Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gejolak tuntutan otonomi daerah yang muncul di era Reformasi, mengindikasikan mandegnya pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia selama ini. Sejak lebih kurang empat dasawarsa yang lalu, rezim Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya, telah memperlihatkan hegemoni yang berlebihan bahkan cendrung mendominasi terhadap kehidupan berbangsa. Pluralisme kultural dalam negara bangsa semakin tidak dihargai, ketika sistem politik itu memaksakan homogenitas struktural dan kultural melalui jalur birokrasi yang sentralistis. Pembangunan ekonomi yang diwarnai intervensi politik dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin menusuk ke unit sosial terbawah, telah menggerogoti kemandirian etnik di banyak daerah.Pemberlakuan UUPD tahun 1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan, ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat telah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan nyaris tidak pernah terusik semenjak masa kolonial. Pemecahan Nagari menjadi Desa telah menimbulkan berbagai akses negatif tidak hanya terhadap struktur kepemimpinan tradisional, juga berimplikasi pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomi dan anomali dalam kehidupan masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratik dan egaliter semakin terserabut di akarnya Namun demikian, ketika struktur baru "dipaksakan", ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada komunitas yang dulunya punya elit kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pusat ini. Signifkansi penulisan ini justru ditempatkan pada persoalan bagaimana komunitas Minangkabau beserta elitnya -pada waktu ini- menanggapi sebuah perubahan.Bila ditelusuri secara teoritis, terdapat dua kelompok kepentingan, yaitu : di tingkat subordinasi adalah komunitas Minangkabau dan di tingkat superordinasi (kelompok dominan) adalah Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah sebagai kelompok menengah berada di antara keduanya, setidaknya begitu menurut konsepsi formalnya. Benturan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinasi telah menempatkan kelompok menengah pada posisi "ketegangan". Dari sisi inilah peran elit kepemimpinan daerah telusuri. Metodologi strukturisme sejarah digunakan dalam melihat faktor-faktor penyebab (causal factors) dari perubahan struktural yang terjadi di daerah ini.Tiga priode pemerintahan di Sumatera Barat selama Orde Baru yang dijadikan subyek penelitian untuk pembahasan ini adalah : Priode Kepemimpinan Harlin Zain (1966-1977), Anwar Anas (1977-1987), dan Hasan Basri Darin (1987-1997). Ketiga priode ini masing-masing memiliki karakteristik yang tidak lama dan dalam kondisi politik yang berbeda pula Harlin Zain yang tampil di awal pemerintahan Orde Baru adalah seorang ekonom sipil yang tidak memiliki basis sosial di daerah ini. Sementara kondisi daerah yang "terpuruk" akibat PRRI, sangat memerlukan penanganan yang tepat. Program-program yang dijalankan dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan politik masyarakat di daerah ini, ternyata berhasil meletakkan fondasi-fondasi sebagai landasan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Faktor keberhasilan ini, selain ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang baik terhadap masyarakat, juga sangat diuntungkan oleh adanya hubungun simbiosis antara daerah dan pemerintah pusat di awal pemerintahan rezim ini. Namun demikian prioritas yang diberikan terhadap aspek ekonomi telah gagal dalam mengembangkan kesadaran subyektif kelompok semu (elit tradisional) kepada kesadaran komunitas mereka, sehingga resistensi kultural komunitas ini tidak makin menguat dalam progam pemulihan yang dijalankannya.Azwar Anas yang teknokrat dan militer kemudian melanjutkan kepemimpinan Harun Zain. Program pembangunan ekonomi yang dirintis sejak masa Harun Zain telah memapankan struktur perekonomian masyarakat. Akan tetapi ketergantungan pada pemerintahan pusat tidak makin menurun. Otoritas kekuasaan pusat mulai menggerogoti hak-hak sosial komunitas di daerah dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979. Pemerintahan Nagari yang telah dikukuhkan kembali di masa Harun Zain, dimentahkan lagi justru juga oleh pemerintah Daerah sendiri, yaitu dengan menetapkan Jorang -yang dulu merupakan bagian dari Nagari- menjadi Desa sebagai unit pemerintahan terbawah. Pertimbangan ekonomi serta peluang mobilitas lebih mempengaruhi elit daerah dalam mengambil keputusan ini. Di sini, terlihat kecenderungan kelompok menengah terseret ke kepentingan kelompok dominan. Kondisi teknis seperti ini tidak cukup untuk memunculkan pemimpin yang berorientasi pada pembentukan kesadaran ideologi kelompok subordinasi, apalagi sentralisme birokrasi pemerintah pusat makin mewarnai perkembangan politik saat itu, sehingga tidak terpenuhi prasyarat pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik.Dalam priode kepemimpinan Hasan Basri Durin muncul kesadaran akan kepentingan kelompok komunitas. Kesadaran ini kelihatannya lebih dipengaruhi oleh terkendalanya berbagai program pembangunan ketimbang berkurangnya otoritas pusat di daerah. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan itu sendiri serta munculnya berbagai konflik internal telah mendorong pemerintah daerah mencari solusi-solusi baru dalam format lama. Manunggal Sakato don Musyawarah Pembangunan Nagari sebagai aplikasi prinsip kegotong royongan dan musyawarah (dalam nilai tradisional) yang diupayakan untuk menggalang partisipasi rakyat dalam pembangunan, telah "menjawab" tuntutan masyarakat untuk kembali ke format pemerintahan nagari. Meskipun dalam prakteknya masih dibungkus dengan budaya formalisme Orde Baru, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, setidaknya telah sedikit menggeser pola kebijakan pemerintah daerah dari kepentingan kelompok dominan ke kesadaran kepentingan kelompok semu (komunitas).

