about what is right and what is wrong. While those opposing to the same have only viewed it at the level of belief, based on factual matters and without evaluation. This is also supported by the fact that the media has not considered the electricity-restructuring program as an important matter, so that it cannot be considered as news. Meanwhile, the public is trapped with issues that constitute parts of the big issue of electricity, such as there would be no loss if there is no electricity, but only small parts of the issue, such as the increase of basic electricity price and efficiency at the State Electricity Company (PLN).

Accordingly, the conclusion and recommendation section conveys an expectation for the existence of a comprehensive social marketing program for the restructuring program, having the scope and objective that all members of the community would share the same opinion about the program, role in and responsibility for the successful implementation of the restructuring program; clarity with regard to roles and communication patterns; corresponding comprehension between the program administrator, DJLPE, and the public; as well as a systematic socialization program considering the potential conflict existing therein."

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."

"Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu membuat model permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dan memproyeksikan permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menduga permintaan listrik rumah tangga menggunakan teknik regresi dengan variabel terikat yaitu konsumsi tenaga listrik rumah tangga dan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita nasional, harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi. Penelitian ini menggunakan data time series dengan observasi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007. Hasil regresi model permintaan listrik sektor rumah tangga menunjukkan bahwa harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga, sedangkan pendapatan perkapita nasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga. Hasil proyeksi permintaan listrik rumah tangga tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sektor rumah tangga meningkat sebesar 14.584,58 Gwh dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2012, diproyeksikan konsumsi listrik sektor rumah tangga sebesar 61.909,48 Gwh, pendapatan perkapita nasional sebesar Rp. 9.099.600,31,-, harga jual listrik sebesar Rp. 638,63,-, dan rasio elektrifikasi menjadi 70,26%.

---

The objective of research is to build a model of electricity demand of household sector from the year 1986 up to the year 2007 and projected the electricity demand of household sector from the year 2008 to 2012 in Indonesia. Research methodologies applied to estimate the electricity demand of household sector is regression technique with dependent variable is electricity consumption of household sector and independent variables are national income per capita, average electricity selling price of household sector and electrification ratio. This research applied data time series with observation from the year 1986 up to the year 2007.

The result of electricity demand regression of household sector indicates that the average electricity selling price and electrification ratio are positively and significantly influenced the electricity demand, whereas the national income per capita positively but not significantly influenced. The forecasting data from 2008 until 2012 shows that the electricity demand of household sector will be increase as much 14.584,58 Gwh than previously in 2007. It is forecasted that in the year 2012 the electricity consumption of household sector is 61.909,48 Gwh, national income per capita as much Rp. 9.099.600,31,-, electricity selling price as much Rp. 638,63,-, and electrification ratio becomes 70,26%."

"Metode resistivitas listrik merupakan salah satu metode eksplorasi sumber daya alam. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi materi di bawah permukaan bumi dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui sepasang elektroda listrik kemudian menghitung beda potensial di antara dua elektroda potensial dengan menggunakan voltmeter. Hasil pengukuran beda potensial ini dapat digunakan untuk menaksir konduktivitas di dalam bumi. Pada proses penaksiran ini diperlukan cara menghitung potensial listrik di suatu media. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pada skripsi ini akan dibahas model potensial listrik di suatu media dan mencari solusi dari model tersebut.

---

Electrical resistivity method is an exploration method which is used to investigate the nature of the structures below the surface by employing current source. The current is injected on the surface by using the current electrodes and the electrical potential differeneces are measured by using voltmeter at the potential electrodes. The potential difference measurements can be used to estimate the conductivity in the earth. In the estimation process, the calculated electrical potential in a medium is needed. So in this skripsi, a model of the electrical potential in a medium will be discussed and solved."

"ABSTRAKMengingat dewasa ini negara kita sedang memasuki era industrialisasi, maka kebutuhan energi listriknya di masa mendatang perlu diperkirakan, sehingga kelak dunia industri khususnya di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Bukan itu saja, karena dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara, sektor industri dan komersial memberikan saham yang cukup besar maka tak salah kiranya bila kebutuhan energi listrik dari sektor komersial tutur diperkirakan pula. Sebab dalam era teknologi modern seperti sekarang ini, segala aktifitas atau kegiatan, termasuk kedua sektor di atas, tak dapat dipisahkan dari pemakaian energi listrik. Namun demikian di lain sisi, studi ini bersifat ramalan, sehingga tak ada yang dapat menjamin kebenaran hasilnya secara absolut atau mutlak. Tetapi melalui pendekatan kwantitatif, studi ramalan dengan menggunakan data-data bersifat empiris ini, diharapkan hasilnya dapat mendekati kebenaran yang diinginkan."

