Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan suatu gambaran terjadinya konflik di Aceh, sebab - sebab terjadinya konflik dan solusi bersama penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai latar belakang perrnasalahan yang unik, dari memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai mempertahankannya hingga pembangunan pengisi kemerdekaan sampai sekarang konflik di Aceh masih terjadi.Konflik yang terjadi di Aceh berawal dari tidak ditepatinya janji yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama RI Ir.Soekamo yang telah merealisasi bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh akan dianugerahkan sebagai daerah istimewa dan mempunyai hak-hak yang sesuai dengan daerahnya. Anugerah sebagai daerah istimewa karena daerah Aceh dianggap sebagai modal dan motor dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan di dunia internasional. Konfrensi memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional setelah kemerdekaan menelan biaya yang cukup besar. Sementara biaya pengembalian pemerintah pusat ke Yogyakarta tahun 1948 juga cukup besar, semua biaya tersebut didapat dari sumbangan masyarakat Aceh sebagai simpatisan dan sekaligus sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.Cikal bakal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perintis dari pembentukan Negara Kesatuan ini bermula dari tokoh pejuang Aceh yang ingin mempersatukan seluruh wilayah RI dalam satu kesatuan yang utuh dan besar. Setelah Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya, harapan untuk menjadi negara yang berdaulat adil dan makmur tidak dirasakan oleh masyarakat Aceh. Aceh di jadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) semasa Orba, kekayaan alam di bawa ke pusat semua ini menambah penderitaan masyarkat Aceh, hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat.Konflik yang berkepanjangan menjadi sorotan bagi para elit politik dan pemerintah pusat. Solusi - solusi yang pernah di tempuh oleh pemerintah pusat maupun GAM untuk mengatasi dan mengakhiri konflik dilaksanakan. Namun semuanya tidak membuahkan hasil, karena pihak yang berkonflik tidak konsekuen dalam mematuhi semua perjanjian bersama perdamaian. Hingga perjanjian kesepakatan bersama juga di saksikan oleh Henry Dunant Centre (HDC) juga telah dilaksanakan namun belum berhasil. Harapan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh terus dilaksanakan, dan ini menjadi dambaan dari masyarakat Aceh."

"CPP ( Coastal Plain Pekanbaru) di Riau adalah suatu kumpulan ladang-ladang minyak yang aktif berproduksi sampai sekarang. Luas areanya 9,996 km persegi dengan jumlah lapangan berproduksi adalah 25 buah dan jumlah total sumur minyak 435 buah. CPP ini dioperasikan oleh PT. CPI berdasarkan kontrak Production Sharing dengan Pertamina yang kontraknya berakhir pada bulan Agustus 2001 dan kemudian oleh Pemerintah Pusat diperpanjang sampai Agustus 2002.Kumpulan ladang minyak ini yang dikenal dengan nama CPP Blok, sekarang menjadi rebutan antara Pemerintah Propinsi Riau dengan PT. CPI untuk mengelolanya. Pemerintah Propinsi Riau dengan dukungan masyarakat Riau melalui Kongres Rakyat Riau II dan semangat otonomi daerah berkeinginan untuk segera mengambil alih kumpulan ladang minyak ini untuk dikelola, setelah masa kontrak PT. CPI dengan Pemerintah Pusat Berakhir. Sedangkan PT. CPI juga berkeinginan untuk melanjutkan kontrak mereka dalam mengelola Blok CPP, atau minimal mereka tetap diikut sertakan sebagai partner dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola kumpulan ladang minyak tersebut.Untuk melihat kesungguhan dari rencana serta keinginan dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola CPP Blok ini, maka melalui pendekatan analisis AMP ( Analytic Hierarchy Process) terhadap tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan, akan terlihat mana dari tujuan dan strategi tersebut yang pantas untuk dilaksanakan demi tercapainya sasaran dari Pemerintah Propinsi Riau yaitu keinginan mereka untuk mengelola Blok CPP. Analisa dari AHP ini diambil dari persepsi/penilaian dari 6 responden expert yang terdiri dari kelompok Praktisi/Tekhnorat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Terlebih dahulu mereka akan menentukan hirarkhi dari tujuan dan strategi yang akan dipakai melalui kuesioner awal yang diberikan kepada mereka. Setelah itu baru responden ini mengisi kuesioner AHP.Pada pihak Pemerintah Propinsi Riau, untuk tujuan terlihat bahwa