Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji apakah Baitulmaal wattamwil (BMT) sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan, secara finansial berhasil meningkatkan pertumbuhan asetnya.Dari 50 BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mendapat penguatan modal P2KER terdapat 32 BMT yang dijadikan sampel penelitian. Dengan metode kuadrat terkecil (Original Least Square), data ini dilakukan faktor analisis yang menandakan sampel layak digunakan. Data lalu di-run dengan regresi linier berganda, agar hasil lebih baik dicoba model log -log, sehingga variabel tidak lagi linier melainkan menjadi variabel logaritma natural, tetapi tidak mengubah parameter.Setelah diperkuat dengan data sekunder BI tentang potensi dan persepsi masyarakat DIY mengenai keberadaan Bank Syariah. BMT sebagai miniatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah non-bank terbukti mampu memberikan pelayanan dan pemahaman serta pelaksanaan ekonomi syariah dengan pola bagi hasil, non-ribawi di tingkat masyarakat ekonomi kecil dan menengah.Hasil penelitian ini hanya cocok untuk menilai pengaruh persentase variabel bebas terhadap persentase perubahan aset. Untuk itu diperlukan data laporan keuangan yang lebih lengkap dan penelitian lebih lanjut pada BMT-BMT lainnya untuk melihat variabel-variabel apa yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan aset BMT-BMT tersebut.

---

This Research Examines evaluates whether Baitulmaal Wattamwil (BMT) as one of the economic civil movement financially succeeded in increased growth assets.

From 50 BMT that had P2KER capital strength in DIY this study took 32 BMT as a sample research. With method of the smallest quadrat (Original Least Square), all datas have been proved by analyses factor that legitimated these samples can be applied. After that datas were being run in doubled liniear regression. When we are accepted a better result, we could try all datas to be logs model, so the variables are not liniear anymore but became natural logaritmus variables, otherwise it did not change parameter.

After being powered by BI's scunder datas about the potention and perception of DIY civilisation of Bank Syariah existannces, it has been proved that BMT as a miniatur of non-bank financial microsyariah institute could contribute service and cognition also implemented economic syariah with shares division, non-riba in middle and lowered economic level society.

This result of its study only fitted to be judged a presentage influenced free variabels to presentage of assets valued changed, Therefore we needed more complete financial report datas & further research in others BMT to -see what are the dominant variables in influencing its BMT's growth assets."

"Skripsi ini membahas strategi-strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dompet Dhuafa memiliki strategi penggalangan dana berupa penggalangan dana retail, penggalangan dana dengan kemitraan, kampanye dengan media komunikasi dan layanan personal. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa didukung oleh kredibilitas organisasi, sumberdaya manusia yang loyal dan berjiwa kedermawanan sosial, kualitas program, komunikasi yang baik dengan donatur dan media kampanye yang menarik. Sedangkan hambatannya adalah kesulitan menemukan gagasasan tema, terbatasnya biaya sosialisasi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berdonasi, kesulitan mencari karyawan yang berdedikasi tinggi dan kebijakan pemerintah.

---

This study discuses about strategies of fundraising conducted by Dompet Dhuafa with the supports and obstacles. This study used qualitative method and descriptive approach. The result of study show that Dompet Dhuafa have some strategies of fundraising such as retail, partnership, champagne with communication media and personal services. The fundraising activities are supported by organization credibility, loyal and generous employees, best quality of programs and good relationship with donor. Whereas, the obstacles are getting some difficulties to find ideas, limited cost for socialization, less of motivation from people to donate, less employees with high dedication and the rules."

"Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh sebagian besar negara di Asia termasuk Indonesia yang menempuh kebijakan tight money policy dengan cara menaikkan tingkat suku bunga domestik dalam upaya menstabilisasi nilai tukar domestik. Dengan pendekatan cointegraled vector error correction model ditemukan bahwa dalam jangka panjang memang ditemukan adanya relasi hubungan antara diferensiasi tingkat suku bunga dengan nilai tukar riil dan cadangan devisa. Dalam jangka pendek, kebijakan tingkat suku bunga domestik temyata tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai tukar rill karena perubahan nilai tukar rill ternyata lebih di tentukan oleh perubahan cadangan devisa yang merepresentasikan faktor-faktor fundamental ekonomi Indonesia dibandingkan perubahan diferensiasi tingkat suku bunga riil. "

