Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun secara hukum perempuan dan laki-laki dijamin mempunyai hak yang sama dalam pendidikan seperti tertulis di dalam pasal 31 UUD 1945, pasal 5,6 dan 7 Undang - Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang - Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, tetapi dalam kenyataan pendidikan perempuan Indonesia masih tertinggal dari laki-laki baik dilihat dari tingkatannya maupun bidang ilmu yang ditekuni. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketertinggalan perempuan dalam pendidikan lebih banyak disebabkan oleh faktor nilai budaya yang bias jender yang disosialisasikan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun media massa. Beberapa Penelitian menemukan bahwa keluarga mengutamakan pendidikan (yang lebih tinggi) bagi anak laki-laki, karena anak laki-laki diharapkan dapat mendukung orang tua secara ekonomi pada masa tua. Sedangkan keengganan orang tua untuk "menanamkan modal" untuk pendidikan anak perempuan, disebabkan adanya anggapan bahwa orang tua tidak dapat menikmati investasi yang ditanam karena anak perempuan setelah menikah akan meninggalkan rumah orang tua mereka untuk mengabdi kepada keluarga suami (Budiati, 1991; Johnson, 1992). Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi oleh anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau, di mana anak perempuan sangat diharapkan di dalam keluarga untuk mendukung orang tua pada masa tua. Sedangkan anak laki-laki setelah menikah akan meningggalkan rumah orang tua untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya (Miko,1996). Namun demikian, dibandingkan dengan anak laki-laki, pendidikan anak perempuannya masih lebih rendah terutama pada tingkatan sekolah menengah ke atas. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui dan memahami lebih dalam bagaimana persoalan yang dihadapi anak perempuan Minangkabau berkaitan dengan pendidikannya. Mengingat perubahan sosial yang terjadi telah mengakibatkan berkurangnya (hilangnya) faktor-faktor sosial budaya yang mendukung status dan kedudukan perempuan Minangkabau dewasa ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Sebagai pendukung digunakan teknik observasi, dan studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di desa Singgalang Kecamatan X Koto Propinsi Sumatera Barat. Subyek penelitian adalah anak perempuan dengan status pendidikan yang berbeda, yaitu: Putus Sekolah, SMP, SMEA, SMA, dan Pesantren Putri. Di camping itu, wawancara juga dilakukan dengan kedua orang tua responder, saudara laki-laki, mamak, tokoh masyarakat (Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai), dan Pejabat Kandepdikbud Kecamatan X Koto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari hubungan kekerabatan mamak-kemenakan suku-salko, induak bako-anak pisang, dan andan pasumandan, maka status dan kedudukan anak perempuan menjadi lemah, kerena hubungan kekerabatan ini di desa penelitian sudah renggang. Anak perempuan tidak lagi dapat mengharapkan dukungan dari mamaknya, karena sudah teijadi pergeseran peran mamak di dalam masyarakat Minangkabau. Selanjutnya bila dilihat dari hubungan kekuasaan di dalam keluarga, kedudukan perempuan (anak perempuan) juga semakin lemah. Pergeseran peran mamak, semakin berkurangnya harta pusaka yang semula menjadi andalan ekonomi dan kemandirian perempuan, serta pola keluarga inti semakin memperkokoh kedudukan suami (sumando) di dalam keluarga. Ditemukan bahwa ayah/suami merupakan pengambil keputusan utama terhadap persoalan persoalan di dalam keluarga termasuk terhadap anak perempuan Di samping ayah, anak laki-laki merupakan orang yang berkuasa terhadap anak perempuan, sedangkan Ibu nampak kurang mempunyai kekuasaan di dalam keluarga, karena hampir semua keputusan di dalam keluarga diputuskan oleh ayah. Bila dilihat dari pembagian kerja di dalam keluarga, perempuan (anak perempuan) adalah orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga (kerja reproduktif). Tidak terlibatnya laki-laki dalam pekerjaan ini karena dalam masyarakat Minangkabau ada hambatan budaya tentang yang pantas dan tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki Minang apalagi bila ia menjadi Sumando atau penghulu kaum, ketidakpantasan mengerjakan pekerjaan rumah menjadi semakin kuat. Sosialisasi peran reproduktif ini sangat ditekankan kepada anak perempuan, sehingga tidak jarang hal ini berdampak buruk terhadap pendidikan anak perempuan. Mengenai pendidikan anak perempuan di dalam keluarga, pada umumnya anak perempuan tidak merasakan adanya diskriminasi dalam pendidikan, namun mereka merasakan adanya perbedaan penilaian terhadap anak perempuan yang bersekolah dengan anak laki-laki yang bersekolah, karena perbedaan tujuan menyekolahkan anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan cenderung memilih sekolah yang sesuai dengan jendernya, serta ada kecenderungan anak perempuan terkungkung dengan stereotip jender dalam memandang pendidikan. Ayah, dan saudara laki-laki mempunyai peran yang besar dalam pendidikan anak perempuan karena mereka mempunyai wawasan yang luas, tetapi tidak demikian dengan ibu mereka. Keadaan ini tidak terlepas dari faktor "merantau" yang merupakan sesuau yang khas bagi laki-laki Minang. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pendidikan anak perempuan didesa penelitian di antaranya adalah: Adanya sikap subinisif anak perempuan terhadap hal-hal yang selama ini di dominasi oleh laki-laki seperti ilmu pasti dan teknik, tradisi kawin muda dan stigma gadih gadang indak balaki, beban pekerjaan rumah tangga yang sepenuhnya dibebankan kepada anak perempuan, rendahnya motivasi dan kesadaran anak perempuan dan orang tua akan manfaat pendidikan bagi anak perempuan, tradisi merantau yang khas bagi laki-laki, kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya sensitif jender, sistem NEM dan rayonisasi, serta kondisi pendidikan penduduk desa Singgalang yang masih relatif rendah."

