Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB adalah sebuah norma yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. AAUPB yang sudah dikenal di negara-negara lain penganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia terutama sejak efektifnya Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1991, yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berkembangnya AAUPB ini adalah karena menurut doktrin dapat dipakai sebagai alasan gugatan di PTUN dan sebagai pedoman pembuatan keputusan pemerintah. Sebagai norma, AAUPB cukup sulit dijadikan dasar pengujian legalitas oleh hakim di PTUN, kecuali bahwa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986. Selain itu AAUPB dapat Pula dikembangkan melalui putusan-putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dikembangkan dengan makin banyaknya gugatan dan putusan yang berdasarkan AAUPB."

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola perusahaan PT XYZ, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP MMM dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan ditemukan adanya beberapa kriteria yang hanya diterapkan secara parsial. Analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan bagus secara normatif.

---

This internship report discusses about Good Corporate Governance Assessment at PT XYZ. PT XYZ is a property company. This report describes the corporate governance policy at PT XYZ, Good Corporate Governance Assessment procedures conducted by KAP MMM, findings and the analysis. According to Good Corporate Governance Assessment, it has been found few criteria that are partially implemented. This report concludes that PT.XYZ has implemented a normatively Good Corporate Governance."

"Laporan magang ini membahas mengenai penilaian tata kelola perusahaan pada PT XYZ untuk periode tahun 2013. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan Persero. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ Associates dan ketidaksesuaian atas penilaian beserta rekomendasinya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

This internship report explains about corporate governance assessment at PT XYZ for the year 2013. PT XYZ is one of the Persero company. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment way by RSM AAJ Associates, mismatch and recommendations. According to good corporate governance assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT XYZ has performed a good corporate governance."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis interaksi antara keterlibatan masyarakat dengan tata kelola perusahaan yang dapat di perkuat oleh kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 111 observasi yang merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan publik di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2011-2014. Hasil penelitan ini menyatakan bahwa tingkat tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan masyarakat pada perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga memperkuat hubungan antara keterlibatan masyarakat dan tata kelola perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of coporate governance on the community engagement by mining companies that listed in Indonesia. This study also analyze the interaction between community engagement and corporate governance are moderate through entity performance. This study use a sample of 111 observations of mining companies that listed in Indonesia during period 2011-2014. The result shows that the corporate governance has a significant positive effect on the community engagement. In addition, entity performance also moderates the relationship between the community engagement and the corporate governance."

"Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik khususnya di Indonesia, merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat GCG berkaitan dengan perlindungan para pemegang saham, sehingga dengan adanya perkembangan ekonomi yang menyebabkan munculnya integrasi ekonomi khususnya dalam sektor Pasar Modal, maka GCG pada perusahaan publik adalah salah satu faktor yang perlu dijunjung tinggi demi keberlangsungan perusahaan publik tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Disamping itu, perlu adanya perbandingan penerapan pengaturan GCG di Indonesia dengan Singapura, Thailand, Malaysia yang merupakan negara-negara yang berpartisipasi dalam kebijakan adanya cross border offering yang merupakan kebijakan dalam integrasi pasar modal di wilayah ASEAN. Berdasarkan tinjauan dari beberapa segi, maka Indonesia masih perlu untuk memperbaiki sistem pengaturan GCG pada Perusahaan Publik.

---

Good Corporate Governance (GCG) of Public Company in Indonesia is an important issue, in relation to the economic development which leads to the emergence of economic integration, especially in the Capital Markets sector. Thus, corporate governance in public company is one of the factors that need to be upheld for the development of the public company performance. This thesis writing is conducted by the method of juridical-normative. In addition, the comparasion of GCG implementation in Indonesia with Singapore,Thailand,and Malaysia as the participants of ASEAN Capital Market Integration Policies which is cross border offering is needed. Based on a review of several aspects, Indonesia shall improve the system of implementation of GCG on Public Company."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2017. Tata kelola perusahaan diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris perempuan, komite audit, konsentrasi kepemilikan dan reputasi auditor. Dengan menggunakan sampel 262 perusahaan dan jumlah observasi 2308 firm-year, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara signfikan mempengaruhi kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan. Dimana konsentrasi kepemilikan dan komisaris perempuan berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan. Lalu, secara sempurna leverage memediasi hubungan antara ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris perempuan, komite audit, dan konsentrasi kepemilikan serta secara parsial leverage memediasi hubungan antara reputasi auditor dan kinerja perusahaan.