---

Hegemony of Central Politics and Local Ethnics Autonomy: Leadership of West Sumatera in New Order Indonesia The turbulence of regional autonomy demand that arise during Reformation era indicates slowing political and democratization development process in Indonesia so far. Since the past approximately four decades, the New Order regime in running its government has shown excessive hegemonic power - even trend to dominate-towards the nation life. Cultural pluralism in the nation state is no longer appreciated, when the political system forced structural and cultural homogeneity through centralized by political intervention and exploitation of natural resources that penetrated the lowest social unit, have undermined ethnic self-reliance in many region.

Enactment of WPD 1979 (Villages Government Laws 1979) as an act of homogenization of the government system, is intended to make more effective development implementation in village level. Enactment of this law in West Sumatera has caused fundamental structural changes in the established social system which is almost unchanged since the colonial period Splitting of Nagari into Desa have caused various negative excess, but also it has implication towards cultural changes in the people of West Sumatera . Various anomie(discrepancies) and anomalies in the life of village community occurred due to this changes, democratic and egalitarian as traditional cultural pattern of this community has become more uproot. However, when the new structure is "forced", it turned that it not caused significantly external conflict in this community which previously has aitical elites towards the policies of the central government one. The significance of this writing is the problem how the Minangkabau community and its elites -presently- respond a change.

If we trace it theoretically, there are two interest groups, namely: in subordination level is the Minangkabau community and in super ordination level (dominant group) is the central government. While the regional government as medium group that exists between them, at least according its formal conception. Clash of interest between the dominant group and subordinate group has placed the medium group in "strain" position. From there, the role of regional elite leadership will trace. The historical structures methodology is used in considering the causal factors of structural change in the established social system in this region.

The three government periods in the West Sumatera during the New Order that become the subject of this research to be discussed is : Harlan Zain leadership period (1966-1977), Azwar Anas (1977-19871 and Hasan Basri Durin (1987-1997). The three periods have dissimilar characteristics and it was also exist within different political condition. Harun Zain that emerged dining the beginning of New Order government is a civil economist that do not have social basis in this region. While the condition of the region that was in crisis due to PRRI badly, needed a proper handling. It turned out the programs that he made in order to recover the social and political of the community in this region have become foundation needed in the next economic development. This successful factor, only determined by proper strategy and approach towards the people, but also favored by existence of mutual Symbiosis relationship between the region and the central government at the beginning of this regime. However, the priority given to economic aspect has failed in developing subjective quasi group awareness (traditional elite) to their community awareness that this community cultural resistant was not growing within the recovery program that he performed.