"Salah satu hak anak adalah mendapatkan segala bentuk pendidikan. Namun, di Indonesia masih banyak anak yang belum dapat menikmati hak itu. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Khusus pada anak-anak perempuan, ada dua hal yang diduga menjadi penyebab mereka putus sekolah atau secara umum berpendidikan rendah, yaitu nilai budaya/tradisi yang tidak mendukung, dan kemiskinan keluarga. Dalam kondisi terbatasnya kemampuan keuangan keluarga seringkali orang tua mengambil keputusan untuk kelangsungan pendidikan anaknya atas dasar urutan kelahiran anak, jumlah anak, dan pertimbangan jender.Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh urutan kelahiran anak terhadap kelangsungan pendidikan anak perempuan usia 7-15 tahun di Indonesia dengan memperhatikan beberapa variabel lainnya. Adapun data yang digunakan adalah data Susenas 2002-KOR. Sedangkan analisis deskriptif dan analisis inferensial dimanfaatkan sebagai metode analisis data.Dengan menggunakan Model Regresi Logistik Non Hirarki, studi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang perbedaan risiko tidak sekolah lagi pada anak perempuan antara anak pertama dengan bukan pertama menurut klasifikasi yang dibentuk oleh variabel jumlah anak dan pengeluaran rumah tangga (Model 1), pendidikan ibu (Model 2), dan usia serta tempat tinggal anak (Model 3).Pada Model 1, hasil studi menunjukkan bahwa (i) risiko tidak sekolah lagi pada anak perempuan yang berasal dari keluarga kecil dengan jumlah anak 1-2 orang, baik keluarga dengan pengeluaran rumah tangga 40 persen terendah maupun 20 persen teratas, tidak berbeda antara mereka yang kebetulan berada pada urutan kelahiran pertama dengan yang bukan urutan pertama; (ii) pada semua kalangan, kecuali keluarga dengan pengeluaran 20 persen teratas, kemungkinan tidak melanjutkan sekolah lagi pada anak pertama dari keluarga dengan jumlah anak 3-4 orang lebih besar dibandingkan bukan anak pertama; (iii) dalam keluarga dengan jumlah anak lebih dari 4 orang, mulai dari keluarga yang mempunyai pengeluaran 40 persen terendah hingga berpengeluaran 20 persen teratas, risiko tidak sekolah lagi anak pertama lebih tinggi daripada bukan anak pertama.Pada Model 2, ditemukan bahwa anak pertama yang mempunyai ibu berpendidikan rendah berisiko lebih tinggi untuk tidak sekolah lagi. Sedangkan pada Model 3, risiko tidak sekolah lagi cenderung tidak berbeda antara anak pertama dengan bukan anak pertama menurut klasfikasi usia dan tempat tinggal anak."