expert ternyata memilih "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Riau" sebagai tujuan yang harus diprioritaskan agar sasaran bisa tercapai. Sedang strategi yang harus dimainkan adalah mencari "Dukungan Masyarakat Riau", meningkatkan "Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan bersikap "Mandiri dan Profesional".Dengan proses yang sama dengan Pemerintah Propinsi Riau, pihak PT. CPI lebih memprioritaskan "Sebagai salah sumber benefit bagi perusahaan" sebagai tujuan utama dari motivasi mereka untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu turut serta mengelola CPP Blok. Sedangkan strategi yang dimainkan oleh mereka adalah "Melakukan lobby yang intensif kepada pihak Pemerintah Propinsi Riau" dan "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau".Akhirnya konflik ini diselesaikan dengan Game Theory (Teori Permainan) dengan memakai pendekatan AHP untuk menghasilkan solusi yang bersifat win-win solution antara kedua belah pihak. Untuk pihak Pemerintah Propinsi Riau, jika ingin mencapai sasarannya maka harus memainkan strategi "Meningkatkan Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan strategi mencari "Dukungan Masyarakat Riau" yang maksimal. Sedangkan pihak PT. CPI harus memainkan strategi "Melakukan lobby yang intensif kepada Pemerintah Propinsi Riau" dan strategi "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau'". Jika strategi-strategi diatas yang dimainkan oleh kedua belah pihak, maka akan diperoleh hasil yang menggernbirakan dan tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh pihak yang lain."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji pengalaman-pengalaman para anggota keluarga beda agama dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik interpersonal diantara mereka. ini menggunakan paradigma konstruktivism dan metodel strategi fenomenologi. dengan harapan pengalaman-pengalaman interaksi dan situasi konflik para informan dapat diperoleh sesuai pola pikir dan pemahaman mereka sendiri. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran kecenderungan tingkat nilai-nilai individualistik-kolektivistik, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, dan maskulinitas-feminitas mereka yang terlibat konflik. Sesuai dengan sifat dan strateginya, data penelitian ini diperoleh dari tujuh pasangan informan dari keluarga beda agama yang berlokasi di seputar Jabotabek, dengan cara wawancara inerdalam (in depth interview).Dalam pembahasannva. penelitian ini menggunakan analisis tahapan (phases analyses), dimana pengalaman konflik dianalisa dalam enam tahap: tahap kondisi awal, tahap kesadaran dan frustrasi, tahap konflik aktif, tahap solusi/nonsolusi, tahap tindak lanjut, dan tahap konflik terselesaikan. Setelah pengalaman-pengalaman konflik para informan ditahapkan, kemudian penulis menganalisanya dengan menggunakan pendekatan 1 perspektif variabilatas budaya dalam analisisnya yang meliputi empat dimensi: individualism-collectivism, power distance, uncertaintv avoidance, dan masculinity-femininity.Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa perbedaan agama dan adanya nilai-nilai budaya kolektivistik (collectivism) yang dianut oleh keluarga menjadi kondisikondisi awal bagi kemunculan konflik dalam keluarga. Secara umum, situasi dan perilaku konflik yang terjadi dalam keluarga beda agama, tidak bisa dilepaskan dari integritas dan loyalitas para anggota keluarga tersebut terhadap kepentingan, tujuan, keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok, dimana keluarga tersebut menjadi anggota atau mengidentikkan diri dengannya.Memilih pasangan hidup yang berlainan agama atau pindah agama yang dilakukan anak merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan ketidakpastian dalam sistem keluarga Sehingga keluarga tidak bisa mentolerirnya. tentunya dengan pertimbangan dan ukuran norma dan kebenaran absolut. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keluarga, dimana konflik terjadi, cenderung memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi (uncertainty avoidance).Dalam penolakannya itu, mereka tidak jarang memaksakan keinginan dan menuntut kepatuhan dan anak-anaknya dengan menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan kontrol. Sehingga tidak heran jika mereka dalam menghadapi konflik sering menggunakan gaya kompetitif yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Sementara di pihak lain, anak sering berusaha agar hubungan baik dengan orang tua tetap terjaga. Sehingga mereka sering menggunakan gaya konflik akomodatif. Hal ini cerminan dari budaya jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi yang dianut keluarga.Kondisi di atas sering menyebabkan pihak-pihak yang terlibat mempersepsikan konflik secara ekspresif dimana konflik hanya menjadi pelepas ketegangan yang berasal dari rasa kebencian dan permusuhan. Mereka tidak bisa memisahkan permasalahan dengan orangnya. Konflik jarang diselesaikan langsung pada permasalahan. Sehingga situasi dan perilaku konflik sarat dengan pesan-pesan nonverbal yang penuh ambiguitas. Hal ini sebagai wujud dari pola komunikasi konteks tinggi yang mereka pergunakan. Serta hasil temuan lapangan juga menunjukkan adanya beberapa indikasi yang mencerminkan kecenderungan budaya maskulinitas dalam keluarga."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Penelitian ini adalah upaya untuk menemukan pengaruh latar belakang budaya Individualisme-Kolektivisme, Self-construal dan Ideologi fender terhadap Gaya penanganan konjlik mendominasi, integrasi, menghindar dan mengalah. Satu set kuesioner telah dibagikan dan diisi oleh 272 orang partisipan yang tinggal di Jakarta, Depok, Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Temuan dari penelitian ini adalah; 1). Individualisme terbukti mempengaruhi Gaya penanganan konflik Mendominasi secara signifikan sebesar 78%; 2). Kolektivisme terbukti mempengaruhi Gaya penanganan konflik Menghindar secara signifikan sebesar 55%; 3). Self-construal Independen terbukti mempengaruhi Gaya penanganan konflik Mendominasi secara signifikan sebesar 59% dan Gaya penanganan konflik Integrasi sebesar 47%; 4). Self-construal Interdependen terbukti mempengaruhi Gaya penanganan konflik Menghindar secara signifrkan sebesar 71%; 5). Ideologi fender terbukti mempengaruhi Gaya penanganan konflik Integrasi secara signifikan sebesar 38%; 6) Ideologi fender Tradisional tidak terbukti berpengaruh secara sign fkan terhadap Gaya penanganan konflik Menghindar dan Mengalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya penanganan konflik banyak dipengaruhi oleh self-construal. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengenai latar belakang budaya dan situasi konflik nyata."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang Konflik yang terjadi antara Etnik Batak Toba dan Mandailing berhadapan dengan Etnik Minangkabau di Kinali Kabupaten Pasaman yang meletus pada bukan Juli tahun 2000. Konflik Kinali bukan merupakan konflik agama karena pihak yang bertikai adalah orang Batak yang Kristen dan orang Mandahiling yang Islam berhadapan dengan orang Minangkabau yang juga beragama Islam. Konflik di Kinali ini disebabkan oleh beberapa faktor budaya sehingga memunculkan kurangnya toleransi dalam hubungan antar etnik, pola interaksi yang cenderung disertai dengan stereotype, prejudice, kebencian dan dendam. Pola interaksi yang buruk yang dijalani selama ini sebenarnya disadari oleh masing-masing etnik tetapi tidak ada usaha untuk melakukan konsolidasi menjadikan hubungan yang ada menjadi lebih balk lagi. Maka konflik yang masih berupa tension dan disagreement ini akhirnya pecah menjadi konflik kekerasan.Tesis ini juga menemukan fenomena baru tentang sikap orang Batak yang tidak adaptif dalam pola hubungannya dengan kebudayaan dominan yang ada di Kinali padahal beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya menganggap bahwa orang Batak adaptif terhadap kebudayaan dominan. Berdasarkan basil penelitian ini, hal ini disebabkan oleh sikap diskriminatif orang Minang Kinali terhadap orang Batak dalam berbagai segi kehidupan yang mereka jalani selama ini yang akhirnya berbuah keengganan untuk membaur dan bergaul secara normal dan wajar.Konflik Kinali juga telah menyadarkan orang dan kelompok yang bertikai tentang berbahayanya kandungan konflik yang apabila muncul dan meletus menjadi konflik kekerasan akan mendatangkan kerugian yang begitu besar kepada semua pihak. Keadaan setelah konflik membuktikan hal tersebut dimana interaksi yang terjadi diantara pihak yang pernah bertikai menunjukkan keteraturan sosial yang berlaku yang ditandai oleh sikap saling menghargai dan toleransi. Tetapi seperti dipercayai oleh para penganut teori konflik bahwa keadaan harmoni adalah sesuatu yang temporer dan konflik akan selalu muncul menyertai keadaan yang harmoni. Maka tugas kita semualah untuk mampu menjaga keadaan harmoni sehingga tidak meletus menjadi sebuah konflik kekerasan."