"Surat sanggup (promes) berkembang pesat terutama setelah perusahaan-perusahaan menggunakannya sebagai salah satu sarana untuk menghimpun dana bagi usahanya. Penjualan surat sanggup (promes) dilakukan untuk menyiasati aturan-aturan dalam bidang perbankan yang membatasi di perolehnya fasilitas kredit dari perbankan, seperti aturan batas maksimum pemberian Kredit. Lembaga Keuangan tertarik untuk membeli surat sanggup (promes) selain karena diperolehnya keuntungan berupa bunga, juga berupa berbagai macam fee. Selain tentu saja karena adanya kemungkinan bagi lembaga Keuangan untuk menghindar dari komitmennya untuk menyelesiakan dana yang cukup untuk membeli surat sanggup (promes) pada Jangka Waktu Penjualan Surat Promes, yang di lain pihak hal ini merugikan perusahaan karena dapat menimbulkan ketidakpastian atas jumlah dana yang diharapkan untuk diperoleh. Surat sanggup (Promes) atau yang biasa di kenal dengan istilah promissory note merupakan salah satu jenis dari surat berharga yang di kenal di negara Indonesia. Surat sanggup (prome) adalah suatu surat kesanggupan tanpa syarat yang di tandatangani oleh pihak yang mengeluarkan surat itu, untuk membayar suatu jumlah uang tertentu kepada seseorang atau pihak lain yang di tunjuk olehnya, pada Hari yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKLaporan ini membahas pelaksanaan audit terhadap akun kas setara kas dan akun beban yang dilakukan oleh KAP DVA sebagai auditor eksternal organisasi nirlaba ICRF. Organisasi ICRF bergerak di bidang kehutanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan manusia. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah proses audit terkait siklus kas yang termasuk penghimpunan dana, pengelolaan, hingga pengakuan beban. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia SA ndash; Standar Audit . Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP DVA menyimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang menyebabkan perlunya pengumpulan bukti lebih lanjut. Secara keseluruhan, praktik audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report discusses the implementation of an audit of the cash cash equivalent account and expense by KAP DVA as external auditor of the non profit organization ICRF engaged in forest conservation. As for the scope of the discussion is related to the cash cycle that includes fund raising, management, to the recognition of expenses. All audit processes are adjusted to the rules associated with SA ndash Standard Audit that applied in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP DVA auditors conclude that no findings have led to the need for further evidence collection. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards. "

"ABSTRAKTesis ini membahas Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan yangdilakukan KEHATI dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitianstudi kasus. KEHATI merupakan organisasi non profit yang mendukungpelestarian lingkungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yangdidukungnya. Penelitian ini fokus pada lembaga KEHATI dengan kurun waktu2007 hingga 2011 dimana KEHATI menerima dana hampir mencapai 200 milyarrupiah dari berbagai sumber seperti lembaga donor, pemerintah, dan swasta dantelah menyalurkan dana bantuan kepada 265 mitra di seluruh Indonesia. Konsepreflexive modernity digunakan untuk menjelaskan bagaimana world risk societymenerima pencerahan untuk memiliki wawasan global (tidak berbatas), memaksasetiap individu untuk saling berkomunikasi untuk mencegah risiko danberpartisipasi mengurangi kerugian/resiko global dengan memobilisasi dana-danabantuan untuk lingkungan. KEHATI sebagai lembaga grantmakingmengembangkan Model Pengelolaan Bantuan Lingkungan yang berasal dariberagam lembaga donor secara transparan dan akuntabel. Penelitian inimerekomendasikan bahwa dengan pengalaman KEHATI sebagai lembagapengelola dan penyalur dana bantuan untuk lingkungan, maka Model PengelolaanDana Bantuan Lingkungan KEHATI bisa menjadi rujukan bagi organisasi nonpemerintah untuk mereplikasi model tersebut dalam pengelolaan dana bantuanyang tidak terbatas bagi dana-dana bantuan untuk lingkungan.

---

ABSTRACTThis thesis applied the qualitative method and case study as the strategy ofresearch to discuss the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) developed by KEHATI. KEHATIFoundation is a non-profit organization supporting sustainable environment andcommunity empowerment. This research focuses on the grants management doneby KEHATI during 2007-2011 where KEHATI received alomost 200 billionRupiah from various sources including donor, government, and private sectors.These grants have been disbursed to 265 partners throught Indonesia.Thereflexive modernity concept is used to outline the awareness of the word risksociety to have have the global and unlimited vision that urges each individual tocommunicate each other to avoid risks and to participate in reducing the globalrisks/losses by mobilizing environment grants. As a grant making institution,KEHATI develops the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) to manage the fund from variousdonor institutions by upholding the the transparent and accountable principles.Considering KEHATI’s experiences as an institution that manages and disbursesenvironment grants, this study recommends that this model can be the referencefor non-governmental organizations to replicate the way they manage theunlimited grants for environment."

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"Pemotongan dana donasi sebesar lebih dari 10% yang dilakukan oleh Yayasan XXX merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 6 PP 29/1980 dan mencederai maksud dan tujuan yayasan sebagai non profit organization. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari penyimpangan dana donasi oleh Yayasan XXX ; dan, peran notaris untuk melakukan konstruksi pasal agar mencegah kembali terjadinya kasus penyimpangan dana donasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah (1) Perlu dilakukan perumusan ketentuan  mengenai batasan upah yang dapat diterima oleh Pembina dan organ yayasan lainnya agar dapat meminimalisir penyelewengan pemanfaatan dana donasi. Organ pada Yayasan XXX dalam menjalankan tugas & jabatannya tidak menjalankan fiduciary duties dan duty of care dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tanggung jawabnya adalah secara pribadi pada masing-masing organ yang terlibat. Penyimpangan dana donasi yang dilakukan oleh Yayasan XXX memberikan kewajiban bagi para organ melakukan pengembalian uang, barang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Yayasan XXX sejalan dengan amanat Pasal 70 ayat 2 UU 16/2001. (2) Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU 16/2001 notaris sebagai pejabat umum memiliki peran terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana donasi pada yayasan yang bergerak dalam bidang PUB yaitu melalui konstruksi pasal dalam AD dan/atau ART yang sifatnya memberikan batasan atas kegiatan PUB yayasan. Indonesia perlu membentuk lembaga pengawas khusus kegiatan PUB seperti di California & Singapura

---

The deduction of donation funds of more than 10% made by the XXX Foundation is a deviation from Article 6 of PP 29/1980 and injures the purpose and purpose of the foundation as a non-profit organization The problem in this study is about the legal consequences of irregularities in donation funds by the XXX Foundation; and the role of the notary to carry out the construction of the article in order to prevent the re-occurrence of cases of irregularities in donation funds. To answer these problems, normative juridical research methods with explanatory research types are used. The results of the analysis in this study are (1) It is necessary to formulate provisions regarding the limit on wages that can be received by the Trustees and other organs of the foundation in order to minimize the misappropriation of the use of donation funds. Organs at XXX Foundation in carrying out the duties of their positions do not carry out fiduciary duties and duties of care where the act is an unlawful act so that the responsibility is personally on each organ involved. Deviation of donation funds made by the XXX Foundation provides an obligation for organs to make refunds, goods and/or other forms to the XXX Foundation in line with the mandate of Article 70 paragraph 2 of Law 16/2001. (2) In line with the provisions of Article 14 paragraph 1 of Law 16/2001, notaries as general officials have a role in preventing irregularities in the use of donation funds to foundations engaged in the PUB sector, namely through the construction of articles in the AD and/or ART which in nature provide limits on the activities of the foundation PUB. Indonesia needs to establish a special supervisory agency for PUB activities such as in California Singapore."

"Penelitian ini membahas tentang modal sosial yang terdiri dari jaringan, kepercayaan, dan norma dalam organisasi dengan studi kasus Indonesia Street Children Organization, serta menggambarkan fungsi modal sosial yang dimiliki organisasi dalam upaya penggalangan dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki fungsi mendukung kebehasilan upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi

---

This research discusses about social capital in organization which consists of networks, trust, and norms with study case Indonesia Street Children Organization, along with discussion about the function of social capital for fundraising. This research uses a qualitative approach and is a descriptive research. The result shows that social capital has supporting functions to achieve a successful fundraising."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."