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pola aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja di Kelurahan kapuk Muara, (2) bagaimanakah pola harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak, (3) apakah ada kaitan antara pola harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan pola aspirasi pendidikan dan pekerjaan para remaja, (4) apakah ada hubungan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pendidikan remaja, (5) apakah ada hubungan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja ? dan (6) apakah ada perbedaan tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan antara remaja laki-laki - perempuan dari etnis Jawa dengan etnis Betawi. Subyek penelitian dari penelitian ini adalah para remaja usia 13-16 tahun dan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang berada di Kelurahan Kapuk Muara. Jumlah responden penelitian ini adalah 140 orang yang terdiri dari 70 orang remaja dari etnis Jawa dan 70 orang dari etnis Betawi, beserta orangtuanya. Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah skala aspirasi pendidikan, skala aspirasi pekerjaan, skala harapan orangtua terhadap pendidikan anak, dan skala harapan orangtua terhadap pekerjaan anak. Dengan menggunakan tehnik analisis Faktor, Multipel Regressi, uji signifikansi T-Test dan Pairs T-Test, diperoleh hasil sebagai berikut : (1) bidang pendidikan yang diharapakan oleh sebagian besar orangtua terhadap anaknya adalah pendidikan dibidang pendidikan sosial & komputer, dan bidang pendidikan administrasi & keuangan, sedangkan bidang pekerjaan yang diharapkan oleh sebagian besar orangtua terhadap anaknya adalah pelayanan umum & jasa tehnik komputer, (2) bidang pendidikan yang didambakan oleh sebagian besar remaja adalah pendidikan di bidang administrasi & keuangan, sedangkan pekerjaan / bidang pekerjaan yang didambakan oleh sebagian besar remaja adalah pekerjaan di bidang jasa komputer, (3) pola harapan orangtua terhadap pendidikan anak ada sedikit kesesuaiannya dengan pola aspirasi pendidikan remaja di Kelurahan Kapuk Muara demikian juga dalam bidang pekerjaan yang diharapkan. (4) ada hubungan yang signifikan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pendidikan remaja di Kelurahan Kapuk Muara, (5) ada hubungan yang signifikan antara harapan orangtua terhadap pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja, sedangkan harapan orangtua terhadap pendidikan anak tidak berhubungan signifikan dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja. (6) ada perbedaan yang signifikan antara tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja dari etnis Betawi dengan remaja dari etnis Jawa, sedangkan dilihat dari dari jenis kelaminnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja laki-laki dengan tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja perempuan. Berdasarkan penemuan tersebut diajukan saran kepada Lurah Kapuk Muara beserta staf, pemuka masyarakat di kelurahan Kapuk Muara, kelompok motivator, karang teruna Kelurahan Kapuk Muara, dan para peneliti lain."