Azwar Anas who was a technocrat and military then continued the leadership of Harlin Zain. The economic development that has been initiated since the period of Harlin Zain has made economic structure of this community established. However, the dependency on the central government was not decreased. The authority of the central government started to undermine the social rights of the community in the region with the enactment of UUPD 1979. The Nagari government that has been reestablished during Harun Zain period, failed even in the hands of the regional government itself, namely by deciding that Jorang -which was formerly part of the Nagari-become Desa as the lowest government unit. Economic consideration and opportunity for mobility affects the regional elite in making this decision. At this point, there is tendency that the medium group to be drifted to the interest of the dominant group.Such technical condition is not sufficed to bringing up a leader that oriented to formation of ideological awareness of the subordinate group, even more with centralism of central government bureaucracy that characterized the political development at that time, not sufficed the pre conditions for formation of conflict interest group

During the leadership of Hasan Basri Durin give a rise to awareness towards the community group interest It seems that this awareness is more affected by various imperfect development programs rather than the decreasing central government authority in this region. The apathy attitude of the people towards implementation and maintenance of the development result itself and the growing internal conflicts have encouraged the regional government to find out new solution in old format. Manunggal Sakato and Musyawarah Pembangunan Nagari as application of cooperation and consensus (in the traditional values) to mobilize people participation in the development, have "responded" the people demand to return to Nagari government format. Even though in its implementation it is still framed with formalism of New Order, however, the efforts done by the regional government at this time, at least have shifted the policy of the regional government from dominant group interest to quasi group interest (community)."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federaldengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support OurLaw Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut,terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapatmenengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untukmenjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsepjudicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi MahkamahAgung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitianini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintahnegara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, sertakeputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause KonstitusiAmerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the power relation between federalgovernment and the government of Arizona State related to dispute of “SupportOur Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The SupremeCourt of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by TheSupreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitativestudy. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of“judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happenedbetween federal government and the government of Arizona state was caused bydifferent opinion of state and federal government. Beside that, this study alsofound that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” ofthe United States’s Constitution."

" This book examines issues connected with decentralization and regional autonomy in Indonesia, including particular autonomy movements, the attempts by forces at the centre to resist decentralization, and the impact of decentralization."

"Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, yaitu 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota yang mendapat status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tetapi dalam realita selama ini terjadi bahwa Provinsi Aceh masih mengalami permasalahan terhadap kemiskinan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi berjalan masih lambat, pembangunan manusia yang belum mengembirakan dan tingkat penganguran yang masih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengestimasi besarnya pengaruh dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil) yang penggunaan dananya untuk kabupaten/kota terhadap PDRB dan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota terhadap PDRB.Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan rsumber dari Departemen Keuangan RI. Variabel yang digunakan yaitu Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi Pemerintah, Pendidikan dan Jumlah Penduduk. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan data panel terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (OTSUS dan TDBH) yang penggunaan dananya tersebut dilakukan untuk kabupaten/kota masih belum efektif karena setiap peningkatan 1 persen dana tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,046 persen. Dana yang di transfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota dimana setiap peningkatan dana tersebut akan menaikkan PDRB sebesar 0,555 persen. Sedangkan untuk investasi pemerintah di kabupaten/kota belum berfungsi secara maksimal, karena pengaruhnya terhadap PDRB masih relatif kecil hanya sebesar 0,019 persen. Berdasarkan hasil ini disarankan supaya penggunaan dana transfer melalui provinsi dapat diserahkan kepada kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk investasi dapat menjadi perhatian lebih serius untuk lebih ditingkatkan lagi.

---

Aceh Province consists of 23 Regencies/Municipalities. They are 18 regency governments and 5 municipality governments that were granted with special autonomy statuses according to Law No. 11, 2011 about Aceh Government. However, in reality Aceh Province has still been dealing with many problems: high level poverty, slow economic growth, unsatisfying human development, and high level unemployment. The purpose of this research is to estimate the magnitude of effect of fund transferred by the central government for the regencies/municipalities via the province (special autonomy fund and additional share) to the PDRB and fund transferred by central government directly to regencies/municipalities to PDRB.This research use secondary data from Aceh Province Central Statistical Agency and data from the Ministry of Finance of Republic of Indonesia. Variables used in this research are special autonomi fund, additional revenue sharing, General allocation grant, earmarked grant, revenue sharing, Government Investment, Education and Population. Analytical method used in this research is a panel data of 23 regencies/municipalities in Aceh Province.Econometric estimation results show that the use of fund transferred by the central government via province (OTSUS and TDBH) for the regencies and municipalities has not been effective, because 1 percent addition of those funds increase 0.046 percent of PDRB. On the other hand, every 1 percent addition of the funds transferred by the central government directly to the regencies/municipalities will increase the PDRB 0.555 percent. In addition, the functions of the government's investments in regencies/municipalities are not maximal, because it has relatively small effect in the PDRB, 0.019 percent. Base on these results, it is suggested that the use of transferred fund via province can be given to the regencies/municipalities government, and it is necessary to give more serious attention in raising the investment."