---

This study aims to investigate and analyze the effect of corporate governance on firm performance and capital structure of non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange Period 2008-2017. Corporate governance is proxied by board commissioner size, independent commissioner, female commissioner, audit committee, ownership concentration, and audit reputation. Using 262 companies and the number of observations of 2308 firm-year, this study found that corporate governance associated with firm performance and capital structure. Furthermore, ownership concentration and female commissioners have positive effect on firm performance and capital structure, while board commisioners size, independent commisioners, audit committees, and audit reputation have negative effect on firm performance and capital structure. Then, financial leverage perfectly mediates the effect of board commisioners size, independent commisioners, female commissioners, audit committees, and ownership concentration on firm performance, while leverage partially mediates the effect of audit reputation on firm performance.

"

"Semakin tingginya tantangan persaingan dan semakin kompleksnya pihak-pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders) yang harus dihadapi dalam dunia usaha di Indonesia telah menuntut PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) sebagai salah satu BUMN yang menjadi pelopor perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, untuk menerapkan mekanisme corporate governance yang baik atau efektif di dalam perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan PT Antam Tbk adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ perusahaannya, di mana salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting terhadap terwujudnya praktek dari corporate governance yang eFektit tersebut adalah board of directors (dewan kontisa.rs).Pada dasarnya terdapat banyak elemen yang diperlukan guns menciptakan praktek good corporate governance pada suatu perusahaan. Dari kerangka kerja corporate governance yang dikemukakan oleh Keasey dan Wright dan pendapat Ariyoto terungkap bahwa elemen-elemen untuk good corporate governance tersebut terdiri atas elemen regulatory framework (kerangka pengaturan tentang corporate governance), accountability supervisi terhadap Direksi, dan elemen pengelolaan perusahaan oleh pihak Direksi (eksekutif), manajer dan karyawan perusahaan.Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan dewan komisaris agar dapat berfungsi secara efek-tif dan profesional sesungguhnya dibutuhkan beberapa aspek. Dengan mengacu pada pendapat dari beberapa ahli dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dewan komisaris tersebut terdiri atas: aspek knowledge, informasi, kekuasaan, motivasi, waktu dan agenda dari rapat komisaris.Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme corporate governance dan efektivitas penyelenggaraan fungsi dari dewan komusaris pada PT Antam Tbk serta untuk mengungkapkan dan menganalisis elemen-elemen yang diperlukan Magi terwujudnya praktek good corporate governance dan beberapa aspek yang dibutuhkasi dalam rangka pemberdayaan fungsi dewan komisaris pada PT Antam Tbk. Penelitian dari tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data dan informasi yang diperoleh akan diungkapkan dan kemudian dianalisis: Data dan informasi dalam penyusunan tesis ini dikumpulkan melalui penyampaian daftar pertanyaan, kegiatan wawancara dart observasi.Dua hasil analisis dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mekanisme corporate governance pada PT Antam Tbk cenderung masih belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa elemen untuk terciptanya good corporate governance masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan dari basil analisis terhadap pelaksanaan fungsi dewan komisaris dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan fungsi dari dewan komisaris pada PT Antara Tbk cenderung telah berjalan cukup baik, akan tetapi belum berhasil dalam upava mendukung terwujudnya praktek corporate governance yang efektif, karena beberapa aspek yang dihutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris belum berjalan sebagaimana mestinya."