"Beberapa hal mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan anak merupakan perhatian pemerintah untuk memperhatikan anak sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan di masa mendatang. Pelanggaran banyak terjadi terhadap hak anak, perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang. Perwujudan pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang dibutuhkan untuk menunjang pemberdayaan sumber daya manusia di masa mendatang sebagai pilar pembangunan dan kehidupan. Substansi yang dijabarkan meliputi definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional sangat beragam diantaranya menurut Konvensi Hak Anak, setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali diatur lain yang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Penetapan usia anak bila dirilis dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berusia di bawah 18 tahun. Pembahasan dengan substansi kelembagaan dan penerapan Hak Asasi Manusia di lingkupnya keterpengaruhan tingkat sumber daya manusia aparatnya atas konsisten terhadap tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Pokok bahasan yang dianalisis penerapan hak anak pada pemenuhan hak pendidikan dan sarana prasarana pendukung serta keterkaitan dalam membangun jejaring kerja di antara pihak terkait yang dapat merespon terhadap pemenuhan hak pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang.Pengertian sistem pemasyarakatan dalam instrumen nasional tentang reaksi negara terhadap anak yang telah divonis melanggar hukum oleh pengadilan. Instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana dalam peraturanperaturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diberlakukan terhadap narapidana. Resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977 meskipun dalam sistem perundang-undangan tentang penghukuman dalam sistem peradilan Indonesia tidak diatur secara memantau perihal perlakuan minimal yang diberikan oleh negara. Sistem pemasyarakatan maupun perolehan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitasi, yaitu pendekatan yang diberikan bahwa anak didik sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan untuk pembahasan hidup sebagai manusia normal pada umumnya.Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran sesuai kurikulum, sebagai acuan pendidikan dasar. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatasi oleh apa dan siapapun.Mengambil istilah tujuan pendidikan merupakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila tujuan mengoperasionalkan manusia Indonesia seutuhnya dari wujud sila-sila Pancasila dalam arti peserta didik secara detail dengan ditanamkan melalui proses pembelajaran.Dalam penerapan hak pendidikan untuk anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang yang direspon pemenuhannya terhadap peserta anak didik laki-laki dan anak didik wanita minimal pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan pemenuhan hak pendidikan tersebut melalui metode pembelajaran dan teknik pendidikan/keguruan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya.Penyampaian materi yang dipeiajari membutuhkan teknik tertentu yang dipengaruhi beberapa faktor termasuk fasilitas pendidikan mencakup iklim dari lingkungan belajar, alat dan media belajar, organisasi materi/bahan ajar serta cara membimbing anak didik. Semuanya itu membutuhkan variasi sesuai materi yang dipelajari dan arah pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

---

The efforts of Government of Indonesia to ratify the rights of child and draft law of children protection as an intention of government focus on child as human resource in the future. Violations often occur against the rights of child, government's concern has to be needed in human rights fulfillment of against rights to education for child on Boys Correctional Service and Girls Correctional Service at Tangerang. It is 'very important to require in order empowering of human resources in the future as a basis of development and life. The substance that analyzed includes child definition in the national and international constitutions such as Convention on Rights of Child stated that child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. On law number 4 year 1979 of Children Welfare regulated that child are someone's not reached age 21 years old and not married yei. Determination of child age could be based on legislation less than 18 years old. Analyzing with institutional substance and implementation of human rights circumstances of influencing of the level of human rights officer upon their consistency to main duty, function and responsibility in implementation of duties. The main study that analyzed is implementation the rights of child to fulfill the right to education and additional facilities that connecting network between other related institution in order to response of fulfillment the right to education for the juvenile in Boys Correctional Service and Girls Correctional Service in Tangerang.

Correctional systems in Indonesia not regulate of minimum treatment for prisoner which given by the state, but incline to punishment philosophy which using rehabilitation approach. These approach gives to the juvenile as medical.

treatment/therapy for who had ill until they can live normally. In the international instrument also regulated minimum standard legislation of United Nations on resolution number 663 C (XXIV)/1957 and resolution number 2076/1977 of the treatment to the prisoner.

In implementation of right to education for juvenile in the correctional service in Tangerang still minimum, boys and girls only could access basic education. In order to fulfill their rights through by teaching methods and learning technique based on psychology development.

Delivering material that learned need special technique that affected several factors includes education facility, media tool, teaching material and teaching methods. All of them require variation based on material that leaned and education direction to the juvenile correctional service in Tangerang."

"Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagammaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan , akhlak yang mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara....."

"Keputusan pendidikan dianggap sebagai investasi berisiko dan melibatkan ketergantungan pada peran orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki peran dari parental risk aversion terhadap lama sekolah anak menggunakan Indonesian Family Life Survey (IFLS) 1993 (awal) dan 2014 (hasil). Dengan menggunakan ordinary least squares (OLS), penelitian ini menemukan asosiasi terbalik antara parental risk aversion dan lama sekolah anak. Hanya ibu yang ditemukan berkorelasi dengan pendidikan anak, karena mereka adalah pengambil keputusan dominan dalam rumah tangga, terutama keputusan pendidikan. Dapat diartikan bahwa maternal risk aversion bereaksi terhadap ketidakpastian prospek ketenagakerjaan di masa depan bagi anak-anak mereka, sementara investasi modal manusia menyiratkan tingginya biaya peluang. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa korelasi yang lebih kuat ditemukan pada rumah tangga miskin, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan anak laki-laki.

---

Education decision is considered as risky investment and involved dependencies on parental role. Hence, this study investigates the role of parental risk aversion on children’s years of schooling using Indonesian Family Life Survey (IFLS) 1993 (initial) and 2014 (outcome). By using ordinary least squares (OLS), this study found an inverse association between parental risk aversion and children’s years of schooling. Only mothers that found to be correlated with children’s education, because they are dominant decision maker in households, especially for education decision. It can be interpreted that risk averse mothers react to the uncertainty of future labor prospect of their children, while human capital investment often implies the high opportunity cost. Further analysis reveals that the stronger correlation is found in the poor households, for higher level of education, and for sons."

"Tujuan analisis profil pendidikan adalah untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Buleleng mulai dari TK sampai SM yang diukur dengan tiga pilar kebujakan pendidikan sesuai dengan rencana strategi 2005 - 2009....."

"Indonesia merupakan negara terbesar yang mempunyai jumlah anak jalanan atau anak terlantar, di mana umumnya mereka tidak bersekolah atau putus sekolah. Krisis ekonomi yang terjadi diyakini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah anak ini. Pada tahun 1998, Menteri Sosial menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan sekitar 400%. Pengaruh globalisasi yang berkembang dengan pesat, serta teknologi yang berkembang pesat, transfer ilmu pengetahuan dapat berkembang dan berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada, baik antar negara maupun antar bangsa. Hal ini dapat dilihat dari realitas masalah pendidikan anak di Indonesia.Berdasarkan Iatar belakang tersebut, pokok pemasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana mengaitkan konsep pedagogi pengharapan Paulo Freire dengan solusi pemecahan masalah pendidikan anak jalanan? Permasalahan pokok tersebut akan diuraikan menjadi dua masalah, yaitu: Pertama, apa konsep pendidikan Paulo Freire tentang pedagogi kaum tertindas itu? Kedua, kenapa pedagogi pengharapan Paulo Freire dapat digunakan sebagai transformasi sosial anak jalanan?Kerangka teori yang digunakan, yaitu konsep pendidikan Paulo Freire didasarkan pada pandangan mengenai manusia dan dunia Menurutnya, kodrat manusia itu tidak hanya "berada-dalamm-dunia", melainkan juga "berada-bersama-dengan-dunia" (being in and with the world) (Paulo Freire, 1972: 71). Di samping itu, bahwa pengharapan sebagai kebutuhan ontologis, menurut Paulo Freire, memerlukan praktik supaya dapat menjadi sesuatu yang konkret historis (Paulo Freire, 1999: 8).Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan filsafat pendidikan kontemporer dan paradigma pendidikan kritis Paulo Freire, konsep pendidikan Paulo Freire tentang kaum tertindas dapat dijelaskan dengan memahami empat unsur, yaitu dengan memahami budaya bisu kaum tertindas, konsientisasi pedagogi kaum tertindas, pendidikan hadap-masalah sebagai pembebasan kaum tertindas, dan pendidikan pengkodean sebagai praksis kaum tertindas.Kedua, pedagogi pengharapan, menurut Paulo Freire, mempunyai dua unsur. Pertama, sikap kritis, atau tidak puas, dengan kenyataan yang sudah ada Kalau kita tidak kritis dan sudah puas, pengharapan tidak dibutuhkan, hanya menyesuaikan diri dengan status quo. 2) Kepercayaan. Dalam pendidikan kaum tertindas, kepercayaan dipahami sebagai dunia yang penuh dengan penderitaan orang tertindas yang dapat berubah. Karena itu, konsep pedagogi pengharapan Paulo Freire dapat menjadi altematif pemecahan masalah pendidikan anak jalanan melalui munculnya kesadaran dan pengharapan yang didasarkan pada transformasi sosial dari struktur-struktur yang tidak adil kepada dunia yang lebih adil dan baik."