Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

---

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community?s self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily."

"Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, yaitu target relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tidak bisa tercapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya penyerapan dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dana itupun harus dikembalikan ke kas negara di akhir tahun 2012. Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan data kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori Mazmanian-Sabatier sehingga dapat dianalisa variabel variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi tersebut hingga akhirnya mendapatkan temuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi ada kendala dalam implementasinya. sehingga dibutuhkan solusi untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi yaitu dengan cara pengurangan resiko bencana yang merupakan bagian dalam manajemen bencana.

---

The research background was raised by several problems surrounding the implementation of rehabilitation and reconstruction post disaster merapi volcano eruption at Sleman Regency, which is the target of relocation of residents in disaster-prone areas can not be reached. This led to the failure of funds absorption that have been budgeted and even then must be returned to the state treasury at the end of 2012. Recovery of housing policy implemented through relocation scheme from KRB III region uninhabitable map according to recomendation from Ministry of Energy and Mineral Resources, BNPB, Bappenas and Ministry of Public Works.

This study uses a positivist approach with qualitative data and using the theoretical framework from Mazmanian-Sabatier that can analyzed variables that affect the implementation of policies to get the findings in the study. Data was collected by in-depth interviews and document review.

The results obtained are that the Rehabilitation and Reconstruction policies are in accordance with existing regulations, but there are obstacles in its implementation. Disaster risk reduction as a part of disaster management is solution for people who do not want to be relocated."

"Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulanginya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana,kehilangan data,terganggunya fungsi utama organisasi,sampai dengan kehilangan nyawa. PT. Lautan Otsuka Chemical sebagai sebuah perusahaan kimia yang berada di kawasan industri kimia/petrokimia di Cilegon berpotensi menimbulkan bencana karena aktifitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun misalnya amonia dan chlorin. Peristiwa peledakan yang menimbulkan kerusakan alat dan luka-luka di PT. Lautan Otsuka pada tahun 2009 yang pernah terjadi dulu, harus membuat kita semua semakin waspada. Kejadian itu mengingatkan, betapa rawan proses produksi yang yang ada di PT. Lautan Otsuka Chemical therhadap potensi becca naindustri kimia Tanpa kewaspadaan sejak dini, bukan tidak mungkin peristiwa ledakan terjadi lagi, mungkin saja di tempat ?tempat lain Setiap pengelola industri seharusnya mulai melengkapi sistem tanggap darurat industri sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan bisa segera diantisipasi, termasuk kesiapan masyarakat di sekitarnya ketika perlu evakuasi. Sikap waspada tidak ada salahnya untuk selalu diingatkan secara terus-menerus. Ini mengingat seiring pertumbuhan industri yang pesat. Saat ini Gresik telah mengaplikasikan system tanggap darurat yang lebih dikenal dengan APELL(Awarenes And Preparedness for Emergencies at Local Level). Untuk mengetahui tentang kesiapan Gresik menghadapi bencana industri, diperlukan evaluasi tanggap darurat industri yang selama ini telah berjalan. Salahsatu model yang dipergunakan untuk mengevaluasi tanggap darurat industri adalah model SCAR (State Capability Assesment for Readiness). Dengan pengumpulan data primer berupa metode kuesioner yang berisikan seperangkat check list/ daftar pertanyaan maka model SCAR dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi system tanggap darurat yang selama ini diaplikasikan di Gresik. Didukung dengan data sekunder berupa studi literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan industri serta observasi dilapangan maka penelitian menfokuskan pada pelaksanaan."

"DKI Jakarta secara geografis terletak di dataran rendah dan merupakan pertemuan dari 13 sungai. Kurangnya saluran ke hulu sungai serta kurangnya resapan air menyebabkan DKI Jakarta rawan terhadap banjir_ Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan penduduk khususnya dalam penanggulangan bencana. Meski dalam penanganan bencana banjir telah memiliki berbagai fasilitas, prosedur namun korban masih terjadi dilapangan.Lingkup penulisan adalah mengenai Sistem Informasi Gawat Darurat Bencana dalam mengurangi dampak kerugian korban yang lebih besar atau mitigasi bencana. Dengan menganalisa sistem yang dilaksanakan melalui wawancara maupun observasi dan pengumpulan, kemudian dikernbangkan rancangan sistem sebagai sarana membangun sistem informasi.Hasil dari temuan lapangan menunjukkan sistem yang telah ada, perlu di kembangkan menjadi lebih simpel dengan melakukan penyediaan informasi guna melengkapi sistem mitigasi dalam tingkat risiko daerah bencana, tingkat kedaruratan bencana di suatu daerah.

