Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta tiap harinya adalah sebanyak 25.176 m3 (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) sedangkan yang tertanggulangi sebesar 24.162 m3 (95,97 %).Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan ini mengakibatkan meningkat pula beban Pemda DKI Jakarta untuk membiayai pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk dan berserakan dimana-mana. Salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan penanggulangan sampah adalah dari penerimaan retribusi kebersihan. Namun dalam kenyataannya potensi retribusi yang ada belum tergali secara optimal sehingga target penerimaan retribusi sampah belum dapat terpenuhi sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya tingkat pemungutan retribusi dan struktur tarif yang belum mencerminkan biaya pengelolaan kebersihan. Tetapi umumnya pemerintah daerah tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai harga layanan yang diberikannya. Susunan tarif untuk suatu layanan tertentu sering mempertimbangkan aspek keadilan, tetapi seringkali tidak terkait erat dengan biayanya.Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip cost recovery atau belum dan bagaimana peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta, sedangkan unit analisa adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Instrumen yang digunakan dalan penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan tarif retribusi kebersihan. Data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis secara kualitatif.Teori yang digunakan adalah teori tentang public goods, private goods dan mix goods sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai dengan pajak atau dengan retribusi. Dasar dari retribusi adalah cost recovery. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Retribusi di bawah biaya umumnya diambil bila pelayanan pada dasarnya adalah suatu public goods, apabila pelayanan sebagian swasta dan sebagian lagi pemerintah, pelayanan private goods yang dapat disubsidi dan private goods yang mungkin disubsidi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan retribusi di alas biaya biasanya dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung, untuk memperkuat disiplin atas konsumsi dan karena adanya permintaan yang cukup banyak dan penduduk mau membayar tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitasnya dan keterbatasan suplainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggarnbarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip cost recovery tidak bisa dicapai.Retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya, yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk obyek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50 %) dari total retribusi yang berhasil dipungut. Retribusi yang dipungut hanya bisa membiayai 7,28 % dari total pengeluaran untuk pengelolaan kebersihan.Dari hasil penelitian ini disarankan agar dalam penetapan tarif retribusi kebersihan sebaiknya mernasukkan belanja pegawai dan biaya pemeliharaan instalasi TPA Bantar Gebang dimana pengeluaran untuk kedua kegiatan tersebut cukup besar. Agar retribusi kebersihan dapat dipungut sesuai dengan potensi yang ada maka pemungutan retribusi harus sesuai dengan tarif yang ada, rangkap tugas sub seksi kebersihan keluralian dipisahkan antara pengawas operasional kebersihan dan sebagai petugas pemungut retribusi dan Dinas Kebersihan harus meningkatkan pelayanan kebersihan."

"Skripsi ini menganalisa struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi kebersihan sudah memenuhi prinsip full cost recovery atau belum serta berapa besarnya besarnya tarif yang dapat menutup total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan kebersihan tetapi tidak memberatkan masyarakat yang mendapat pelayanan kebersihan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta belum mencerminkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan. Selain itu, masyarakat merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif retribusi kebersihan dan kenaikan tarif yang dapat diterima adalah sebesar 10%.

---

This thesis analyzes the structure of the rates charged for the cleanliness in DKI Jakarta, whether the rates have met the full cost recovery principle or not and how much the rates that can cover all the operational and maintenance cost of cleanliness services but do not burdensome the people who get the services. This research is a descriptive qualitative research design.

The result showed that the current rates which apply in DKI Jakarta are not reflecting whole the expenditure are required in managing the cleanliness. In addition, the people are objected to the increasing of the rates charged for the cleanliness and the acceptable increasing rates is reaching 10%."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah. Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan kekuasaan.Tesis ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta saat ini merupakan kebalikan dari keadaan sebagaimana dilakukan oleh daerah Iain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Propinsi DKI Jakarta.Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah. Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan, pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode kualitatif yang dikuantiiikasikan. Kepada 300 responden tersebar di lima Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan KTP. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi, juga dilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DK1 Jakarta harus diubah menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon saja. Seluruh komponen produksi KTP yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta. Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP, tidak diikutkan dalam menghitung besarnya retribusi KTP."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride.

---

This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature.

The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride."