Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak pihak beberapa saat ini beranggapan bahwa instansi yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran arus barang impor di pelabuhan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC). Padahal, apabila ditilik lebih jauh, sangat banyak instansi yang terlibat dalam proses pengeluaran barang impor di pelabuhan. Dimulai dari perusahaan pengangkut, perusahaan asuransi, pelabuhan, pengusaha tempat penimbunan, pemilik peti kemas, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Karantina, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, pemilik truk pengangkut, sampai kuli angkut. Kesemuanya berperan dalam siklus besar pengiriman barang dari luar negeri.Sementara itu, DJBC sebagai suatu instansi yang mempunyai tugas yaitu sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, banyak peraturan pemerintah yang diterbitkan sebagai pedoman kerja dan kebijakan menyangkut tugas-tugas tersebut. Berkaitan dengan fungsi DJBC sebagai trade facilitator telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Keringan Bea Masuk Terhadap Perusahaan Industri. Keputusan Menteri Keuangan ini telah berjalan dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun , dan belum pemah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan bagaimana manfaatnya bagi perusahaan penerima.Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba menggali implementasi dan kebijakan pemerintah tersebut, untuk kemudian dapat diketahui Pula bagaimana persepsi masyarakat usaha terhadap DJBC, dan sejauh mana DJBC dapat menjadi suatu instansi yang berperan sebagai trade facilitator.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan populasi terhadap perusahaan-perusahaan penerima fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000. Adapun sampling yang dipakai dengan menggunakan metode accidental sampling terhadap perusahaan penerima fasilitas yang mengajukan permohonan fasilitas untuk tahun kedua, ketiga ataupun mengajukan fasilitas bea masuk untuk bahan baku. Untuk mengetahui persepsi perusahaan-perusahaan penerima fasilitas terhadap implementasi kebijakan ini, akan dilakukan evaluasi menyangkut adanya prosedur yang telah dirancang dan sumber daya manusia pelaksananya.Sari kuesioner yang telah disebarkan, akan dapat diketahui seberapa jauh manfaat yang didapat bagi perusahaan, bagaimana pelaksanaan kebijakan ini baik dalam pemberian fasilitasnya, maupun pasca mendapatkan fasilitas. Hal lainnya, yang kelihatannya klasik bagi kita adalah koordinasi antar instansi terkait. Adanya anggapan bahwa DJBC sebagai instansi yang merupakan penghambat kelancaran arus barang impor perlu dilakukan pembuktian , dengan data-data yang ada apakah dapat menunjukkan bahwa pelayanan instansi ini dalam memberikan kemudahan pelayanan di pelabuhan pemasukan dapat diandalkan.Ketergantungan industri terhadap barang modal asal impor masih sangat tinggi. Beberapa hal yang mendasarinya dicoba digaii dari sisi para pengusaha industri tersebut. Hal ini akan lebih diperjelas lagi dengan data-data kuesioner yang didapat. Seberapa besar peran pemerintah dalam menyusun peraturan pendukung untuk tumbuh kembangnya industri di dalam negeri. Rekomendasi bagi penyiapan perangkat peraturan yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan industri dalam negeri, layak untuk disarankan bagi keberadiannya. Untuk itu selain mendapatkan data-data yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penelitian, pada akhirnya saran dan rekomendasi bagi penyempumaan kebijakan ini juga akan diketengahkan sebagai sumbangsih akademis dari peneliti.Selanjutnya, masukan bagi penyempumaan pelaksanaan di masa mendatang yaitu perlu dilakukan studi bagi pelaksanaannya di bawah satu atap, agar pelaksanaan lebih cepat dan tepat. Juga dad sisi tranparansi, perlu pula dirancang suatu mekanisme kepastian jangka waktu penerbitan keputusan pemberian fasilitas."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Manfaat Kebijakan Pemberian Fasilitas Tarif Bea Masuk User Specific Duty Free Scheme (USDFS) bagi Pengembangan Industri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan selama tahun 2008 tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik secara domestik maupun ekspor. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia maka Industri otomotif haruslah meningkatkan kualitas produk yang diekspor sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar Internasional. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas tarif UDSFS dengan dasar pertimbangan yaitu pendapat dari setiap sektor, barang yang dirundingkan tidak diproduksi di Indonesia, tidak bersifat sensitif dan benar-benar digunakan dalam produksi driver sectors. Dengan adanya USDFS yang ditunjang dengan program MIDEC maka kualitas produk dalam negeri, daya saing industri dan ekspor akan meningkat serta semakin terbukanya kesempatan investasi langsung. Hasil penelitian menyarankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Departemen Perindustrian bekerjasama dalam pelaksanaan importasi USDFS harus selektif dalam memberikan keputusan bagi industri yang mengajukan fasilitas USDFS. Industri otomotif harus dapat memanfaatkan MIDEC secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kualitas produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk luar negeri kepada konsumen sehingga dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri.

---

This study is discussing An Analyze of The Advantages Policy of Giving User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Tariff Facility to Develop the Automotive Industry. This study is a qualitative study with descriptive design. The Indonesian vehicle?s sales in the 2008 are not having a significant improvement. To increase the Indonesian export, the automotive industry has to improve the product quality to satisfy the international market?s demand. To achieve the target, Indonesian government gives the UDSFS tariff facility. This facility is given by the government with some consideration, first, the goods are not produced in Indonesia, second the goods are not sensitive and the goods are used in drive factor?s production. With the USDFS and MIDEC program, the product?s quality, the industry?s competition as well as export and the opportunity to direct investment are increasing. The result of this research suggest Directorate General of Customs and Excise and Ministry of Industry have to work together to decide which industry can use the USDFS facility. The automotive industry has to be able to use the MIDEC in order to improve the product?s quality and the government should promote the quality of Indonesian product to push the consumption of it."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government."

"Skripsi ini membandingkan implementasi dari pemberian hak pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 20112013 dengan model implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk menjelaskan implementasi berdasarkan Standard Operating Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan. Analisis dalam skripsi ini menggambarkan implementasi yang telah dilakukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011 - 2013 dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011-2013 berdasarkan model implementasi Edward III telah dilaksanakan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of The Taxpayer’s Right to Confer with Quality Assurance Team in Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 with Edward III’s implementation model. This thesis uses qualitative approach as research method to explain the implementation based on Standard Operating Procedure. Data used in this thesis was collected through literature studies, field studies, and interview with relevant informan.

The analysis of this thesis depicts the implementation that has been done by Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 based on Edward III’s implementation model. The findings of this thesis is all of the factors that Edward III asserted have been implemented well by Large Taxpayer Regional Office."

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian alasan pembatasan 3 (tiga) jenis jasa karena mudah melakukan pengawasan. Prinsip netralitas, menjadikan ekspor sebagai objek PPN dengan tarif 0%. Maka, dapat dilakukan cross border adjustment. Apabila tidak menjadi objek PPN maka Pajak Masukan itu akan menambah harga pokok, sehingga akan melemahkan daya saing. Evaluasi dari kebijakan ini dikaitkan dengan national competitiveness dan cross border adjustment. Maka, tidak berjalan jika tidak disertai dengan kebijakan lainnya yaitu pengembalian pendahuluan. Kebijakan yang tujuannya cross border adjustment agar netral menghindarai cascading effect sehingga mempunyai daya saing yang tinggi itu tidak akan komprehensif.

---

The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on the export of taxable services. This study useda qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. In order to obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study.The results of the study limitations grounds 3 (three) types of services because it is easy to supervise. The principle of neutrality, making exports an object VAT at the rate of 0%. Thus, it can be done cross border adjustment. If it does not become the object of the VAT Input Tax that will add to the cost, so it will weaken competitiveness. The evaluation of this policy is associated with the national competitiveness and cross border adjustment. So, do not run if it is not accompanied by other policies that preliminary returns. Policies that aim neutral cross border adjustment in order to avoid a cascading effect that has high competitiveness that will not comprehensive."

"Kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kendaraan bermotor disahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 disebabkan oleh tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 di Kantor Samsat Jakarta Pusat, analisis hambatan pelaksanaan kebijakan, dan analisis kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam menurunkan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil evaluasi kebijakan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, bahwa pelaksanan kebijakan ini di Samsat Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria efektif, efisien, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun tidak memenuhi kriteria kecukupan karena pada akhir 2019 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Pusat. Hambatan yang dihadapi fiskus yaitu penumpukan Wajib Pajak pada akhir periode kebijakan, Kurang Sumber Daya Manusia dan peralatan. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu antrian panjang dan membutuhkan lebih lama waktu dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa kebijakan. Selanjutnya kinerja Bapenda kurang baik dalam menurunkan tingkat piutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam menurunkan piutang dengan penerapan pengampunan pajak (penghapusan sanksi pajak) secara regular berdampak kurang baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

---

The policy of tax relief and elimination of administrative sanctions for the vehicle tax receivable ratified through the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 90 of 2019 due to the vehicle tax arrears. This descriptive research aims to evaluate the implementation of policy at Samsat Office of Central Jakarta, analysis the barriers of policy implementations, and analysis the performance of the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) in reducing the vehicle tax receivable and improving taxpayer’s compliance. This research uses a quantitative approach method with post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. The Result of this study the policy implementations at Samsat Office of Central Jakarta has fulfill effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and appropriateness as proposed by William N Dunn. However, it failed fulfill the criteria of adequacy because at the end of 2019 there were still vehicle tax receivable at Samsat Office of Central Jakarta. Obstacles faced by the tax authorities are the accumulation of taxpayers at the end of the policy period, lack of human resources and equipment. Obstacles faced by taxpayers are long queues and require longer time than motor vehicle tax payments without a policy. Furthermore, Bapenda's performance is not good in reducing the level of receivables and increasing taxpayer compliance. Then one of the efforts to reduce receivables by implementing tax amnesty (removal of tax sanctions) on a regular basis has an unfavorable impact on taxpayer compliance."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini.

---

The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research.

The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process."