---

Disaster Emergency Information System (SIGAB) Application For Flood Case In Jakarta Health Service East Jakarta RegionGeographically, Jakarta lies in lowland and is the place for 13 rivers meet each other, less of channel to headwater, makes it becomes easy to have flood. Jakarta health Service has responsibilities to people's health especially to cope with disaster. Even though in handling flood already has so many facilities, procedures, but there's still so many victims.

The range of this writing is about disaster emergency information system in reducing effect from causing more financial cost/victims or disaster mitigation. By analyzing the system that done by interviewing or observation and collecting, then make system of planning as a way to build information system,

Result from field finding shows, that the existing system, need to be changed to become more simple by doing information supplying to complete mitigation system in a risk level at disaster area, emergency level for disaster in one area."

"Penyediaan sistem tanggap darurat seperti pembentukan dan pelatihan tim, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan alat-alat emergency memerlukan biaya yang tidak sedikit, terkadang perusahaan mengesampingkan aspek ini karena keadaan darurat adalah hal yang tidak bisa diprediksi dan kejadiannya sangat jarang terjadi, namun upaya penyediaan kesiapsiagaan tetap wajib disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan keberlangsungan produksi di perusahaan. Aspek penilaian kesiapsiagaan tanggap darurat menurut SMKP Minerba merupakan langkah mudah untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan perusahaan dalam menghadap keadaan darurat yang berpotensi terjadi, baik akibat proses kerja, maupun bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan perbaikkan dari hasil temuan yang tidak sesuai seperti evaluasi berkala tentang penanganan bencana, pelatihan tim tanggap darurat, pemeliharaan sarana dan prasarana darurat, serta penambahan jumlah tenaga kesehatan dan alat P3K.

---

Providing emergency response system such as emergency team forming, making training program continuously, emergency maintenance facilities routinely, are needs much money to keep on top perform, therefore a company sometimes sees override through emergency response program because emergency condition are rarely to happened and unpredictable, however emergency response preparedness are required to ensure safety worker, community, and product sustainability of the company activies. The Assessment aspect of emergency response procedure based on Mineral and Coal Mine Safety Management System is the way to evaluate about company preparedness to overcome the emergency condition or disaster which have potential to be happened. This experiment is qualitative with description design. The experiment result is recommendation to the company to improve their current emergency response preparedness such as updating disaster procedure, training for emergency team routinely, maintenance all the emergency facility, providing a propely first aid, and increasing number for health workers."

"Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terkepung oleh tiga lempeng yang sewaktu-waktu dapat bergerak dan menimbulkan patahan, diantaranya lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga merupakan jalur The Pasific Ring Of Fire (cincin api fasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Indonesia memiliki gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 gunung berapi, dimana hampir 70 diantaranya masih aktif. Akibat letak geografis inilah Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi gempa terbesar di dunia. Dengan mempelajari sifat dan karakteristik alam, manusia dapat hidup menyesuaikan dengan alam. Patuh pada hukum dan kodrat alam sehingga tidak menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengetahuan siswa SMA tentang kesiapsiagaan bencana antara siswa SMAN 2 Depok Jawa Barat dengan SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat tahun 2011. Dengan jumlah sampel sebanyak 379 responden, yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2011. Menggunakan rancangan cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan dianalisis secara univariat, bivariat dengan uji T tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMAN 1 Pariaman yang yang memiliki pengetahuan baik yaitu 64,62% dan siswa SMAN 2 Depok Yang memiliki pengetahuan baik yaitu 59,78%. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana siswa SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat lebih tinggi dari pada siswa SMAN 2 Depok Jawa Barat.

---

Indonesia is an archipelago surrounded by three plates which sometimes can move and cause errors, such as the Eurasian plate, the Indo-Australian Plate and Pacific Plate. In addition, Indonesia is also a path of The Pacific Ring Of Fire (ring of fire fasifik), which is a series of lines active volcanoes in the world. Indonesia has volcanoes, amounting to about 240 volcanoes, of which nearly 70 are still active.

Due to the geographical location Indonesia is a country that has the potential of the world's largest earthquakes. By studying the nature and characteristics of nature, humans can adapt to living with nature. Obedient to the laws of nature and of nature so as to avoid the disasters that can harm humans.

The purpose of this study was to compare the knowledge of high school students about disaster preparedness among students of SMAN 2 Depok West Java, by SMAN 1 Pariaman, West Sumatra in 2011. With a total sample of 379 respondents, conducted in March-April 2011. Using cross-sectional design with quantitative approach and analyzed in, test by test univariate bivariate T.

Results showed that students of SMAN 1 Pariaman who have good knowledge of ie 64.62% and the students of SMAN 2 Depok Which has a good knowledge of 59.78%. The results of bivariate analysis showed that the level of knowledge about disaster preparedness SMAN 1 Pariaman West Sumatra is higher than the students of SMAN 2 Depok West Java."