"Salah satu usaha untuk mengetahui penghematan energi dengan melakukan Audit Energi. Rumah Sakit telah dilakukan Audit Energi tahun 1991, dengan tujuan mengidentifikasi kebocoran energi, potensi penghematan energi dan langkah yang diambil/direkomendasikan. Dengan diimplementasikannya hasil audit tahun 1991, maka untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya rekomendasi yang telah diberikan, pemakaian energi di Rumah Sakit lebih efisien, perlu dilakukan evaluasi pemakaian energi. Evaluasi pemakaian energi ini dititik beratkan pada peralatan pengguna energi yang telah dilakukan renovasi atau sudah mengimplementasikan hasil audit tahun 1991. Hasil dari evaluasi adalah dengan adanya penambahan peralatan Electroflow pada sistem kelistrikan, ternyata dapat meningkatkan besarnya faktor daya pada TR-1 dari 0,83 menjadi 0,9019, sehingga pihak rumah sakit tidak dibebani biaya pinalti yang disebabkan rendahnya faktor daya. Penggantian mesin pendingin dari sistem absorbsi menjadi sistem kompresi pada Sistem Tata Udara mengakibatkan konsumsi pemakaian listrik rata-rata naik sebesar 135.360 kWH per bulan, sedangkan disisi lain terjadi penurunan pemakaian solar sebesar 150.810 liter per bulan. Secara keseluruhan energi yang dapat dihemat rata-rata per bulan adalah sebesar 19,62 % atau Rp. 22.476.200,- (harga solar dan listrik tahun 1991 dihitung harga tahun 1991). Investasi yang dibutuhkan untuk pembelian mesin pendingin sistem kompresi sebanyak 3 unit adalah sebesar Rp. 1.170 Juta (harga tahun 1995) dan masa pakai 20 tahun. Sedangkan mesin pendingin yang lama (sistem absorbsi) sebanyak 2 unit, harga pembeliannya adalah Rp. 760 Juta (harga tahun 1977) dan masa pakai 15 tahun. Berdasarkan perhitungan biaya dengan pendekatan biaya tahunan, penerapan mesin pendingin jenis kompresi (yang baru), pihak rumah sakit dapat menghemat biaya sebesar Rp. 336.881.000,- per tahun."

"Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Peran pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan berupa pemberian subsidi kepada konsumen listrik. Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar. Dalam menyediakan listrik, pemerintah juga mengendalikan harga jual. Selanjutnya, peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan diperlukan terutama dalam pembangkit tenaga listrik yang diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan listrik nasional. Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam ketenagalistrikan adalah masalah perizinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP-PLN dengan pertimbangan bahwa pemisahan usaha (Unbundling) yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbeda dengan yang dimaksuda dalam UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh MK pada tahun 2004.

---

These theses discuss about the role of the Indonesian government and private sectors in Indonesia on Electricity in Indonesia and analyze the situation based on Indonesian law. This discussion is based on Indonesian Constitutional Court on rebutting the Law on Judicial Review no. 30 of 2009 on Electricity. The research uses a normative approach on vertical law synchronization in case report. Result result shows that the role of Indonesian government on subsidising for electricity in the form of subsidising the electricity consumer. The subsidize is in the form of aiming at helping certain consumer to be able to pay for the product or servise based on the opportunity in getting lower price off the market. In providing electricity of the community, the Indonesian government also control the price for the market. On the other hand, the role of private sectors or needed in the electricity providership in order to overcome the shortage of electricity for the Indonesian community. This research pinpoint on the role of the private sectors? consessions on electricity. The Indonesian Constitutional Court verdicted on Unbundling of the Indonesian Law based on Law Clause no 33 of 2009 on Electricity is different from Indonesian Law based on Law Clause no. 20 of 2002 on Electricity that was canceled by Indonesian Constitutional Court in 2004."