"Permasalahan remaja yang terlibat penggunaan narkoba khususnya di kota kota besar sekarang ini sangatlah meresahkan keluarga sebagai orangtua dan masyarakat. Adanya kasus seorang anak yang memakai narkoba dalam suatu keluarga oleh masyarakat kita seringkali dimaknai sebagai cerminan keluarga yang tidak bahagia, berantakan dan gagal di mama pasangan suami dan istri dalam keluarga tersebut dianggap sebagai orangtua yang tidak mampu mendidik anak-anaknya secara baik.Dalam kenyataannya mempunyai seorang anak remaja yang terlibat pemakaian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang bagi kebanyakan pasangan suami dan istri sebagai pasangan orangtua seringkali menimbulkan konflik dashyat yang bisa merupakan ancaman yang sangat serius bagi keutuhan rumah tangga. mereka jika tidak dikelola secara tepat.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui, menjelaskan dan menganalisa komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri saat mengetahui bahwa anak mereka terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba) Serta manajemen konflik yang dipakai pasangan suami istri informan penelitian dalam penanganan konflik sebagai upaya pengembalian keharmonisan dan peningkatan hubungan antarpribadi diantara mereka.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan paradigma kontruktivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.Komunikasi dan konflik tidak dapat dilepaskan dari segala aspek kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang bahagia tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya konflik, melainkan pada bagaimana cara pihak-pihak yang berkonflik dalam mengelola konflik. Hal ini menegaskan bahwa apakah suatu konflik akan bersifat konstruktif ataukah destruktif sangatlah tergantung kepada cam-cam atau strategi-strategi pengelolaan dan penyelesaian konflik yang digunakan. Dan cara pasangan suami istri dalam keluarga, dalam mengelola konflik sangatlah tergantung kepada sistem keluarga di mana pasangan suami istri tersebut berasal.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik bisa dikelola secara konstruktif dengan meningkatkan kualitas dari komunikasi dua arah (dialog) yang di dalamnya melibatkan keterbukaan. Keterbukaan akan memungkinkan pasangan suami istri untuk mereduksi ketidakpastian mereka akan reaksi pasangan, mengevaluasi hubungan mereka berdasarkan costs and rewards secara fair dan bersikap positif dalam menyingkapi masalah yang hadir dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, pasangan suami istri informan penelitian yang menggunakan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pasangannya, memperlihatkan rasa puas yang lebih tinggi dalam hubungan interpersonalnya dengan mempergunakan caracara penanganan konflik yang memuaskan kedua belah pihak seperti akomodasi, kolaborasi dan kompromi daripada mempergunakan cara-cara penanganan konflik kompetisi maupun penghindaran.Akhirnya, hasil penelitian ini menujukkan bahwa penanganan konflik dengan cara-cara atau strategi-strategi yang tepat akan meningkatkan suatu hubungan dan mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang mengalami konflik dalam keluarga."