Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut.Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"Summary"This reference discusses the problems of ecological and economic crises and explains how they are the product of the overextension of resources. The book summarizes the standard approach of economics and integrates it with ecology. It explains the connection between financial collapse and climate change and emphasizes that movement along the path towards economic, environmental, and cultural sustainability begins with the individual. The authors provide an entire chapter of advice on reconciling economics and ecology and reaching goals of sustainability"-- Provided by publisher."Preface Earth is our home, and it is in crisis. There are two sides to this crisis--our economy on the one hand, and its effect on the ecology of our home planet on the other. Our economy, the human-constructed part of our home, represents the collection of manufactured artifacts, institutions, and technologies with which the human species, over the millennia, has designed with pride and used with arrogance to wrest a material existence from a wondrously bountiful but ultimately finite planet. Despite conventional thinking in the industrialized world that typical monetary and fiscal manipulations will restore order and put us back on the path of economic growth, our economy is in danger of collapse. Furthermore, over the last few decades, we have experienced incessant globalization of the resource, manufacturing, and financial systems; and this serves to extend the threatened collapse to the entire industrialized world, and not simply to the economy of the United States. Meanwhile, the natural environment is similarly sending unmistakable warnings. Glaciers melt, oceans are becoming dangerously acidic, species become extinct, natural habitats are diminishing, and weather patterns become increasingly severe and unpredictable each year. The stress on resource systems of all kinds threatens to shrink the carrying capacity of the planet, even as we call upon it for increased contributions to support a burgeoning human population. The approach of those in power, whether their base is in the public or private sector, has historically been to particularize such problems, isolate and treat each as separate issues, and attempt band-aid measures acceptable to a public oriented to business-as-usual"-- Provided by publisher."

"Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan.Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan.Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat.Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

---

Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

"

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."